Mengapa Merek HKI Alat Kesehatan Kelas 10 Bisa Mendapat Usulan Penolakan? – Industri alat kesehatan di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan rumah sakit, klinik, laboratorium, dokter, dan masyarakat terhadap produk kesehatan. Kondisi ini membuka peluang bisnis bagi produsen, distributor, maupun importir alat kesehatan. Namun, di tengah persaingan tersebut, perlindungan merek menjadi hal penting agar identitas produk memiliki kepastian hukum.
Salah satu langkah untuk melindungi identitas produk adalah melakukan pendaftaran merek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam klasifikasi merek, alat kesehatan seperti instrumen bedah, alat suntik, kursi medis, dan perangkat ortopedi termasuk dalam Kelas 10.
Namun, tidak semua permohonan merek dapat langsung diterima. Pemohon dapat menghadapi usulan penolakan karena adanya persamaan dengan merek lain, tidak memiliki daya pembeda, menggunakan istilah umum, atau tidak memenuhi ketentuan hukum.
Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami penyebab penolakan dan cara menghadapinya. Dengan bantuan jasa pengurusan merek hki, pemilik produk dapat memperoleh pendampingan dalam pemeriksaan merek, penentuan klasifikasi, hingga persiapan tanggapan terhadap usulan penolakan.
A. Mengenal Merek HKI Alat Kesehatan Kelas 10
Kelas 10 merupakan klasifikasi merek yang mencakup perkakas dan pesawat untuk keperluan pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi, dan kedokteran hewan.
Kelas ini juga mencakup berbagai produk seperti anggota tubuh palsu, barang ortopedi, alat bantu medis, serta bahan benang bedah.
Pendaftaran merek Kelas 10 penting bagi pelaku usaha karena merek menjadi identitas pembeda antara produk miliknya dengan produk perusahaan lain.
Contohnya, produsen alat suntik, sarung tangan medis, kursi gigi, hingga instrumen bedah membutuhkan identitas merek yang mudah dikenali dan memiliki perlindungan hukum.
Penentuan klasifikasi harus mengacu pada karakteristik dan fungsi barang berdasarkan sistem klasifikasi merek resmi DJKI.
B. Contoh Produk Alat Kesehatan Kelas 10 Beserta Keterangannya
Berikut 10 contoh produk alat kesehatan yang dapat didaftarkan dalam Kelas 10 sesuai uraian barang yang relevan.
- Alat Suntik Medis
Alat yang digunakan untuk memasukkan cairan atau obat ke dalam tubuh melalui proses penyuntikan. Produk ini banyak digunakan di rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan.
- Sarung Tangan Medis
Perlengkapan pelindung tangan untuk pemeriksaan dan tindakan medis guna membantu menjaga kebersihan serta mengurangi risiko kontaminasi.
- Masker Medis
Perangkat pelindung wajah yang digunakan untuk kebutuhan medis, termasuk membantu mengurangi paparan droplet dan partikel tertentu.
- Alat Pengukur Tekanan Darah
Perangkat medis untuk mengukur tekanan darah seseorang. Produk ini digunakan oleh tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan medis.
- Kateter Medis
Tabung atau selang khusus yang digunakan untuk membantu proses pemasukan maupun pengeluaran cairan dalam tindakan medis.
- Kursi Pemeriksaan Gigi
Peralatan khusus yang digunakan dokter gigi untuk memeriksa dan melakukan tindakan perawatan terhadap pasien.
- Instrumen Bedah
Peralatan yang digunakan tenaga medis untuk membantu tindakan operasi, seperti tang bedah, pisau bedah, dan instrumen pemotongan jaringan.
- Alat Bantu Dengar
Perangkat yang membantu meningkatkan kemampuan pendengaran bagi seseorang yang mengalami gangguan pendengaran.
- Alat Ortopedi
Perangkat pendukung tubuh untuk membantu menopang bagian tubuh tertentu, seperti penyangga lutut, pergelangan tangan, dan anggota tubuh lainnya.
- Anggota Tubuh Palsu
Perangkat prostetik yang dirancang untuk menggantikan bagian tubuh yang hilang akibat kondisi tertentu, seperti kaki atau tangan palsu.
Contoh tersebut merupakan gambaran produk Kelas 10. Uraian barang yang akan diajukan tetap perlu diperiksa melalui sistem klasifikasi resmi DJKI agar sesuai dengan karakteristik produk.
Mengapa Merek Alat Kesehatan Kelas 10 Bisa Mendapat Usulan Penolakan?
Ada beberapa alasan yang menyebabkan permohonan merek alat kesehatan berpotensi mendapatkan usulan penolakan.
1. Memiliki Persamaan dengan Merek Terdaftar
Salah satu penyebab paling umum adalah adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar atau diajukan lebih dahulu untuk barang sejenis.
Misalnya, sebuah perusahaan mendaftarkan merek alat suntik dengan nama yang memiliki kemiripan bunyi dan susunan huruf dengan merek alat kesehatan yang sudah terdaftar.
2. Tidak Memiliki Daya Pembeda
Merek harus mempunyai karakteristik yang membedakannya dari produk lain. Nama yang terlalu umum atau hanya menjelaskan jenis produk dapat mengalami kendala dalam pemeriksaan.
3. Menggunakan Istilah Umum Produk Medis
Penggunaan kata seperti MASKER MEDIS, ALAT SUNTIK, atau SARUNG TANGAN MEDIS sebagai satu-satunya unsur merek dapat menghadapi penolakan karena menjelaskan jenis barang.
4. Menyerupai Merek Terkenal
Merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal dapat menghadapi penolakan berdasarkan ketentuan perlindungan merek terkenal.
5. Mengandung Unsur yang Bertentangan dengan Hukum
Merek tidak dapat didaftarkan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
6. Memiliki Unsur Itikad Tidak Baik
Permohonan yang bertujuan meniru atau membonceng reputasi merek milik pihak lain dapat ditolak oleh pemeriksa.
Alasan tersebut berkaitan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta perubahannya.
Dasar Hukum Penolakan Merek HKI Kelas 10
Pendaftaran merek di Indonesia memiliki dasar hukum yang harus dipahami oleh pemilik usaha.
Beberapa regulasi penting antara lain:
- UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
- Pasal 20, mengatur alasan merek tidak dapat didaftarkan.
- Pasal 21, mengatur alasan permohonan merek ditolak, termasuk persamaan dengan merek terdahulu dan itikad tidak baik.
- Pasal 24, mengatur pemeriksaan substantif dan kesempatan menyampaikan tanggapan terhadap usulan penolakan.
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek, yang menjadi ketentuan pelaksanaan pendaftaran merek terbaru.
Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 menggantikan ketentuan sebelumnya mengenai pendaftaran merek dan mengatur proses permohonan, pemeriksaan, serta penanganan tanggapan terhadap penolakan.
Pemilik merek dapat mempelajari informasi dan prosedur pendaftaran melalui website resmi DJKI.
Cara Menghadapi Usulan Penolakan Merek Alat Kesehatan Kelas 10
Apabila mendapatkan usulan penolakan, pemohon sebaiknya segera melakukan pemeriksaan terhadap alasan yang disampaikan DJKI.
Berikut langkah yang dapat dilakukan:
1. Memeriksa Surat Usulan Penolakan
Baca secara teliti alasan pemeriksa, termasuk pasal yang digunakan dan merek pembanding yang menjadi dasar keberatan.
2. Melakukan Penelusuran Merek Pembanding
Periksa database Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) untuk mengetahui nama merek, pemilik, kelas, dan uraian barang yang dijadikan pembanding.
3. Menganalisis Persamaan Merek
Analisis dapat dilakukan dengan membandingkan unsur kata, pelafalan, susunan huruf, logo, serta jenis barang yang dilindungi.
4. Menyiapkan Bukti Pendukung
Pemohon dapat mengumpulkan dokumen penggunaan merek, katalog produk, materi promosi, identitas perusahaan, serta bukti lain yang relevan.
5. Menyusun Argumentasi Hukum
Tanggapan perlu menjelaskan secara sistematis alasan mengapa merek pemohon layak dipertimbangkan kembali. Argumentasi harus berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.
6. Mengajukan Tanggapan Sesuai Batas Waktu
Perhatikan tanggal pengiriman pemberitahuan dan ketentuan tenggat yang tercantum dalam surat DJKI.
Berdasarkan Pasal 41 Permenkum Nomor 5 Tahun 2026, apabila hasil pemeriksaan substantif menyatakan permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak, pemohon dapat menyampaikan tanggapan tertulis paling lama 30 hari sejak tanggal pengiriman pemberitahuan. Apabila tanggapan tidak disampaikan, permohonan ditolak.
Karena itu, pemohon perlu segera menindaklanjuti setiap pemberitahuan resmi agar tidak kehilangan kesempatan memberikan tanggapan.
Pentingnya Menggunakan Jasa Pengurusan Merek HKI
Mengurus pendaftaran merek alat kesehatan membutuhkan ketelitian, khususnya dalam menentukan klasifikasi barang dan melakukan pemeriksaan potensi persamaan dengan merek lain.
Penggunaan jasa pengurusan merek hki dapat membantu pelaku usaha dalam beberapa hal, seperti:
- Pemeriksaan awal nama dan logo merek.
- Penelusuran merek pembanding.
- Analisis klasifikasi produk Kelas 10.
- Pendampingan persiapan dokumen pendaftaran.
- Analisis alasan usulan penolakan.
- Penyusunan dokumen tanggapan.
- Pendampingan administrasi proses merek.
PERMATAMAS INDONESIA membantu pelaku usaha memperoleh konsultasi dan pendampingan dalam proses perlindungan merek. Pendampingan dilakukan untuk membantu mengurangi kesalahan administrasi dan mempersiapkan dokumen secara lebih terstruktur, bukan menjamin bahwa permohonan pasti diterima.
Hubungan Legalitas Perusahaan dengan Perlindungan Merek
Bagi produsen dan distributor alat kesehatan, legalitas perusahaan merupakan bagian penting dalam membangun bisnis yang profesional.
Pendirian badan usaha dapat membantu memberikan struktur hukum yang jelas dalam menjalankan kegiatan perdagangan dan distribusi.
Pelaku usaha yang membutuhkan layanan pendirian perusahaan dapat menggunakan Jasa Pendirian PT.
Sementara itu, untuk melindungi identitas produk alat kesehatan, tersedia layanan Jasa Pendaftaran Merek.
Apabila merek sudah terdaftar, pemilik juga perlu memperhatikan masa perlindungannya. Pendaftaran merek berlaku selama 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan dan dapat diperpanjang. Informasi layanan tersedia melalui Jasa Perpanjang Merek.
Mengapa Merek Alat Kesehatan Kelas 10 Ditolak?
Merek HKI alat kesehatan Kelas 10 dapat memperoleh usulan penolakan apabila memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdahulu, tidak mempunyai daya pembeda, menggunakan istilah umum, atau mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Kelas 10 mencakup berbagai produk medis, seperti alat suntik, sarung tangan medis, masker medis, instrumen bedah, kateter, alat ortopedi, dan perangkat medis lainnya.
Untuk menghadapi usulan penolakan, pemohon perlu memeriksa alasan penolakan, mencari merek pembanding, menyiapkan bukti pendukung, dan menyusun tanggapan sesuai ketentuan DJKI.
Pendampingan jasa pengurusan merek hki dapat membantu proses pemeriksaan awal, pendaftaran, serta persiapan tanggapan atas usulan penolakan.
Kesimpulan
Merek alat kesehatan Kelas 10 merupakan aset penting bagi produsen, distributor, dan pelaku usaha di bidang kesehatan. Perlindungan merek membantu membangun identitas produk sekaligus memberikan hak eksklusif sesuai ketentuan hukum setelah merek terdaftar.
Usulan penolakan bukan berarti pemohon harus langsung menyerah. Pemeriksaan alasan penolakan, penelusuran merek pembanding, dan penyusunan argumentasi hukum merupakan langkah penting dalam menghadapi permasalahan tersebut.
PERMATAMAS INDONESIA siap membantu konsultasi dan pendampingan pengurusan merek HKI, mulai dari pemeriksaan awal hingga persiapan tanggapan usulan penolakan merek alat kesehatan Kelas 10.
KONSULTASI GRATIS
FAQ – Penolakan Merek Alat Kesehatan Kelas 10
1. Apa yang dimaksud merek HKI Kelas 10?
Kelas 10 merupakan klasifikasi merek untuk berbagai peralatan medis, bedah, kedokteran gigi, kedokteran hewan, alat ortopedi, dan perlengkapan kesehatan tertentu.
2. Mengapa merek alat kesehatan Kelas 10 bisa ditolak?
Penyebabnya antara lain persamaan dengan merek terdahulu, tidak memiliki daya pembeda, menggunakan nama umum, atau bertentangan dengan ketentuan hukum.
3. Apakah alat suntik termasuk Kelas 10?
Ya. Alat suntik untuk tujuan medis termasuk dalam klasifikasi Kelas 10.
4. Apakah sarung tangan medis bisa didaftarkan mereknya?
Bisa. Sarung tangan untuk pemeriksaan dan tujuan medis termasuk produk yang dapat dimohonkan pendaftaran mereknya dalam Kelas 10.
5. Apakah masker medis termasuk Kelas 10?
Masker untuk penggunaan medis termasuk dalam Kelas 10. Namun, masker nonmedis perlu diperiksa klasifikasinya berdasarkan fungsi dan karakteristik barang.
6. Apakah merek yang mendapat usulan penolakan masih bisa dipertahankan?
Pemohon masih dapat menyampaikan tanggapan tertulis sesuai prosedur dan tenggat waktu yang berlaku. Keputusan akhir tetap berada pada DJKI.
7. Berapa lama batas waktu tanggapan atas penolakan merek?
Berdasarkan Pasal 41 Permenkum Nomor 5 Tahun 2026, tanggapan atas pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif yang menyatakan permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak disampaikan paling lama 30 hari sejak tanggal pengiriman pemberitahuan.
8. Apa saja dokumen untuk menghadapi usulan penolakan merek?
Dokumen dapat berupa surat tanggapan, identitas pemohon, nomor permohonan, etiket merek, bukti penggunaan merek, katalog produk, dan bukti pendukung lainnya sesuai kebutuhan kasus.
9. Apakah satu merek dapat didaftarkan untuk beberapa produk alat kesehatan?
Bisa, sepanjang produk tersebut sesuai dengan klasifikasi dan uraian barang yang dimohonkan. Permohonan juga dapat mencakup lebih dari satu kelas sesuai ketentuan.
10. Mengapa perlu menggunakan jasa pengurusan merek HKI?
Pendampingan dapat membantu pemohon melakukan pemeriksaan awal, menentukan klasifikasi, menyiapkan dokumen, serta menyusun tanggapan terhadap usulan penolakan secara lebih terarah.
