Tag: sertifikat halal umkm

Berbicara tentang produk, terkait keamanan dan kepercayaan, oleh sebab itu ada yang namanya sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sertifikat Halal MUI merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk (makanan, minuman, dan sebagainya) tidak mengandung unsur yang diharamkan, atau bahan baku dan pengolahan dilakukan dengan metode produksi yang telah memenuhi kriteria syariat Islam.

Dalam Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sudah diatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk haram.

Kategori produk pada undang-undang itu mencakup barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, kosmetik, obat, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Jika Anda pelaku usaha pelaku menengah (UKM) terkait produk kuliner atau pangan, sebaiknya mempunyai sertifikat halal MUI, selain izin edar dari lembaga BPOM RI atau Dinas Kesehatan setempat (SPP-IRT). Sertifikat di tangan, Anda tenang dalam menjalankan usaha, masyarakat juga merasa aman jika menggunakan produk Anda.

Bagaimana Cara Pengajuan Sertifikat Halal MUI?

Prosedur Sertifikasi Halal MUI

Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), rumah potong hewan (RPH), dan restoran,katering, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut tahapan yang harus dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal:

Memahami persyaratan sertifikasi halal serta mengikuti pelatihan SJH

Perusahaan perlu memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan MUI, baik berupa pelatihan reguler atau pelatihan online (e-training).

Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain penetapan kebijakan halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, p penetapan Tim Manajemen Halal, enyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.

Menyiapkan dokumen sertifikasi halal

Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain daftar produk, daftar penyembelih (khusus RPH), daftar bahan dan dokumen bahan, matriks produk, manual SJH, bukti sosialisasi kebijakan halal, diagram alur proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti pelatihan internal, serta bukti audit internal.

Melakukan pendaftaran sertifikasi halal

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di website permatamas.com. Perusahaan harus membaca informasi terlebih dulu untuk memahami prosedur Sertifikasi Halal MUI yang dapat diunduh. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru bisa diproses oleh LPPOM MUI.

Melakukan monitoring pre audit serta pembayaran akad sertifikasi

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit serta pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan untuk dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit.

Pelaksanaan audit

Audit bisa dilaksanakan jika perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan pada semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.

Melakukan monitoring pasca-audit

Sesudah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca-audit. Monitoring pasca-audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui jika ada ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika ada ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.

Memperoleh Sertifikat halal

Perusahaan bisa mengunduh Sertifikat Halal MUI dalam bentuk softcopy. Sertifikat halal yang asli bisa diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan bisa juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun.

Syarat Pengurusan Sertifikat Halal MUI

Berikut ini persyaratan Pengurusan Sertifikat MUI sebagai berikut :

• Dokumen legalitas perusahaan (AKTA/SK/NPWP)
• Identitas pemohon jawab (email, no hp, e-ktp)
• Status Sertifikasi (Baru/ Perpanjangan/Pengembangan)
• Data Sertifikat Halal
• Status Sistem Jaminan Halal

Tipe Produk:

• Retail: Produk yang dijual eceran
• Non-Retail: Produk yang tidak dijual eceran
• Retail dan Non-Retail: Produk yang didaftarkan meliputi keduanya

Jenis Izin Halal Industri

• Jumlah Karyawan
• Kapasitas Produksi.

Dokumen Halal

• Manual Sistem Jaminan Halal (untuk registrasi baru dan perpanjangan)
• Sertifikat halal sebelumnya (untuk registrasi pengembangan dan perpanjangan)
• Status atau Sertifikat Sistem Jaminan Halal (untuk registrasi pengembangan dan perpanjangan)
• Dokumen proses produksi yang telah disertifikasi
• Dokumen informasi bahan baku
• Statement of pork free facility ini untuk perusahaan baru atau pabrik baru
• Daftar alamat seluruh fasilitas produksi
• Bukti diseminasi kebijakan halal (untuk perusahaan baru atau fasilitas baru)
• Bukti pelaksanaan pelatihan Sistem Jaminan Halal
• Bukti pelaksanaan audit internal Sistem Jaminan Halal untuk perusahaan baru atau pabrik baru.

Dokumen Izin Usaha untuk pendaftar baru serta pengembangan fasilitas yang berlokasi di Indonesia. Untuk Perusahaan perpanjangan,pengembangan, atau perusahaan luar negeri Data Pabrik :

• Data nama serta alamat pabrik
• Penanggung jawab (Nama Ketua Tim Manajemen Halal atau menajemen puncak, nama personil yang ditunjuk untuk komunikasi dengan MUI selama proses sertifikasi halal, Jabatan, kontak nomor, email & no hp.

Berapa lama waktu yang diperlukan dari awal sampai sertifikat selesai? Untuk perusahaan dalam negeri, dibutuhkan waktu 75 hari agar membuat sertifikasi atau logo halal.

Waktu ini dihitung sejak pendaftaran yang Anda ajukan diterima oleh pihak terkait. Untuk perusahaan luar negeri, waktu tunggu yang dibutuhkan lebih panjang yaitu bisa sampai 3 bulan atau 90 hari. MUI juga memberikan rincian mengenai lamanya proses sertifikasi untuk satu jenis produk dan satu pabrik:

• Lamanya waktu tunggu sejak dokumen diunggah sampai tahap pre-audit ialah 20 hari. Ini merupakan proses persetujuan untuk akad
• Lamanya waktu audit dapat berlangsung sampai 15 hari
• Lamanya waktu audit sampai rapat komisi fatwa ialah 15 hari
• Sertifikat akan diterbitkan sesudah rapat komisi fatwa dengan jangka waktu 25 hari.

Cara Daftar Sertifikat Halal – Sertifikasi Halal merupakan salah satu syarat penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Keseriusan pemerintah dalam upaya percepatan sertifikasi produk halal di Indonesia ditujukan dengan diluncurkannya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021.

PP itu merupakan turunan dari UU No. 33 Tahun 2014 yang membahas tentang jaminan produk halal. Dalam undang-undang terbaru ini, pemerintah juga menjelaskan secara detail mengenai cara mendapatkan sertifikat halal.

Dalam Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sudah diatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk haram.

Kategori produk pada undang-undang itu mencakup barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, kosmetik, obat, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Bagaimana pendaftaran sertifikat halal online?

Saat ini cara mendapatkan sertifikat halal menjadi semakin mudah karena proses pendaftaran bisa dilakukan dengan online. Berikut langkah-langkahnya:

Pahami Syarat Sertifikat Halal dan Mengikuti Pelatihan Sistem Jaminan Halal

Setiap perusahaan yang ingin mengajukan Sertifikasi Halal MUI harus memahami isi HAS 2300 mengenai syarat yang perlu dipenuhi. Bukan hanya itu, Anda juga harus ikut dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI baik e-training atau pelatihan reguler.

Melaksanakan Sistem Jaminan Halal

Dalam Sistem Jaminan Halal, perusahaan diharuskan mempunyai Tim Manajemen Halal, kebijakan halal, mempunyai manual SJH, melaksanakan internal audit, pengkajian ulang manajemen serta menyiapkan prosedur yang berhubungan dengan SJH.

Melakukan Pendaftaran Sertifikat Halal

Langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran online untuk memperoleh sertifikasi halal seperti berikut ini:

• Melakukan pendaftaran secara online melalui permatamas.com
• Melengkapi data yang diminta juga status sertifikasi yang diajukan seperti apakah pengajuan baru, pengembangan atau perpanjangan.
• Mengisi data sertifikat halal serta melengkapi status Sistem Jaminan Halal (SJH) jika ada, kelompok produk yang akan disertifikasi dan berkas-berkas lain seperti yang disebutkan di poin ketiga
• Melengkapi berkas yang diminta dan jenis industri atau bisnis yang Anda jalankan. Data yang termasuk dalam berkas antara lain ialah manual pelaksanaan Sistem Jaminan Halal, data pabrik, data bahan baku yang dipakai, data matrix produk juga diagram alir proses produksi
• Setelah proses pengisian data selesai, Anda akan masuk ke langkah selanjutnya yaitu pengecekan kelengkapan berkas.

Melakukan Monitoring Pre-audit lalu Membayar Biaya

Sesudah semua data yang diminta untuk pendaftaran online selesai diunggah, perusahaan wajib melakukan monitoring pre-audit. Untuk monitoring sebaiknya dilakukan setiap hari agar memastikan bahwa semua data sudah sesuai.

Selanjutnya akan diminta membayar biaya pendaftaran lewat bendahara LPPOM MUI. Biaya ini biasanya mencakup fee audit, biaya penilaian implementasi Sistem Jaminan Halal, ongkos sertifikasi serta biaya terkait kebutuhan publikasi di Jurnal Halal.

Proses Audit

Setelah perusahaan melewati tahapan pre-audit, kemudian Anda akan memasuki tahapan audit serta persetujuan terhadap akad. Audit dilakukan pada semua fasilitas yang berhubungan dengan proses produksi dari barang yang sudah disertifikasi.

Jika bisnis Anda berupa restoran, maka dapat dilakukan auditing langsung di restoran mulai dari bagian dapur dan seterusnya. Begitu juga jika bisnis yang Anda jalankan merupakan bisnis Rumah Potong Hewan. Proses pengecekan juga dapat dilakukan di tempat.

Monitoring Pasca-audit

Untuk memastikan bahwa hasil audit sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, perusahaan akan melakukan monitoring pasca-audit. Tujuannya supaya ketidaksesuaian pada hasil audit bisa segera diperbaiki.

Mendapatkan Sertifikat Halal

Setelah selesai, Anda bisa mengunduh Sertifikat Halal MUI melalui menu download SH. Jika Anda membutuhkan versi hard copy atau cetaknya, silakan mengambil langsung ke kantor LPPOM MUI terdekat. Anda juga bisa meminta sertifikat untuk dikirimkan ke alamat Anda jika tidak ada waktu untuk datang langsung ke kantor.

Pelaku usaha harus menyiapkan beberapa dokumen untuk mengurus sertifikat halal. Apa saja dokumen yang harus dipersiapkan?

Data Pelaku Usaha

Berupa Nomor Induk Berusaha serta data Penyelia Halal. Jika tidak mempunyai NIB, gunakan surat izin lainnya, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Kontrol Veteriner (NKV), Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), dan lain-lain. Sementara data Penyelia Halal berupa salinan KTP, salinan sertifikat penyelia halal, daftar riwayat hidup, dan sebagainya.

Nama dan Jenis Produk

Nama dan jenis produk yang sesuai dengan apa yang didaftarkan

Daftar Produk dan Bahan yang Digunakan

Berupa bahan baku, bahan penolong serta bahan tambahan,

Proses Pengolahan Produk

Mulai dari proses pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengemasan, pengolahan, penyimpanan produk jadi distribusi.

Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal

Sistem manajemen yang disusun, diterapkan, serta dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.

Setelah mengetahui cara mendapatkan Izin Halal, Anda mungkin bertanya-tanya berapa lama waktu yang diperlukan dari awal sampai sertifikat selesai? Untuk perusahaan dalam negeri, dibutuhkan waktu 75 hari agar membuat sertifikasi atau logo halal.

Waktu ini dihitung sejak pendaftaran yang Anda ajukan diterima oleh pihak terkait. Untuk perusahaan luar negeri, waktu tunggu yang dibutuhkan lebih panjang yaitu bisa sampai 3 bulan atau 90 hari. MUI juga memberikan rincian mengenai lamanya proses sertifikasi untuk satu jenis produk dan satu pabrik:

• Lamanya waktu tunggu sejak dokumen diunggah sampai tahap pre-audit ialah 20 hari. Ini merupakan proses persetujuan untuk akad
• Lamanya waktu audit dapat berlangsung sampai 15 hari
• Lamanya waktu audit sampai rapat komisi fatwa ialah 15 hari
• Sertifikat akan diterbitkan sesudah rapat komisi fatwa dengan jangka waktu 25 hari.