Permatamas

Tag: audit bpom kosmetik

Panduan Lengkap Sertifikasi CPKB BPOM: Syarat, Proses, Aspek Penilaian, dan Strategi Lolos Audit Industri Kosmetik di Indonesia

Jasa Izin BPOM Kosmetik·

 

Panduan Lengkap Sertifikasi CPKB BPOM: Syarat, Proses, Aspek Penilaian, dan Strategi Lolos Audit Industri Kosmetik di Indonesia – Sertifikasi CPKB BPOM merupakan salah satu syarat penting bagi industri kosmetik di Indonesia untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman, bermutu, dan diproduksi sesuai standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik. Dalam industri yang semakin kompetitif, sertifikasi ini bukan hanya sekadar izin, tetapi juga bentuk komitmen perusahaan terhadap kualitas produk.

Banyak pelaku usaha kosmetik, terutama UMKM dan industri baru, sering merasa proses sertifikasi CPKB cukup rumit. Hal ini wajar karena di dalamnya terdapat banyak aspek teknis yang harus dipenuhi, mulai dari fasilitas produksi, sistem manajemen mutu, hingga dokumentasi yang sangat detail.

Beberapa hal penting dalam sertifikasi CPKB antara lain:

  • Standar kebersihan fasilitas produksi kosmetik
  • Sistem pengendalian mutu produk
  • Kompetensi tenaga kerja produksi
  • Dokumentasi proses produksi yang lengkap
  • Sistem audit internal perusahaan

Dengan memahami dasar-dasar ini, pelaku usaha dapat lebih siap dalam menghadapi proses audit dari BPOM.

Sertifikasi ini juga menjadi pintu utama agar produk kosmetik dapat memperoleh izin edar resmi dan masuk ke pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.

PERMATAMAS hadir sebagai pendamping profesional yang membantu pelaku usaha memahami dan mengurus sertifikasi CPKB BPOM dengan lebih terarah, mudah, dan sesuai regulasi.

Apa Itu Sertifikasi CPKB BPOM

Sertifikasi CPKB BPOM adalah bukti bahwa suatu industri kosmetik telah memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik sesuai ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sertifikasi ini memastikan bahwa seluruh proses produksi dilakukan secara higienis, terkontrol, dan konsisten.

Dalam praktiknya, CPKB menjadi acuan utama bagi industri kosmetik agar produk yang dihasilkan tidak hanya menarik secara komersial, tetapi juga aman digunakan oleh konsumen. Tanpa sertifikasi ini, produk kosmetik tidak dapat memperoleh izin edar resmi dari BPOM.

Fungsi utama CPKB antara lain:

  • Menjamin keamanan produk kosmetik
  • Menstandarkan proses produksi industri
  • Meningkatkan kepercayaan konsumen
  • Menjadi syarat izin edar BPOM
  • Meningkatkan daya saing produk

Selain itu, sertifikasi ini juga membantu perusahaan membangun sistem produksi yang lebih profesional dan terstruktur.

CPKB tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar, tetapi juga untuk industri kosmetik skala kecil yang ingin berkembang secara legal.

PERMATAMAS membantu pelaku usaha memahami konsep dasar CPKB BPOM agar lebih siap dalam membangun industri kosmetik yang sesuai standar dan mudah lolos audit.

Tujuan dan Fungsi Sertifikasi CPKB dalam Industri Kosmetik

Sertifikasi CPKB memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi kosmetik dilakukan sesuai standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan oleh BPOM. Hal ini penting karena produk kosmetik langsung digunakan pada tubuh manusia.

Dengan adanya CPKB, setiap tahap produksi menjadi lebih terkontrol dan terstruktur. Mulai dari bahan baku, proses pencampuran, hingga pengemasan harus mengikuti standar yang ketat untuk mencegah risiko kontaminasi atau kesalahan produksi.

Beberapa tujuan utama CPKB:

  • Menjamin keamanan konsumen pengguna kosmetik
  • Mengurangi risiko produk gagal atau berbahaya
  • Meningkatkan kualitas produksi industri kosmetik
  • Menstandarkan prosedur operasional pabrik
  • Mendukung legalitas produk di pasar nasional

Selain itu, CPKB juga berfungsi sebagai alat kontrol mutu yang memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang konsisten.

Industri yang sudah memiliki sertifikasi CPKB umumnya lebih dipercaya oleh pasar dan lebih mudah mendapatkan izin edar BPOM.

PERMATAMAS memberikan pendampingan bagi pelaku usaha agar dapat memahami fungsi CPKB secara menyeluruh dan mampu menerapkannya dalam operasional industri kosmetik sehari-hari.

Dasar Hukum Sertifikasi CPKB di Indonesia

Sertifikasi CPKB memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia sebagai bagian dari pengawasan industri kosmetik oleh BPOM. Regulasi ini dibuat untuk memastikan bahwa semua produk kosmetik yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan mutu.

Dasar hukum utama mengacu pada peraturan BPOM mengenai Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik serta ketentuan perizinan industri kosmetik. Aturan ini menjadi acuan wajib bagi seluruh pelaku usaha kosmetik di Indonesia.

Beberapa dasar regulasi penting:

  • Peraturan BPOM tentang CPKB
  • Undang-undang kesehatan dan perlindungan konsumen
  • Ketentuan izin edar kosmetik nasional
  • Standar internasional GMP kosmetik
  • Kebijakan pengawasan industri kosmetik

Regulasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis karena mencakup standar produksi yang harus dipenuhi oleh setiap industri.

Dengan adanya dasar hukum ini, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap fasilitas produksi kosmetik secara berkala.

PERMATAMAS membantu pelaku usaha memahami dasar hukum CPKB BPOM agar proses pengurusan sertifikasi lebih tepat, sesuai regulasi, dan minim risiko penolakan saat audit.

 

Perbedaan Sertifikat CPKB dan SPA CPKB

Dalam industri kosmetik, terdapat dua jenis pengakuan yang sering digunakan oleh pelaku usaha, yaitu Sertifikat CPKB dan SPA CPKB. Keduanya sama-sama berkaitan dengan standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, namun memiliki fungsi dan tingkat persyaratan yang berbeda sesuai dengan jenis industri dan skala produksi.

Sertifikat CPKB umumnya diperuntukkan bagi industri kosmetik yang memiliki aktivitas produksi lebih kompleks, terutama perusahaan maklon atau yang memproduksi untuk pihak lain. Sedangkan SPA CPKB lebih bersifat pemenuhan aspek dasar untuk industri yang hanya memproduksi merek sendiri dengan skala lebih sederhana.

Perbedaan utama:

  • Sertifikat CPKB untuk industri maklon dan skala besar
  • SPA CPKB untuk produksi merek sendiri (non-maklon)
  • CPKB mencakup 12 aspek penilaian lengkap
  • SPA CPKB lebih ringan dalam aspek evaluasi
  • CPKB dikenakan PNBP, SPA CPKB bisa tanpa biaya

Selain itu, tingkat audit pada Sertifikat CPKB jauh lebih ketat dibandingkan SPA CPKB karena mencakup seluruh sistem produksi secara menyeluruh.

Memahami perbedaan ini sangat penting agar pelaku usaha tidak salah memilih jenis sertifikasi yang sesuai dengan model bisnisnya.

PERMATAMAS membantu pelaku usaha menentukan jenis sertifikasi yang tepat antara CPKB dan SPA CPKB agar proses pengajuan lebih efisien dan sesuai regulasi BPOM.

Panduan Lengkap Sertifikasi CPKB BPOM: Syarat, Proses, Aspek Penilaian, dan Strategi Lolos Audit Industri Kosmetik di Indonesia
Panduan Lengkap Sertifikasi CPKB BPOM: Syarat, Proses, Aspek Penilaian, dan Strategi Lolos Audit Industri Kosmetik di Indonesia

Siapa yang Wajib Memiliki Sertifikat CPKB

Sertifikat CPKB wajib dimiliki oleh setiap industri kosmetik yang memproduksi, mengolah, atau mengemas produk kosmetik untuk diedarkan secara resmi di Indonesia. Kewajiban ini berlaku baik untuk perusahaan besar maupun industri menengah yang menjalankan proses produksi sendiri maupun maklon.

Industri kosmetik tidak dapat memperoleh izin edar BPOM jika belum memenuhi standar CPKB, sehingga sertifikasi ini menjadi syarat utama dalam rantai legalitas produk kosmetik.

Pihak yang wajib memiliki CPKB:

  • Industri kosmetik maklon (produksi untuk pihak lain)
  • Perusahaan kosmetik skala besar
  • Pabrik kosmetik dengan produksi massal
  • Industri kosmetik yang mengurus izin edar BPOM
  • Perusahaan ekspor kosmetik

Setiap industri yang ingin bersaing di pasar nasional maupun internasional wajib memastikan fasilitas produksinya memenuhi standar CPKB yang telah ditetapkan.

Kepemilikan sertifikat ini juga menjadi indikator profesionalitas dan kualitas industri kosmetik di mata regulator dan konsumen.

PERMATAMAS mendampingi pelaku usaha kosmetik dalam menentukan kewajiban sertifikasi CPKB sesuai jenis industri agar tidak terjadi kesalahan dalam proses legalitas BPOM.

Persyaratan Administrasi Sertifikasi CPKB BPOM

Untuk mendapatkan sertifikat CPKB BPOM, pelaku usaha harus menyiapkan berbagai dokumen administrasi yang menjadi dasar penilaian awal sebelum dilakukan audit lapangan. Dokumen ini menunjukkan kesiapan legal dan operasional industri kosmetik.

Persyaratan administrasi biasanya mencakup legalitas usaha, data penanggung jawab, serta dokumen teknis yang mendukung proses produksi kosmetik.

Dokumen yang diperlukan:

  • NIB (Nomor Induk Berusaha) industri kosmetik
  • NPWP perusahaan
  • KTP penanggung jawab industri
  • Struktur organisasi perusahaan
  • Denah dan layout fasilitas produksi

Selain itu, perusahaan juga perlu menyiapkan dokumen sistem mutu dan prosedur kerja sebagai bagian dari penilaian awal BPOM.

Kelengkapan dokumen sangat menentukan kelancaran proses verifikasi karena ketidaksesuaian data dapat menyebabkan revisi atau penundaan proses.

PERMATAMAS membantu pelaku usaha dalam menyiapkan dan memverifikasi seluruh dokumen administrasi CPKB agar sesuai standar BPOM dan siap menghadapi audit.

12 Aspek Penilaian CPKB yang Wajib Dipenuhi

Dalam proses sertifikasi CPKB, BPOM melakukan penilaian berdasarkan 12 aspek utama yang mencakup seluruh sistem produksi kosmetik. Aspek ini digunakan untuk memastikan bahwa industri benar-benar menerapkan standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik secara menyeluruh.

Setiap aspek saling berkaitan dan harus dipenuhi tanpa pengecualian agar sertifikasi dapat disetujui.

12 aspek penilaian CPKB:

  • Sistem manajemen mutu
  • Personalia dan kompetensi SDM
  • Bangunan dan fasilitas produksi
  • Peralatan produksi
  • Sanitasi dan higiene
  • Produksi
  • Pengawasan mutu (QC)
  • Dokumentasi
  • Audit internal
  • Penyimpanan dan gudang
  • Kontrak produksi dan pengujian
  • Penanganan keluhan dan recall produk

Aspek-aspek ini mencerminkan seluruh siklus produksi kosmetik mulai dari bahan baku hingga produk jadi yang beredar di pasar.

Kegagalan memenuhi salah satu aspek dapat mempengaruhi hasil audit secara keseluruhan.

PERMATAMAS membantu pelaku usaha memahami dan menerapkan 12 aspek CPKB secara tepat agar industri kosmetik lebih siap menghadapi audit BPOM dan mendapatkan sertifikasi dengan lebih mudah.

 

Tahapan Proses Pengajuan Sertifikasi CPKB

Proses pengajuan sertifikasi CPKB BPOM merupakan rangkaian tahapan yang harus dilalui oleh industri kosmetik untuk mendapatkan pengakuan resmi bahwa fasilitas produksinya telah memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik. Proses ini dilakukan secara sistematis dan melibatkan evaluasi dokumen hingga pemeriksaan langsung di lapangan.

Tahapan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis karena mencakup penilaian menyeluruh terhadap sistem produksi kosmetik yang dijalankan oleh perusahaan.

Tahapan proses CPKB:

  • Registrasi dan pengajuan permohonan
  • Pemeriksaan kelengkapan dokumen
  • Evaluasi sistem mutu dan produksi
  • Audit lapangan oleh tim BPOM
  • Penetapan hasil sertifikasi

Setiap tahap harus dipenuhi secara berurutan, dan jika terdapat kekurangan dokumen atau ketidaksesuaian sistem, maka proses dapat dikembalikan untuk perbaikan.

Audit lapangan menjadi tahap penting karena menentukan apakah industri benar-benar menerapkan standar CPKB dalam operasional sehari-hari.

PERMATAMAS membantu pelaku usaha dalam mengelola seluruh tahapan pengajuan CPKB agar proses berjalan lebih terarah, efisien, dan sesuai ketentuan BPOM.

Audit dan Verifikasi BPOM dalam Sertifikasi CPKB

Audit dan verifikasi merupakan bagian paling krusial dalam proses sertifikasi CPKB karena menentukan kelayakan industri kosmetik untuk memperoleh sertifikat resmi. BPOM akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap fasilitas produksi untuk memastikan semua standar telah diterapkan.

Proses audit mencakup evaluasi dokumen, observasi fasilitas, serta wawancara dengan penanggung jawab produksi. Semua aspek harus sesuai dengan standar CPKB yang telah ditetapkan.

Hal yang diperiksa dalam audit:

  • Kebersihan dan kondisi fasilitas produksi
  • Kesesuaian SOP dengan praktik di lapangan
  • Kompetensi tenaga kerja produksi
  • Sistem dokumentasi dan pelaporan
  • Konsistensi mutu produk kosmetik

Jika ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan akan diberikan catatan perbaikan sebelum sertifikat dapat diterbitkan.

Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa industri kosmetik tidak hanya memenuhi syarat di atas kertas, tetapi juga dalam praktik operasional sehari-hari.

PERMATAMAS memberikan pendampingan audit CPKB BPOM agar pelaku usaha lebih siap menghadapi pemeriksaan dan mampu memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan.

Biaya Resmi Sertifikasi CPKB BPOM

Biaya resmi Sertifikasi CPKB BPOM ditetapkan berdasarkan regulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan mengacu pada klasifikasi skala industri berdasarkan aset perusahaan. Ketentuan ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha kosmetik memiliki kewajiban biaya yang sesuai dengan kapasitas dan tingkat produksinya.

Dalam aturan BPOM, biaya sertifikasi CPKB dibedakan per bentuk sediaan dan kategori industri, sehingga setiap perusahaan bisa memiliki nominal yang berbeda meskipun jenis sertifikasinya sama. Hal ini juga berlaku untuk proses perpanjangan atau re-sertifikasi yang dilakukan setiap beberapa tahun.

Rincian biaya resmi CPKB BPOM:

  • Industri Besar (aset > Rp10 miliar): Rp10.000.000
  • Industri Menengah (aset Rp500 juta – Rp10 miliar): Rp5.000.000
  • Industri Kecil (aset Rp50 juta – Rp500 juta): Rp1.000.000
  • Perpanjangan Industri Besar: Rp5.000.000
  • Perpanjangan Industri Menengah: Rp3.000.000
  • Perpanjangan Industri Kecil: Rp500.000

Biaya tersebut merupakan tarif resmi pemerintah dan belum termasuk biaya tambahan seperti perbaikan fasilitas, audit internal, atau kebutuhan uji laboratorium jika diperlukan dalam proses penilaian BPOM.

Selain itu, proses pembayaran dilakukan setelah permohonan diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat awal oleh sistem BPOM.

Dengan memahami struktur biaya ini, pelaku usaha dapat lebih siap secara finansial sebelum mengajukan sertifikasi CPKB.

PERMATAMAS membantu pelaku usaha dalam menghitung estimasi biaya sertifikasi CPKB BPOM secara tepat serta memberikan arahan agar proses pengajuan berjalan lebih efisien dan sesuai ketentuan resmi.

Jasa Pengurusan Sertifikasi CPKB BPOM PERMATAMAS

PERMATAMAS menyediakan layanan jasa pengurusan sertifikasi CPKB BPOM untuk membantu industri kosmetik dalam mendapatkan sertifikat resmi dengan proses yang lebih mudah, terarah, dan sesuai regulasi. Layanan ini mencakup pendampingan dari tahap awal hingga sertifikat diterbitkan oleh BPOM.

Banyak pelaku usaha kosmetik mengalami kesulitan dalam memenuhi 12 aspek CPKB, penyusunan dokumen, hingga persiapan audit. PERMATAMAS hadir untuk memberikan solusi profesional agar proses sertifikasi tidak mengalami hambatan teknis maupun administratif.

Layanan PERMATAMAS meliputi:

  • Konsultasi kelayakan industri kosmetik
  • Penyusunan dokumen CPKB lengkap
  • Pendampingan sistem mutu dan SOP produksi
  • Persiapan audit BPOM
  • Monitoring proses hingga sertifikat terbit

Dengan pengalaman dalam pengurusan berbagai legalitas industri, PERMATAMAS membantu memastikan setiap tahap berjalan sesuai standar BPOM dan meningkatkan peluang keberhasilan sertifikasi.

PERMATAMAS menjadi mitra terpercaya bagi pelaku industri kosmetik yang ingin memperoleh sertifikat CPKB secara cepat, aman, dan profesional.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

 

FAQ Panduan Lengkap Sertifikasi CPKB BPOM

1. Apa itu sertifikasi CPKB BPOM?

Sertifikasi CPKB adalah bukti bahwa industri kosmetik telah memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik sesuai ketentuan BPOM.

2. Siapa yang wajib memiliki sertifikat CPKB?

Semua industri kosmetik, terutama pabrik maklon dan produsen kosmetik skala menengah hingga besar, wajib memiliki sertifikat CPKB.

3. Apa perbedaan CPKB dan SPA CPKB?

CPKB untuk industri maklon dengan standar lengkap, sedangkan SPA CPKB untuk pemenuhan aspek dasar bagi produksi merek sendiri.

4. Berapa lama proses sertifikasi CPKB?

Proses bisa memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung kesiapan dokumen dan hasil audit BPOM.

5. Apa saja 12 aspek dalam CPKB?

Meliputi sistem mutu, personalia, fasilitas, peralatan, sanitasi, produksi, QC, dokumentasi, audit internal, gudang, kontrak, dan penanganan keluhan.

6. Apakah UMKM kosmetik wajib CPKB?

Jika sudah memproduksi dan ingin mengedarkan produk secara resmi, UMKM tetap perlu memenuhi standar CPKB atau SPA CPKB.

7. Siapa yang melakukan audit CPKB?

Audit dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

8. Apakah sertifikat CPKB berbayar?

Ya, terdapat biaya PNBP sesuai ketentuan BPOM serta biaya tambahan jika ada kebutuhan uji atau audit lanjutan.

9. Apa fungsi utama CPKB?

Untuk menjamin keamanan, mutu, dan konsistensi produk kosmetik sebelum diedarkan ke pasar.

10. Apakah PERMATAMAS bisa membantu pengurusan CPKB?

Ya, PERMATAMAS menyediakan jasa pendampingan pengurusan CPKB BPOM dari awal hingga sertifikat terbit.

Apa Saja Aspek CPKB BPOM? Berikut Penjelasannya

KOSMETIK·

Apa Saja Aspek CPKB BPOM? Berikut Penjelasannya – Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) merupakan pedoman yang diterapkan oleh industri kosmetik untuk memastikan setiap produk yang diproduksi memiliki mutu, keamanan, dan kualitas yang konsisten. Dalam proses sertifikasi maupun audit yang dilakukan oleh BPOM, perusahaan tidak hanya dinilai dari hasil produk akhirnya, tetapi juga dari seluruh sistem yang diterapkan selama proses produksi berlangsung.

Untuk memastikan industri kosmetik mampu menghasilkan produk yang aman dan memenuhi standar, BPOM menetapkan beberapa aspek penting yang harus diterapkan oleh setiap perusahaan. Aspek-aspek ini menjadi dasar dalam penilaian saat audit CPKB maupun pengajuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB).

Lalu, apa saja aspek CPKB yang harus dipenuhi oleh industri kosmetik? Berikut penjelasan lengkapnya.

Apa Itu Aspek CPKB?

Aspek CPKB adalah elemen-elemen yang digunakan untuk menilai apakah suatu industri kosmetik telah menerapkan sistem produksi yang sesuai dengan prinsip Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik. Seluruh aspek tersebut saling berkaitan dan bertujuan untuk menjamin bahwa produk kosmetik diproduksi secara konsisten, higienis, aman, serta memenuhi standar mutu yang berlaku.

Penerapan aspek CPKB tidak hanya menjadi tanggung jawab Penanggung Jawab Teknis (PJT), tetapi juga seluruh manajemen dan personel yang terlibat dalam kegiatan produksi.

1. Sistem Manajemen Mutu

Sistem manajemen mutu merupakan fondasi utama dalam penerapan CPKB. Perusahaan harus memiliki kebijakan mutu yang jelas serta sistem yang mampu mengendalikan seluruh proses produksi.

Melalui sistem manajemen mutu yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap kegiatan produksi dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sistem ini juga membantu perusahaan dalam melakukan pengawasan, evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan terhadap proses produksi.

2. Personalia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penerapan CPKB.

Seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan produksi harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, perusahaan juga wajib memberikan pelatihan secara berkala agar setiap karyawan memahami prosedur kerja, sanitasi, higiene, dan sistem mutu yang berlaku.

Penanggung Jawab Teknis (PJT) juga harus mampu mengawasi penerapan CPKB secara menyeluruh.

3. Bangunan dan Fasilitas

Bangunan industri kosmetik harus dirancang untuk mendukung proses produksi yang aman dan higienis.

Fasilitas produksi perlu memiliki tata letak yang mampu mencegah terjadinya kontaminasi silang antara bahan baku, produk antara, dan produk jadi. Selain itu, area produksi, gudang, laboratorium, serta area pendukung lainnya harus ditata sesuai fungsi masing-masing.

Kondisi bangunan juga harus selalu terjaga kebersihannya dan mudah dilakukan perawatan.

4. Peralatan Produksi

Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan kosmetik harus sesuai dengan jenis produk yang diproduksi.

Seluruh peralatan wajib dipelihara, dibersihkan, dan diperiksa secara berkala untuk memastikan kinerjanya tetap optimal. Selain itu, perusahaan harus memiliki dokumentasi terkait penggunaan, pemeliharaan, dan kalibrasi peralatan yang digunakan.

Peralatan yang tidak terawat dapat memengaruhi kualitas produk dan berpotensi menjadi temuan saat audit.

5. Sanitasi dan Higiene

Aspek sanitasi dan higiene bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan produksi serta mencegah kontaminasi produk.

Perusahaan harus memiliki program sanitasi yang mencakup kebersihan ruangan, peralatan, personel, hingga pengelolaan limbah. Seluruh karyawan juga wajib menerapkan praktik higiene yang baik selama berada di area produksi.

Penerapan sanitasi dan higiene yang baik merupakan salah satu indikator penting dalam audit CPKB.

Apa Itu Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB? Pengertian, Syarat, dan Cara Mendapatkannya
Apa Itu Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB? Pengertian, Syarat, dan Cara Mendapatkannya

6. Produksi

Aspek produksi mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan kosmetik mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk jadi.

Setiap tahapan produksi harus dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Perusahaan juga wajib memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik.

Pengendalian proses produksi yang efektif akan membantu menjaga mutu produk dan meminimalkan risiko kesalahan.

7. Pengawasan Mutu

Pengawasan mutu bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku, bahan kemas, produk antara, dan produk jadi memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.

Aktivitas pengawasan mutu meliputi:

  • Pemeriksaan bahan baku.
  • Pengujian produk.
  • Evaluasi hasil produksi.
  • Pengendalian penyimpangan mutu.

Melalui pengawasan mutu yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi standar yang dapat dipasarkan.

8. Penyimpanan

Sistem penyimpanan yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas bahan baku maupun produk jadi.

Gudang harus memiliki kondisi yang sesuai dengan karakteristik bahan yang disimpan. Selain itu, sistem penyimpanan harus mampu memastikan bahwa setiap bahan dapat ditelusuri dengan mudah dan terhindar dari risiko kerusakan.

Pengelolaan stok yang baik juga menjadi bagian penting dalam aspek ini.

9. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu aspek yang paling sering diperiksa saat audit CPKB.

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam proses produksi harus didukung oleh dokumen yang jelas dan dapat ditelusuri. Dokumentasi yang baik akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pengawasan, investigasi, serta evaluasi apabila terjadi penyimpangan.

Dokumen yang umum digunakan antara lain:

  • SOP.
  • Instruksi kerja.
  • Catatan produksi.
  • Catatan pengujian.
  • Formulir inspeksi.

10. Pembuatan dan Analisis Berdasarkan Kontrak

Dalam beberapa kondisi, perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan kegiatan tertentu seperti produksi atau pengujian laboratorium.

Kerja sama tersebut harus diatur secara jelas melalui kontrak yang memuat pembagian tanggung jawab masing-masing pihak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan tetap memenuhi standar CPKB meskipun dilakukan oleh pihak ketiga.

Perusahaan tetap bertanggung jawab terhadap mutu produk yang dihasilkan.

11. Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk

Perusahaan harus memiliki sistem yang mampu menangani keluhan konsumen secara efektif.

Setiap keluhan yang diterima perlu dicatat, dievaluasi, dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki mekanisme penarikan produk apabila ditemukan masalah yang berpotensi memengaruhi keamanan atau mutu produk.

Sistem ini penting untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga reputasi perusahaan.

12. Audit Internal

Audit internal merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh sistem CPKB berjalan dengan baik.

Melalui audit internal, perusahaan dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian sebelum dilakukan audit oleh BPOM. Hasil audit juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan sistem secara berkelanjutan.

Perusahaan yang rutin melakukan audit internal umumnya memiliki tingkat kesiapan yang lebih baik saat menghadapi pemeriksaan resmi.

Kesimpulan

Aspek CPKB merupakan fondasi utama dalam penerapan sistem mutu industri kosmetik. Terdapat 12 aspek penting yang harus dipenuhi, yaitu sistem manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, dokumentasi, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, penanganan keluhan dan penarikan produk, serta audit internal.

Dengan memahami dan menerapkan seluruh aspek tersebut secara konsisten, perusahaan dapat meningkatkan kualitas sistem produksi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi audit CPKB maupun pengajuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB.

PERMATAMAS Siap Membantu Persiapan CPKB

PERMATAMAS telah berpengalaman sejak tahun 2011 dalam mendampingi industri kosmetik memenuhi berbagai persyaratan CPKB. Mulai dari penyusunan dokumen, pembuatan layout pabrik kosmetik, persiapan aspek CPKB, hingga pendampingan audit, tim kami siap membantu perusahaan Anda mempersiapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan BPOM.

Dengan pengalaman mendampingi berbagai perusahaan kosmetik di Indonesia, kami membantu proses persiapan menjadi lebih terarah, efisien, dan sesuai standar yang berlaku.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ Seputar Aspek CPKB BPOM

1. Apa yang dimaksud dengan aspek CPKB?

Aspek CPKB adalah elemen-elemen yang menjadi dasar penilaian dalam penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik. Aspek ini mencakup sistem mutu, personel, bangunan, peralatan, sanitasi, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, hingga audit internal yang harus diterapkan oleh industri kosmetik.

2. Berapa jumlah aspek CPKB yang dinilai dalam audit?

Secara umum terdapat 12 aspek utama yang menjadi fokus penilaian, yaitu sistem manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, dokumentasi, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, penanganan keluhan dan penarikan produk, serta audit internal.

3. Aspek CPKB mana yang paling sering menjadi temuan saat audit?

Berdasarkan pengalaman di lapangan, temuan audit sering terjadi pada implementasi SOP, dokumentasi yang tidak lengkap, ketidaksesuaian layout fasilitas produksi, kurangnya pemahaman personel terhadap CPKB, serta pelaksanaan audit internal yang belum berjalan secara efektif.

4. Apakah perusahaan harus memenuhi seluruh aspek CPKB?

Ya. Seluruh aspek saling berkaitan dan menjadi bagian dari sistem mutu industri kosmetik. Ketidaksesuaian pada satu aspek dapat memengaruhi hasil evaluasi dan menjadi catatan saat audit berlangsung.

5. Mengapa dokumentasi menjadi aspek yang sangat penting dalam CPKB?

Karena seluruh kegiatan produksi harus dapat dibuktikan dan ditelusuri melalui dokumen yang valid. Auditor tidak hanya melihat aktivitas yang dilakukan, tetapi juga memeriksa bukti tertulis bahwa prosedur tersebut benar-benar diterapkan secara konsisten.

6. Apakah perusahaan kecil juga wajib menerapkan aspek CPKB?

Ya. Skala usaha tidak menghilangkan kewajiban untuk menerapkan prinsip CPKB. Penerapan dapat disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan usaha, namun prinsip mutu, keamanan, dan konsistensi produksi tetap harus dipenuhi.

7. Bagaimana cara mengetahui kesiapan aspek CPKB sebelum audit BPOM?

Perusahaan dapat melakukan audit internal, gap analysis, atau review dokumen terlebih dahulu. Langkah ini membantu mengidentifikasi kekurangan sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum pemeriksaan resmi berlangsung.

8. Apakah Penanggung Jawab Teknis (PJT) harus memahami seluruh aspek CPKB?

Tentu. PJT memiliki peran penting dalam memastikan seluruh sistem berjalan sesuai ketentuan. Kurangnya pemahaman PJT terhadap aspek CPKB sering menjadi penyebab munculnya temuan saat audit.

9. Apa risiko jika aspek CPKB tidak diterapkan dengan baik?

Beberapa risiko yang dapat terjadi antara lain temuan audit, permintaan perbaikan dokumen, keterlambatan proses sertifikasi, hingga penolakan pengajuan apabila ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan terhadap standar yang berlaku.

10. Bagaimana cara mempersiapkan seluruh aspek CPKB dengan lebih efektif?

Cara terbaik adalah melakukan persiapan sejak awal, mulai dari penyusunan dokumen mutu, penataan fasilitas produksi, pelatihan personel, hingga simulasi audit. Jika perusahaan belum memiliki pengalaman dalam penerapan CPKB, pendampingan dari tim yang berpengalaman dapat membantu meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses persiapan.

Jasa Daftar Merek
Jasa Daftar Merek

Temuan Audit Sertifikasi CPKB yang Paling Sering Menyebabkan Kegagalan Sertifikasi

KOSMETIK·

Temuan Audit Sertifikasi CPKB yang Paling Sering Menyebabkan Kegagalan Sertifikasi – Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) merupakan salah satu persyaratan penting bagi industri kosmetik yang ingin memproduksi dan mengedarkan produk secara legal di Indonesia. Sertifikat CPKB menjadi bukti bahwa perusahaan telah menerapkan sistem mutu yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPOM dalam seluruh proses produksi kosmetik.

Namun dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang mengalami kendala saat menghadapi audit CPKB. Tidak sedikit pengajuan sertifikasi yang tertunda bahkan gagal karena ditemukan ketidaksesuaian selama proses audit berlangsung.

Berdasarkan pengalaman PERMATAMAS yang telah mendampingi berbagai industri kosmetik dalam proses sertifikasi CPKB, sebagian besar temuan auditor bukan berasal dari kurangnya dokumen, melainkan karena implementasi di lapangan yang tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan.

Berikut beberapa temuan audit CPKB yang paling sering menyebabkan kegagalan sertifikasi dan perlu menjadi perhatian sejak awal.

Mengapa Temuan Audit CPKB Sangat Penting?

Audit CPKB dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aspek produksi kosmetik telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan konsistensi produk.

Auditor tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga melakukan observasi langsung terhadap:

  • Bangunan dan fasilitas produksi
  • Peralatan produksi
  • Personel yang terlibat
  • Sistem dokumentasi
  • Pengawasan mutu
  • Penyimpanan bahan baku dan produk jadi
  • Sanitasi dan higiene
  • Implementasi SOP

Karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa seluruh sistem berjalan secara nyata dan bukan hanya sekadar tertulis dalam dokumen.

Implementasi CPKB Tidak Berjalan dan Hanya Sebatas Dokumen

Salah satu temuan yang paling sering ditemukan auditor adalah adanya perbedaan antara dokumen yang dimiliki perusahaan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Banyak perusahaan telah memiliki:

  • SOP lengkap
  • Formulir pengawasan mutu
  • Catatan produksi
  • Program sanitasi
  • Sistem pelatihan

Namun saat audit dilakukan, implementasi dari dokumen tersebut tidak terlihat dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Sebagai contoh, perusahaan memiliki SOP sanitasi yang lengkap, tetapi operator tidak menjalankan prosedur tersebut secara konsisten. Dalam beberapa kasus, dokumen hanya dibuat untuk kebutuhan sertifikasi tanpa benar-benar diterapkan.

Kondisi seperti ini menjadi salah satu penyebab utama munculnya temuan mayor dalam audit CPKB.

Temuan Audit Sertifikasi CPKB yang Paling Sering Menyebabkan Kegagalan Sertifikasi
Temuan Audit Sertifikasi CPKB yang Paling Sering Menyebabkan Kegagalan Sertifikasi

Kurangnya Pemahaman terhadap Aspek-Aspek CPKB

CPKB mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dalam sistem produksi kosmetik.

Masih banyak perusahaan yang hanya fokus pada fasilitas produksi tetapi kurang memahami aspek lain yang juga menjadi perhatian auditor.

Beberapa aspek yang wajib dipahami antara lain:

  • Sistem manajemen mutu
  • Personel
  • Bangunan dan fasilitas
  • Peralatan
  • Sanitasi dan higiene
  • Produksi
  • Pengawasan mutu
  • Dokumentasi
  • Penyimpanan
  • Penanganan keluhan
  • Penarikan produk

Ketika perusahaan tidak memahami keseluruhan aspek tersebut, biasanya akan muncul banyak ketidaksesuaian saat proses audit berlangsung.

Pemahaman yang baik terhadap seluruh aspek CPKB menjadi fondasi penting sebelum mengajukan sertifikasi.

Penanggung Jawab Teknis (PJT) Kurang Menguasai Kaidah CPKB

Penanggung Jawab Teknis atau PJT memiliki peran yang sangat penting dalam sistem CPKB.

Saat audit berlangsung, auditor sering melakukan wawancara langsung kepada PJT untuk menguji pemahaman terkait:

  • Sistem mutu
  • Pengendalian proses produksi
  • Pengawasan bahan baku
  • Dokumentasi
  • Pengelolaan penyimpangan
  • Penanganan produk tidak sesuai

Jika PJT tidak mampu menjelaskan sistem yang diterapkan perusahaan, auditor dapat menilai bahwa pengawasan mutu belum berjalan secara efektif.

Oleh karena itu, PJT harus benar-benar memahami seluruh proses yang terjadi di fasilitas produksi dan mampu menjelaskan penerapan CPKB secara menyeluruh.

PJT Belum Memiliki Sertifikat Pelatihan CPKB

Selain kompetensi, auditor juga akan memeriksa bukti pelatihan yang dimiliki oleh PJT.

Sertifikat pelatihan CPKB menjadi salah satu dokumen yang menunjukkan bahwa personel terkait telah mendapatkan pembekalan mengenai penerapan standar CPKB.

Masih ditemukan perusahaan yang menunjuk PJT tanpa memastikan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan yang relevan.

Walaupun memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, ketiadaan pelatihan sering menjadi catatan auditor karena berkaitan dengan kompetensi personel dalam menjalankan sistem mutu.

Karena itu, pelatihan CPKB sebaiknya dipersiapkan sejak awal sebelum proses sertifikasi dimulai.

SOP Tidak Diterapkan Secara Konsisten

Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan salah satu dokumen utama dalam sistem CPKB.

Namun memiliki SOP saja tidak cukup.

Auditor akan memeriksa apakah SOP tersebut benar-benar diterapkan oleh seluruh personel yang terlibat.

Beberapa kondisi yang sering ditemukan antara lain:

  • Operator tidak mengikuti instruksi kerja.
  • Formulir tidak diisi sesuai prosedur.
  • Pembersihan peralatan tidak terdokumentasi.
  • Proses produksi berbeda dengan SOP yang disetujui.

Ketidaksesuaian semacam ini menunjukkan bahwa sistem belum berjalan secara efektif.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh personel memahami dan menjalankan SOP sesuai dengan tugas masing-masing.

Personel Produksi Kurang Memahami Penggunaan Peralatan

Peralatan produksi merupakan bagian penting dalam proses pembuatan kosmetik.

Auditor sering meminta operator untuk menjelaskan:

  • Fungsi peralatan
  • Cara penggunaan
  • Prosedur pembersihan
  • Jadwal pemeliharaan
  • Catatan penggunaan

Ketika operator tidak mampu menjawab pertanyaan dasar mengenai peralatan yang digunakan setiap hari, hal ini dapat menjadi indikasi kurangnya pelatihan internal.

Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap peralatan juga dapat meningkatkan risiko kesalahan produksi dan mempengaruhi kualitas produk.

Pelatihan berkala menjadi salah satu solusi untuk memastikan seluruh personel memahami tanggung jawabnya.

Tim Produksi Tidak Memahami Alur Produksi Kosmetik

Dalam audit CPKB, auditor biasanya melakukan penelusuran alur produksi mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk jadi.

Personel yang terlibat harus memahami setiap tahapan proses, termasuk:

  • Penerimaan bahan baku
  • Penyimpanan
  • Penimbangan
  • Pencampuran
  • Pengisian
  • Pengemasan
  • Penyimpanan produk jadi

Masih banyak perusahaan yang hanya mengandalkan beberapa personel tertentu untuk memahami alur produksi secara keseluruhan.

Ketika auditor melakukan wawancara kepada operator dan mendapatkan jawaban yang tidak konsisten, hal tersebut dapat menjadi temuan yang mempengaruhi hasil audit.

Oleh karena itu, seluruh tim produksi harus memahami proses yang mereka jalankan setiap hari.

Layout dan Fasilitas Produksi Tidak Sesuai dengan Dokumen

Temuan lain yang cukup sering terjadi adalah adanya perbedaan antara layout yang diajukan kepada BPOM dengan kondisi aktual di lapangan.

Beberapa contoh yang sering ditemukan meliputi:

  • Perubahan tata letak ruangan tanpa pembaruan dokumen.
  • Penambahan area produksi yang tidak dilaporkan.
  • Perubahan alur material.
  • Perubahan alur personel.
  • Penggunaan ruangan yang tidak sesuai fungsi awal.

Padahal layout produksi merupakan salah satu komponen penting dalam penerapan CPKB karena berkaitan dengan pencegahan kontaminasi silang dan efisiensi proses produksi.

Sebelum audit dilakukan, perusahaan sebaiknya memastikan bahwa seluruh fasilitas telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.

Cara Mengurangi Risiko Temuan Saat Audit CPKB

Agar peluang memperoleh sertifikasi CPKB semakin besar, perusahaan perlu melakukan persiapan secara menyeluruh.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

Melakukan Audit Internal

Audit internal membantu menemukan ketidaksesuaian sebelum auditor BPOM melakukan pemeriksaan.

Melatih Seluruh Personel

Jangan hanya fokus pada PJT. Operator, staf gudang, quality control, dan manajemen juga harus memahami sistem yang diterapkan.

Meninjau Kesesuaian Dokumen dan Lapangan

Pastikan seluruh SOP, formulir, dan layout sesuai dengan kondisi aktual perusahaan.

Memastikan Fasilitas Produksi Siap Diaudit

Seluruh area produksi harus bersih, tertata, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Menggunakan Pendampingan Profesional

Pendampingan dari konsultan berpengalaman dapat membantu perusahaan mengidentifikasi potensi temuan sejak awal sehingga risiko kegagalan audit dapat diminimalkan.

Kesimpulan

Temuan audit CPKB yang paling sering menyebabkan kegagalan sertifikasi umumnya bukan karena kurangnya dokumen, melainkan karena lemahnya implementasi sistem di lapangan.

Mulai dari SOP yang tidak dijalankan, PJT yang kurang memahami CPKB, operator yang belum menguasai proses produksi, hingga layout fasilitas yang tidak sesuai dengan dokumen menjadi penyebab yang sering ditemukan saat audit berlangsung.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh sistem mutu benar-benar diterapkan secara konsisten sebelum mengajukan sertifikasi CPKB.

PERMATAMAS Siap Mendampingi Sertifikasi CPKB Hingga Lulus Audit

Jika perusahaan Anda sedang mempersiapkan sertifikasi CPKB, PERMATAMAS siap membantu mulai dari tahap perencanaan hingga pendampingan audit.

Dengan pengalaman sejak 2011, tim kami telah membantu berbagai industri kosmetik dalam mempersiapkan dokumen, sistem mutu, layout fasilitas, SOP, hingga simulasi audit CPKB.

Kami membantu perusahaan mengidentifikasi potensi temuan auditor sejak awal sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Konsultasikan kebutuhan sertifikasi CPKB Anda bersama PERMATAMAS dan tingkatkan peluang memperoleh sertifikat CPKB dengan persiapan yang tepat.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ Seputar Temuan Audit CPKB dan Sertifikasi Kosmetik

1. Apakah perusahaan yang pernah gagal audit CPKB masih bisa mengajukan sertifikasi kembali?

Tentu bisa. Sebagian besar perusahaan yang belum lulus audit umumnya mengalami temuan pada aspek implementasi, dokumentasi, fasilitas, atau kompetensi personel. Setelah seluruh temuan diperbaiki sesuai rekomendasi auditor, perusahaan dapat melanjutkan proses sertifikasi kembali. Tim PERMATAMAS siap membantu melakukan evaluasi menyeluruh agar potensi temuan dapat diminimalkan sebelum audit berikutnya.

2. Bagaimana cara mengetahui kesiapan perusahaan sebelum menghadapi audit CPKB?

Cara terbaik adalah melakukan audit internal atau pre-audit terlebih dahulu. Melalui proses ini, perusahaan dapat mengetahui kekurangan pada aspek bangunan, SOP, dokumentasi, personel, hingga implementasi sistem mutu. PERMATAMAS menyediakan layanan review dan simulasi audit untuk membantu perusahaan mengetahui tingkat kesiapan sebelum pemeriksaan resmi BPOM.

3. Apakah PJT yang belum memiliki pengalaman CPKB tetap bisa mengurus sertifikasi?

Bisa, selama PJT memenuhi persyaratan yang berlaku dan mendapatkan pembekalan yang memadai. Namun dalam praktiknya, kurangnya pemahaman PJT terhadap sistem CPKB sering menjadi salah satu penyebab munculnya temuan auditor. Karena itu, pendampingan dan pelatihan yang tepat sangat penting sebelum proses audit berlangsung.

4. Mengapa banyak perusahaan memiliki dokumen lengkap tetapi tetap mendapatkan temuan audit?

Karena auditor tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi juga memastikan bahwa seluruh sistem benar-benar diterapkan di lapangan. Banyak perusahaan memiliki SOP, formulir, dan prosedur yang lengkap, namun implementasinya belum berjalan secara konsisten. Inilah alasan mengapa pendampingan implementasi menjadi sama pentingnya dengan penyusunan dokumen.

5. Bagaimana cara mendapatkan pendampingan sertifikasi CPKB yang tepat?

Pilih konsultan yang memiliki pengalaman nyata dalam mendampingi perusahaan menghadapi audit CPKB, bukan hanya membantu membuat dokumen. PERMATAMAS telah berpengalaman sejak tahun 2011 dan membantu berbagai industri kosmetik mempersiapkan fasilitas, SOP, dokumen mutu, pelatihan personel, hingga pendampingan saat audit berlangsung. Hubungi tim PERMATAMAS sekarang untuk konsultasi awal dan dapatkan roadmap sertifikasi CPKB yang sesuai dengan kondisi perusahaan Anda.

jasa izin pkrt
jasa izin pkrt
permatamas

Konsultasi Gratis Sekarang!

Jangan ragu untuk menghubungi kami dan dapatkan konsultasi gratis untuk kebutuhan izin usaha Anda. Permatamas Indonesia, solusi lengkap untuk perizinan dan sertifikasi usaha Anda!

Legalitas Usaha Kami
Akta Pendirian No.15
SK AHU-0032144-AH,01,15 Tahun 2021
NPWP : 76,011,954,5-427,000
SIUP : 510/PM277/DPMPTSP.PPJU
TDP : 102637007638
NIB : 0610210009793

Alamat Kantor Kami
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Ke. Pejuang,
Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
No Telp :  021-89253417
HP/WA : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
Website : www.permatamas.co.id

Copyright © 2011 PERMATAMAS INDONESIA – All Rights Reserved
a Support by Dokter Website Indonesia