Author: permatamas

Kenapa Merek DJKI Ditolak – Penolakan merek oleh DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) sering kali menjadi masalah besar bagi para pelaku usaha yang baru pertama kali mendaftarkan merek. Banyak yang mengira bahwa prosesnya sederhana, padahal DJKI memiliki aturan ketat yang harus dipenuhi. Ketidaktahuan mengenai persamaan pada pokoknya, unsur yang dilarang, hingga kesalahan administratif menjadi penyebab paling umum sebuah merek ditolak. Karena itu, edukasi sejak awal sangat penting sebelum mengajukan permohonan pendaftaran.

Sebagian besar penolakan terjadi karena pemohon tidak memahami prinsip dasar merek, seperti harus unik, tidak meniru, dan tidak menyesatkan masyarakat. Selain itu, kesalahan dalam pemilihan kelas maupun penyusunan deskripsi merek sering menjadi masalah besar. Hal-hal kecil seperti dokumen tidak lengkap atau gambar logo yang tidak sesuai standar pun dapat memicu penolakan DJKI.

Jika pemohon mempersiapkan proses pendaftaran dengan benar, melakukan riset, dan memahami aturan, maka peluang merek diterima jauh lebih besar. Perencanaan awal sangat menentukan keberhasilan permohonan. Di sinilah pentingnya memahami mengapa merek ditolak, agar pemohon tidak mengulang kesalahan yang sama dan dapat melindungi identitas mereknya secara efektif.

Apa itu Usulan Penolakan Merek DJKI

Usulan penolakan merek DJKI adalah pemberitahuan awal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa suatu permohonan merek berpotensi tidak dapat diterima berdasarkan hasil pemeriksaan substantif.

Pada tahap ini, DJKI belum membuat keputusan final, tetapi memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan sanggahan. Banyak pemohon yang menggunakan layanan jasa pendaftaran merek untuk membantu menyiapkan tanggapan agar peluang diterima tetap tinggi.

Proses ini sangat penting karena menjadi momen penentu apakah merek masih memiliki peluang untuk diterima atau justru selangkah lagi menuju penolakan tetap. Banyak pemohon salah mengira bahwa usulan penolakan adalah keputusan akhir, padahal masih ada ruang untuk memperbaiki. Pada tahap ini, dukungan dari konsultan atau tim ahli dapat membantu menyusun argumentasi hukum yang kuat agar merek tidak benar-benar ditolak.

Dalam usulan penolakan, DJKI akan menyampaikan alasan-alasan yang dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Merek. Misalnya karena terdapat kemiripan dengan merek terdaftar, merek bersifat deskriptif, tidak memiliki daya pembeda, atau menggunakan unsur yang dilarang. Pemohon diberi batas waktu tertentu untuk memberikan tanggapan resmi. Banyak pelaku usaha memilih memakai jasa pendaftaran merek agar proses sanggahan tersusun dengan baik dan sesuai ketentuan.

Poin penting terkait usulan penolakan merek:
• Statusnya belum final dan masih dapat diperbaiki.
• Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan.
• Peluang diterima tetap besar jika argumentasi kuat dan logis.

Baca juga Jasa Sanggah Merek DJKI guna memperkuat argumen pada tahap usulan penolakan maupun oposisi.

Apa itu Penolakan Merek Tetap DJKI

Penolakan Merek Tetap DJKI adalah keputusan final yang menyatakan bahwa permohonan merek tidak dapat diterima setelah melalui proses pemeriksaan substantif dan setelah pemohon diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas usulan penolakan. Jika tanggapan yang diberikan tidak mampu menjawab alasan penolakan atau tidak memberikan dasar hukum yang kuat, maka DJKI menetapkan status permohonan menjadi ditolak secara resmi.

Dalam kondisi seperti ini, banyak pelaku usaha berkonsultasi ke jasa pendaftaran merek untuk menentukan langkah lanjutan. Keputusan ini tidak dapat dibatalkan melalui jalur administrasi biasa dan menjadi akhir dari proses pada tingkat DJKI. Ketika merek sudah berada pada tahap penolakan tetap, pemohon memiliki dua opsi: mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga atau melakukan pendaftaran ulang dengan merek yang telah diperbaiki.

Banyak pemohon memilih pendaftaran ulang karena lebih cepat dan lebih efisien, apalagi jika dibantu jasa pendaftaran merek yang lebih memahami strategi pengajuan yang tepat.

Penolakan tetap menunjukkan bahwa DJKI menilai unsur-unsur dalam merek tidak memenuhi syarat substantif, sehingga diperlukan perbaikan signifikan sebelum diajukan kembali. Dengan pendampingan profesional, pemohon dapat memperbaiki unsur yang bermasalah dan meningkatkan peluang diterima pada pengajuan berikutnya.

Poin penting tentang penolakan merek tetap:
• Merupakan keputusan final pada tingkat DJKI.
• Pemohon harus menempuh jalur hukum atau daftar ulang untuk melanjutkan.
• Biasanya disebabkan sanggahan sebelumnya tidak dianggap cukup kuat.

Apa Bedanya Usulan Penolakan Merek dan Penolakan Merek Tetap?

Usulan penolakan dan penolakan tetap memiliki perbedaan mendasar dalam proses administrasi DJKI. Usulan penolakan adalah pemberitahuan awal yang memberikan peluang kepada pemohon untuk menyampaikan sanggahan.

Pada tahap ini, merek belum ditolak secara resmi dan masih dapat diselamatkan apabila pemohon memberikan argumentasi yang tepat. Di sinilah banyak bisnis memilih memakai jasa pendaftaran merek agar penyusunan sanggahan dilakukan dengan strategi yang benar.

Sementara itu, penolakan tetap adalah keputusan final yang menyatakan bahwa merek tidak dapat diterima setelah DJKI menilai bahwa tanggapan pemohon sebelumnya tidak cukup kuat. Pada usulan penolakan, pemohon masih memiliki ruang untuk berargumen dan membuktikan bahwa merek yang diajukan memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan. Pada penolakan tetap, ruang tersebut sudah tidak ada lagi dan pemohon hanya bisa menempuh jalur hukum atau mengajukan ulang merek.

Pemahaman terhadap perbedaan ini penting agar pemohon tidak melewatkan kesempatan untuk memperbaiki ketika masih berada pada tahap awal. Bantuan profesional, seperti jasa pendaftaran merek, dapat membantu mengidentifikasi kesalahan dan menyiapkan langkah strategis untuk menghindari penolakan.

Perbedaan utama antara keduanya:
• Usulan penolakan = tahap awal, masih dapat disanggah.
• Penolakan tetap = keputusan final, tidak bisa dilanjutkan tanpa proses hukum.
• Usulan penolakan masih memberi peluang, sedangkan penolakan tetap menutup peluang tersebut.

Baca juga : Jasa Banding Merek DJKI untuk membantu Anda mengajukan keberatan atas keputusan penolakan.

Kalau Merek Ditolak, Apakah Uang Kembali?

Jika merek ditolak pada tahap apa pun, baik setelah usulan penolakan maupun pada keputusan penolakan tetap, uang pendaftaran tidak dapat dikembalikan. Hal ini karena biaya pendaftaran merek merupakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang langsung masuk ke kas negara. Proses pemeriksaan administrasi dan substantif tetap dilakukan terlepas dari hasil akhirnya. Banyak pemohon yang baru menyadari hal ini setelah mengalami penolakan, sehingga penting melakukan pemeriksaan terlebih dahulu—atau menggunakan layanan jasa pendaftaran merek untuk memastikan kesiapan merek sejak awal.

Dengan demikian, meskipun merek dinyatakan ditolak, biaya yang telah dibayarkan dianggap telah digunakan untuk membiayai layanan pemeriksaan yang memang sudah dilakukan oleh DJKI. Tidak ada mekanisme pengembalian dana dalam sistem pendaftaran merek Indonesia. Pemohon tetap dapat mengajukan sanggahan, keberatan, atau mendaftarkan ulang mereknya, namun seluruh proses lanjutan itu memerlukan biaya baru yang terpisah dari biaya pendaftaran sebelumnya. Banyak pelaku usaha akhirnya memilih berkonsultasi terlebih dahulu dengan jasa pendaftaran merek agar tidak mengalami kerugian berulang.

Oleh karena itu, pemohon perlu memastikan bahwa merek sudah memenuhi syarat sebelum diajukan. Pemeriksaan kemiripan, pengecekan kelas, hingga analisis risiko penolakan sangat penting dilakukan sejak awal. Dengan persiapan yang matang, peluang diterima jauh lebih besar dan biaya tidak terbuang sia-sia. Bantuan profesional dari jasa pendaftaran merek juga dapat memperkecil risiko penolakan karena proses dilakukan secara lebih terarah.

Hal penting terkait pengembalian dana pendaftaran merek:
• Biaya tidak dapat dikembalikan karena sudah masuk ke kas negara.
• Anggaran dianggap digunakan untuk pemeriksaan formalitas dan substantif.
• Pemohon perlu mempersiapkan merek dengan matang sebelum mendaftar.

Apa Penyebab Utama Merek Ditolak oleh DJKI?

Salah satu penyebab utama merek ditolak oleh DJKI adalah adanya kesamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar. Persamaan ini bisa berupa fonetik, visual, susunan huruf, atau makna yang serupa. Untuk menghindari risiko ini, banyak pelaku usaha melakukan pengecekan awal melalui layanan jasa pendaftaran merek agar nama yang dipilih benar-benar aman dan tidak berbenturan dengan pendaftar lain.

Selain itu, merek ditolak karena mengandung unsur yang dilarang. Merek yang bersifat deskriptif, mengandung kata umum, menyinggung moralitas, atau menggunakan simbol resmi negara akan otomatis ditolak. DJKI menilai kelayakan merek tidak hanya dari sisi estetika, tetapi juga dari sisi etika dan legalitas. Inilah sebabnya pemohon harus memahami aturan hukum yang berlaku.

Kesalahan administratif juga menjadi penyebab penolakan yang cukup sering, seperti salah memilih kelas, salah ketik identitas pemohon, atau mengunggah logo yang tidak sesuai ketentuan. Banyak yang baru menyadari kesalahan ini setelah ada penolakan. Karena itu, melakukan pemeriksaan awal melalui konsultan atau jasa pendaftaran merek sangat membantu meminimalkan risiko penolakan.

Penyebab utama penolakan DJKI:

• Persamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar.
• Mengandung unsur yang dilarang oleh hukum.
• bersifat deskriptif atau tidak memiliki daya pembeda.
• Kesalahan administratif atau teknis dalam dokumen.

Baca juga : Jasa Pengalihan Merek DJKI apabila Anda membutuhkan proses pemindahan hak kepemilikan merek secara legal.

Siapa Saja Pihak yang Biasanya Mengajukan Keberatan?

Keberatan atau oposisi pada suatu permohonan merek biasanya diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas pendaftaran tersebut. Yang paling sering mengajukan keberatan adalah pemilik merek yang sudah lebih dulu terdaftar. Mereka mengajukan keberatan untuk mencegah penggunaan nama atau logo yang terlalu mirip dan berpotensi menyesatkan konsumen. Karena itulah, sebelum mengajukan merek, pemohon dianjurkan melakukan pengecekan melalui jasa pendaftaran merek agar terhindar dari sengketa.

Perusahaan besar yang memiliki brand kuat juga aktif mengajukan keberatan jika menemukan pendaftaran merek yang mirip dengan milik mereka. Mereka biasanya memiliki tim hukum khusus untuk memantau pengajuan merek di DJKI setiap hari. Bila ditemukan merek baru yang mirip, mereka akan segera mengajukan oposisi resmi untuk melindungi aset branding mereka.

Selain itu, keberatan juga bisa diajukan oleh asosiasi industri, lembaga tertentu, atau individu pemegang hak atas nama dagang maupun indikasi geografis. Mereka berhak menolak merek yang menggunakan istilah yang tidak boleh didaftarkan sembarangan. Keberatan ini merupakan bagian penting dari sistem perlindungan hukum demi menjaga keaslian identitas merek di pasar.

Di Mana Kesalahan Paling Sering Terjadi dalam Pengajuan Merek?

Kesalahan paling sering terjadi ketika pemohon tidak melakukan pengecekan merek sebelumnya. Banyak yang langsung mengajukan nama tanpa tahu bahwa nama tersebut sudah terdaftar atau mirip dengan merek lain. Inilah sebabnya layanan jasa pendaftaran merek sangat membantu melakukan riset sebelum pengajuan. Dengan riset awal yang tepat, pemohon dapat terhindar dari penolakan substansial.

Kesalahan berikutnya terjadi saat pemohon salah memilih kelas barang atau jasa. Pemilihan kelas yang tidak sesuai dapat membuat permohonan tidak relevan dengan jenis usaha yang dijalankan. Kesalahan ini umum terjadi pada pemohon yang tidak memahami sistem klasifikasi NICE. Padahal pemilihan kelas adalah salah satu elemen paling krusial dalam pendaftaran merek.

Kesalahan administratif juga menjadi penyebab penolakan, seperti salah menulis nama pemohon, deskripsi yang tidak lengkap, atau gambar logo yang tidak memenuhi standar. Hal ini sering terjadi pada pemohon yang kurang teliti dan terburu-buru mengajukan permohonan.

Kesalahan umum pengajuan merek:

1. Tidak melakukan pengecekan merek sebelum pendaftaran.
2. Salah memilih kelas barang atau jasa.
3. Kesalahan administratif terkait identitas atau dokumen.

Kapan DJKI Menolak Permohonan Merek?

DJKI biasanya menolak permohonan merek pada tahap pemeriksaan substantif. Pada tahap ini, pemeriksa akan melihat apakah merek tersebut layak dilindungi secara hukum. Jika ditemukan kemiripan dengan merek lain atau unsur yang dilarang, DJKI mengeluarkan usulan penolakan. Untuk mengurangi risiko penolakan tahap substantif, banyak pemohon melakukan konsultasi terlebih dahulu melalui jasa pendaftaran merek agar lebih aman.

Penolakan juga dilakukan apabila merek dinilai dapat menyesatkan publik. Misalnya, menggunakan kata yang tidak sesuai dengan produk, simbol resmi negara, unsur agama, atau istilah yang dilindungi. Merek yang bersifat deskriptif seperti “Air Mineral Segar” juga akan ditolak karena tidak memiliki daya pembeda.

Kesalahan administratif juga dapat menyebabkan permohonan tidak diproses atau dibatalkan. DJKI memberi kesempatan untuk memperbaiki dokumen, tetapi jika tidak dilakukan tepat waktu, permohonan bisa dianggap gugur.

DJKI menolak permohonan ketika:

• Ditemukan kemiripan dengan merek lain.
• Merek mengandung unsur yang menyesatkan atau bertentangan hukum.
• Merek bersifat deskriptif atau terlalu umum.
• Dokumen atau data tidak dilengkapi sesuai ketentuan.

Baca juga: jasa perpanjang merek — layanan untuk memperpanjang perlindungan merek Anda sebelum masa berlaku habis, agar tetap aman dan sah secara hukum.

Mengapa Nama atau Logo Merek Bisa Dianggap Tidak Layak?

Nama atau logo merek bisa dianggap tidak layak apabila tidak memenuhi unsur pembeda atau terlalu generik sehingga tidak dapat berfungsi sebagai identitas unik. Banyak pelaku usaha yang tidak menyadari bahwa penggunaan nama umum seperti kategori barang membuat merek sulit diterima DJKI. Karena itu, melakukan analisis lebih awal atau konsultasi melalui layanan jasa daftar merek sangat membantu memastikan nama merek sudah memenuhi unsur keunikan.

Selain faktor keunikan, penolakan juga terjadi apabila merek memuat unsur yang dilarang seperti simbol negara, kata-kata yang berpotensi menyinggung, atau unsur yang bertentangan dengan moralitas. DJKI menerapkan standar ketat untuk memastikan seluruh merek yang beredar aman, layak, dan tidak menimbulkan penafsiran negatif di masyarakat. Banyak pemohon baru yang gagal di tahap ini karena kurang memahami aturan formal.

Di sisi lain, nama atau logo dianggap tidak layak ketika memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar. Kemiripan ini bisa berupa ucapan, tampilan visual, gaya tulisan, hingga warna. Untuk mencegah hal ini terjadi, pengecekan merek melalui jasa daftar merek menjadi langkah penting sebelum mengajukan permohonan resmi.

Bagaimana Proses Pemeriksaan Substantif Menentukan Penolakan?

Pemeriksaan substantif dilakukan DJKI untuk menilai apakah suatu merek memenuhi syarat sebagai merek yang sah dan layak dilindungi. Pada tahap ini, pemeriksa menilai unsur pembeda, kesesuaian hukum, serta potensi konflik dengan merek lain. Banyak pemohon yang mengalami penolakan karena tidak memahami detail teknis pemeriksaan substantif, sehingga mereka biasanya meminta bantuan jasa daftar merek untuk memastikan permohonannya sesuai regulasi.

Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan merek pemohon dengan database merek yang sudah terdaftar. Pemeriksa menilai dari aspek persamaan tulisan, pengucapan, makna, hingga desain visual. Bila terdapat kemiripan pada pokoknya, DJKI memiliki dasar kuat untuk menolak permohonan merek tersebut. Karena itu, strategi pendaftaran sangat penting.

Hal yang diperiksa DJKI saat pemeriksaan substantif:

• Persamaan visual atau fonetik dengan merek lain yang sudah terdaftar.
• Unsur deskriptif atau generik yang tidak dapat didaftarkan.
• Unsur yang melanggar ketertiban umum dan aturan UU Merek.

Pada akhirnya, pemeriksaan substantif menentukan diterima atau ditolaknya merek. Dengan pendampingan jasa daftar merek, proses ini bisa berjalan lebih aman dan minim risiko penolakan.

Baca juga: apa itu merek HKI — penjelasan lengkap mengenai definisi merek, fungsi merek dalam bisnis, serta dasar hukumnya dalam sistem Kekayaan Intelektual Indonesia.

Bagaimana Cara Menghindari Penolakan Merek di DJKI?

Menghindari penolakan dapat dilakukan dengan memastikan bahwa merek benar-benar unik dan bukan tiruan dari merek lain. Tahap riset awal merupakan langkah paling penting. Banyak pelaku usaha memilih melakukan pengecekan dan analisis merek melalui jasa daftar merek untuk memastikan nama atau logo tidak berbenturan dengan pihak lain.

Selain itu, pemohon perlu memahami unsur-unsur yang tidak bisa didaftarkan seperti kata deskriptif, nama barang, atau simbol tertentu. Kurangnya pengetahuan mengenai aturan ini sering menjadi penyebab penolakan yang sebenarnya bisa dihindari sejak awal. Pendaftaran merek membutuhkan strategi, bukan sekadar mengisi formulir.

Langkah-langkah untuk menghindari penolakan:

1. Lakukan pengecekan merek secara menyeluruh sebelum pendaftaran.
2. Gunakan nama dan logo yang memiliki unsur pembeda kuat.
3. Hindari kata-kata yang bersifat generik atau mendeskripsikan barang.
4. Pelajari aturan DJKI tentang unsur yang dilarang.
5. Ajukan pendaftaran menggunakan jasa daftar merek bila ingin lebih aman.

Jasa Pengurusan Merek DJKI Pengalaman

Mengurus pendaftaran merek sendiri memang bisa dilakukan, namun tidak sedikit pemohon yang mengalami masalah seperti penolakan, revisi berulang, hingga keberatan dari pihak ketiga. Karena itu, banyak pelaku usaha akhirnya memilih menggunakan jasa daftar merek agar proses pengajuan lebih aman dan tertata.

Jasa profesional yang berpengalaman biasanya membantu mulai dari pengecekan merek, analisis kelayakan, hingga strategi agar permohonan lolos pemeriksaan substantif.
Manfaat menggunakan jasa profesional antara lain:

• Analisis risiko untuk mencegah penolakan.
• Pendampingan apabila mendapat SPUP atau keberatan.
• Penyusunan dokumen yang akurat sesuai standar DJKI.

Dengan dukungan tenaga ahli, pendaftaran merek dapat berjalan lebih cepat dan minim risiko. Layanan profesional memastikan merek yang diajukan memiliki peluang besar untuk diterima DJKI sekaligus memberi rasa aman bagi pemilik usaha dalam jangka panjang.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com