Jasa Sertifikasi CPKB & Pengurusan Izin BPOM Kosmetik Sampo

PERMATAMAS menyediakan pendampingan Jasa Pengurusan Sertifikasi CPKB serta pengurusan izin BPOM kosmetik untuk membantu pelaku usaha mempersiapkan proses perizinan secara terarah. Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan kesiapan dokumen, penyesuaian persyaratan fasilitas produksi, pengajuan sertifikasi sesuai kebutuhan, hingga proses notifikasi kosmetik.

Bagi pengusaha yang ingin membangun merek sampo sendiri, memahami tahapan tersebut sejak awal dapat membantu mengurangi risiko kekurangan dokumen, ketidaksesuaian fasilitas, dan kesalahan dalam proses pengajuan.

Apa Itu Sertifikasi CPKB dan Izin BPOM Kosmetik Sampo?

CPKB adalah singkatan dari Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. CPKB merupakan pedoman yang mencakup berbagai aspek produksi kosmetik untuk memastikan produk dibuat secara konsisten sesuai persyaratan mutu dan tujuan penggunaannya.

Dalam industri sampo, penerapan CPKB berkaitan dengan pengelolaan bahan baku, proses pencampuran formula, pengawasan mutu, kebersihan fasilitas, pengemasan, penyimpanan, dokumentasi, dan penanganan produk jadi.

Sementara itu, istilah izin BPOM kosmetik sering digunakan oleh masyarakat untuk menyebut legalitas produk kosmetik. Dalam konteks perizinan produk kosmetik, istilah yang digunakan adalah notifikasi kosmetika. Persyaratan yang harus dipenuhi bergantung pada pelaku usaha, fasilitas produksi, jenis produk, dan ketentuan yang berlaku.

Sertifikat CPKB atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB yang sesuai menjadi bagian penting dalam persyaratan notifikasi kosmetik bagi industri kosmetik. Namun, sertifikasi fasilitas dan notifikasi produk merupakan dua proses yang berbeda.

Artinya, sertifikat fasilitas produksi tidak otomatis membuat seluruh produk sampo memperoleh nomor notifikasi. Setiap produk tetap perlu diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengapa Jasa Pengurusan Sertifikasi CPKB Penting untuk Bisnis Sampo?

Memulai bisnis sampo bukan hanya tentang menentukan nama merek, membuat kemasan menarik, dan mencari distributor. Pelaku usaha juga perlu memastikan bahwa produk diproduksi melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan kosmetik.

Jasa Pengurusan Sertifikasi CPKB membantu pelaku usaha memahami tahapan yang perlu dipersiapkan sebelum mengajukan sertifikasi. Pendampingan ini bermanfaat terutama bagi perusahaan yang baru memasuki industri kosmetik atau berencana membangun fasilitas produksi sendiri.

Beberapa manfaat pendampingan antara lain:

1. Membantu mengidentifikasi persyaratan administrasi dan teknis yang relevan.
2. Membantu mengevaluasi kesiapan fasilitas produksi dan dokumentasi.
3. Mengarahkan penyiapan dokumen sesuai jalur sertifikasi yang dibutuhkan.
4. Membantu meminimalkan kesalahan administrasi dalam pengajuan.
5. Memberikan arahan mengenai tahapan lanjutan menuju notifikasi produk kosmetik.

Pendampingan bukan pengganti kewajiban perusahaan untuk memenuhi ketentuan. Keputusan penerbitan sertifikat dan notifikasi tetap berada pada otoritas yang berwenang.

Dasar Regulasi Sertifikasi CPKB Kosmetik Terbaru

Pelaku usaha perlu memperhatikan regulasi yang berlaku ketika mempersiapkan sertifikasi fasilitas produksi sampo.

Salah satu regulasi penting adalah Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. Peraturan ini mulai berlaku pada 29 April 2026 dan mencabut Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik. Informasi tersebut dapat diperiksa melalui JDIH resmi BPOM.

Peraturan tersebut mengatur persyaratan dan tata cara sertifikasi CPKB, termasuk pembaruan ketentuan mengenai industri kosmetik dan mekanisme layanan sertifikasi.

Karena persyaratan dapat berbeda berdasarkan kondisi perusahaan dan jenis permohonan, pelaku usaha sebaiknya tidak hanya menggunakan panduan lama. Persyaratan terbaru perlu diperiksa sebelum menyiapkan dokumen dan mengajukan permohonan.

10 Contoh Produk Sampo yang Dapat Dikembangkan Menjadi Merek Kosmetik

Sebelum mengurus sertifikasi dan notifikasi, pengusaha sebaiknya menentukan konsep produk yang akan dikembangkan. Berikut 10 contoh sampo berdasarkan fungsi atau konsep pemasarannya.

Daftar ini merupakan contoh ide pengembangan produk, bukan daftar merek yang telah memperoleh nomor notifikasi BPOM. Klaim manfaat dan formula setiap produk tetap harus dievaluasi berdasarkan bahan, keamanan, bukti pendukung, dan ketentuan kosmetik.

1. Sampo untuk Rambut Normal

Sampo rambut normal dirancang untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran serta minyak berlebih. Produk ini dapat ditujukan kepada konsumen yang membutuhkan sampo untuk penggunaan sehari-hari.

Pengembangan produk perlu memperhatikan karakteristik pembersih, aroma, tekstur, stabilitas, dan kenyamanan penggunaan.

2. Sampo untuk Rambut Berminyak

Sampo rambut berminyak dikembangkan untuk membantu membersihkan minyak berlebih pada rambut dan kulit kepala. Konsep ini dapat menyasar konsumen yang rambutnya cepat terasa lepek.

Formula perlu mempertimbangkan efektivitas pembersihan sekaligus kenyamanan kulit kepala agar produk tidak memberikan sensasi terlalu kering atau mengiritasi.

3. Sampo untuk Rambut Kering

Sampo untuk rambut kering dapat difokuskan pada pengalaman mencuci rambut yang terasa lebih lembut dan tidak terlalu membuat rambut kesat.

Bahan pengondisi yang sesuai dapat dipertimbangkan dalam formula. Klaim seperti melembapkan atau membantu menjaga kelembutan rambut harus sesuai dengan karakteristik produk dan bukti yang mendukungnya.

4. Sampo untuk Rambut Rusak

Sampo untuk rambut rusak dapat dikembangkan bagi konsumen yang sering menggunakan alat penata rambut, melakukan pewarnaan, atau mengalami rambut yang mudah kusut.

Konsep produk dapat menekankan pembersihan yang lembut dan kemudahan menyisir setelah keramas. Klaim perbaikan rambut perlu dirumuskan secara tepat agar tidak menyesatkan konsumen.

5. Sampo untuk Rambut Berwarna

Sampo rambut berwarna dapat ditujukan kepada konsumen yang ingin membersihkan rambut yang telah melalui proses pewarnaan.

Pengembangan formula dapat memperhatikan kelembutan pembersih, kenyamanan pemakaian, dan kesesuaian produk untuk rambut yang diwarnai. Klaim mempertahankan warna perlu didukung bukti yang relevan.

6. Sampo dengan Konsep Anti-Ketombe

Sampo dengan konsep anti-ketombe dapat menjadi ide pengembangan produk untuk konsumen yang memperhatikan kebersihan kulit kepala dan serpihan ketombe.

Namun, bahan aktif dan klaim yang digunakan harus diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan kosmetik yang berlaku. Pelaku usaha tidak boleh menganggap semua bahan aktif atau klaim terapeutik otomatis diperbolehkan untuk produk kosmetik.

7. Sampo Bayi

Sampo bayi dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus dalam membersihkan rambut bayi. Pengembangan produk perlu memperhatikan keamanan bahan, potensi iritasi, mutu mikrobiologi, dan kesesuaian formula dengan tujuan penggunaannya.

Klaim seperti tidak pedih di mata tidak boleh dicantumkan tanpa dasar pengujian yang memadai.

8. Sampo Herbal

Sampo herbal menggunakan konsep pemasaran yang menonjolkan bahan atau ekstrak tumbuhan tertentu. Contoh bahan yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan formula antara lain lidah buaya atau ekstrak tumbuhan lain yang sesuai.

Penggunaan bahan alami bukan jaminan bahwa produk otomatis aman. Formula tetap harus melalui evaluasi keamanan, mutu, stabilitas, dan kesesuaian klaim.

9. Sampo untuk Kulit Kepala Sensitif

Sampo untuk kulit kepala sensitif dapat dikembangkan dengan pendekatan pembersihan yang lembut dan pemilihan bahan yang mempertimbangkan potensi iritasi.

Pelaku usaha perlu menghindari klaim berlebihan, terutama klaim menyembuhkan penyakit kulit kepala. Klaim produk harus sesuai dengan kategori kosmetik dan didukung informasi yang memadai.

10. Sampo dengan Konsep Volume Rambut

Sampo penambah volume rambut dapat ditujukan kepada konsumen yang menginginkan tampilan rambut terasa lebih bervolume.

Konsep pengembangan dapat memperhatikan sensasi setelah keramas, residu produk, dan kemudahan penataan rambut. Klaim hasil akhir perlu didukung evaluasi produk yang sesuai.

Kesepuluh contoh tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan konsep merek, target pasar, jenis formula, dan strategi pengembangan sampo. Sebelum produksi komersial, pastikan klasifikasi produk, formula, fasilitas produksi, label, serta persyaratan notifikasinya telah ditelaah.

Persyaratan Umum Pengurusan CPKB untuk Produk Sampo

Dokumen yang diperlukan bergantung pada jalur sertifikasi, status fasilitas, dan kondisi perusahaan. Karena itu, daftar berikut merupakan gambaran awal, bukan daftar final untuk semua permohonan.

1. Legalitas Badan Usaha dan Perizinan Berusaha

Pelaku usaha perlu menyiapkan legalitas perusahaan dan perizinan berusaha yang relevan dengan kegiatan industri kosmetik. Data perusahaan harus konsisten dengan dokumen dan informasi yang dimasukkan ke sistem perizinan.

Bagi pengusaha yang belum memiliki badan usaha, layanan Jasa Pendirian PT dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu persiapan pendirian perusahaan. Bentuk badan usaha dan perizinan yang tepat tetap perlu disesuaikan dengan model bisnis serta ketentuan yang berlaku.

2. Data dan Kesiapan Fasilitas Produksi

Perusahaan yang memproduksi sampo sendiri perlu mempersiapkan fasilitas yang sesuai dengan kegiatan produksi kosmetik.

Aspek yang dapat dievaluasi mencakup:

• Tata letak ruangan dan alur personel, bahan, serta produk.
• Area penerimaan dan penyimpanan bahan baku.
• Area penimbangan dan pencampuran.
• Area pengisian serta pengemasan.
• Penyimpanan produk jadi.
• Kebersihan dan sanitasi.
• Peralatan produksi dan pengendalian mutu.
• Dokumentasi kegiatan produksi.

Kesesuaian fasilitas harus dinilai berdasarkan kegiatan nyata dan persyaratan yang berlaku. Tidak semua perusahaan memerlukan konfigurasi ruang yang identik.

3. Dokumen Sistem Mutu

Dokumen sistem mutu diperlukan untuk mendukung penerapan CPKB. Jenis dan kedalaman dokumen mengikuti jalur sertifikasi serta ruang lingkup kegiatan perusahaan.

Dokumen yang mungkin relevan antara lain prosedur operasional, catatan produksi, pengendalian bahan, sanitasi, pengawasan mutu, penanganan penyimpangan, dan dokumentasi pelatihan personel.

Dokumen tidak cukup hanya tersedia di atas kertas. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan diterapkan secara konsisten dalam operasional.

4. Personel dan Tanggung Jawab Teknis

Perusahaan perlu memastikan penetapan personel serta tanggung jawab teknis sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kebutuhan personel dan kompetensinya harus disesuaikan dengan jenis industri, jalur sertifikasi, serta aktivitas produksi.

Pemeriksaan awal dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kekurangan sebelum pengajuan dilakukan.

Bagaimana Tahapan Sertifikasi CPKB dan Izin BPOM Sampo?

Secara umum, proses dapat dipetakan menjadi beberapa tahap berikut. Urutan dan persyaratan spesifik harus dikonfirmasi berdasarkan kondisi fasilitas serta jenis permohonan.

Tahap 1: Konsultasi dan Pemeriksaan Awal

Pelaku usaha menyampaikan informasi mengenai badan usaha, status fasilitas, produk yang akan dikembangkan, serta rencana produksi. Informasi tersebut digunakan untuk memetakan kebutuhan sertifikasi dan dokumen.

Tahap 2: Persiapan Legalitas dan Dokumen

Perusahaan menyiapkan dokumen administrasi, data fasilitas, dan dokumen teknis sesuai jalur pengajuan. Pada tahap ini, pemeriksaan konsistensi data sangat penting untuk menghindari perbedaan informasi antardokumen.

Tahap 3: Pengajuan Sertifikasi melalui Sistem yang Berlaku

Pengajuan dilakukan melalui sistem resmi yang ditetapkan pemerintah. Pelaku usaha dapat memeriksa informasi dan layanan melalui e-Sertifikasi BPOM.

Data yang dimasukkan harus sesuai dengan kondisi perusahaan dan dokumen pendukung. Tahapan pemeriksaan, pemenuhan persyaratan, atau evaluasi fasilitas mengikuti mekanisme yang berlaku.

Tahap 4: Pemenuhan Persyaratan dan Evaluasi

Perusahaan menindaklanjuti permintaan perbaikan atau pemenuhan persyaratan apabila ada. Kesiapan dokumen, penerapan sistem mutu, dan kondisi fasilitas menjadi bagian penting dalam proses evaluasi sesuai jenis permohonan.

Sertifikat diterbitkan oleh BPOM apabila seluruh persyaratan yang relevan telah dipenuhi dan permohonan disetujui.

Tahap 5: Persiapan Notifikasi Kosmetik Sampo

Setelah persyaratan fasilitas yang diperlukan terpenuhi, perusahaan melanjutkan persiapan notifikasi produk. Persiapan ini dapat mencakup data produk, formula, spesifikasi bahan, informasi label, data pendukung klaim, serta dokumen lain sesuai ketentuan.

Nomor notifikasi berlaku untuk produk yang disetujui sesuai data pengajuannya. Penambahan produk atau perubahan data tertentu dapat memerlukan proses tersendiri.

Perbedaan Produksi Sampo Sendiri dan Menggunakan Jasa Maklon

Model produksi berpengaruh terhadap persiapan legalitas dan tanggung jawab perusahaan.

Produksi sendiri berarti perusahaan menjalankan kegiatan produksi melalui fasilitasnya sendiri. Perusahaan harus mempersiapkan fasilitas, personel, sistem mutu, dan sertifikasi sesuai persyaratan yang berlaku.

Maklon berarti produk dibuat oleh perusahaan lain berdasarkan kesepakatan kerja sama. Model ini dapat membantu pemilik merek yang belum memiliki fasilitas produksi sendiri. Namun, penggunaan jasa maklon tidak otomatis menghapus kewajiban notifikasi produk maupun persyaratan lain yang berlaku bagi pihak yang mengajukan.

Sebelum memilih maklon, pastikan pihak manufaktur memiliki legalitas dan ruang lingkup sertifikasi yang sesuai dengan produk yang akan dibuat. Peran pemilik merek, pihak manufaktur, dan pihak yang mengajukan notifikasi perlu diperjelas sejak awal.

Jasa Pendaftaran Merek untuk Produk Sampo

Selain legalitas fasilitas dan produk, perlindungan merek juga perlu dipertimbangkan sejak tahap pengembangan bisnis.

Nama merek sampo menjadi identitas produk di pasar. Sebelum mencetak kemasan dalam jumlah besar atau meluncurkan kampanye pemasaran, lakukan penelusuran untuk menilai potensi persamaan dengan merek yang telah terdaftar atau diajukan.

PERMATAMAS juga dapat mengarahkan pelaku usaha yang memerlukan Jasa Pendaftaran Merek untuk mendapatkan informasi mengenai proses pendaftaran merek.

Perlu dipahami bahwa pendaftaran merek dan notifikasi kosmetik adalah dua proses berbeda. Merek yang didaftarkan tidak otomatis membuat produk memenuhi persyaratan BPOM, dan notifikasi produk tidak otomatis memberikan hak eksklusif atas merek.

Jasa Sertifikasi Halal Kosmetik untuk Produk Sampo

Bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan sampo dengan sertifikasi halal, persiapan sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan bahan, pemasok, proses produksi, fasilitas, dan dokumen pendukung.

Status halal bahan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan nama atau asal bahannya. Pelaku usaha perlu menyiapkan bukti dan dokumentasi yang relevan sesuai ketentuan sertifikasi halal yang berlaku.

Informasi mengenai Jasa Sertifikasi Halal Kosmetik dapat membantu pelaku usaha memahami proses pendampingan yang diperlukan.

Sertifikasi halal, sertifikasi CPKB, dan notifikasi BPOM memiliki fungsi berbeda. Ketiganya tidak saling menggantikan. Kebutuhan masing-masing perlu dipetakan berdasarkan produk, bahan, fasilitas, dan rencana pemasaran.

Mengapa Memilih Pendampingan PERMATAMAS?

Mengurus sertifikasi dan notifikasi kosmetik memerlukan ketelitian dalam membaca persyaratan, menyiapkan dokumen, dan memastikan kesesuaian informasi. Kesalahan pada tahap awal dapat menyebabkan proses lebih panjang karena perusahaan harus melakukan perbaikan.

PERMATAMAS membantu pelaku usaha memahami tahapan pengurusan sertifikasi CPKB dan izin BPOM kosmetik sesuai kebutuhan bisnisnya. Pendampingan dapat diarahkan mulai dari pemeriksaan awal, identifikasi dokumen, persiapan pengajuan, hingga tindak lanjut sesuai ruang lingkup layanan yang disepakati.

Informasi lebih lanjut mengenai Jasa Sertifikasi CPKB dapat menjadi langkah awal bagi perusahaan yang ingin mengetahui kebutuhan sertifikasi fasilitas produksi kosmetik.

Pendekatan yang terarah membantu pelaku usaha mengetahui pekerjaan yang harus diprioritaskan, dokumen yang perlu dilengkapi, dan tahapan yang masih harus dipenuhi. Meski demikian, hasil dan waktu penyelesaian tetap bergantung pada kesiapan perusahaan, hasil evaluasi, dan keputusan BPOM.

Kesalahan yang Perlu Dihindari Saat Mengurus CPKB dan Notifikasi Sampo

Beberapa kesalahan yang sering perlu diantisipasi oleh pelaku usaha meliputi:

1. Menyiapkan fasilitas tanpa terlebih dahulu memahami persyaratan yang relevan.
2. Menggunakan dokumen perusahaan dengan data yang tidak konsisten.
3. Menganggap sertifikat CPKB otomatis berlaku untuk semua produk tanpa memperhatikan ruang lingkupnya.
4. Menyusun formula dan klaim pemasaran tanpa evaluasi kesesuaian.
5. Menggunakan jasa maklon tanpa memeriksa kesesuaian fasilitas dan tanggung jawab para pihak.
6. Mencetak kemasan sebelum informasi produk dan label ditelaah.
7. Menganggap nomor notifikasi BPOM sama dengan pendaftaran merek atau sertifikasi halal.
8. Menggunakan panduan lama tanpa memeriksa perubahan regulasi terbaru.

Dengan mengidentifikasi potensi kendala sejak awal, perusahaan dapat menyusun rencana pengurusan yang lebih realistis dan mengurangi pekerjaan ulang.

Kesimpulan

Pengembangan produk sampo dengan merek sendiri memerlukan persiapan yang mencakup konsep produk, legalitas usaha, fasilitas produksi, penerapan CPKB, dan notifikasi kosmetik. Jalur yang diperlukan akan berbeda antara perusahaan yang memproduksi sendiri dan pemilik merek yang menggunakan jasa maklon.

Melalui Jasa Pengurusan Sertifikasi CPKB, pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan untuk memetakan persyaratan, menyiapkan dokumen, dan memahami proses pengajuan sesuai kondisi bisnisnya.

PERMATAMAS siap membantu pelaku usaha memahami kebutuhan sertifikasi CPKB dan pengurusan izin BPOM kosmetik sampo secara lebih terarah. Untuk memulai, siapkan informasi badan usaha, status fasilitas produksi, konsep sampo, serta rencana pemasaran agar kebutuhan pengurusan dapat dievaluasi dengan tepat.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ: Jasa Sertifikasi CPKB dan Izin BPOM Kosmetik Sampo

1. Apakah produk sampo wajib memiliki notifikasi BPOM?

Produk sampo yang termasuk kategori kosmetik dan diedarkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan notifikasi kosmetik yang berlaku sebelum dipasarkan. Klasifikasi produk dan persyaratan spesifik perlu diperiksa sesuai formula serta klaimnya.

2. Apa fungsi sertifikat CPKB dalam produksi sampo?

Sertifikat CPKB merupakan bukti bahwa industri kosmetik memenuhi persyaratan sertifikasi terkait penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik sesuai ruang lingkupnya. Sertifikat ini bukan pengganti notifikasi untuk setiap produk.

3. Apakah pemilik merek sampo harus memiliki pabrik sendiri?

Tidak selalu. Pemilik merek dapat mempertimbangkan kerja sama maklon dengan perusahaan yang memenuhi persyaratan. Tanggung jawab dan dokumen yang diperlukan bergantung pada struktur kerja sama dan ketentuan yang berlaku.

4. Bagaimana cara mengajukan sertifikasi CPKB?

Pelaku usaha perlu memeriksa jalur sertifikasi yang sesuai, menyiapkan legalitas dan dokumen, lalu mengajukan melalui sistem resmi sesuai ketentuan BPOM. Informasi layanan dapat diperiksa di e-Sertifikasi BPOM.

5. Apakah semua jenis sampo memerlukan persyaratan yang sama?

Tidak selalu. Kebutuhan evaluasi dapat dipengaruhi formula, klaim, bentuk produk, fasilitas produksi, dan jalur perizinan. Karena itu, klasifikasi dan persyaratan harus diperiksa sebelum pengajuan.

6. Apa saja contoh produk sampo yang bisa dikembangkan?

Contohnya sampo rambut normal, rambut berminyak, rambut kering, rambut rusak, rambut berwarna, sampo dengan konsep anti-ketombe, sampo bayi, sampo herbal, sampo untuk kulit kepala sensitif, dan sampo dengan konsep volume rambut.

7. Apakah pendaftaran merek sama dengan izin BPOM?

Tidak. Pendaftaran merek berkaitan dengan perlindungan identitas bisnis, sedangkan notifikasi BPOM berkaitan dengan pemenuhan persyaratan produk kosmetik sebelum diedarkan.

8. Apakah sampo perlu sertifikasi halal?

Kebutuhan dan kewajiban sertifikasi halal harus diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku, tahapan implementasi, jenis produk, dan status pelaku usaha. Persiapan dapat mencakup bahan, pemasok, proses produksi, dan dokumen pendukung.

9. Berapa lama proses sertifikasi CPKB dan notifikasi sampo?

Waktunya bergantung pada kesiapan dokumen, kondisi fasilitas, jenis permohonan, hasil evaluasi, dan tindak lanjut perusahaan. Sebaiknya tidak menetapkan satu durasi universal sebelum kondisi permohonan diperiksa.

10. Bagaimana cara memulai pengurusan CPKB dan BPOM sampo bersama PERMATAMAS?

Pelaku usaha dapat memulai dengan konsultasi mengenai status badan usaha, fasilitas produksi, konsep produk, dan rencana pengembangan sampo. Informasi tersebut membantu menentukan tahapan serta dokumen yang perlu dipersiapkan.