Permatamas

PERMATAMAS

Apa Itu Izin BPOM Kosmetik

PERMATAMAS·

Apa Itu Izin BPOM Kosmetik – Izin BPOM Kosmetik adalah persetujuan edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk kosmetik yang telah memenuhi seluruh persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Tanpa izin edar dari BPOM, produk kosmetik tidak boleh dipasarkan di Indonesia karena belum terjamin keamanannya bagi konsumen.

Secara sederhana, izin BPOM kosmetik berfungsi sebagai bukti bahwa produk tersebut telah melalui proses evaluasi dan notifikasi resmi dari pemerintah, termasuk pemeriksaan komposisi bahan, cara pembuatan, hingga informasi label yang tercantum pada kemasan. Dengan adanya izin ini, produsen maupun importir dapat menjual produknya dengan legal dan dipercaya oleh masyarakat.

Oleh karena itu, memahami cara mengurus izin BPOM kosmetik menjadi hal wajib bagi pelaku usaha di bidang kecantikan. Tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga UMKM yang memproduksi skincare, lotion, parfum, lip balm, atau produk kecantikan lainnya. Dengan izin resmi BPOM, pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum dan meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional.

Dasar Hukum Izin BPOM Kosmetik

Dalam pelaksanaan cara mengurus izin BPOM kosmetik, terdapat sejumlah dasar hukum yang menjadi pedoman resmi bagi pelaku usaha. Dasar hukum ini memberikan kepastian mengenai tata cara registrasi, persyaratan, serta sanksi jika melanggar ketentuan yang berlaku.

Beberapa dasar hukum izin BPOM kosmetik di Indonesia antara lain:
• Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
• Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.
• Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
• Keputusan Kepala BPOM terkait sistem notifikasi kosmetik elektronik (notifkos.go.id).

Semua peraturan tersebut mengatur secara detail bagaimana kosmetik yang beredar harus melalui proses evaluasi, notifikasi, dan penerbitan nomor izin edar. Dengan memahami dasar hukum ini, pelaku usaha akan lebih mudah menjalankan cara mengurus izin BPOM kosmetik secara sesuai prosedur dan menghindari potensi pelanggaran administratif di kemudian hari.

Syarat Izin BPOM Kosmetik Lokal

Sebelum menjalankan cara mengurus izin BPOM kosmetik, pelaku usaha harus mempersiapkan berbagai syarat administratif dan teknis. Persyaratan ini wajib dipenuhi agar proses pengajuan izin dapat berjalan lancar tanpa penolakan dari pihak BPOM.

Berikut beberapa syarat izin BPOM kosmetik lokal yang harus disiapkan:
1. Pastikan Sudah Memiliki Denah Sesuai Kaedah CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik). Denah lokasi produksi harus menggambarkan alur proses pembuatan kosmetik yang higienis dan memenuhi standar kebersihan.
2. Pastikan Sudah Mendapatkan SPA CPKB / Sertifikat CPKB. Sertifikat ini dikeluarkan oleh BPOM sebagai bukti bahwa fasilitas produksi memenuhi standar yang dipersyaratkan.
3. Pastikan Merek Sudah Didaftar atau Memiliki Sertifikat Merek. Merek yang sudah terdaftar memberikan perlindungan hukum terhadap nama produk yang akan diedarkan.
4. Pastikan Menyiapkan Dokumen Informasi Produk (DIP). Dokumen ini memuat seluruh data teknis produk, seperti komposisi bahan, formula, label, dan klaim manfaat.

Jika semua persyaratan di atas telah lengkap, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses pendaftaran notifikasi melalui sistem OSS dan Notifkos BPOM. Kelengkapan dokumen sangat menentukan kecepatan terbitnya izin edar kosmetik.

Cara Mengurus Izin BPOM Kosmetik

Setelah semua dokumen siap, berikut adalah tahapan cara mengurus izin BPOM kosmetik yang perlu diikuti secara sistematis. Prosedur ini dapat dilakukan secara online melalui sistem terintegrasi antara OSS dan portal notifikasi kosmetik BPOM.

Langkah-langkah cara mengurus izin BPOM kosmetik yaitu:
1. Buka situs resmi oss.go.id, lalu sistem akan terintegrasi otomatis ke portal notifkos.go.id milik BPOM.
2. Isi seluruh form yang tersedia di dalam template notifikasi sesuai petunjuk.
3. Klik tombol “Proses” setelah semua data terisi lengkap.
4. Setelah data diverifikasi, Anda akan mendapatkan Surat Perintah Bayar (SPB).
5. Lakukan pembayaran SPB sesuai nominal yang tertera.
6. Tunggu proses verifikasi dari pihak BPOM.
7. Setelah disetujui, izin edar BPOM kosmetik akan terbit dan dapat digunakan secara legal.

Seluruh proses ini dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor BPOM, asalkan dokumen dan data produk sudah benar dan lengkap.

Biaya Mengurus Izin BPOM Kosmetik

Dalam perhitungan biaya mengurus izin BPOM kosmetik, besaran tarif ditentukan berdasarkan kategori produk dan asal produksinya. Proses notifikasi kosmetik memiliki biaya yang berbeda antara produk lokal dan impor, tergantung kesepakatan dalam regulasi BPOM dan ASEAN Cosmetic Directive.

Untuk kosmetik yang diproduksi di dalam negeri dan sudah memenuhi standar ASEAN, biaya pendaftaran notifikasinya sebesar Rp 500.000 per produk. Sedangkan untuk produk kosmetik non-ASEAN (impor dari luar kawasan ASEAN) dikenakan biaya Rp 1.500.000 per produk.

Biaya tersebut dibayarkan setelah pelaku usaha menerima Surat Perintah Bayar (SPB) melalui portal notifikasi BPOM. Dengan membayar biaya sesuai ketentuan, pelaku usaha dapat melanjutkan proses verifikasi hingga izin edar resmi terbit. Maka dari itu, sebelum memulai cara mengurus izin BPOM kosmetik, pastikan sudah menyiapkan anggaran dan dokumen lengkap agar proses berjalan cepat dan efisien.

Berapa Lama Mengurus Izin BPOM Kosmetik

Proses pengurusan izin BPOM kosmetik pada dasarnya tidak memakan waktu lama jika semua dokumen dan data sudah lengkap. Berdasarkan pengalaman dan ketentuan BPOM, estimasi waktu mengurus izin BPOM kosmetik adalah sekitar 14 hari kerja sejak semua persyaratan diterima dan diverifikasi oleh sistem notifikasi BPOM. Proses ini mencakup pengecekan kelengkapan data, verifikasi produk, serta penerbitan nomor notifikasi.

Namun, jika dalam pemeriksaan ditemukan kekurangan atau kesalahan data, maka BPOM akan meminta perbaikan. Dalam kondisi seperti ini, waktu pengurusan dapat bertambah. Estimasi penambahan waktu adalah maksimal 14 hari kerja lagi tergantung kecepatan pelaku usaha dalam melengkapi data.

Rincian waktu proses izin BPOM kosmetik:
• 14 hari kerja (proses normal jika semua dokumen lengkap).
• Tambahan 14 hari kerja (jika ada data yang perlu diperbaiki atau dilengkapi).
• Pengajuan dilakukan sepenuhnya melalui sistem online Notifkos BPOM.

Dengan mempersiapkan semua dokumen sesuai syarat CPKB dan memastikan tidak ada kesalahan pada formulir, izin edar BPOM kosmetik bisa terbit lebih cepat dan tanpa hambatan.

Apa Itu Izin BPOM Kosmetik

Masa Berlaku Izin BPOM Kosmetik Berapa Lama

Setelah izin edar BPOM kosmetik diterbitkan, pelaku usaha perlu memperhatikan masa berlakunya agar tidak terlewat masa perpanjangan. Berdasarkan ketentuan BPOM, masa berlaku izin BPOM kosmetik adalah 3 tahun sejak tanggal penerbitan nomor notifikasi. Setelah 3 tahun, izin harus diperpanjang kembali agar produk tetap legal beredar di pasaran.

Proses perpanjangan izin biasanya lebih mudah karena hanya memerlukan pembaruan data produk dan pembayaran ulang biaya notifikasi. Pelaku usaha disarankan mengajukan perpanjangan minimal 1 bulan sebelum izin berakhir untuk menghindari penarikan produk dari peredaran. Dengan begitu, legalitas produk tetap terjaga dan kepercayaan konsumen terhadap merek kosmetik Anda tidak terganggu.

Kendala Pengurusan Izin BPOM Kosmetik

Meskipun sistem pengurusan izin BPOM kosmetik sudah serba online, masih banyak pelaku usaha yang mengalami kendala saat proses pendaftaran. Kendala ini biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian data administratif atau kurangnya pemahaman terhadap prosedur teknis BPOM.

Berikut beberapa kendala yang sering terjadi saat mengurus izin BPOM kosmetik:
• Alamat perusahaan tidak sesuai dengan data di NIB (Nomor Induk Berusaha).
• Sediaan produk tidak sesuai dengan yang diajukan dalam formulir notifikasi.
• Merek kosmetik belum terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
• Kesalahan saat mengunggah dokumen atau data tidak sesuai format yang diminta.
• Tidak membayar SPB (Surat Perintah Bayar) sehingga sistem tidak dapat memproses lebih lanjut.

Dengan memahami potensi kendala ini sejak awal, pelaku usaha dapat menyiapkan data dengan benar dan menghindari proses yang berulang. Pendampingan dari konsultan profesional seperti PERMATAMAS Indonesia dapat membantu agar proses berjalan lancar hingga izin resmi terbit.

Sanksi Produk Kosmetik Tanpa Izin BPOM

Produk kosmetik yang beredar tanpa izin BPOM dianggap tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Hal ini dapat merugikan konsumen sekaligus berpotensi menimbulkan sanksi hukum bagi produsen atau distributor. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha wajib memastikan bahwa produknya telah memiliki nomor notifikasi resmi dari BPOM sebelum dijual ke masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan BPOM, sanksi terhadap pelaku usaha yang menjual kosmetik tanpa izin meliputi:
• Peringatan tertulis dari BPOM.
• Penarikan produk dari pasaran secara paksa.
• Pencabutan izin usaha atau NIB.
• Pidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda hingga Rp 1,5 miliar, tergantung tingkat pelanggaran.

Selain sanksi hukum, pelaku usaha juga akan kehilangan kepercayaan konsumen dan reputasi merek di pasaran. Dengan demikian, memperoleh izin edar BPOM bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga strategi penting untuk membangun kredibilitas dan keberlanjutan bisnis kosmetik Anda.

Jasa Pengurusan Izin BPOM Kosmetik

Jika Anda ingin mengurus izin edar kosmetik tanpa ribet, PERMATAMAS Indonesia hadir sebagai solusi profesional dan terpercaya. Kami membantu pelaku usaha dari tahap awal hingga izin resmi terbit, baik untuk produk lokal maupun impor. Tim kami berpengalaman dalam menangani proses notifikasi BPOM dengan cepat, tepat, dan sesuai regulasi terbaru.

Keunggulan layanan PERMATAMAS Indonesia:
• Konsultasi gratis seputar regulasi dan prosedur BPOM.
• Pendampingan penyusunan dokumen seperti DIP dan Sertifikat CPKB.
• Monitoring proses di portal notifkos.go.id hingga izin terbit.
• Layanan cepat, legal, dan transparan tanpa biaya tersembunyi.

Dengan dukungan tim ahli dan pengalaman bertahun-tahun, PERMATAMAS Indonesia memastikan setiap klien mendapatkan hasil terbaik dalam proses pengurusan izin BPOM kosmetik.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat: Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
Telp Kantor: 021-89253417
WhatsApp: 0857-7763-0555

Apa Perbedaan PKRT dan PIRT

PERMATAMAS·

Apa Perbedaan PKRT dan PIRT – Bagi pelaku usaha produk rumah tangga, istilah PKRT dan PIRT sering terdengar mirip. Padahal, keduanya memiliki arti dan fungsi yang sangat berbeda. Banyak pelaku UMKM keliru menentukan izin yang seharusnya diurus, hingga berdampak pada penolakan produk di pasaran atau tidak dapat dipasarkan secara legal.

Memahami perbedaan antara PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) dan PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga) menjadi langkah penting agar produk Anda sesuai regulasi, aman digunakan, dan bisa dipasarkan secara luas, baik di toko konvensional maupun e-commerce.

Pengertian PKRT dan PIRT

PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) adalah produk non-pangan yang berfungsi untuk membersihkan, mensterilkan, atau memelihara kebersihan lingkungan rumah tangga. Produk-produk seperti sabun cuci piring, cairan pembersih lantai, tisu basah antiseptik, disinfektan, hingga semir ban mobil termasuk dalam kategori PKRT.

Sementara itu, PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga) adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang memproduksi produk pangan olahan dalam skala rumah tangga. Contohnya seperti keripik, sambal, sirup, minuman herbal, dan kue kering.

Perbedaan mendasar terletak pada jenis produknya. PKRT mengatur produk non-pangan dengan risiko kesehatan ringan sampai sedang, sedangkan PIRT hanya berlaku untuk produk makanan dan minuman olahan. Dengan kata lain, jika produk yang Anda buat digunakan untuk kebersihan rumah tangga, maka Anda wajib mengurus izin PKRT di Kementerian Kesehatan.

Lembaga yang Menerbitkan Izin PKRT dan PIRT

Setiap jenis izin memiliki lembaga pengawas yang berbeda.
• PKRT diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) melalui Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Farmalkes).
• PIRT diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setelah pelaku usaha mengikuti pelatihan keamanan pangan dan mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Perbedaan lembaga ini penting karena menyangkut prosedur dan dokumen yang dibutuhkan. Pengajuan izin PKRT umumnya dilakukan melalui sistem OSS-RBA (Online Single Submission) dan portal PKRT Kemenkes, sedangkan izin PIRT cukup diajukan melalui Dinas Kesehatan setempat.

Bagi pelaku usaha yang ingin memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional bahkan ekspor, izin PKRT lebih kuat secara legalitas karena dikeluarkan langsung oleh Kemenkes.

Jenis Produk yang Diatur dalam PKRT dan PIRT

Jenis produk yang termasuk PKRT meliputi:
• Cairan pembersih lantai, kaca, keramik, dan logam.
• Sabun cuci piring, sabun tangan, dan pembersih kamar mandi.
• Tisu antiseptik, tisu basah, dan kapas pembersih.
• Karbol, disinfektan, dan pewangi ruangan.
• Pestisida rumah tangga seperti pengusir nyamuk dan lem tikus.

Sedangkan PIRT mencakup produk pangan olahan seperti:
• Makanan ringan (keripik, rempeyek, kue kering).
• Minuman olahan (sirup, teh herbal, minuman serbuk).
• Produk olahan basah (sambal, bumbu siap saji, lauk kering).

Dengan mengenali karakteristik produk, pelaku usaha dapat menentukan izin yang sesuai. Produk cairan pembersih tidak bisa didaftarkan sebagai PIRT karena termasuk kategori kimia rumah tangga yang diawasi Kemenkes.

Tujuan dan Fungsi Perizinan PKRT dan PIRT

Tujuan utama kedua izin ini sama, yaitu memastikan produk aman, bermutu, dan layak edar. Namun, fokusnya berbeda:
• PKRT bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko paparan bahan kimia yang dapat membahayakan kulit, pernapasan, atau lingkungan.
• PIRT bertujuan menjamin keamanan pangan dari kontaminasi mikroba, bahan tambahan berlebih, atau proses produksi yang tidak higienis.

Dengan izin yang sah, pelaku usaha dapat memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Di era digital, banyak marketplace yang mensyaratkan nomor izin edar PKRT atau PIRT sebagai bukti legalitas sebelum produk bisa dijual secara online.

Dasar Hukum PKRT dan PIRT

Dasar hukum PKRT diatur dalam:
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar PKRT.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Sedangkan dasar hukum PIRT diatur dalam:
1. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
3. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dengan memahami dasar hukum tersebut, pelaku usaha dapat menentukan izin mana yang wajib dimiliki agar tidak salah arah dalam pengurusan perizinan.

Apa Perbedaan PKRT dan PIRT

Persyaratan Mengurus Izin PKRT dan PIRT

Berikut perbandingan umum syarat perizinan PKRT dan PIRT:
Syarat PKRT:
• Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha).
• Surat keterangan domisili usaha.
• Data produk dan komposisi bahan.
• Hasil uji laboratorium produk.
• Desain label dan kemasan produk.
• Formulir permohonan izin edar.

Syarat PIRT:
• Fotokopi KTP pemilik usaha.
• NPWP dan NIB.
• Hasil pelatihan keamanan pangan.
• Denah lokasi produksi.
• Label produk dan foto kemasan.

Kelengkapan dokumen menjadi faktor utama dalam kelancaran proses pengajuan izin. Data yang tidak sesuai atau tidak lengkap dapat menyebabkan penolakan oleh pihak instansi terkait.

Perbandingan PKRT dan PIRT

Aspek 1 – Lembaga Penerbit:
Izin PKRT diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Sedangkan izin PIRT diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota tempat usaha beroperasi.

Aspek 2 – Jenis Produk:
PKRT mencakup produk non-pangan seperti cairan pembersih, antiseptik, pestisida rumah tangga, dan produk kebersihan lainnya.
PIRT berlaku untuk produk pangan olahan skala rumah tangga, seperti makanan ringan, minuman, atau sambal kemasan.

Aspek 3 – Tujuan Izin:
Tujuan izin PKRT adalah memastikan keamanan produk rumah tangga yang mengandung bahan kimia agar aman digunakan.
Tujuan izin PIRT adalah menjamin keamanan pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga agar layak konsumsi.

Aspek 4 – Proses Pengajuan:
Izin PKRT diajukan melalui portal OSS dan sistem PKRT Kemenkes.
Sedangkan izin PIRT diajukan melalui Dinas Kesehatan setempat setelah pelaku usaha mengikuti pelatihan keamanan pangan.

Aspek 5 – Hasil Akhir:
Produk yang lolos uji dan memenuhi persyaratan akan mendapatkan Nomor Izin Edar Kemenkes (untuk PKRT) atau Nomor PIRT (untuk produk pangan olahan).

Aspek 6 – Masa Berlaku:
Baik izin PKRT maupun PIRT memiliki masa berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlaku habis.

Apakah mau saya bantu ubah versi ini jadi format artikel HTML siap tempel ke WordPress biar tampilannya tetap rapi di halaman web izinpkrt.com?

Pentingnya Memilih Jenis Izin yang Tepat

Banyak pelaku usaha kecil menengah menganggap semua izin sama. Padahal, salah mengurus izin bisa berdampak serius, seperti produk tidak bisa dijual di marketplace, tidak diterima di toko modern, bahkan bisa ditarik dari peredaran jika ditemukan ketidaksesuaian.

Dengan memahami kategori produk sejak awal, Anda dapat menentukan jalur izin yang benar, apakah melalui Kemenkes (PKRT) atau Dinas Kesehatan (PIRT).
Selain itu, memiliki izin resmi juga mempermudah produk Anda masuk ke pasar nasional dan mengikuti tender atau kemitraan dengan instansi pemerintah.

Tantangan dan Kesalahan Umum Pelaku Usaha

Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi antara lain:
• Mendaftarkan produk non-pangan menggunakan izin PIRT.
• Tidak mencantumkan komposisi bahan secara lengkap pada label.
• Menggunakan bahan kimia tanpa hasil uji laboratorium.
• Menganggap izin cukup dengan NIB saja tanpa izin edar.

Kesalahan tersebut sering menyebabkan penolakan izin dan produk tidak bisa diedarkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami setiap prosedur dan kategori izin sebelum mengajukan perizinan.

Manfaat Izin PKRT dan PIRT bagi Pelaku Usaha

Manfaatnya tidak hanya sebatas kepatuhan hukum, tetapi juga mencakup nilai bisnis jangka panjang, antara lain:
• Meningkatkan kepercayaan konsumen dan brand value.
• Dapat menjangkau pasar modern dan e-commerce besar.
• Menjadi bukti produk aman dan legal.
• Dapat digunakan sebagai syarat kemitraan B2B dan ekspor.

Jasa Pengurusan Izin PKRT dan PIRT

Bagi Anda yang ingin mengurus izin tanpa repot dan ingin hasil pasti, PERMATAMAS Indonesia siap membantu proses pengajuan izin PKRT maupun PIRT dari awal hingga terbit resmi.

✅ Pendampingan lengkap dari tim ahli berpengalaman.
✅ Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan label.
✅ Proses cepat, efisien, dan sesuai regulasi Kemenkes.
✅ Konsultasi gratis sebelum pengajuan.

Dengan dukungan tim profesional, Anda bisa fokus pada pengembangan produk, sementara urusan izin kami yang tangani.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat: Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
Telp Kantor: 021-89253417
WhatsApp: 0857-7763-0555

Apa Itu Merek dan Bagaimana Cara Mendaftarkannya

PERMATAMAS·

Apa Itu Merek dan Bagaimana Cara Mendaftarkannya – Dalam dunia bisnis modern, merek bukan sekadar nama atau logo di kemasan produk. Merek adalah identitas dan nilai kepercayaan yang melekat pada sebuah usaha. Ia mencerminkan reputasi, kualitas, dan pengalaman yang dirasakan konsumen setiap kali berinteraksi dengan produk atau jasa tersebut. Karena itu, merek memiliki peran besar dalam membangun citra positif dan membedakan bisnis Anda dari pesaing di pasar.

Ketika konsumen memilih satu produk dibandingkan produk lainnya, sering kali keputusan itu bukan semata karena harga atau isi produknya, melainkan karena kepercayaan terhadap merek. Sebuah merek yang kuat mampu menciptakan rasa aman, kebanggaan, dan loyalitas. Bahkan, dalam banyak kasus, merek yang dipercaya bisa menaikkan nilai jual produk tanpa perlu bersaing harga.

Untuk itu, penting bagi setiap pelaku usaha memahami bagaimana membangun dan melindungi merek secara hukum. Artikel ini akan membahas secara tuntas tentang apa itu merek, fungsi dan manfaatnya, serta cara, syarat, biaya, dan waktu pengurusannya agar bisnis Anda memiliki perlindungan dan nilai lebih di mata konsumen maupun pemerintah.

Apa Fungsi Merek dalam Dunia Usaha

Fungsi utama merek adalah pembeda dan pengenal identitas produk. Dengan merek, konsumen bisa mengenali asal, reputasi, serta jaminan mutu dari sebuah barang atau jasa.
Tapi fungsi merek nggak cuma itu, bro. Ada beberapa fungsi penting lain yang bikin merek sangat vital dalam bisnis:

1.Sebagai alat identifikasi produk.
Merek membantu pelanggan membedakan produk lo dari kompetitor. Misalnya, sabun dengan nama “Gemilang” punya identitas yang berbeda dengan sabun lain di pasaran.

2. Sebagai alat promosi dan pemasaran.
Semakin kuat merek lo di mata konsumen, semakin mudah produk diterima pasar tanpa perlu promosi besar-besaran.

3. Sebagai jaminan kualitas.
Produk bermerek menunjukkan adanya tanggung jawab produsen terhadap mutu. Konsumen percaya karena ada nama yang dipertaruhkan.

4. Sebagai aset hukum dan ekonomi.
Merek yang sudah terdaftar bisa jadi aset tidak berwujud (intangible asset) — bisa dijual, dilisensikan, atau diwariskan.

5. Sebagai alat perlindungan hukum.
Dengan pendaftaran resmi di DJKI, lo punya hak eksklusif atas merek tersebut. Siapa pun yang meniru bisa lo gugat secara hukum.

Apa Manfaat Merek Bagi Produk dan Perusahaan

Setelah tahu fungsinya, sekarang kita bahas manfaat langsung dari pendaftaran merek bagi bisnis lo.

1. Melindungi identitas bisnis dari penjiplakan.
Tanpa pendaftaran, merek bisa direbut atau ditiru pihak lain. Banyak kasus merek sukses tapi kalah karena belum resmi terdaftar.

2. Meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra usaha.
Merek terdaftar menandakan bahwa bisnis lo serius dan legal di mata hukum. Ini penting banget buat kerja sama, tender, atau distribusi besar.

3. Menambah nilai jual bisnis.
Kalau suatu hari lo mau jual usaha atau cari investor, merek terdaftar punya nilai ekonomi tinggi karena dianggap sebagai aset yang sah.

4. Mendukung ekspansi ke luar negeri.
Merek yang sudah punya sertifikat DJKI lebih mudah didaftarkan ke negara lain melalui sistem Madrid Protocol.

5. Menjadi dasar perlindungan digital.
Di era e-commerce dan media sosial, kepemilikan merek resmi memudahkan lo melaporkan peniru di marketplace, website, atau media digital lainnya.

Cara Mengurus Pendaftaran Merek di DJKI

Mengurus merek di DJKI bisa dilakukan secara online melalui situs resmi https://merek.dgip.go.id/.
Namun, sebelum masuk ke tahap pengajuan, ada beberapa langkah penting yang wajib lo pahami biar nggak salah urus.

1. Cek Ketersediaan Merek
Langkah awal yang paling krusial: pastikan merek lo belum digunakan atau didaftarkan orang lain.
Caranya gampang — buka situs cek merek DJKI, lalu ketik nama merek yang ingin didaftarkan.
Kalau muncul hasil serupa, lo perlu ubah sedikit nama atau tampilannya biar tetap unik.

2. Siapkan Dokumen Persyaratan
Sebelum daftar, siapkan:
• KTP pemohon (perorangan) atau akta pendirian & NPWP (badan usaha).
• Label atau logo merek.
• Daftar barang/jasa sesuai kelas yang dipilih.
• Surat pernyataan kepemilikan merek.
• Bukti pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

3. Buat Akun di DJKI Online
Daftar akun resmi di https://merek.dgip.go.id/, lalu login untuk mulai pengajuan.

4. Isi Formulir Permohonan
Isi data lengkap: nama pemohon, alamat, deskripsi merek, kelas produk, dan lampirkan dokumen yang sudah disiapkan.

5. Lakukan Pembayaran Resmi
Setelah submit, sistem akan menampilkan kode billing untuk pembayaran biaya pendaftaran.
Pastikan pembayaran dilakukan sesuai jumlah yang ditentukan agar permohonan bisa diproses.

6. Tunggu Pemeriksaan Formalitas dan Substantif
Proses pemeriksaan ini dilakukan dalam dua tahap:
• Formalitas: memeriksa kelengkapan dokumen.
• Substantif: menilai apakah merek memenuhi ketentuan hukum dan tidak sama dengan merek lain.

Kalau lolos, merek lo akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM) selama 2 bulan untuk memberi kesempatan keberatan dari pihak ketiga.

Apa Itu Merek dan Bagaimana Cara Mendaftarkannya
Apa Itu Merek dan Bagaimana Cara Mendaftarkannya

Syarat Mendaftar Merek Dagang di Indonesia

Biar permohonan lo nggak ditolak, pastikan semua syarat pendaftaran merek ini sudah dipenuhi:
1. Nama atau logo merek tidak boleh sama atau mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar.
2. Tidak mengandung unsur menyesatkan tentang asal, kualitas, atau jenis barang/jasa.
3. Tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan moralitas, agama, atau kesusilaan.
4. Tidak menyerupai lambang negara, organisasi, atau lembaga resmi.
5. Punya niat baik dan digunakan untuk kegiatan usaha yang sah.
6. Menentukan kelas merek sesuai produk atau jasa (berdasarkan Klasifikasi Nice).

Kalau semua syarat ini terpenuhi, kemungkinan besar merek lo bakal diterima tanpa revisi dari DJKI.

Biaya Resmi Daftar Merek di DJKI

Biaya resmi pendaftaran merek diatur oleh PP Nomor 28 Tahun 2019 tentang PNBP Kemenkumham.
Berikut kisarannya:
• Pendaftaran secara online untuk regular per kelas : Rp 1.800.000
• Pendaftaran secara offline untuk UMKM : Rp 500.000

Catatan penting:

Biaya di atas hanya mencakup biaya resmi pemerintah, belum termasuk jasa pendampingan bila menggunakan konsultan merek.

Tapi tenang, lewat PERMATAMAS, lo bisa dapetin layanan all-in-one dari pengecekan, penyusunan dokumen, hingga pengajuan ke DJKI tanpa tambahan biaya tersembunyi.

Berapa Lama Proses Pendaftaran Merek Hingga Terbit Sertifikat

Secara umum, waktu pengurusan merek dari awal sampai sertifikat terbit adalah 8–12 bulan, tergantung hasil pemeriksaan.

Berikut tahapannya:
1. Pemeriksaan formalitas (1–2 bulan).
DJKI memeriksa kelengkapan dokumen.
2. Pengumuman Berita Resmi Merek (2 bulan).
Selama periode ini, pihak lain bisa mengajukan keberatan.
3. Pemeriksaan substantif (6–8 bulan).
Jika tidak ada keberatan, merek masuk tahap evaluasi substansi oleh tim DJKI.
4. Penerbitan Sertifikat Merek.
Setelah disetujui, sertifikat merek akan dikirim secara elektronik (e-sertifikat).

Proses ini bisa jadi lebih cepat kalau semua dokumen lengkap, tidak ada kemiripan merek, dan ditangani oleh tim yang berpengalaman.

Jasa Pendaftaran Merek Proses Cepat dan Resmi

Banyak pelaku usaha gagal mendaftarkan mereknya karena kurang paham proses dan format hukum DJKI. Akibatnya, permohonan sering direvisi, bahkan ditolak setelah berbulan-bulan.
Di sinilah PERMATAMAS Indonesia hadir sebagai solusi.

Kami adalah tim spesialis pendaftaran merek dan HKI yang berpengalaman menangani berbagai merek dagang dari seluruh Indonesia.

Dengan tim berlatar belakang hukum dan magister hukum, kami membantu klien mulai dari tahap pemeriksaan merek, penyusunan dokumen, pengajuan, sampai sertifikat terbit.

Keunggulan PERMATAMAS:
• Proses cepat dan transparan.
• Garansi uang kembali 100% jika ditolak karena kesalahan kami.
• Biaya tetap dan tanpa tambahan tersembunyi.
• Konsultasi gratis sebelum daftar merek.

Kami percaya, setiap bisnis layak punya perlindungan hukum atas identitas mereknya.

Karena itu, PERMATAMAS hadir bukan hanya sebagai biro jasa, tapi partner hukum yang bantu bisnis lo berkembang dengan aman dan resmi.

Ingin Mendaftarkan Merek Sekarang?

Hubungi PERMATAMAS Indonesia hari ini untuk konsultasi gratis dan dapatkan panduan lengkap pengurusan merek dari tim profesional kami.

Jangan tunggu sampai merek lo dipakai orang lain — daftarkan sekarang dan lindungi identitas bisnismu secara resmi di DJKI.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat: Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
Telp Kantor: 021-89253417
WhatsApp: 0857-7763-0555

Cara Daftar BPOM Kosmetik

PERMATAMAS·

Cara Daftar BPOM Kosmetik –  Dalam industri kecantikan yang berkembang pesat, memiliki izin edar BPOM kosmetik bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bukti kepercayaan dan keamanan bagi konsumen. Setiap produk kosmetik yang beredar di Indonesia wajib melalui proses registrasi dan notifikasi di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) agar dipastikan aman, bermutu, dan tidak mengandung bahan berbahaya.

Proses pendaftaran BPOM kosmetik kini sudah jauh lebih mudah karena bisa dilakukan secara online melalui situs resmi notifkos.pom.go.id. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap bagaimana cara mendaftar BPOM kosmetik, apa saja syaratnya, berapa biayanya, hingga berapa lama proses izin edar diterbitkan.

Langkah Mendaftar BPOM Kosmetik

Untuk mendaftarkan produk kosmetik, perusahaan harus mengikuti beberapa langkah utama sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM RI.

Berikut tahapan lengkapnya:

1.Membuat Akun di Situs Resmi BPOM
o Kunjungi https://registrasi.pom.go.id
o Pilih menu “Registrasi Sekarang” dan isi data perusahaan secara lengkap.
o Setelah registrasi berhasil, sistem akan mengirimkan username dan password ke email yang terdaftar.

2. Membuat Sub Account (Akun Turunan)
Setelah akun utama (Head Account) aktif, perusahaan dapat menambah Sub Account untuk tim yang mengurus registrasi produk kosmetik. Ini membantu membagi tugas dan mempercepat proses input data.

3. Registrasi Sub Perusahaan (jika ada)
Jika perusahaan memiliki cabang atau pabrik maklon (kontrak produksi), tambahkan sub perusahaan di sistem BPOM agar semua unit terdaftar secara resmi.

4. Login ke Sistem Notifikasi Kosmetik
Akses portal notifkos.pom.go.id untuk melakukan pendaftaran produk kosmetik yang akan diedarkan.

5. Isi Formulir Notifikasi Produk
Isi semua kolom pada formulir notifikasi, seperti:
o Nama produk dan merek dagang
o Jenis dan bentuk sediaan (krim, serum, sabun, lotion, dan sebagainya)
o Warna, aroma, dan ukuran kemasan
o Fungsi produk (pelembap, pencerah, pembersih, dll)
o Daftar bahan dan persentase komposisinya

6. Unggah Dokumen Pendukung
Lampirkan dokumen legalitas, hasil uji laboratorium, sertifikat bahan, dan label produk sesuai ketentuan BPOM.

7. Verifikasi dan Pembayaran PNBP
Setelah data diunggah, BPOM akan memverifikasi dokumen. Jika disetujui, Anda akan menerima tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayar sebelum izin edar diterbitkan.

8. Terbitnya Nomor Notifikasi BPOM
Setelah proses dinyatakan lengkap dan lolos evaluasi, sistem akan mengeluarkan Nomor Notifikasi (NA) yang menandakan produk resmi terdaftar di BPOM RI.

Nomor ini wajib dicantumkan pada kemasan produk, brosur, maupun iklan sebagai bukti legalitas resmi.

Cara Daftar BPOM Kosmetik
Cara Daftar BPOM Kosmetik

Syarat Daftar BPOM Kosmetik

Sebelum melakukan pendaftaran, perusahaan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Kedua jenis dokumen ini penting untuk memastikan kelayakan usaha dan keamanan produk.

Syarat Administratif
1. Akta pendirian perusahaan dan SK Kemenkumham
2. NPWP dan NIB (Nomor Induk Berusaha)
3. Surat izin edar atau izin usaha industri kosmetik
4. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB atau Sertifikat CPKB
5. KTP dan NPWP penanggung jawab teknis (PJT)

Syarat Teknis
1. Formulasi lengkap produk (komposisi bahan dan fungsinya)
2. Hasil uji laboratorium (mikrobiologi dan stabilitas)
3. Desain label dan kemasan produk
4. Spesifikasi dan klaim fungsi kosmetik
5. Surat pernyataan keamanan bahan (Material Safety Data Sheet / MSDS)
Semua berkas tersebut diunggah ke dalam sistem BPOM sesuai format yang ditentukan (PDF, JPG)

Berapa Biaya Izin BPOM Kosmetik

Biaya pendaftaran atau notifikasi BPOM kosmetik tergantung pada jenis produk dan status perusahaan (lokal, maklon, atau impor). Biaya ini merupakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dibayarkan kepada BPOM.

Berikut perkiraan biaya izin edar kosmetik tahun 2025:
Biaya di atas belum termasuk biaya tambahan seperti jasa pengurusan atau uji laboratorium. Jika menggunakan jasa profesional seperti Permatamas, biaya total bisa disesuaikan tergantung jumlah produk dan kompleksitas dokumen.

Berapa Lama Proses Izin BPOM Kosmetik

Biaya Resmi ASEAN Rp. 500.000
Non ASEAN Rp. 1.500.000

Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin edar kosmetik bervariasi tergantung pada kelengkapan dokumen dan respons dari pihak BPOM.

Secara umum, estimasi waktu proses adalah:
• Produk Kosmetik Lokal: 14 hari kerja
• Kosmetik Maklon: 14 hari kerja
• Kosmetik Impor: 14 hari kerja

Jika seluruh dokumen lengkap dan tidak ada revisi, izin dapat keluar lebih cepat. Namun, jika terdapat kekurangan data atau kesalahan pengisian, proses bisa tertunda hingga perusahaan melakukan perbaikan.

Untuk mempercepat proses, pastikan seluruh informasi pada formulir, label, dan dokumen legalitas konsisten dan valid.

Masa Berlaku Izin BPOM Kosmetik

Nomor notifikasi BPOM kosmetik memiliki masa berlaku selama 3 tahun sejak tanggal diterbitkan. Setelah masa berlaku habis, perusahaan wajib melakukan perpanjangan izin jika produk masih akan dipasarkan.

Proses perpanjangan sebaiknya dilakukan minimal 6 bulan sebelum masa izin habis, agar tidak terjadi jeda penjualan atau pelarangan distribusi produk di pasaran.

Jika selama masa berlaku ada perubahan pada formula, kemasan, atau merek produk, maka perusahaan wajib mengajukan pendaftaran ulang (re-notifikasi) ke BPOM.

Sanksi Produk Kosmetik Tanpa Izin BPOM

Produk kosmetik yang beredar tanpa izin edar dari BPOM dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019, pelanggaran ini bisa mengakibatkan:
1. Peringatan tertulis dari BPOM
2. Penarikan produk dari peredaran (recall)
3. Denda administratif hingga Rp 2 miliar
4. Pidana penjara bagi produsen atau distributor yang terbukti lalai

Selain itu, produk tanpa izin BPOM juga bisa merusak reputasi brand karena dianggap tidak aman bagi konsumen. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha untuk memastikan seluruh produknya telah melalui proses registrasi resmi.

Jasa Pengurusan Izin BPOM Kosmetik – Permatamas

Bagi banyak pelaku usaha, mengurus izin BPOM kosmetik bisa terasa rumit karena melibatkan berbagai dokumen teknis, sistem online, serta proses verifikasi yang ketat. Untuk itu, Permatamas hadir sebagai solusi terpercaya.

Permatamas adalah jasa pengurusan izin BPOM kosmetik profesional yang telah berpengalaman membantu banyak perusahaan lokal maupun impor mendapatkan izin edar resmi dengan cepat dan mudah.

Keunggulan Menggunakan Permatamas
✅ Pendampingan penuh dari awal hingga izin keluar
✅ Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan data formula produk
✅ Proses cepat karena sudah berpengalaman dalam sistem BPOM
✅ Konsultasi gratis terkait kategori produk dan strategi izin
✅ Layanan resmi dan transparan

Dengan dukungan tim ahli berpengalaman, Permatamas memastikan proses registrasi produk kosmetik berjalan efisien, aman, dan sesuai peraturan BPOM RI. Anda hanya perlu menyiapkan dokumen dasar, dan tim Permatamas akan membantu seluruh proses hingga izin edar terbit.

Pentingnya Mengurus Izin BPOM Kosmetik

Mengurus izin BPOM kosmetik adalah langkah penting untuk memastikan produk Anda legal, aman, dan dipercaya oleh konsumen. Proses pendaftarannya kini dapat dilakukan secara online melalui sistem notifkos.pom.go.id, asalkan perusahaan telah memiliki akun resmi, dokumen lengkap, dan memahami alur verifikasi.

Dengan izin edar resmi, produk kosmetik Anda tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar.

Bagi Anda yang ingin prosesnya lebih mudah dan cepat, Permatamas siap membantu mengurus izin BPOM kosmetik mulai dari pendaftaran akun, penyusunan dokumen, hingga penerbitan nomor notifikasi resmi.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat: Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
Telp Kantor: 021-89253417
WhatsApp: 0857-7763-0555

Cara Daftar Izin Edar PKRT

PERMATAMAS·

Cara Daftar Izin Edar PKRT  – Produk PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) merupakan berbagai jenis barang yang digunakan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan di rumah tangga. Contohnya meliputi sabun cuci piring, cairan pembersih lantai, tisu basah, desinfektan, hingga pewangi ruangan.
Agar bisa dipasarkan secara legal di Indonesia, setiap produk PKRT wajib memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).

Izin ini menunjukkan bahwa produk tersebut telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan manfaat sehingga aman digunakan oleh masyarakat. Bagi pelaku usaha, memahami cara daftar izin edar PKRT sangat penting agar proses pendaftaran berjalan lancar dan produk cepat bisa dipasarkan secara resmi. Berikut panduan lengkapnya.

Syarat Daftar Izin Edar PKRT

Sebelum mengajukan izin edar PKRT, perusahaan harus menyiapkan beberapa persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Kemenkes. Persyaratan ini menjadi dasar penilaian untuk menentukan kelayakan produk dan perusahaan sebagai pemegang izin edar.

Berikut syarat lengkap yang harus dipenuhi:

1. Memiliki Badan Usaha PT atau CV

Pemohon izin edar PKRT wajib berbentuk badan usaha resmi seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditaire Vennootschap (CV). Hal ini menunjukkan bahwa usaha tersebut memiliki legalitas hukum yang sah dan dapat bertanggung jawab atas produk yang dipasarkan.
BPOM dan Kemenkes tidak menerima pendaftaran izin atas nama pribadi atau usaha tanpa badan hukum. Oleh karena itu, sebelum mendaftar, pastikan perusahaan sudah memiliki akta pendirian, SK Kemenkumham, dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Ada Sarana Produksi

Setiap produsen PKRT harus memiliki sarana produksi yang memenuhi standar higiene dan sanitasi. Fasilitas ini meliputi ruangan produksi, peralatan, penyimpanan bahan baku, serta area pengemasan yang bersih dan terkontrol.

Jika perusahaan tidak memiliki fasilitas produksi sendiri, dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang sudah memiliki izin CPPKRTB (Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik). Bukti kerja sama ini juga menjadi salah satu dokumen penting dalam pengajuan izin edar.

3. Memiliki Penanggung Jawab Teknis (PJT)

Syarat berikutnya adalah adanya Penanggung Jawab Teknis (PJT), yaitu seseorang yang berkompeten di bidang kimia, farmasi, atau kesehatan lingkungan. PJT bertugas memastikan seluruh proses produksi dan mutu produk sesuai standar Kemenkes.

Nama dan sertifikat PJT akan tercantum dalam dokumen perizinan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keamanan dan kualitas produk yang diedarkan.

4. Memiliki NIB PT/CV dengan KBLI 20231

Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi identitas resmi perusahaan yang terdaftar di sistem OSS (Online Single Submission). Untuk produk PKRT, pastikan NIB menggunakan KBLI 20231 – Industri Barang dari Bahan Kimia untuk Rumah Tangga.

Penggunaan KBLI ini penting karena menjadi dasar sistem Kemenkes dalam memverifikasi bahwa kegiatan usaha Anda benar-benar termasuk dalam kategori produksi atau distribusi produk PKRT.

5. Menyiapkan Dokumen Persyaratan

Dokumen menjadi aspek paling krusial dalam proses pendaftaran.

Berikut dokumen utama yang wajib disiapkan:
• Legalitas Perusahaan
• Surat Penunjukan atau Kerja Sama Produksi (jika maklon)
• Data lengkap produk (nama, fungsi, bentuk sediaan, kemasan, dan cara penggunaan)
• Komposisi bahan dan spesifikasi produk
• Label produk dan desain kemasan
• Surat pernyataan
• Hasil uji laboratorium

Pastikan seluruh dokumen disusun rapi dan sesuai format yang ditentukan Kemenkes agar proses verifikasi berjalan lancar.

6. Hasil Uji Laboratorium Produk

Setiap produk PKRT wajib melalui uji laboratorium untuk membuktikan keamanan dan efektivitasnya. Uji ini meliputi pengujian pH, kandungan bahan aktif, kestabilan, dan tidak adanya bahan berbahaya.
Hasil uji harus berasal dari laboratorium yang terakreditasi KAN atau laboratorium yang diakui Kemenkes.

Dokumen hasil uji ini dilampirkan dalam pengajuan izin edar sebagai bukti ilmiah bahwa produk aman digunakan sesuai klaimnya.

Cara Daftar Izin Edar PKRT
Cara Daftar Izin Edar PKRT

Biaya Daftar Izin Edar PKRT

Biaya pendaftaran izin edar PKRT ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya ini dibayarkan saat pengajuan izin secara online melalui sistem e-Registration Kemenkes.

Besaran biaya tergantung pada kelas risiko produk, yang terbagi menjadi tiga kategori: Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3. Penentuan kelas ini didasarkan pada tingkat potensi bahaya atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan produk terhadap kesehatan manusia.

Selain biaya resmi pemerintah, perusahaan juga perlu memperhitungkan biaya pendukung seperti uji laboratorium, jasa konsultan teknis, pembuatan label, hingga jasa perizinan bila menggunakan layanan profesional. Meskipun demikian, biaya ini sepadan karena izin edar yang sah akan meningkatkan kredibilitas produk di mata konsumen dan mitra bisnis.

Berikut rincian biaya resmi izin edar PKRT sesuai ketentuan Kemenkes:
• Kelas 1: Rp 1.000.000
• Kelas 2: Rp 2.000.000
• Kelas 3: Rp 3.000.000

Berikut Cara Mengurus Izin Edar PKRT

Proses pengurusan izin edar PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) dilakukan secara online melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang terhubung langsung dengan Kementerian Kesehatan RI.

Sebelum memulai, pastikan perusahaan sudah memiliki akun OSS, NIB dengan KBLI 20231, serta seluruh dokumen pendukung seperti hasil uji laboratorium, label produk, dan surat penanggung jawab teknis (PJT). Setelah semua siap, Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan izin edar resmi.

Langkah-langkahnya adalah:
1. Login ke akun OSS milik perusahaan.
2. Pilih menu PB-UMKU pada KBLI 20231 (Industri Barang dari Bahan Kimia untuk Rumah Tangga).
3. Pilih jenis layanan Izin Edar PKRT Dalam Negeri.
4. Klik Menu Izin Edar untuk memulai pendaftaran.
5. Isi seluruh formulir permohonan dengan data perusahaan dan produk secara lengkap.
6. Upload dokumen yang telah disiapkan sebelumnya (akta, NIB, hasil uji, label, dsb).
7. Klik tombol Proses untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
8. Lakukan pembayaran SPB (Surat Penerimaan Biaya) sesuai kelas produk dan unggah bukti bayar ke sistem.
9. Tunggu proses verifikasi dari Kemenkes RI.
10. Setelah disetujui, izin edar PKRT akan terbit secara resmi.
11. Download dokumen izin edar melalui akun OSS atau e-Registration Kemenkes.
12. Selesai — produk Anda kini resmi memiliki izin edar dan dapat dipasarkan secara legal di Indonesia.

Berapa Lama Proses Izin Edar PKRT?

Setelah seluruh dokumen dan data produk diunggah serta bukti pembayaran PNBP diverifikasi, proses evaluasi izin edar PKRT oleh Kemenkes biasanya memakan waktu sekitar 10 hari kerja.
Namun, waktu ini dapat berbeda tergantung kelengkapan dokumen dan tingkat kesulitan produk yang didaftarkan. Jika terdapat revisi atau permintaan klarifikasi dari pihak Kemenkes, proses bisa memakan waktu lebih lama.

Untuk mempercepat proses, pastikan semua berkas sudah lengkap, hasil uji laboratorium valid, dan data sesuai dengan format sistem e-Registration Kemenkes.

Masa Berlaku Izin Edar PKRT

Setiap izin edar PKRT yang diterbitkan memiliki masa berlaku selama 5 tahun sejak tanggal diterbitkan oleh Kemenkes. Setelah masa berlaku berakhir, produk tidak boleh lagi dipasarkan sebelum izin tersebut diperpanjang.

Perpanjangan dapat diajukan 6 bulan sebelum masa berlaku izin habis (expired). Proses perpanjangan pada dasarnya lebih cepat dibanding pengajuan baru, asalkan tidak ada perubahan signifikan pada komposisi, kemasan, atau merek produk.

Dengan memperhatikan masa berlaku izin, produsen dapat menghindari gangguan distribusi produk di pasaran dan memastikan keberlanjutan usaha tetap berjalan lancar.

Pentingnya Mengurus Izin Edar PKRT

Mengurus izin edar PKRT merupakan langkah wajib bagi setiap produsen atau distributor produk rumah tangga di Indonesia. Dengan memahami cara pendaftaran, menyiapkan dokumen yang lengkap, dan memenuhi seluruh persyaratan, proses izin dapat disetujui dengan mudah oleh Kemenkes.

Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, izin edar juga menjadi bukti legalitas bahwa produk Anda aman dan memenuhi standar kesehatan nasional. Jika Anda ingin prosesnya cepat dan tanpa kendala, gunakan jasa profesional seperti Permatamas yang sudah berpengalaman menangani pengurusan izin PKRT berbagai kelas produk.

Jasa Pengurusan Izin Edar PKRT

Bagi pelaku usaha yang belum familiar dengan proses administrasi di Kemenkes, mengurus izin edar PKRT bisa terasa rumit dan memakan waktu. Diperlukan pemahaman teknis, dokumen lengkap, serta pengalaman dalam menggunakan sistem e-Registration PKRT.

Untuk itu, banyak perusahaan memilih menggunakan jasa pengurusan izin edar PKRT profesional. Salah satunya adalah PERMATAMAS, yang telah berpengalaman membantu berbagai produsen dan distributor mendapatkan izin edar resmi dari Kemenkes RI.

Dengan tim ahli yang memahami regulasi dan prosedur, Permatamas membantu menyiapkan dokumen, mengatur hasil uji laboratorium, melakukan upload data ke sistem Kemenkes, hingga izin edar diterbitkan. Hasilnya, proses menjadi lebih cepat, efisien, dan bebas risiko penolakan.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat: Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
Telp Kantor: 021-89253417
WhatsApp: 0857-7763-0555

 

Masa Berlaku Izin Edar PKRT

PERMATAMAS·

Masa Berlaku Izin Edar PKRT – Masa berlaku izin edar Kemenkes untuk produk PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) pada umumnya adalah 5 tahun sejak tanggal diterbitkannya izin oleh Kementerian Kesehatan. Dalam kurun waktu tersebut, produsen atau importir diperbolehkan untuk mengedarkan produknya secara legal di wilayah Indonesia.

Namun, penting bagi pelaku usaha untuk tetap memastikan bahwa seluruh ketentuan teknis dan administratif tetap dipenuhi selama izin masih berlaku, agar tidak terjadi pelanggaran atau penarikan izin di kemudian hari.

Untuk produk PKRT impor, masa berlaku izin edar bisa bervariasi, yaitu 3 tahun atau 5 tahun, tergantung pada masa berlaku Letter of Authorized (LOA) dari principal atau pemilik merek di luar negeri. Jika LOA yang diberikan hanya berlaku 3 tahun, maka izin edar yang diterbitkan Kemenkes juga mengikuti jangka waktu tersebut. Sebaliknya, jika LOA berlaku hingga 5 tahun, maka masa izin edar pun dapat diberikan untuk periode yang sama.

Agar distribusi produk tidak terganggu, pelaku usaha disarankan melakukan perpanjangan izin edar minimal 6 bulan sebelum masa berlakunya habis. Proses perpanjangan ini tidak jauh berbeda dengan pengajuan izin baru, namun biasanya lebih cepat karena data produk sudah tercatat di sistem Kemenkes. Dengan memahami masa berlaku dan melakukan perpanjangan tepat waktu, produsen dapat menjaga kontinuitas usaha sekaligus memastikan produknya tetap terdaftar secara resmi di Indonesia.

Berapa Lama Proses Izin Edar PKRT

Pertanyaan ini sering muncul dari para pelaku usaha yang ingin memastikan produknya legal sebelum dipasarkan. Bagi sebagian orang, mengurus izin edar PKRT bisa terasa rumit dan melelahkan. Mulai dari pengumpulan dokumen, memahami regulasi, hingga menghadapi tahapan verifikasi yang cukup ketat. Namun, faktanya, proses ini tidak sesulit yang dibayangkan bila Anda memahami alurnya dengan baik.

Dengan panduan dan pengalaman yang tepat, semuanya dapat berjalan lancar, efisien, dan terukur. Berdasarkan pengalaman yang selama ini kami lakukan, proses pengurusan izin edar PKRT dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 10 hari kerja, asalkan seluruh dokumen dan data sudah lengkap sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan. Kecepatan ini tentu bergantung pada ketepatan administrasi serta kejelasan formula produk yang diajukan.

Artikel ini akan mengulas secara edukatif, informatif, dan komprehensif, agar Anda memahami seluruh tahapan dalam pengajuan izin edar PKRT. Karena sejatinya, izin edar bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk tanggung jawab produsen terhadap keselamatan konsumen. Setiap izin yang diterbitkan merupakan jaminan bahwa produk tersebut telah melewati uji kelayakan dan dinyatakan aman untuk digunakan.

Masa Berlaku Izin Edar PKRT?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan izin edar PKRT. Izin ini merupakan tanda persetujuan dari Kementerian Kesehatan agar suatu produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dapat beredar di pasar secara legal. Produk PKRT sendiri mencakup berbagai barang yang digunakan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan di lingkungan rumah tangga.

Secara umum, masa berlaku izin edar PKRT Kemenkes untuk produk dalam negeri adalah 5 tahun. Namun, ada beberapa kondisi khusus yang membuat masa berlaku ini bisa lebih pendek.

1. Bila pemohonnya adalah penerima maklon, dan kontrak maklonnya hanya berlaku 1 tahun, maka izin edar biasanya juga berlaku 1 tahun — mengikuti masa perjanjian kontrak.

2. Bila pemohonnya adalah importir atau distributor yang mengajukan izin edar untuk produk impor, maka masa berlaku izin edar tergantung pada masa berlaku LOA (Letter of Authorization). Jika LOA berlaku 3 tahun, maka izin edar pun umumnya hanya berlaku 3 tahun.

Jadi, durasi izin edar tidak selalu sama bagi setiap produk. Prosesnya bergantung pada status produk (lokal atau impor) serta jenis kerja sama yang dilakukan antara pihak produsen dan pemohon izin. Pemahaman ini penting agar Anda bisa merencanakan strategi legalitas bisnis dengan lebih tepat.

 

Masa Berlaku Izin Edar PKRT
Masa Berlaku Izin Edar PKRT

Berapa Biaya Resmi Izin Edar PKRT?

Pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah: berapa biaya yang diperlukan untuk mengurus izin edar PKRT Kemenkes? Biaya ini sebenarnya telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah melalui peraturan yang berlaku. Namun, nominalnya bisa berbeda tergantung pada kelas produk PKRT yang diajukan.

Secara umum, biaya izin edar terbagi menjadi dua jenis: biaya pengajuan izin baru dan biaya perubahan atau perpanjangan izin.

Untuk biaya pengajuan izin edar PKRT baru, berlaku ketentuan berikut:
• Kelas 1: Rp. 1.000.000
• Kelas 2: Rp. 2.000.000
• Kelas 3: Rp. 3.000.000

Sedangkan untuk biaya perubahan dan perpanjangan izin edar PKRT, biayanya adalah:
• Kelas 1: Rp. 500.000
• Kelas 2: Rp. 1.000.000
• Kelas 3: Rp. 1.500.000

Dengan mengetahui biaya resmi ini, Anda bisa menghindari kesalahpahaman atau pungutan tidak resmi. Penting juga untuk menyiapkan dokumen dan data dengan benar agar proses berjalan efisien tanpa harus mengulang pengajuan.

Apa Saja Kategori PKRT?

PKRT atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dikelompokkan menjadi tiga kategori utama berdasarkan tingkat risikonya. Pengetahuan tentang kategori ini sangat penting karena menentukan kelas izin yang harus diajukan ke Kemenkes.

Kategori pertama adalah kelas 1, yaitu produk dengan risiko rendah.

Contohnya antara lain:
1. Kapas kecantikan
2. Tisu wajah
3. Tisu toilet
4. Tisu basah
5. Cotton bud

Kemudian, kelas 2 mencakup produk dengan risiko menengah,
Contohnya seperti:
1. Sabun cuci baju
2. Enzim pencuci
3. Deterjen cair
4. Deterjen bubuk
5. Deterjen matic
6. Deterjen konsentrat

Terakhir, kelas 3 adalah produk dengan risiko lebih tinggi dan memerlukan pengawasan lebih ketat,
contohnya:
1. Pengendali serangga
2. Pencegah serangga
3. Pengendali tikus
4. Pestisida rumah tangga
5. Anti nyamuk
6. Pengusir kecoa

Penentuan kategori ini membantu Kemenkes menilai sejauh mana keamanan produk perlu diuji sebelum diberikan izin edar resmi. Maka dari itu, pastikan Anda tahu kelas produk PKRT Anda sebelum mendaftar izin agar tidak terjadi kesalahan administratif.

Bagaimana Cara Mendapatkan Izin PKRT?

Proses pengajuan izin edar PKRT Kemenkes dilakukan secara online melalui sistem resmi milik Kementerian Kesehatan. Pemohon harus mempersiapkan dokumen teknis dan administratif terlebih dahulu, seperti profil perusahaan, formula produk, label, hasil uji laboratorium (bila diperlukan), dan surat pernyataan keamanan produk.

Setelah semua dokumen siap, pemohon dapat mengunggah berkas ke sistem e-Registration PKRT Kemenkes, kemudian menunggu hasil verifikasi. Jika ada kekurangan, Kemenkes akan memberikan catatan perbaikan. Proses ini biasanya memakan waktu 10–20 hari kerja, tergantung pada kelengkapan data dan antrian permohonan.

Bagi yang baru pertama kali mengajukan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan pihak berpengalaman seperti Permatamas Indonesia, agar proses tidak terhambat oleh kesalahan teknis atau administratif.

Kendala Proses Izin Edar PKRT

Tidak semua pengajuan izin edar berjalan mulus. Ada sejumlah kendala yang sering dihadapi oleh pelaku usaha.

Berdasarkan pengalaman lapangan, kendalanya antara lain:
1. Pemohon bukan badan usaha atau badan hukum.
Kemenkes hanya menerima permohonan dari entitas berbadan hukum seperti PT atau CV, bukan perorangan.
2. Formula produk tidak 100% atau tidak jelas.
Komposisi bahan aktif harus lengkap dan sesuai dengan ketentuan keamanan yang berlaku.
3. KBLI di NIB tidak sesuai dengan jenis produk.
Jika kode KBLI pada Nomor Induk Berusaha tidak relevan dengan produk PKRT yang diajukan, pengajuan bisa ditolak.
4. Menggunakan satu materai untuk semua dokumen.
Setiap surat pernyataan atau dokumen hukum memerlukan materai tersendiri.
5. Upload dokumen tidak sesuai format atau rusak.
Kesalahan teknis seperti file corrupt sering menjadi penyebab keterlambatan proses.
6. Tidak membayar surat perintah bayar (SPB).
Beberapa pemohon lupa melakukan pembayaran setelah SPB diterbitkan, sehingga sistem otomatis membatalkan proses.

Dengan memahami kendala-kendala ini, Anda dapat mengantisipasi sejak awal agar proses pengajuan berjalan cepat dan lancar.

Jasa Pengurusan Izin Edar PKRT Berpengalaman

Mengurus izin edar PKRT memang membutuhkan ketelitian dan waktu. Namun, Anda tidak harus melakukannya sendiri. Permatamas Indonesia, sebagai konsultan berpengalaman dalam pengurusan izin edar produk PKRT, siap membantu Anda di setiap tahap — mulai dari penyusunan dokumen, pengisian formulir online, hingga keluarnya izin resmi dari Kemenkes.

Dengan pengalaman lebih dari satu dekade dan tim ahli berlatar belakang hukum serta regulasi kesehatan, Permatamas Indonesia memastikan setiap klien mendapatkan layanan profesional, cepat, dan terpercaya. Kami memahami bahwa izin edar bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan jaminan keamanan bagi masyarakat dan reputasi bagi produsen.

Jadi, bila Anda ingin memastikan produk Anda legal dan siap dipasarkan secara nasional, segera hubungi Permatamas Indonesia. Kami tidak hanya membantu mengurus izin, tetapi juga memberikan edukasi dan konsultasi agar Anda memahami seluruh proses secara informatif dan transparan.

Konsultasi Gratis

Alamat: Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
Telp Kantor: 021-89253417
WhatsApp: 0857-7763-0555

 

Apa Saja Produk PKRT

PERMATAMAS·

Apa Saja Produk PKRT – Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) adalah produk yang digunakan dalam kegiatan rumah tangga untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan. Produk PKRT mencakup berbagai kategori seperti pembersih, disinfektan, antiseptik, hingga tisu dan alat kebersihan lainnya. Karena berhubungan langsung dengan manusia, setiap produk PKRT wajib memenuhi standar keamanan dan harus memiliki izin edar resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebelum dipasarkan.

Mengetahui apa saja produk yang termasuk PKRT sangat penting bagi pelaku usaha. Sebab, tidak semua produk kebersihan otomatis dikategorikan sebagai PKRT. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai klasifikasi produk akan membantu Anda menyiapkan dokumen perizinan dengan tepat. Dengan begitu, proses pengajuan izin edar dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif.

Selain itu, memiliki izin edar PKRT bukan hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk Anda. Produk yang telah memiliki izin resmi dianggap aman, berkualitas, dan telah melalui uji laboratorium sesuai standar Kemenkes. Maka dari itu, mari kita bahas satu per satu kategori produk yang termasuk dalam kelompok PKRT.

Apakah Sabun Mandi Termasuk PKRT?

Sabun mandi tidak termasuk kategori PKRT, melainkan masuk ke dalam kategori kosmetika karena fungsinya untuk membersihkan dan merawat kulit tubuh manusia. Menurut ketentuan Kemenkes dan BPOM, produk kosmetik memiliki fungsi utama untuk memperindah, memelihara, serta menjaga kebersihan diri tanpa mempengaruhi struktur maupun fungsi tubuh. Oleh karena itu, sabun mandi diklasifikasikan sebagai kosmetik, bukan PKRT.

Namun demikian, perlu diingat bahwa sabun pembersih lain seperti sabun cuci piring, sabun cuci tangan antibakteri, atau sabun pembersih peralatan rumah tangga bisa termasuk dalam kategori PKRT. Hal ini tergantung pada fungsi dan peruntukannya. Jadi, meskipun sama-sama disebut sabun, perbedaannya terletak pada tujuan penggunaan serta bahan aktif yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, bila Anda berencana untuk mengajukan izin edar sabun pembersih rumah tangga, Anda wajib mengikuti ketentuan izin edar PKRT dari Kemenkes. Dengan demikian, produk Anda dapat diedarkan secara legal di pasaran tanpa risiko pelanggaran regulasi.

Apakah Alkohol Termasuk PKRT?

Alkohol dapat termasuk dalam kategori PKRT apabila digunakan sebagai bahan antiseptik atau desinfektan untuk keperluan rumah tangga atau fasilitas umum. Misalnya, cairan pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer) atau cairan disinfektan permukaan. Produk semacam ini harus melalui proses pendaftaran izin edar PKRT di Kemenkes untuk memastikan kadar alkohol dan bahan tambahannya aman digunakan masyarakat.

Sebaliknya, jika alkohol digunakan untuk keperluan medis di rumah sakit atau laboratorium, maka kategori produknya bisa berbeda. Dalam konteks medis, alkohol termasuk dalam kelompok alat kesehatan (Alkes) atau bahan medis habis pakai. Oleh karena itu, penting memahami fungsi dan sasaran penggunaan alkohol agar tidak salah dalam proses pendaftaran izin edar.

Dengan kata lain, bila alkohol dijual untuk keperluan rumah tangga (misalnya disinfektan meja, lantai, atau permukaan benda), maka ia termasuk dalam kategori PKRT. Namun jika digunakan untuk prosedur medis, maka ia tergolong alat kesehatan. Pemahaman ini sangat penting agar proses izin edar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PKRT Dibagi Menjadi Berapa?

Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dibagi menjadi tiga kelas berdasarkan tingkat risiko terhadap manusia dan lingkungan. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan keamanan produk sebelum diedarkan ke masyarakat. Berikut penjelasannya:

1. PKRT Kelas I (Risiko Rendah)
Produk dalam kategori ini memiliki tingkat risiko paling rendah terhadap kesehatan dan umumnya aman digunakan tanpa pengawasan khusus.

Contoh produk PKRT Kelas I :
• Tisu kering
• Tisu basah
• Cotton bud
• Kapas Kecantikan

Produk-produk ini tetap wajib memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan, meskipun tergolong rendah risikonya, untuk memastikan kualitas bahan dan proses produksinya sesuai standar.

2. PKRT Kelas II (Risiko Menengah)
Produk kelas ini memiliki tingkat risiko menengah karena mengandung bahan kimia aktif atau digunakan secara langsung untuk membersihkan peralatan dan permukaan. Oleh karena itu, diperlukan pengujian lebih mendalam terhadap efektivitas dan keamanannya.

Contoh produk PKRT Kelas II :
• Cairan pembersih peralatan dapur
• Deterjen cair
• Pewangi pakaian
• Pewangi ruangan
• Antiseptik
• Disinfektan

Produk PKRT Kelas II harus melalui proses evaluasi teknis yang lebih detail, termasuk uji laboratorium dan penilaian formulasi produk.

3. PKRT Kelas III (Risiko Tinggi)
Kategori ini mencakup produk dengan bahan aktif yang berpotensi menimbulkan risiko signifikan terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan apabila tidak digunakan sesuai petunjuk.

Contoh produk PKRT Kelas III:
• Pestisida rumah tangga
• Obat antinyamuk
• Pengusir tikus
• Pengusir kecoa

Produk PKRT Kelas III memerlukan pengawasan ketat dan data keamanan yang lengkap sebelum mendapatkan izin edar dari Kemenkes. Proses registrasinya lebih kompleks karena harus menjamin keamanan penggunaan jangka panjang.

Dengan memahami klasifikasi di atas, pelaku usaha dapat menentukan jenis produk dan mempersiapkan dokumen izin edar sesuai kelas risikonya. Langkah ini sangat penting agar proses pengajuan izin PKRT berjalan lancar dan sesuai regulasi Kementerian Kesehatan.

Apa Saja Produk PKRT
Apa Saja Produk PKRT

Apakah Tisu Termasuk PKRT?

Ya, tisu termasuk dalam kategori PKRT, khususnya tisu wajah (facial tissue), tisu kering, dan tisu basah. Ketiga jenis produk tersebut masuk ke dalam PKRT Kelas I, karena memiliki risiko rendah terhadap penggunaannya dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Meski demikian, setiap produk tisu tetap wajib mendapatkan izin edar PKRT baik untuk produk lokal maupun impor sebelum beredar di pasaran.

Selain itu, tisu basah (wet tissue) biasanya mengandung bahan tambahan seperti pelembap, pewangi, atau antiseptik. Karena itu, formulanya perlu diuji terlebih dahulu agar aman untuk kulit. Sementara tisu kering dan facial tissue umumnya hanya membutuhkan dokumen pendukung seperti hasil uji laboratorium dan spesifikasi bahan baku. Dengan demikian, meskipun terkesan sederhana, proses izin edar tetap penting untuk menjamin keamanan pengguna.

Lebih lanjut, bagi pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor produk tisu, kelengkapan dokumen seperti Certificate of Analysis (CoA) dan desain label produk menjadi bagian penting dalam pengajuan izin edar PKRT. Melalui izin tersebut, produk Anda dapat dipasarkan secara sah di seluruh wilayah Indonesia.

Apa Perbedaan Alkes dan PKRT?

Meskipun sama-sama diatur oleh Kementerian Kesehatan, alat kesehatan (Alkes) dan PKRT memiliki perbedaan mendasar. Alkes digunakan untuk diagnosis, pencegahan, pemantauan, atau perawatan penyakit dan kondisi medis. Contohnya seperti termometer digital, masker medis, atau alat tes gula darah. Sedangkan PKRT digunakan untuk kebersihan rumah tangga dan personal, seperti sabun pembersih, disinfektan, atau tisu basah.

Perbedaan lainnya terletak pada tingkat risiko dan pengawasan. Alkes memiliki standar keamanan yang lebih ketat karena berhubungan langsung dengan tubuh manusia secara medis, sementara PKRT lebih berfokus pada keamanan penggunaan sehari-hari.

Selain itu, proses perizinan Alkes dilakukan melalui mekanisme registrasi alat kesehatan, sedangkan PKRT melalui izin edar PKRT Kemenkes. Dengan memahami perbedaan ini, pelaku usaha dapat menentukan jalur pendaftaran yang tepat sesuai dengan jenis produknya. Salah jalur izin bisa menyebabkan penolakan permohonan dan kerugian waktu serta biaya.

Jasa Pengurusan Izin Edar Produk PKRT

Mengurus izin edar PKRT memang memerlukan ketelitian dan pemahaman terhadap regulasi Kemenkes. Mulai dari pengumpulan dokumen legalitas, penyusunan formula produk, hingga uji laboratorium, semuanya harus dilakukan sesuai standar yang berlaku.

Oleh karena itu, banyak pelaku usaha mempercayakan proses ini kepada pihak profesional agar lebih efisien dan cepat. PERMATAMAS hadir sebagai solusi untuk membantu Anda dalam proses pengurusan izin edar produk PKRT, baik untuk produk lokal maupun impor.

Dengan pengalaman dalam menangani berbagai kategori produk kebersihan, tim kami memahami setiap tahapan pengajuan izin secara detail. Selain itu, kami juga menyediakan layanan konsultasi gratis bagi pelaku usaha yang masih bingung menentukan klasifikasi produknya.

Segera urus izin edar produk PKRT Anda bersama PERMATAMAS agar proses distribusi berjalan lancar dan legal di mata hukum. Kunjungi website resmi kami di izinpkrt.com untuk mendapatkan panduan lengkap serta konsultasi langsung dengan tim ahli kami.

Dengan izin edar resmi, produk Anda tidak hanya diakui secara legal, tetapi juga lebih dipercaya oleh konsumen di seluruh Indonesia.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Kami juga melayani : Jasa Pendirian PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pendirian Yayasan, Jasa Pendirian Koperasi, Jasa Pendaftaran Merek HKI, Jasa Sertifikasi Halal, Jasa Izin Kosmetik, Izin Edar PKRT,

 

 

PERMATAMAS INDONESIA

PERMATAMAS·

PERMATAMAS Indonesia di era persaingan bisnis yang semakin ketat, legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi utama dalam membangun usaha yang berkelanjutan. Banyak pelaku usaha yang memiliki ide dan produk unggulan, namun sering kali terhambat karena belum memahami proses perizinan atau perlindungan hukum yang tepat. Di sinilah peran pendampingan profesional menjadi sangat penting untuk membantu setiap pelaku usaha agar dapat berkembang dengan aman dan terpercaya.

PERMATAMAS Indonesia hadir sebagai solusi bagi pelaku usaha yang membutuhkan layanan pengurusan perizinan, legalitas, serta perlindungan hak kekayaan intelektual dengan proses yang lebih mudah, cepat, dan terpercaya. Dengan tim berpengalaman yang menguasai regulasi di berbagai bidang usaha, PERMATAMAS Indonesia berkomitmen memberikan pendampingan menyeluruh agar setiap klien dapat fokus mengembangkan bisnisnya tanpa harus khawatir menghadapi rumitnya birokrasi.

Tentang PERMATAMAS

PERMATAMAS adalah konsultan spesialis jasa pengurusan legalitas perusahaan dan izin usaha yang berdiri sejak tahun 2011. Selama lebih dari satu dekade, PERMATAMAS telah dipercaya membantu ribuan pengusaha dari berbagai sektor, baik skala kecil, menengah, maupun besar, untuk mendapatkan legalitas usaha yang sah dan sesuai regulasi. Layanan ini mencakup kebutuhan usaha berbasis produk lokal hingga impor, sehingga pelaku bisnis dapat lebih mudah menembus pasar nasional maupun internasional.

Dengan pengalaman panjang serta tim profesional yang ahli di bidang hukum, administrasi, dan perizinan, PERMATAMAS hadir sebagai solusi bagi siapa pun yang membutuhkan proses pendirian badan usaha dan pengurusan izin secara cepat, aman, serta terpercaya. Keberhasilan dalam mendampingi klien selama bertahun-tahun menjadi bukti nyata komitmen PERMATAMAS dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun layanan yang ditawarkan PERMATAMAS sangat beragam, mulai dari pengurusan pendirian PT, CV, Yayasan, dan Koperasi, hingga pengurusan izin edar berbagai produk seperti PKRT, kosmetik, makanan, dan herbal. Selain itu, PERMATAMAS juga melayani sertifikasi halal produk serta pendaftaran merek dagang (HKI) untuk melindungi identitas bisnis klien. Dengan layanan yang lengkap ini, PERMATAMAS menjadi mitra strategis bagi para pelaku usaha yang ingin membangun bisnis dengan legalitas yang jelas dan daya saing yang lebih kuat.

Legalitas PERMATAMAS

Legalitas menjadi salah satu bukti nyata keseriusan PERMATAMAS dalam menjalankan usaha. Seluruh kegiatan operasional perusahaan dilakukan secara resmi, transparan, dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Komitmen ini tidak hanya menunjukkan profesionalitas, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi para klien serta mitra bisnis.

Dengan landasan hukum yang kuat, PERMATAMAS memastikan setiap layanan yang diberikan memiliki kepastian, kejelasan, serta perlindungan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga mampu menjadi mitra yang terpercaya dalam mendampingi kebutuhan legalitas bisnis masyarakat maupun perusahaan.

Berikut detail legalitas resmi PERMATAMAS INDONESIA:
• Akta Pendirian: No.15
• SK: AHU-0032144-AH.01.15 Tahun 2021
• NPWP: 76.011.954.5-427.000
• SIUP: 510/PM277/DPMPTSP.PPJU
• TDP: 102637007638
• NIB: 0610210009793
• IDM: IDM001301979

Dengan legalitas yang lengkap ini, klien tidak perlu ragu menggunakan jasa PERMATAMAS karena semua kegiatan dilakukan secara profesional dan transparan.
Keberadaan dokumen legalitas tersebut sekaligus menegaskan bahwa PERMATAMAS adalah perusahaan resmi dan terdaftar di lembaga pemerintah terkait. Hal ini memberikan rasa aman bagi para klien, karena seluruh proses layanan yang ditawarkan memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, memilih PERMATAMAS berarti mempercayakan kebutuhan legalitas usaha Anda kepada konsultan yang terpercaya dan sah di mata hukum.

PERMATAMAS INDONESIA
PERMATAMAS INDONESIA

Alamat Kantor PERMATAMAS

Kantor pusat PERMATAMAS berlokasi strategis di Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadikannya titik yang mudah dijangkau oleh klien dari berbagai wilayah, baik dari dalam kota maupun luar daerah. Dengan akses transportasi yang memadai serta kedekatan dengan berbagai pusat bisnis dan pemerintahan, kehadiran kantor ini memberikan kemudahan bagi klien untuk berkonsultasi secara langsung terkait kebutuhan pengurusan izin dan legalitas usaha. Lokasi yang strategis ini sekaligus mencerminkan komitmen PERMATAMAS dalam memberikan pelayanan yang profesional, cepat, dan tepat sasaran bagi para pelaku usaha dari berbagai sektor.

Alamat: Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Telepon Kantor: 021-89253417
WhatsApp: 085777630555

Dengan adanya kontak resmi ini, klien bisa dengan mudah melakukan konsultasi maupun pengajuan layanan perizinan usaha sesuai kebutuhan.

Layanan PERMATAMAS Apa Saja

PERMATAMAS menyediakan berbagai layanan pengurusan legalitas usaha dan izin edar yang dirancang sesuai dengan kebutuhan setiap pengusaha. Seluruh layanan dikelola melalui website khusus untuk masing-masing bidang, sehingga lebih fokus, terarah, dan mudah diakses oleh calon klien yang membutuhkan solusi cepat, profesional, dan terpercaya.

• 🌐 www.permatamas.co.id → Web holding legalitas dan izin usaha
• 🌐 www.izinkosmetik.com → Spesialis jasa izin edar kosmetik.
• 🌐 www.izinpkrt.com → Spesialis jasa izin edar PKRT.
• 🌐 www.izinhalal.com → Spesialis jasa sertifikasi halal produk.
• 🌐 www.izinmakanan.com → Spesialis jasa izin edar makanan.
• 🌐 www.izinherbal.com → Spesialis jasa izin edar obat herbal.
• 🌐 www.merekhki.com → Spesialis jasa pendaftaran merek HKI.
• 🌐 www.jasapendaftaranmerek.com → Spesialis jasa pendaftaran merek.

Dengan sistem satu bidang usaha = satu website, PERMATAMAS mampu memberikan layanan yang lebih fokus, detail, dan optimal untuk setiap jenis kebutuhan.

Kenapa Memilih PERMATAMAS

Ada banyak alasan kenapa PERMATAMAS menjadi pilihan tepat bagi pelaku usaha yang membutuhkan pengurusan legalitas, di antaranya:

1. Berpengalaman Sejak 2011 – sudah dipercaya oleh ribuan klien di berbagai sektor.
2. Tim Profesional – terdiri dari ahli hukum, manajemen, sosial dan Penasehat Hukum
3. Transparan dan Amanah – biaya jelas di awal, tanpa ada tambahan tersembunyi.
4. Jangkauan Nasional – melayani klien dari seluruh Indonesia.
5. Proses Cepat dan Efisien – sistem kerja berbasis digital untuk mempercepat layanan.

Apakah PERMATAMAS Memberikan GARANSI?

Ya! PERMATAMAS memberikan garansi 100% uang kembali apabila proses pengurusan legalitas atau izin usaha tidak berhasil. Komitmen ini menjadi bukti nyata bahwa setiap layanan yang kami berikan selalu mengutamakan transparansi, kejelasan, serta kepastian hasil. Dengan adanya jaminan ini, klien tidak perlu khawatir akan risiko kegagalan, karena kami menempatkan kepuasan dan kepercayaan Anda sebagai prioritas utama.

Garansi ini juga menunjukkan bahwa PERMATAMAS sangat percaya diri dengan kualitas dan pengalaman tim profesional yang dimiliki. Setiap langkah pengurusan izin usaha dilakukan secara legal, tepat prosedur, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan dukungan tim berkompeten dan sistem kerja yang terukur, kami selalu memastikan hasil terbaik bagi klien. Jadi, bersama PERMATAMAS, pengurusan legalitas usaha menjadi lebih mudah, aman, dan terjamin.

Segera Hubungi PERMATAMAS

Jika Anda membutuhkan jasa legalitas usaha, pendaftaran merek, sertifikasi halal, izin edar PKRT, maupun izin kosmetik, jangan ragu untuk menghubungi PERMATAMAS. Kami siap membantu dengan layanan profesional, cepat, dan bergaransi.
Sebagai bukti pengalaman, daftar klien dan portofolio hasil kerja PERMATAMAS dapat dicek langsung pada halaman klien di website resmi. Dengan demikian, Anda bisa memastikan bahwa layanan yang kami berikan memang terbukti nyata dan terpercaya.

📞 Hubungi sekarang melalui telepon 021-89253417 atau WhatsApp 085777630555 untuk konsultasi gratis bersama tim kami.

 

permatamas

Konsultasi Gratis Sekarang!

Jangan ragu untuk menghubungi kami dan dapatkan konsultasi gratis untuk kebutuhan izin usaha Anda. Permatamas Indonesia, solusi lengkap untuk perizinan dan sertifikasi usaha Anda!

Legalitas Usaha Kami
Akta Pendirian No.15
SK AHU-0032144-AH,01,15 Tahun 2021
NPWP : 76,011,954,5-427,000
SIUP : 510/PM277/DPMPTSP.PPJU
TDP : 102637007638
NIB : 0610210009793

Alamat Kantor Kami
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Ke. Pejuang,
Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
No Telp :  021-89253417
HP/WA : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
Website : www.permatamas.co.id

Copyright © 2011 PERMATAMAS INDONESIA – All Rights Reserved
a Support by Dokter Website Indonesia