Permatamas

IZIN BPOM

12 Aspek CPKB Terbaru BPOM yang Wajib Dipenuhi Pabrik Kosmetik

IZIN BPOM·

12 Aspek CPKB Terbaru BPOM yang Wajib Dipenuhi Pabrik Kosmetik – Industri kosmetik yang ingin memproduksi dan mengedarkan produk secara legal wajib memastikan seluruh proses produksinya memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Standar ini menjadi pedoman utama yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin kosmetik yang diproduksi memiliki kualitas, keamanan, dan konsistensi yang sesuai ketentuan.

Penerapan 12 aspek CPKB menjadi bagian penting bagi pabrik kosmetik, baik industri skala besar maupun usaha kosmetik yang sedang berkembang. Pemenuhan aspek tersebut menjadi dasar dalam pengajuan Sertifikat CPKB maupun SPA CPKB sebagai bukti bahwa fasilitas produksi telah menerapkan sistem produksi kosmetik yang memenuhi standar.

Melalui Jasa Sertifikasi CPKB BPOM, pelaku usaha kosmetik dapat memperoleh pendampingan dalam mempersiapkan dokumen, memperbaiki sistem produksi, hingga menghadapi proses audit BPOM. Dengan persiapan yang tepat, peluang mendapatkan sertifikasi menjadi lebih besar dan proses pengurusan dapat berjalan lebih efektif.

Apa Itu 12 Aspek CPKB BPOM?

12 Aspek CPKB adalah standar utama yang harus diterapkan oleh industri kosmetik agar proses pembuatan produk berjalan secara konsisten, higienis, dan terkendali. Setiap aspek memiliki fungsi masing-masing untuk memastikan kualitas produk mulai dari penerimaan bahan baku hingga distribusi produk jadi.

Penerapan CPKB bukan hanya berkaitan dengan kebersihan pabrik, tetapi juga mencakup sistem manajemen, sumber daya manusia, dokumentasi, pengawasan mutu, hingga pengendalian risiko produksi.

Beberapa tujuan utama penerapan CPKB yaitu:

  1. Menjamin keamanan produk kosmetik bagi konsumen.
  2. Menjaga kualitas produk tetap konsisten.
  3. Mencegah risiko kontaminasi selama produksi.
  4. Memenuhi persyaratan legalitas kosmetik BPOM.

Dengan memenuhi seluruh aspek tersebut, perusahaan dapat mengajukan sertifikasi sebagai bukti bahwa fasilitas produksinya telah sesuai standar industri kosmetik.

Aspek 1: Sistem Manajemen Mutu

Sistem Manajemen Mutu merupakan dasar utama dalam penerapan CPKB. Aspek ini mengatur bagaimana perusahaan membuat kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian mutu agar seluruh proses produksi berjalan sesuai standar.

Pabrik kosmetik harus memiliki sistem yang mampu memastikan setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sama dari satu batch ke batch berikutnya.

Hal penting dalam sistem manajemen mutu meliputi:

  1. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP).
  2. Pengendalian proses produksi.
  3. Evaluasi dan peningkatan mutu secara berkala.
  4. Pengelolaan risiko terhadap kualitas produk.

Sistem mutu yang baik membantu perusahaan menjaga kepercayaan konsumen dan memenuhi persyaratan audit BPOM.

Aspek 2: Personalia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penerapan CPKB. Setiap tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi harus memiliki kemampuan dan pemahaman mengenai standar pembuatan kosmetik.

Perusahaan wajib memastikan bahwa personel mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek personalia yaitu:

  1. Memiliki tenaga kerja yang kompeten.
  2. Menyediakan pelatihan secara rutin.
  3. Menunjuk penanggung jawab teknis sesuai ketentuan.
  4. Memastikan pekerja memahami prosedur kerja.

Personel yang terlatih akan membantu mengurangi kesalahan produksi dan menjaga kualitas produk kosmetik.

Aspek 3: Bangunan dan Fasilitas

Bangunan pabrik kosmetik harus dirancang dengan memperhatikan alur produksi agar risiko pencemaran dan kontaminasi silang dapat diminimalkan.

Area produksi, penyimpanan bahan, pengemasan, dan pengawasan mutu harus memiliki tata letak yang mendukung proses kerja yang aman.

Persyaratan fasilitas meliputi:

  1. Ruang produksi sesuai standar.
  2. Area penyimpanan yang memadai.
  3. Sistem kebersihan lingkungan.
  4. Pengaturan alur bahan dan produk.

Fasilitas yang sesuai CPKB akan membantu menjaga keamanan produk sejak proses awal hingga produk siap dipasarkan.

Aspek 4: Peralatan Produksi

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik harus memenuhi standar keamanan dan kebersihan. Mesin produksi wajib dirawat secara berkala agar tetap berfungsi dengan baik.

Peralatan yang digunakan harus mudah dibersihkan dan tidak menyebabkan pencemaran terhadap produk.

Hal yang perlu diperhatikan yaitu:

  1. Pemilihan mesin sesuai kebutuhan produksi.
  2. Perawatan dan pemeliharaan rutin.
  3. Kalibrasi alat ukur.
  4. Kebersihan peralatan sebelum digunakan.

Pengelolaan peralatan yang baik membantu menjaga konsistensi mutu kosmetik.

12 Aspek CPKB Terbaru BPOM yang Wajib Dipenuhi Pabrik Kosmetik
12 Aspek CPKB Terbaru BPOM yang Wajib Dipenuhi Pabrik Kosmetik

Aspek 5: Sanitasi dan Higiene

Sanitasi dan higiene bertujuan memastikan lingkungan produksi tetap bersih dan bebas dari faktor yang dapat menyebabkan kontaminasi.

Aspek ini mencakup kebersihan ruangan, mesin, bahan, serta tenaga kerja yang terlibat dalam produksi.

Penerapan sanitasi meliputi:

  1. Program kebersihan area produksi.
  2. Penggunaan perlengkapan kerja sesuai standar.
  3. Pengendalian kebersihan peralatan.
  4. Pencegahan kontaminasi silang.

Standar higiene yang baik menjadi salah satu poin penting dalam pemeriksaan BPOM.

Aspek 6: Produksi

Proses produksi kosmetik harus dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Setiap tahapan mulai dari pencampuran bahan hingga pengemasan harus dikendalikan dengan baik.

Tujuannya adalah memastikan setiap produk memiliki kualitas yang stabil.

Dalam proses produksi perlu diperhatikan:

  1. Penggunaan bahan sesuai formula.
  2. Prosedur kerja yang terdokumentasi.
  3. Pengawasan setiap tahapan produksi.
  4. Validasi proses produksi.

Produksi yang terkendali menjadi kunci menghasilkan kosmetik yang aman dan berkualitas.

Aspek 7: Pengawasan Mutu (Quality Control)

Pengawasan mutu bertugas memastikan bahan baku, proses produksi, dan produk akhir memenuhi standar kualitas.

Setiap produk harus melalui pemeriksaan sebelum dipasarkan kepada konsumen.

Pengawasan mutu meliputi:

  1. Pemeriksaan bahan baku.
  2. Pengujian produk antara.
  3. Pemeriksaan produk jadi.
  4. Evaluasi hasil produksi.

Dengan sistem Quality Control yang baik, perusahaan dapat mencegah produk yang tidak sesuai standar beredar di pasaran.

Aspek 8: Dokumentasi

Dokumentasi menjadi bagian penting dalam penerapan CPKB karena seluruh aktivitas produksi harus dapat ditelusuri.

Catatan produksi membantu perusahaan mengetahui riwayat suatu produk apabila terjadi kendala.

Dokumen yang perlu dikelola antara lain:

  1. Catatan bahan baku.
  2. Dokumen proses produksi.
  3. Hasil pengujian mutu.
  4. Catatan distribusi produk.

Dokumentasi yang lengkap menjadi bukti bahwa perusahaan menjalankan proses sesuai standar.

Aspek 9: Produksi dan Analisis Berdasarkan Kontrak

Apabila perusahaan menggunakan jasa pihak lain untuk produksi atau pengujian, maka harus terdapat pengaturan resmi melalui kontrak.

Kerja sama tersebut harus memastikan pihak ketiga tetap menerapkan standar CPKB.

Hal yang perlu diperhatikan:

  1. Perjanjian kerja sama tertulis.
  2. Pembagian tanggung jawab yang jelas.
  3. Standar mutu yang harus dipenuhi.
  4. Pengawasan terhadap pihak kontraktor.

Aspek ini penting terutama bagi perusahaan yang menggunakan sistem maklon kosmetik.

Aspek 10: Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk

Pabrik kosmetik harus memiliki sistem untuk menangani keluhan konsumen dan melakukan tindakan apabila ditemukan masalah pada produk.

Perusahaan wajib memiliki prosedur penanganan agar risiko terhadap konsumen dapat diminimalkan.

Sistem ini mencakup:

  1. Penerimaan dan pencatatan keluhan.
  2. Investigasi penyebab masalah.
  3. Tindakan perbaikan.
  4. Proses penarikan produk bila diperlukan.

Aspek 11: Audit Internal

Audit internal dilakukan untuk mengevaluasi apakah seluruh penerapan CPKB sudah berjalan sesuai standar.

Melalui audit ini, perusahaan dapat menemukan kekurangan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPOM.

Audit internal meliputi:

  1. Pemeriksaan sistem kerja.
  2. Evaluasi dokumen.
  3. Pemeriksaan fasilitas.
  4. Rencana perbaikan.

Audit berkala membantu perusahaan mempertahankan standar produksi kosmetik.

Aspek 12: Penyimpanan

Penyimpanan bahan baku dan produk jadi harus dilakukan dengan kondisi yang sesuai agar kualitas tetap terjaga.

Gudang harus memiliki sistem pengaturan yang mencegah kerusakan atau kontaminasi.

Hal penting dalam penyimpanan yaitu:

  1. Pengaturan suhu dan kondisi ruangan.
  2. Pemisahan bahan sesuai kategori.
  3. Sistem pencatatan stok.
  4. Perlindungan produk dari kerusakan.

Pengelolaan gudang yang baik mendukung kualitas produk hingga sampai ke konsumen.

Proses Mendapatkan Sertifikat CPKB BPOM

Untuk mendapatkan Sertifikat CPKB atau SPA CPKB, perusahaan harus memastikan seluruh aspek telah diterapkan dan siap dilakukan pemeriksaan oleh BPOM.

Tahapan umumnya meliputi:

  1. Evaluasi kesiapan fasilitas produksi.
  2. Penyusunan dokumen CPKB.
  3. Pengajuan sertifikasi melalui sistem BPOM.
  4. Pemeriksaan atau audit fasilitas.
  5. Perbaikan jika terdapat temuan.
  6. Penerbitan sertifikat.

Persiapan yang matang akan membantu mempercepat proses sertifikasi.

Jasa Sertifikasi CPKB BPOM PERMATAMAS

PERMATAMAS membantu industri kosmetik dalam proses pengurusan Sertifikat CPKB dan SPA CPKB BPOM secara profesional.

Pendampingan dilakukan mulai dari persiapan dokumen, evaluasi fasilitas, penyusunan sistem mutu, hingga pendampingan menghadapi audit BPOM.

Dengan pengalaman membantu legalitas produk, PERMATAMAS memberikan solusi bagi perusahaan kosmetik yang ingin memenuhi standar produksi sesuai regulasi.

Kesimpulan

Pemenuhan 12 aspek CPKB merupakan kewajiban penting bagi pabrik kosmetik yang ingin mendapatkan legalitas produksi dan memastikan kualitas produk tetap terjaga.

Mulai dari sistem mutu, personalia, fasilitas, produksi, dokumentasi hingga penyimpanan harus diterapkan secara konsisten agar memenuhi standar BPOM.

Menggunakan Jasa Sertifikasi CPKB BPOM dari PERMATAMAS dapat membantu perusahaan mempersiapkan seluruh kebutuhan sertifikasi dengan lebih mudah dan terarah.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ 12 Aspek CPKB BPOM

1. Apa itu 12 aspek CPKB BPOM?

12 aspek CPKB BPOM adalah standar yang mengatur seluruh proses pembuatan kosmetik agar memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kualitas sesuai ketentuan BPOM.

2. Apakah semua pabrik kosmetik wajib menerapkan CPKB?

Ya, setiap industri kosmetik yang memproduksi produk kosmetik wajib menerapkan standar CPKB.

3. Apa fungsi Sertifikat CPKB bagi industri kosmetik?

Sertifikat CPKB menjadi bukti bahwa fasilitas produksi telah memenuhi standar pembuatan kosmetik yang baik.

4. Apa perbedaan CPKB dan SPA CPKB?

CPKB merupakan sertifikasi penerapan standar secara menyeluruh, sedangkan SPA CPKB merupakan bukti pemenuhan aspek CPKB secara bertahap.

5. Apakah CPKB menjadi syarat izin edar kosmetik BPOM?

Ya, penerapan CPKB menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses legalitas produk kosmetik.

6. Berapa lama proses pengurusan Sertifikat CPKB?

Lama proses tergantung kesiapan dokumen, fasilitas, dan hasil pemeriksaan BPOM.

7. Apa saja yang diperiksa BPOM saat audit CPKB?

BPOM akan memeriksa fasilitas, dokumen, sistem mutu, proses produksi, sanitasi, dan aspek lain sesuai standar CPKB.

8. Apakah perusahaan maklon kosmetik wajib memiliki CPKB?

Ya, industri kosmetik yang melakukan produksi maklon harus memenuhi standar CPKB sesuai ketentuan.

9. Apa risiko jika pabrik kosmetik tidak menerapkan CPKB?

Risikonya adalah produk tidak dapat memenuhi persyaratan legalitas dan berpotensi mengalami kendala dalam proses izin edar.

10. Mengapa menggunakan jasa sertifikasi CPKB BPOM?

Karena jasa pendamping membantu menyiapkan dokumen, sistem CPKB, dan persiapan audit agar proses sertifikasi berjalan lebih efektif.

Jasa Izin BPOM Skincare: Legalitas Krim, Serum, Lotion & Minyak Wajah Resmi PERMATAMAS

IZIN BPOM·

Jasa Izin BPOM Skincare: Legalitas Krim, Serum, Lotion & Minyak Wajah Resmi PERMATAMAS – Industri skincare di Indonesia terus berkembang dengan banyaknya produk seperti krim wajah, serum, lotion, moisturizer, hingga minyak wajah yang dipasarkan melalui berbagai platform. Namun, sebelum produk kosmetik beredar secara luas, pelaku usaha perlu memastikan legalitas produk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu legalitas utama yang harus dimiliki produk skincare adalah izin edar BPOM kosmetik. Izin ini menjadi bukti bahwa produk telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan persyaratan kosmetika yang ditetapkan oleh pemerintah.

Banyak pemilik brand skincare masih mengira bahwa memiliki formula dan kemasan menarik sudah cukup untuk menjual produk. Padahal, industri kosmetik juga membutuhkan kesiapan fasilitas produksi, pemenuhan standar CPKB, dokumen teknis, hingga proses notifikasi kosmetik BPOM.

PERMATAMAS hadir sebagai penyedia Jasa Izin BPOM Skincare yang membantu pengurusan legalitas kosmetik secara menyeluruh, mulai dari pembuatan denah industri kosmetik, pengurusan SPA CPKB atau Sertifikat CPKB, izin edar BPOM kosmetik, hingga Sertifikasi Halal Kosmetik.

Dengan pengalaman dalam pendampingan legalitas usaha, PERMATAMAS membantu brand skincare mendapatkan legalitas secara lebih mudah, profesional, dan sesuai regulasi. Kami juga memberikan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal akibat kesalahan dari tim PERMATAMAS.

Mengapa Produk Skincare Membutuhkan Izin BPOM?

Produk skincare seperti krim wajah, serum, lotion, dan minyak wajah termasuk dalam kategori kosmetik yang penggunaannya berhubungan langsung dengan kulit konsumen.

Karena digunakan secara langsung pada tubuh, produk skincare harus memenuhi standar keamanan agar tidak menimbulkan risiko seperti iritasi, reaksi alergi, atau penggunaan bahan yang tidak sesuai ketentuan.

Izin edar BPOM kosmetik menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap suatu brand.

Beberapa alasan produk skincare membutuhkan izin BPOM yaitu:

  1. Memastikan produk memenuhi standar keamanan kosmetik.
  2. Memberikan legalitas resmi sebelum produk dipasarkan.
  3. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap brand.
  4. Membantu produk bersaing di pasar yang lebih luas.

Dengan memiliki izin BPOM, produk skincare memiliki nilai lebih dibandingkan produk yang belum memiliki legalitas.

Apa Saja Produk Skincare yang Bisa Diurus Izin BPOM?

Hampir seluruh produk perawatan kulit yang beredar di Indonesia wajib memenuhi ketentuan kosmetik sesuai kategori produknya.

PERMATAMAS membantu pengurusan legalitas berbagai jenis produk skincare baik untuk brand baru maupun perusahaan yang ingin memperluas pasar.

Produk skincare yang dapat dibantu proses legalitasnya antara lain:

  1. Krim wajah dan cream treatment.
  2. Serum wajah.
  3. Lotion badan dan body lotion.
  4. Minyak wajah atau facial oil.
  5. Moisturizer dan pelembap.
  6. Produk perawatan kulit lainnya.

Setiap produk memiliki persyaratan dokumen dan proses yang perlu disesuaikan dengan karakteristik formulanya.

Tahapan Pengurusan Izin BPOM Skincare Bersama PERMATAMAS

Pengurusan izin BPOM kosmetik tidak hanya dilakukan melalui pendaftaran produk, tetapi membutuhkan beberapa tahapan persiapan agar produk memenuhi standar yang ditetapkan.

PERMATAMAS membantu proses legalitas skincare dari awal hingga produk siap mendapatkan izin edar.

Tahapan layanan yang kami bantu meliputi:

  1. Konsultasi awal mengenai jenis produk dan kebutuhan legalitas.
  2. Persiapan fasilitas produksi dan denah industri kosmetik.
  3. Pengurusan SPA CPKB atau Sertifikat CPKB.
  4. Persiapan dokumen teknis kosmetik.
  5. Pengajuan izin edar BPOM kosmetik.
  6. Pendampingan Sertifikasi Halal Kosmetik.

Dengan alur yang terstruktur, proses pengurusan menjadi lebih mudah dipahami oleh pemilik brand.

Jasa Izin BPOM Skincare: Legalitas Krim, Serum, Lotion & Minyak Wajah Resmi PERMATAMAS
Jasa Izin BPOM Skincare: Legalitas Krim, Serum, Lotion & Minyak Wajah Resmi PERMATAMAS

Pembuatan Denah Industri Kosmetik Sesuai Standar CPKB

Sebelum mengurus legalitas produksi kosmetik, industri perlu memiliki fasilitas yang sesuai dengan standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).

Salah satu bagian penting dalam persiapan tersebut adalah pembuatan denah industri kosmetik.

Denah industri kosmetik berfungsi untuk menggambarkan tata letak fasilitas produksi, pembagian ruangan, serta alur kerja agar sesuai dengan prinsip keamanan dan mutu produk.

PERMATAMAS membantu menyiapkan denah industri kosmetik dengan memperhatikan:

  1. Area penerimaan bahan baku.
  2. Ruang penyimpanan bahan dan produk.
  3. Area produksi kosmetik.
  4. Ruang pengemasan.
  5. Area pengawasan mutu.

Dengan denah yang sesuai, industri lebih siap dalam memenuhi persyaratan CPKB.

Pengurusan SPA CPKB dan Sertifikat CPKB untuk Industri Skincare

CPKB atau Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik merupakan standar wajib bagi industri kosmetik agar proses produksi dilakukan secara aman dan terkendali.

Untuk mendapatkan legalitas produksi kosmetik, industri dapat membutuhkan SPA CPKB atau Sertifikat CPKB sesuai kategori dan kebutuhan usaha.

PERMATAMAS membantu pengurusan:

  1. SPA CPKB untuk pemenuhan aspek CPKB secara bertahap.
  2. Sertifikat CPKB untuk industri yang memenuhi standar penerapan CPKB.
  3. Penyusunan dokumen sistem mutu kosmetik.
  4. Persiapan dokumen pendukung produksi.

Dengan pendampingan yang tepat, industri skincare dapat lebih siap dalam memenuhi persyaratan BPOM.

Proses Izin Edar BPOM Kosmetik untuk Produk Skincare

Izin edar BPOM kosmetik dilakukan melalui proses notifikasi kosmetik sesuai ketentuan yang berlaku.

Setiap produk skincare yang ingin dipasarkan perlu memiliki data produk yang lengkap agar proses pengajuan dapat berjalan dengan baik.

Dokumen dan informasi yang biasanya diperlukan meliputi:

  1. Data perusahaan atau pelaku usaha.
  2. Data produk kosmetik.
  3. Komposisi bahan yang digunakan.
  4. Informasi kemasan dan label produk.
  5. Dokumen pendukung lainnya.

PERMATAMAS membantu memastikan dokumen produk telah dipersiapkan dengan benar sebelum proses pengajuan izin edar BPOM.

Sertifikasi Halal Kosmetik untuk Produk Skincare

Selain izin BPOM, banyak brand skincare saat ini juga membutuhkan Sertifikasi Halal Kosmetik untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Sertifikasi halal memastikan bahwa bahan dan proses produksi kosmetik telah memenuhi standar halal yang berlaku.

PERMATAMAS membantu proses Sertifikasi Halal Kosmetik mulai dari persiapan dokumen hingga pendampingan pengajuan.

Manfaat memiliki sertifikasi halal kosmetik yaitu:

  1. Memberikan rasa aman bagi konsumen.
  2. Meningkatkan kredibilitas brand.
  3. Mendukung pemasaran produk lebih luas.
  4. Memenuhi kebutuhan pasar halal.

Legalitas lengkap membuat produk skincare lebih siap berkembang.

Syarat Mengurus Izin BPOM Skincare

Untuk mengurus izin BPOM skincare, pelaku usaha perlu menyiapkan beberapa persyaratan administrasi dan teknis.

Persyaratan dapat berbeda tergantung jenis usaha, fasilitas produksi, dan jalur legalitas yang digunakan.

Beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:

  1. Legalitas usaha.
  2. Data produk skincare.
  3. Formula produk.
  4. Informasi bahan baku.
  5. Data fasilitas produksi.
  6. Dokumen CPKB.

PERMATAMAS membantu mengevaluasi kebutuhan dokumen agar proses pengurusan lebih terarah.

Kesalahan Umum Saat Mengurus Legalitas Skincare

Banyak brand skincare mengalami kendala karena memulai produksi tanpa memahami persyaratan legalitas kosmetik.

Kesalahan tersebut dapat menyebabkan proses pengurusan menjadi lebih lama.

Beberapa kesalahan yang sering terjadi yaitu:

  1. Membuat produk sebelum memahami standar BPOM.
  2. Menggunakan bahan yang tidak sesuai ketentuan kosmetik.
  3. Dokumen produk belum lengkap.
  4. Fasilitas produksi belum memenuhi standar CPKB.

Dengan pendampingan profesional, risiko kesalahan dapat diminimalkan.

Keunggulan Jasa Izin BPOM Skincare PERMATAMAS

PERMATAMAS memberikan layanan lengkap untuk membantu brand skincare mendapatkan legalitas dari tahap awal hingga produk siap dipasarkan.

Kami tidak hanya membantu pengurusan izin edar, tetapi juga mendampingi persiapan industri kosmetik secara menyeluruh.

Keunggulan layanan PERMATAMAS:

  1. Mengurus denah industri kosmetik.
  2. Membantu SPA CPKB dan Sertifikat CPKB.
  3. Mendampingi izin edar BPOM kosmetik.
  4. Membantu Sertifikasi Halal Kosmetik.
  5. Memberikan garansi 100% uang kembali apabila gagal karena kesalahan tim PERMATAMAS.

Kami berkomitmen membantu pelaku usaha skincare mendapatkan legalitas secara aman dan profesional.

Kesimpulan

Memiliki izin BPOM skincare merupakan langkah penting bagi brand yang ingin membangun bisnis kosmetik secara profesional dan terpercaya. Produk seperti krim wajah, serum, lotion, dan minyak wajah harus memenuhi standar legalitas agar dapat dipasarkan secara resmi.

PERMATAMAS menyediakan layanan lengkap mulai dari pembuatan denah industri kosmetik, pengurusan SPA CPKB atau Sertifikat CPKB, izin edar BPOM kosmetik, hingga Sertifikasi Halal Kosmetik.

Dengan pendampingan PERMATAMAS, proses legalitas skincare menjadi lebih mudah, terarah, dan sesuai regulasi. Kami memberikan garansi 100% uang kembali apabila kegagalan terjadi akibat kesalahan dari tim PERMATAMAS.

Percayakan pengurusan legalitas skincare Anda kepada PERMATAMAS untuk membangun brand kosmetik yang aman, resmi, dan siap berkembang.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ Jasa Izin BPOM Skincare PERMATAMAS

1. Apa itu jasa izin BPOM skincare?

Jasa izin BPOM skincare adalah layanan pendampingan untuk membantu pengurusan legalitas produk kosmetik seperti krim, serum, lotion, dan minyak wajah agar sesuai standar BPOM.

2. Produk skincare apa saja yang bisa diurus izin BPOM?

Produk seperti serum wajah, krim, lotion, moisturizer, facial oil, dan berbagai produk perawatan kulit lainnya dapat dibantu proses legalitasnya.

3. Apakah PERMATAMAS mengurus SPA CPKB?

Ya, PERMATAMAS membantu pengurusan SPA CPKB maupun Sertifikat CPKB sesuai kebutuhan industri kosmetik.

4. Apakah PERMATAMAS membantu membuat denah industri kosmetik?

Ya, PERMATAMAS membantu pembuatan denah industri kosmetik sesuai standar fasilitas produksi kosmetik.

5. Apakah setelah CPKB langsung mendapatkan izin BPOM?

CPKB merupakan salah satu persyaratan pendukung industri kosmetik. Setelah memenuhi persyaratan, produk dapat dilanjutkan ke proses izin edar BPOM kosmetik.

6. Apakah PERMATAMAS membantu Sertifikasi Halal Kosmetik?

Ya, PERMATAMAS membantu proses Sertifikasi Halal Kosmetik untuk produk skincare.

7. Berapa lama proses pengurusan izin BPOM skincare?

Waktu proses tergantung kesiapan dokumen, fasilitas, dan proses evaluasi dari pihak terkait.

8. Apakah usaha skincare kecil bisa mengurus izin BPOM?

Bisa, selama memenuhi persyaratan legalitas dan standar yang ditentukan.

9. Apakah ada garansi dari PERMATAMAS?

Ya, PERMATAMAS memberikan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal akibat kesalahan dari tim PERMATAMAS.

10. Mengapa memilih PERMATAMAS untuk legalitas skincare?

Karena PERMATAMAS membantu seluruh proses legalitas mulai dari denah industri, CPKB, izin BPOM kosmetik, hingga sertifikasi halal secara terpadu.

12 Aspek CPKB BPOM Terbaru 2026

IZIN BPOM·

12 Aspek CPKB BPOM Terbaru 2026 – Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) merupakan standar wajib yang ditetapkan oleh BPOM bagi seluruh pelaku usaha kosmetik di Indonesia. Memasuki tahun 2026, penerapan CPKB tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga indikator utama kelayakan industri kosmetik dalam menjamin mutu, keamanan, dan konsistensi produk. BPOM menegaskan bahwa pemenuhan seluruh aspek CPKB menjadi dasar dalam penerbitan izin edar serta Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB).

Dalam praktiknya, terdapat 12 aspek CPKB BPOM yang harus dipenuhi secara menyeluruh dan terdokumentasi. Aspek-aspek ini mencakup sistem manajemen hingga penanganan keluhan konsumen, yang semuanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kegagalan pada satu aspek saja dapat berdampak pada hasil audit dan status kepatuhan perusahaan.

Aspek CPKB BPOM terbaru meliputi:
1. Sistem Manajemen Mutu
2. Personalia yang kompeten
3. Bangunan dan fasilitas produksi
4. Peralatan produksi dan pengujian
5. Sanitasi dan higiene
6. Proses produksi
7. Pengawasan mutu (Quality Control)
8. Dokumentasi
9. Audit internal
10. Penyimpanan
11. Kontrak produksi dan pengujian
12. Penanganan keluhan dan penarikan produk

Melalui pemahaman yang tepat terhadap 12 aspek CPKB BPOM terbaru 2026, pelaku usaha dapat mempersiapkan diri secara lebih matang menghadapi audit BPOM. Kepatuhan terhadap standar ini tidak hanya meningkatkan peluang lolos sertifikasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk kosmetik yang dipasarkan.

1. Aspek Sistem Manajemen Mutu dalam CPKB BPOM

Sistem Manajemen Mutu merupakan fondasi utama dalam penerapan CPKB BPOM. Aspek ini mengatur bagaimana perusahaan merancang, menerapkan, memantau, dan meningkatkan seluruh proses yang berhubungan dengan mutu produk kosmetik. BPOM menilai apakah perusahaan memiliki kebijakan mutu yang jelas, struktur organisasi yang tertata, serta komitmen manajemen puncak dalam menjalankan CPKB secara konsisten.

Pada tahun 2026, BPOM semakin menekankan pendekatan berbasis risiko dalam sistem manajemen mutu. Artinya, perusahaan wajib mampu mengidentifikasi potensi risiko terhadap mutu produk, mulai dari bahan baku hingga distribusi. Sistem ini harus terdokumentasi dan diterapkan secara nyata, bukan sekadar formalitas dokumen.

Komponen penting dalam sistem manajemen mutu CPKB antara lain:
• Kebijakan mutu yang tertulis dan disosialisasikan
• Struktur organisasi dan tanggung jawab yang jelas
• Prosedur pengendalian perubahan
• Manajemen risiko mutu
• Evaluasi kinerja sistem mutu
• Tindakan korektif dan pencegahan (CAPA)
• Komitmen manajemen puncak

Penerapan sistem manajemen mutu yang efektif membantu perusahaan mencegah penyimpangan proses dan menjamin konsistensi produk. Dalam audit BPOM, aspek ini sering menjadi penilaian awal yang menentukan kelayakan aspek CPKB lainnya.

2. Aspek Personalia dalam Standar CPKB BPOM

Aspek personalia menitikberatkan pada kompetensi sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi kosmetik. BPOM mewajibkan setiap personel memiliki kualifikasi, pelatihan, dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugasnya. Tanpa SDM yang kompeten, penerapan CPKB tidak dapat berjalan optimal.

BPOM tahun 2026 menegaskan bahwa perusahaan harus memiliki penanggung jawab teknis yang memahami CPKB secara menyeluruh. Selain itu, pelatihan berkala menjadi kewajiban, bukan sekadar pelengkap. Setiap pelatihan harus terdokumentasi dan dapat ditunjukkan saat audit berlangsung.

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam aspek personalia CPKB meliputi:
• Struktur organisasi dan uraian jabatan
• Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja
• Program pelatihan CPKB berkala
• Evaluasi efektivitas pelatihan
• Disiplin dan kepatuhan terhadap SOP
• Kesadaran higiene dan sanitasi
• Pengawasan kinerja personel

Dengan personalia yang kompeten dan terlatih, perusahaan dapat meminimalkan kesalahan manusia (human error) dalam proses produksi. Hal ini berperan besar dalam menjaga mutu dan keamanan kosmetik sesuai standar BPOM.

3. Aspek Bangunan dan Fasilitas Produksi CPKB BPOM

Bangunan dan fasilitas merupakan aspek fisik yang sangat krusial dalam penerapan CPKB BPOM. BPOM menilai apakah desain bangunan mendukung alur produksi yang higienis, mencegah kontaminasi silang, serta mudah dibersihkan dan dipelihara. Tata letak yang tidak sesuai dapat menjadi temuan serius dalam audit.

Pada standar CPKB BPOM 2026, fasilitas produksi harus dirancang sesuai jenis produk yang dihasilkan. Pemisahan area produksi, penyimpanan, dan pengujian menjadi syarat mutlak. Selain itu, sistem ventilasi, pencahayaan, dan pengendalian lingkungan juga menjadi fokus penilaian.

Persyaratan bangunan dan fasilitas CPKB antara lain:
• Tata letak sesuai alur proses produksi
• Pemisahan area bersih dan area kotor
• Material bangunan mudah dibersihkan
• Sistem ventilasi dan pencahayaan memadai
• Pengendalian hama yang efektif
• Area penyimpanan bahan dan produk jadi
• Fasilitas sanitasi yang memadai

Bangunan dan fasilitas yang memenuhi standar CPKB tidak hanya mendukung kelulusan audit BPOM, tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi dan keamanan produk kosmetik yang dihasilkan.

4. Aspek Peralatan dalam Penerapan CPKB BPOM

Aspek peralatan dalam CPKB BPOM berfokus pada jaminan bahwa seluruh peralatan yang digunakan dalam proses produksi kosmetik aman, sesuai fungsi, dan tidak menimbulkan risiko terhadap mutu produk. BPOM menilai mulai dari desain, material, hingga cara perawatan dan kalibrasi peralatan. Peralatan yang tidak memenuhi standar dapat menjadi sumber kontaminasi dan menyebabkan ketidaksesuaian serius saat audit.

Pada standar CPKB BPOM terbaru 2026, setiap peralatan wajib dirancang agar mudah dibersihkan, dirawat, dan tidak bereaksi dengan bahan kosmetik. Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa peralatan digunakan sesuai peruntukannya dan hanya oleh personel yang berwenang. Semua aktivitas perawatan dan kalibrasi harus dicatat secara sistematis.

Hal-hal penting yang dinilai CPKB BPOM dalam aspek peralatan antara lain:
• Desain peralatan sesuai fungsi produksi
• Material peralatan aman dan tidak reaktif
• Prosedur pembersihan dan sanitasi
• Jadwal perawatan berkala
• Program kalibrasi peralatan ukur
• Identifikasi status peralatan
• Dokumentasi penggunaan dan perawatan

Peralatan yang memenuhi standar CPKB membantu memastikan konsistensi hasil produksi dan akurasi pengujian. Dalam audit BPOM, ketertiban dokumentasi peralatan sering menjadi indikator kepatuhan perusahaan terhadap sistem mutu secara keseluruhan.

5. Aspek Sanitasi dan Higiene dalam Standar CPKB

Sanitasi dan higiene merupakan aspek krusial yang bertujuan mencegah kontaminasi fisik, kimia, maupun mikrobiologi pada produk kosmetik. BPOM menekankan bahwa kebersihan tidak hanya berlaku pada lingkungan produksi, tetapi juga pada personel dan seluruh fasilitas pendukung. Aspek ini dinilai secara menyeluruh selama inspeksi CPKB.

Pada tahun 2026, penerapan sanitasi dan higiene dalam CPKB harus berbasis prosedur tertulis dan konsisten dijalankan. Perusahaan wajib memiliki SOP sanitasi yang mencakup metode pembersihan, frekuensi, bahan pembersih, serta penanggung jawabnya. Pengawasan terhadap penerapan higiene personal juga menjadi perhatian utama BPOM.

Komponen sanitasi dan higiene yang wajib dipenuhi meliputi:
• Program pembersihan dan sanitasi area
• Kebersihan peralatan produksi
• Higiene personal karyawan
• Penggunaan pakaian kerja yang sesuai
• Fasilitas cuci tangan dan sanitasi
• Pengendalian hama dan lingkungan
• Dokumentasi kegiatan sanitasi

Penerapan sanitasi dan higiene yang baik tidak hanya meningkatkan peluang lolos audit CPKB, tetapi juga melindungi reputasi perusahaan dari risiko penarikan produk akibat masalah mutu dan keamanan.

12 Aspek CPKB BPOM Terbaru
12 Aspek CPKB BPOM Terbaru

6. Aspek Produksi sesuai Ketentuan CPKB BPOM

Aspek produksi dalam CPKB BPOM mengatur seluruh tahapan pembuatan kosmetik agar berjalan sesuai Prosedur Operasional Standar (SOP). BPOM menilai apakah setiap proses produksi dilakukan secara konsisten, terkendali, dan terdokumentasi. Tujuannya adalah memastikan setiap batch produk memiliki mutu yang seragam dan aman digunakan konsumen.

Dalam standar CPKB BPOM 2026, perusahaan diwajibkan memiliki SOP produksi tertulis untuk setiap jenis produk. Proses produksi harus mencakup pengendalian bahan baku, penimbangan, pencampuran, pengisian, hingga pengemasan. Setiap penyimpangan dari SOP harus dicatat dan ditindaklanjuti.

Poin utama yang diperiksa BPOM dalam aspek produksi antara lain:
• SOP produksi yang terdokumentasi
• Pengendalian bahan baku dan bahan kemas
• Penimbangan dan pencampuran terkontrol
• Identifikasi batch dan kode produksi
• Pengawasan selama proses produksi
• Penanganan produk tidak sesuai
• Pencatatan seluruh kegiatan produksi

Aspek produksi menjadi jantung penerapan CPKB. Kepatuhan pada aspek ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan produk kosmetik secara konsisten sesuai standar mutu yang ditetapkan BPOM.

7. Aspek Pengawasan Mutu (Quality Control) CPKB BPOM

Pengawasan Mutu atau Quality Control (QC) merupakan aspek yang memastikan setiap bahan dan produk memenuhi spesifikasi sebelum dilepas ke pasar. BPOM menilai apakah perusahaan memiliki sistem pengujian yang memadai, personel QC yang kompeten, serta metode uji yang tervalidasi sesuai standar.

Dalam penerapan CPKB BPOM terbaru 2026, fungsi QC harus independen dari bagian produksi. Setiap bahan baku, produk antara, dan produk jadi wajib melalui pengujian sebelum digunakan atau didistribusikan. Hasil pengujian harus terdokumentasi dan dapat ditelusuri kembali.

Ruang lingkup pengawasan mutu dalam CPKB meliputi:
• Pemeriksaan bahan baku dan bahan kemas
• Pengujian produk antara
• Pengujian produk jadi
• Spesifikasi dan metode uji tertulis
• Kualifikasi personel QC
• Penanganan hasil uji tidak memenuhi syarat
• Penyimpanan sampel pertinggal

Pengawasan mutu yang kuat menjadi bukti bahwa perusahaan berkomitmen terhadap keamanan dan kualitas kosmetik. Dalam audit BPOM, aspek QC sering menjadi penentu utama kelulusan SPA CPKB.

8. Aspek Dokumentasi dalam Standar CPKB BPOM

Aspek dokumentasi merupakan tulang punggung penerapan CPKB BPOM karena seluruh aktivitas produksi dan pengawasan mutu harus dapat dibuktikan secara tertulis. BPOM menilai dokumentasi sebagai alat utama untuk menelusuri proses, memastikan konsistensi, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan. Tanpa dokumentasi yang baik, penerapan CPKB dianggap tidak berjalan meskipun praktik di lapangan terlihat sesuai.

Pada standar CPKB BPOM terbaru 2026, setiap perusahaan kosmetik wajib memiliki sistem dokumentasi yang terstruktur, terkendali, dan mudah ditelusuri. Dokumen harus disusun dengan jelas, diperbarui secara berkala, serta disimpan dengan aman. Setiap perubahan dokumen juga harus melalui prosedur pengendalian perubahan agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian saat audit.

Jenis dokumentasi yang wajib tersedia dalam penerapan CPKB antara lain:
• Manual mutu CPKB
• Prosedur Operasional Standar (SOP)
• Instruksi kerja
• Catatan produksi (batch record)
• Catatan pengawasan mutu
• Catatan pelatihan personel
• Arsip audit dan tindak lanjut

Dokumentasi yang lengkap dan rapi memudahkan perusahaan dalam menghadapi inspeksi BPOM serta menjadi dasar evaluasi berkelanjutan. Dalam praktiknya, banyak temuan audit CPKB terjadi bukan karena proses yang salah, melainkan karena pencatatan yang tidak konsisten atau tidak tersedia.

9. Aspek Audit Internal sebagai Pengendalian Mutu Berkelanjutan

Audit internal dalam CPKB BPOM berfungsi sebagai alat evaluasi mandiri untuk memastikan seluruh sistem berjalan sesuai standar. BPOM menilai apakah perusahaan secara aktif melakukan pemeriksaan internal sebelum audit eksternal dilakukan. Audit internal yang efektif menunjukkan komitmen perusahaan terhadap perbaikan berkelanjutan dan kepatuhan regulasi.

Pada tahun 2026, audit internal CPKB wajib dilakukan secara berkala oleh tim yang kompeten dan independen dari area yang diaudit. Hasil audit harus didokumentasikan, dianalisis, serta ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan pencegahan. BPOM juga akan menilai konsistensi antara temuan audit internal dan kondisi aktual di lapangan.

Elemen penting dalam pelaksanaan audit internal CPKB meliputi:
• Jadwal audit internal berkala
• Auditor internal yang kompeten
• Ruang lingkup audit yang jelas
• Metode audit terdokumentasi
• Laporan hasil audit
• Tindakan korektif dan pencegahan
• Evaluasi efektivitas perbaikan

Audit internal bukan sekadar formalitas, melainkan sarana untuk mengidentifikasi risiko sejak dini. Perusahaan yang rutin melakukan audit internal umumnya lebih siap menghadapi inspeksi BPOM dan memiliki tingkat kepatuhan CPKB yang lebih stabil.

10. Aspek Penyimpanan dalam Penerapan CPKB BPOM

Aspek penyimpanan dalam CPKB BPOM bertujuan menjaga mutu bahan baku, bahan pengemas, dan produk jadi agar tetap sesuai spesifikasi. BPOM menilai apakah perusahaan memiliki sistem penyimpanan yang terkontrol, terpisah, dan terdokumentasi dengan baik. Penyimpanan yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerusakan produk dan menjadi temuan serius saat audit.

Dalam standar CPKB BPOM 2026, area penyimpanan harus dirancang untuk mencegah pencampuran, kontaminasi, serta kesalahan penggunaan bahan. Kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan kebersihan harus dikendalikan dan dipantau secara rutin. Selain itu, sistem identifikasi dan penandaan status bahan wajib diterapkan secara konsisten.

Ketentuan utama dalam aspek penyimpanan CPKB meliputi:
• Pemisahan bahan baku, bahan kemas, dan produk jadi
• Penandaan status bahan (lulus, karantina, ditolak)
• Pengendalian suhu dan kelembaban
• Sistem FIFO atau FEFO
• Kebersihan area penyimpanan
• Keamanan dan akses terbatas
• Pencatatan keluar masuk barang

Penyimpanan yang sesuai standar CPKB membantu menjaga stabilitas produk hingga ke tangan konsumen. Dalam audit BPOM, aspek ini sering menjadi indikator kedisiplinan perusahaan dalam menerapkan sistem mutu secara menyeluruh.

11. Aspek Kontrak Produksi dan Pengujian dalam CPKB BPOM

Aspek kontrak produksi dan pengujian menjadi perhatian khusus BPOM dalam penerapan CPKB, terutama bagi perusahaan kosmetik yang menggunakan jasa pihak ketiga atau maklon. BPOM menilai bahwa tanggung jawab mutu tetap berada pada pemilik merek, meskipun sebagian proses produksi atau pengujian dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, seluruh aktivitas alih daya harus diatur secara jelas, tertulis, dan terdokumentasi.

Pada standar CPKB BPOM terbaru 2026, perusahaan wajib memiliki perjanjian kontrak yang mengatur ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab mutu, serta mekanisme pengawasan. Kontrak ini harus memastikan bahwa pihak ketiga juga menerapkan standar CPKB yang setara dan siap diaudit apabila diperlukan. Tanpa kontrak yang sah dan terkontrol, BPOM dapat menilai sistem mutu perusahaan tidak memenuhi persyaratan.

Ketentuan utama dalam aspek kontrak produksi dan pengujian meliputi:
• Perjanjian tertulis antara pemberi dan penerima kontrak
• Penjelasan ruang lingkup produksi atau pengujian
• Penetapan tanggung jawab mutu
• Persyaratan kepatuhan CPKB pihak ketiga
• Mekanisme audit dan evaluasi
• Pengendalian perubahan kontrak
• Dokumentasi hasil produksi atau pengujian

Pengelolaan kontrak yang baik membantu perusahaan menjaga konsistensi mutu produk sekaligus meminimalkan risiko ketidaksesuaian saat inspeksi BPOM.

12. Aspek Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk CPKB

Penanganan keluhan dan penarikan produk merupakan aspek krusial dalam sistem CPKB BPOM karena berkaitan langsung dengan keselamatan konsumen. BPOM menilai kesiapan perusahaan dalam merespons keluhan pasar serta kemampuannya menarik produk bermasalah secara cepat dan terkontrol. Aspek ini mencerminkan tanggung jawab dan integritas perusahaan terhadap mutu produk.

Dalam penerapan CPKB BPOM 2026, perusahaan wajib memiliki prosedur tertulis untuk menerima, mencatat, mengevaluasi, dan menindaklanjuti setiap keluhan. Selain itu, sistem penarikan produk (recall) harus disiapkan meskipun belum pernah digunakan. BPOM akan mengevaluasi kesiapan ini melalui simulasi atau pemeriksaan dokumen saat audit.

Komponen penting dalam aspek penanganan keluhan dan penarikan produk meliputi:
• Prosedur penerimaan dan pencatatan keluhan
• Evaluasi dan investigasi keluhan
• Tindakan korektif dan pencegahan
• Sistem penelusuran produk (traceability)
• Prosedur penarikan produk
• Dokumentasi seluruh proses
• Pelaporan kepada pihak berwenang bila diperlukan

Sistem keluhan dan penarikan produk yang baik membantu perusahaan menjaga kepercayaan konsumen dan meminimalkan dampak risiko mutu di pasar.

Kesimpulan: Pentingnya Memahami 12 Aspek CPKB BPOM Terbaru

Penerapan 12 Aspek CPKB BPOM Terbaru 2026 merupakan fondasi utama bagi industri kosmetik dalam memastikan produk yang aman, bermutu, dan sesuai regulasi. Setiap aspek, mulai dari sistem manajemen mutu hingga penanganan keluhan dan penarikan produk, saling terintegrasi dan tidak dapat diterapkan secara parsial. Kegagalan pada satu aspek dapat berdampak pada keseluruhan sistem dan berujung pada penolakan atau penundaan sertifikasi.

Bagi pelaku usaha, memahami CPKB secara menyeluruh bukan hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga sebagai strategi membangun kepercayaan pasar dan daya saing bisnis. Dengan sistem CPKB yang baik, perusahaan lebih siap menghadapi audit BPOM, mempercepat proses perizinan, dan menjaga keberlanjutan usaha.

PERMATAMAS Jasa Pengurusan SPA CPKB BPOM

PERMATAMAS hadir sebagai mitra profesional dalam jasa pengurusan SPA CPKB BPOM untuk industri kosmetik.

Didukung tim berpengalaman di bidang regulasi, mutu, dan hukum, PERMATAMAS membantu mulai dari:
• Analisis kesiapan CPKB
• Penyusunan dokumen dan SOP
• Pendampingan audit internal
• Persiapan inspeksi BPOM
• Pengurusan SPA CPKB hingga terbit
Konsultasi GRATIS
Proses terarah & sesuai regulasi terbaru
Pendampingan hingga lulus audit

Hubungi PERMATAMAS sekarang dan pastikan usaha kosmetik Anda siap memenuhi standar CPKB BPOM Terbaru 2026 secara profesional dan aman.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan CPKB BPOM?
CPKB BPOM adalah Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, yaitu standar resmi dari BPOM untuk memastikan proses produksi kosmetik memenuhi aspek mutu, keamanan, dan konsistensi produk.

2. Berapa jumlah aspek dalam standar CPKB BPOM?
Terdapat 12 aspek CPKB BPOM yang wajib dipenuhi oleh industri kosmetik, mulai dari sistem manajemen mutu hingga penanganan keluhan dan penarikan produk.

3. Apakah semua perusahaan kosmetik wajib memiliki CPKB?
Ya, setiap pelaku usaha yang memproduksi kosmetik wajib menerapkan CPKB dan memiliki SPA CPKB sebagai syarat utama legalitas produksi.

4. Apa itu SPA CPKB?
SPA CPKB adalah Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang diterbitkan BPOM setelah perusahaan dinyatakan memenuhi seluruh aspek CPKB.

5. Berapa lama proses pengurusan SPA CPKB BPOM?
Durasi proses bergantung pada kesiapan dokumen dan fasilitas, umumnya memerlukan waktu beberapa bulan termasuk evaluasi dan inspeksi BPOM.

6. Apakah UMKM bisa mengurus SPA CPKB?
Bisa. UMKM kosmetik tetap dapat mengurus SPA CPKB selama memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan memiliki Penanggung Jawab Teknis (PJT).

7. Siapa yang wajib menjadi Penanggung Jawab Teknis (PJT)?
Untuk kosmetik, PJT harus memiliki latar belakang kefarmasian, seperti Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai klasifikasi fasilitas.

8. Apa risiko jika tidak menerapkan CPKB BPOM?
Risikonya antara lain penolakan izin edar, sanksi administratif, penghentian produksi, hingga penarikan produk dari pasar.

9. Apakah audit BPOM selalu dilakukan untuk SPA CPKB?
Ya, BPOM dapat melakukan evaluasi dokumen dan inspeksi lapangan untuk memastikan penerapan 12 aspek CPKB secara nyata.

10. Apakah PERMATAMAS dapat membantu pengurusan SPA CPKB?
Ya. PERMATAMAS menyediakan layanan pendampingan dan jasa pengurusan SPA CPKB BPOM secara profesional, mulai dari persiapan dokumen hingga lulus audit.

jasa pengurusan sertifikasi halal
jasa pengurusan sertifikasi halal
permatamas

Konsultasi Gratis Sekarang!

Jangan ragu untuk menghubungi kami dan dapatkan konsultasi gratis untuk kebutuhan izin usaha Anda. Permatamas Indonesia, solusi lengkap untuk perizinan dan sertifikasi usaha Anda!

Legalitas Usaha Kami
Akta Pendirian No.15
SK AHU-0032144-AH,01,15 Tahun 2021
NPWP : 76,011,954,5-427,000
SIUP : 510/PM277/DPMPTSP.PPJU
TDP : 102637007638
NIB : 0610210009793

Alamat Kantor Kami
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Ke. Pejuang,
Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
No Telp :  021-89253417
HP/WA : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
Website : www.permatamas.co.id

Copyright © 2011 PERMATAMAS INDONESIA – All Rights Reserved
a Support by Dokter Website Indonesia