Permatamas

Tag: izin edar Kemenkes

Apa Perbedaan PKRT dan PIRT

PERMATAMAS·

Apa Perbedaan PKRT dan PIRT – Bagi pelaku usaha produk rumah tangga, istilah PKRT dan PIRT sering terdengar mirip. Padahal, keduanya memiliki arti dan fungsi yang sangat berbeda. Banyak pelaku UMKM keliru menentukan izin yang seharusnya diurus, hingga berdampak pada penolakan produk di pasaran atau tidak dapat dipasarkan secara legal.

Memahami perbedaan antara PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) dan PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga) menjadi langkah penting agar produk Anda sesuai regulasi, aman digunakan, dan bisa dipasarkan secara luas, baik di toko konvensional maupun e-commerce.

Pengertian PKRT dan PIRT

PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) adalah produk non-pangan yang berfungsi untuk membersihkan, mensterilkan, atau memelihara kebersihan lingkungan rumah tangga. Produk-produk seperti sabun cuci piring, cairan pembersih lantai, tisu basah antiseptik, disinfektan, hingga semir ban mobil termasuk dalam kategori PKRT.

Sementara itu, PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga) adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang memproduksi produk pangan olahan dalam skala rumah tangga. Contohnya seperti keripik, sambal, sirup, minuman herbal, dan kue kering.

Perbedaan mendasar terletak pada jenis produknya. PKRT mengatur produk non-pangan dengan risiko kesehatan ringan sampai sedang, sedangkan PIRT hanya berlaku untuk produk makanan dan minuman olahan. Dengan kata lain, jika produk yang Anda buat digunakan untuk kebersihan rumah tangga, maka Anda wajib mengurus izin PKRT di Kementerian Kesehatan.

Lembaga yang Menerbitkan Izin PKRT dan PIRT

Setiap jenis izin memiliki lembaga pengawas yang berbeda.
• PKRT diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) melalui Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Farmalkes).
• PIRT diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setelah pelaku usaha mengikuti pelatihan keamanan pangan dan mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Perbedaan lembaga ini penting karena menyangkut prosedur dan dokumen yang dibutuhkan. Pengajuan izin PKRT umumnya dilakukan melalui sistem OSS-RBA (Online Single Submission) dan portal PKRT Kemenkes, sedangkan izin PIRT cukup diajukan melalui Dinas Kesehatan setempat.

Bagi pelaku usaha yang ingin memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional bahkan ekspor, izin PKRT lebih kuat secara legalitas karena dikeluarkan langsung oleh Kemenkes.

Jenis Produk yang Diatur dalam PKRT dan PIRT

Jenis produk yang termasuk PKRT meliputi:
• Cairan pembersih lantai, kaca, keramik, dan logam.
• Sabun cuci piring, sabun tangan, dan pembersih kamar mandi.
• Tisu antiseptik, tisu basah, dan kapas pembersih.
• Karbol, disinfektan, dan pewangi ruangan.
• Pestisida rumah tangga seperti pengusir nyamuk dan lem tikus.

Sedangkan PIRT mencakup produk pangan olahan seperti:
• Makanan ringan (keripik, rempeyek, kue kering).
• Minuman olahan (sirup, teh herbal, minuman serbuk).
• Produk olahan basah (sambal, bumbu siap saji, lauk kering).

Dengan mengenali karakteristik produk, pelaku usaha dapat menentukan izin yang sesuai. Produk cairan pembersih tidak bisa didaftarkan sebagai PIRT karena termasuk kategori kimia rumah tangga yang diawasi Kemenkes.

Tujuan dan Fungsi Perizinan PKRT dan PIRT

Tujuan utama kedua izin ini sama, yaitu memastikan produk aman, bermutu, dan layak edar. Namun, fokusnya berbeda:
• PKRT bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko paparan bahan kimia yang dapat membahayakan kulit, pernapasan, atau lingkungan.
• PIRT bertujuan menjamin keamanan pangan dari kontaminasi mikroba, bahan tambahan berlebih, atau proses produksi yang tidak higienis.

Dengan izin yang sah, pelaku usaha dapat memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Di era digital, banyak marketplace yang mensyaratkan nomor izin edar PKRT atau PIRT sebagai bukti legalitas sebelum produk bisa dijual secara online.

Dasar Hukum PKRT dan PIRT

Dasar hukum PKRT diatur dalam:
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar PKRT.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Sedangkan dasar hukum PIRT diatur dalam:
1. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
3. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dengan memahami dasar hukum tersebut, pelaku usaha dapat menentukan izin mana yang wajib dimiliki agar tidak salah arah dalam pengurusan perizinan.

Apa Perbedaan PKRT dan PIRT

Persyaratan Mengurus Izin PKRT dan PIRT

Berikut perbandingan umum syarat perizinan PKRT dan PIRT:
Syarat PKRT:
• Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha).
• Surat keterangan domisili usaha.
• Data produk dan komposisi bahan.
• Hasil uji laboratorium produk.
• Desain label dan kemasan produk.
• Formulir permohonan izin edar.

Syarat PIRT:
• Fotokopi KTP pemilik usaha.
• NPWP dan NIB.
• Hasil pelatihan keamanan pangan.
• Denah lokasi produksi.
• Label produk dan foto kemasan.

Kelengkapan dokumen menjadi faktor utama dalam kelancaran proses pengajuan izin. Data yang tidak sesuai atau tidak lengkap dapat menyebabkan penolakan oleh pihak instansi terkait.

Perbandingan PKRT dan PIRT

Aspek 1 – Lembaga Penerbit:
Izin PKRT diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Sedangkan izin PIRT diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota tempat usaha beroperasi.

Aspek 2 – Jenis Produk:
PKRT mencakup produk non-pangan seperti cairan pembersih, antiseptik, pestisida rumah tangga, dan produk kebersihan lainnya.
PIRT berlaku untuk produk pangan olahan skala rumah tangga, seperti makanan ringan, minuman, atau sambal kemasan.

Aspek 3 – Tujuan Izin:
Tujuan izin PKRT adalah memastikan keamanan produk rumah tangga yang mengandung bahan kimia agar aman digunakan.
Tujuan izin PIRT adalah menjamin keamanan pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga agar layak konsumsi.

Aspek 4 – Proses Pengajuan:
Izin PKRT diajukan melalui portal OSS dan sistem PKRT Kemenkes.
Sedangkan izin PIRT diajukan melalui Dinas Kesehatan setempat setelah pelaku usaha mengikuti pelatihan keamanan pangan.

Aspek 5 – Hasil Akhir:
Produk yang lolos uji dan memenuhi persyaratan akan mendapatkan Nomor Izin Edar Kemenkes (untuk PKRT) atau Nomor PIRT (untuk produk pangan olahan).

Aspek 6 – Masa Berlaku:
Baik izin PKRT maupun PIRT memiliki masa berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlaku habis.

Apakah mau saya bantu ubah versi ini jadi format artikel HTML siap tempel ke WordPress biar tampilannya tetap rapi di halaman web izinpkrt.com?

Pentingnya Memilih Jenis Izin yang Tepat

Banyak pelaku usaha kecil menengah menganggap semua izin sama. Padahal, salah mengurus izin bisa berdampak serius, seperti produk tidak bisa dijual di marketplace, tidak diterima di toko modern, bahkan bisa ditarik dari peredaran jika ditemukan ketidaksesuaian.

Dengan memahami kategori produk sejak awal, Anda dapat menentukan jalur izin yang benar, apakah melalui Kemenkes (PKRT) atau Dinas Kesehatan (PIRT).
Selain itu, memiliki izin resmi juga mempermudah produk Anda masuk ke pasar nasional dan mengikuti tender atau kemitraan dengan instansi pemerintah.

Tantangan dan Kesalahan Umum Pelaku Usaha

Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi antara lain:
• Mendaftarkan produk non-pangan menggunakan izin PIRT.
• Tidak mencantumkan komposisi bahan secara lengkap pada label.
• Menggunakan bahan kimia tanpa hasil uji laboratorium.
• Menganggap izin cukup dengan NIB saja tanpa izin edar.

Kesalahan tersebut sering menyebabkan penolakan izin dan produk tidak bisa diedarkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami setiap prosedur dan kategori izin sebelum mengajukan perizinan.

Manfaat Izin PKRT dan PIRT bagi Pelaku Usaha

Manfaatnya tidak hanya sebatas kepatuhan hukum, tetapi juga mencakup nilai bisnis jangka panjang, antara lain:
• Meningkatkan kepercayaan konsumen dan brand value.
• Dapat menjangkau pasar modern dan e-commerce besar.
• Menjadi bukti produk aman dan legal.
• Dapat digunakan sebagai syarat kemitraan B2B dan ekspor.

Jasa Pengurusan Izin PKRT dan PIRT

Bagi Anda yang ingin mengurus izin tanpa repot dan ingin hasil pasti, PERMATAMAS Indonesia siap membantu proses pengajuan izin PKRT maupun PIRT dari awal hingga terbit resmi.

✅ Pendampingan lengkap dari tim ahli berpengalaman.
✅ Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan label.
✅ Proses cepat, efisien, dan sesuai regulasi Kemenkes.
✅ Konsultasi gratis sebelum pengajuan.

Dengan dukungan tim profesional, Anda bisa fokus pada pengembangan produk, sementara urusan izin kami yang tangani.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat: Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
Telp Kantor: 021-89253417
WhatsApp: 0857-7763-0555

Masa Berlaku Izin Edar PKRT

PERMATAMAS·

Masa Berlaku Izin Edar PKRT – Masa berlaku izin edar Kemenkes untuk produk PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) pada umumnya adalah 5 tahun sejak tanggal diterbitkannya izin oleh Kementerian Kesehatan. Dalam kurun waktu tersebut, produsen atau importir diperbolehkan untuk mengedarkan produknya secara legal di wilayah Indonesia.

Namun, penting bagi pelaku usaha untuk tetap memastikan bahwa seluruh ketentuan teknis dan administratif tetap dipenuhi selama izin masih berlaku, agar tidak terjadi pelanggaran atau penarikan izin di kemudian hari.

Untuk produk PKRT impor, masa berlaku izin edar bisa bervariasi, yaitu 3 tahun atau 5 tahun, tergantung pada masa berlaku Letter of Authorized (LOA) dari principal atau pemilik merek di luar negeri. Jika LOA yang diberikan hanya berlaku 3 tahun, maka izin edar yang diterbitkan Kemenkes juga mengikuti jangka waktu tersebut. Sebaliknya, jika LOA berlaku hingga 5 tahun, maka masa izin edar pun dapat diberikan untuk periode yang sama.

Agar distribusi produk tidak terganggu, pelaku usaha disarankan melakukan perpanjangan izin edar minimal 6 bulan sebelum masa berlakunya habis. Proses perpanjangan ini tidak jauh berbeda dengan pengajuan izin baru, namun biasanya lebih cepat karena data produk sudah tercatat di sistem Kemenkes. Dengan memahami masa berlaku dan melakukan perpanjangan tepat waktu, produsen dapat menjaga kontinuitas usaha sekaligus memastikan produknya tetap terdaftar secara resmi di Indonesia.

Berapa Lama Proses Izin Edar PKRT

Pertanyaan ini sering muncul dari para pelaku usaha yang ingin memastikan produknya legal sebelum dipasarkan. Bagi sebagian orang, mengurus izin edar PKRT bisa terasa rumit dan melelahkan. Mulai dari pengumpulan dokumen, memahami regulasi, hingga menghadapi tahapan verifikasi yang cukup ketat. Namun, faktanya, proses ini tidak sesulit yang dibayangkan bila Anda memahami alurnya dengan baik.

Dengan panduan dan pengalaman yang tepat, semuanya dapat berjalan lancar, efisien, dan terukur. Berdasarkan pengalaman yang selama ini kami lakukan, proses pengurusan izin edar PKRT dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 10 hari kerja, asalkan seluruh dokumen dan data sudah lengkap sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan. Kecepatan ini tentu bergantung pada ketepatan administrasi serta kejelasan formula produk yang diajukan.

Artikel ini akan mengulas secara edukatif, informatif, dan komprehensif, agar Anda memahami seluruh tahapan dalam pengajuan izin edar PKRT. Karena sejatinya, izin edar bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk tanggung jawab produsen terhadap keselamatan konsumen. Setiap izin yang diterbitkan merupakan jaminan bahwa produk tersebut telah melewati uji kelayakan dan dinyatakan aman untuk digunakan.

Masa Berlaku Izin Edar PKRT?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan izin edar PKRT. Izin ini merupakan tanda persetujuan dari Kementerian Kesehatan agar suatu produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dapat beredar di pasar secara legal. Produk PKRT sendiri mencakup berbagai barang yang digunakan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan di lingkungan rumah tangga.

Secara umum, masa berlaku izin edar PKRT Kemenkes untuk produk dalam negeri adalah 5 tahun. Namun, ada beberapa kondisi khusus yang membuat masa berlaku ini bisa lebih pendek.

1. Bila pemohonnya adalah penerima maklon, dan kontrak maklonnya hanya berlaku 1 tahun, maka izin edar biasanya juga berlaku 1 tahun — mengikuti masa perjanjian kontrak.

2. Bila pemohonnya adalah importir atau distributor yang mengajukan izin edar untuk produk impor, maka masa berlaku izin edar tergantung pada masa berlaku LOA (Letter of Authorization). Jika LOA berlaku 3 tahun, maka izin edar pun umumnya hanya berlaku 3 tahun.

Jadi, durasi izin edar tidak selalu sama bagi setiap produk. Prosesnya bergantung pada status produk (lokal atau impor) serta jenis kerja sama yang dilakukan antara pihak produsen dan pemohon izin. Pemahaman ini penting agar Anda bisa merencanakan strategi legalitas bisnis dengan lebih tepat.

 

Masa Berlaku Izin Edar PKRT
Masa Berlaku Izin Edar PKRT

Berapa Biaya Resmi Izin Edar PKRT?

Pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah: berapa biaya yang diperlukan untuk mengurus izin edar PKRT Kemenkes? Biaya ini sebenarnya telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah melalui peraturan yang berlaku. Namun, nominalnya bisa berbeda tergantung pada kelas produk PKRT yang diajukan.

Secara umum, biaya izin edar terbagi menjadi dua jenis: biaya pengajuan izin baru dan biaya perubahan atau perpanjangan izin.

Untuk biaya pengajuan izin edar PKRT baru, berlaku ketentuan berikut:
• Kelas 1: Rp. 1.000.000
• Kelas 2: Rp. 2.000.000
• Kelas 3: Rp. 3.000.000

Sedangkan untuk biaya perubahan dan perpanjangan izin edar PKRT, biayanya adalah:
• Kelas 1: Rp. 500.000
• Kelas 2: Rp. 1.000.000
• Kelas 3: Rp. 1.500.000

Dengan mengetahui biaya resmi ini, Anda bisa menghindari kesalahpahaman atau pungutan tidak resmi. Penting juga untuk menyiapkan dokumen dan data dengan benar agar proses berjalan efisien tanpa harus mengulang pengajuan.

Apa Saja Kategori PKRT?

PKRT atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dikelompokkan menjadi tiga kategori utama berdasarkan tingkat risikonya. Pengetahuan tentang kategori ini sangat penting karena menentukan kelas izin yang harus diajukan ke Kemenkes.

Kategori pertama adalah kelas 1, yaitu produk dengan risiko rendah.

Contohnya antara lain:
1. Kapas kecantikan
2. Tisu wajah
3. Tisu toilet
4. Tisu basah
5. Cotton bud

Kemudian, kelas 2 mencakup produk dengan risiko menengah,
Contohnya seperti:
1. Sabun cuci baju
2. Enzim pencuci
3. Deterjen cair
4. Deterjen bubuk
5. Deterjen matic
6. Deterjen konsentrat

Terakhir, kelas 3 adalah produk dengan risiko lebih tinggi dan memerlukan pengawasan lebih ketat,
contohnya:
1. Pengendali serangga
2. Pencegah serangga
3. Pengendali tikus
4. Pestisida rumah tangga
5. Anti nyamuk
6. Pengusir kecoa

Penentuan kategori ini membantu Kemenkes menilai sejauh mana keamanan produk perlu diuji sebelum diberikan izin edar resmi. Maka dari itu, pastikan Anda tahu kelas produk PKRT Anda sebelum mendaftar izin agar tidak terjadi kesalahan administratif.

Bagaimana Cara Mendapatkan Izin PKRT?

Proses pengajuan izin edar PKRT Kemenkes dilakukan secara online melalui sistem resmi milik Kementerian Kesehatan. Pemohon harus mempersiapkan dokumen teknis dan administratif terlebih dahulu, seperti profil perusahaan, formula produk, label, hasil uji laboratorium (bila diperlukan), dan surat pernyataan keamanan produk.

Setelah semua dokumen siap, pemohon dapat mengunggah berkas ke sistem e-Registration PKRT Kemenkes, kemudian menunggu hasil verifikasi. Jika ada kekurangan, Kemenkes akan memberikan catatan perbaikan. Proses ini biasanya memakan waktu 10–20 hari kerja, tergantung pada kelengkapan data dan antrian permohonan.

Bagi yang baru pertama kali mengajukan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan pihak berpengalaman seperti Permatamas Indonesia, agar proses tidak terhambat oleh kesalahan teknis atau administratif.

Kendala Proses Izin Edar PKRT

Tidak semua pengajuan izin edar berjalan mulus. Ada sejumlah kendala yang sering dihadapi oleh pelaku usaha.

Berdasarkan pengalaman lapangan, kendalanya antara lain:
1. Pemohon bukan badan usaha atau badan hukum.
Kemenkes hanya menerima permohonan dari entitas berbadan hukum seperti PT atau CV, bukan perorangan.
2. Formula produk tidak 100% atau tidak jelas.
Komposisi bahan aktif harus lengkap dan sesuai dengan ketentuan keamanan yang berlaku.
3. KBLI di NIB tidak sesuai dengan jenis produk.
Jika kode KBLI pada Nomor Induk Berusaha tidak relevan dengan produk PKRT yang diajukan, pengajuan bisa ditolak.
4. Menggunakan satu materai untuk semua dokumen.
Setiap surat pernyataan atau dokumen hukum memerlukan materai tersendiri.
5. Upload dokumen tidak sesuai format atau rusak.
Kesalahan teknis seperti file corrupt sering menjadi penyebab keterlambatan proses.
6. Tidak membayar surat perintah bayar (SPB).
Beberapa pemohon lupa melakukan pembayaran setelah SPB diterbitkan, sehingga sistem otomatis membatalkan proses.

Dengan memahami kendala-kendala ini, Anda dapat mengantisipasi sejak awal agar proses pengajuan berjalan cepat dan lancar.

Jasa Pengurusan Izin Edar PKRT Berpengalaman

Mengurus izin edar PKRT memang membutuhkan ketelitian dan waktu. Namun, Anda tidak harus melakukannya sendiri. Permatamas Indonesia, sebagai konsultan berpengalaman dalam pengurusan izin edar produk PKRT, siap membantu Anda di setiap tahap — mulai dari penyusunan dokumen, pengisian formulir online, hingga keluarnya izin resmi dari Kemenkes.

Dengan pengalaman lebih dari satu dekade dan tim ahli berlatar belakang hukum serta regulasi kesehatan, Permatamas Indonesia memastikan setiap klien mendapatkan layanan profesional, cepat, dan terpercaya. Kami memahami bahwa izin edar bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan jaminan keamanan bagi masyarakat dan reputasi bagi produsen.

Jadi, bila Anda ingin memastikan produk Anda legal dan siap dipasarkan secara nasional, segera hubungi Permatamas Indonesia. Kami tidak hanya membantu mengurus izin, tetapi juga memberikan edukasi dan konsultasi agar Anda memahami seluruh proses secara informatif dan transparan.

Konsultasi Gratis

Alamat: Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
Telp Kantor: 021-89253417
WhatsApp: 0857-7763-0555

 

Jasa Pengurusan Izin PKRT Impor

IZIN EDAR PKD·

Jasa Pengurusan Izin PKRT Impor – Memperoleh izin PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) untuk produk impor merupakan kewajiban bagi produsen dan importir agar produk mereka dapat diedarkan secara legal di Indonesia. Izin ini memastikan bahwa produk yang masuk ke pasar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh Kemenkes.
Namun, banyak importir menghadapi kesulitan karena prosedur dan persyaratan yang cukup rumit. Mulai dari pengumpulan dokumen, uji laboratorium, hingga koordinasi dengan pihak berwenang, semuanya membutuhkan ketelitian dan pengalaman. Artikel ini akan membahas secara lengkap pengurusan izin PKRT impor, termasuk pengertian, persyaratan, proses, dan manfaat menggunakan jasa profesional.

Apa Itu Izin PKRT Impor

Izin PKRT Impor adalah izin resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diberikan untuk produk kesehatan rumah tangga yang berasal dari luar negeri. Produk yang termasuk kategori PKRT impor harus memenuhi standar keamanan dan kualitas tertentu agar dapat diedarkan secara legal di pasar Indonesia.
Tujuan utama penerbitan izin ini adalah untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman dan memastikan setiap produk impor sesuai dengan regulasi Kemenkes. Tanpa izin PKRT impor, suatu produk tidak diperbolehkan dijual atau didistribusikan di Indonesia.

Produk Apa Saja yang Memerlukan Izin PKRT Impor

Beberapa produk impor yang wajib memiliki izin PKRT meliputi tissu basah dan tissue antiseptik, cairan pembersih rumah tangga seperti sabun cair, deterjen, dan pembersih lantai, serta perbekalan kesehatan rumah tangga lainnya seperti antiseptik dan produk pembersih sejenis. Setiap produk harus melewati uji keamanan dan kualitas agar izin PKRT impor dapat diterbitkan, sehingga konsumen terlindungi dan produk tetap legal untuk diedarkan di Indonesia

Beberapa jenis produk impor yang wajib memiliki izin PKRT antara lain:
• Tissu basah dan tissue antiseptik – Produk ini digunakan untuk kebersihan pribadi maupun rumah tangga.
• Cairan pembersih rumah tangga – Seperti sabun cair, deterjen cair, dan pembersih lantai impor.
• Perbekalan kesehatan rumah tangga lainnya – Termasuk antiseptik, sabun, dan produk pembersih lainnya yang masuk kategori PKRT.

Setiap produk, baik itu tissu basah, sabun cair, deterjen, pembersih lantai, maupun perbekalan kesehatan rumah tangga lainnya, harus melewati serangkaian uji keamanan dan kualitas sebelum izin PKRT dapat diterbitkan. Proses ini meliputi pemeriksaan komposisi bahan, pengujian efektivitas produk, serta evaluasi potensi risiko bagi konsumen.

Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa produk yang beredar di pasar Indonesia aman digunakan, sesuai standar regulasi Kemenkes, dan tidak menimbulkan efek samping yang merugikan. Dengan uji yang ketat, konsumen mendapatkan perlindungan maksimal, sementara produsen dapat memastikan reputasi produknya tetap terjaga dan memenuhi persyaratan legal untuk diedarkan secara sah.

Jasa Pengurusan Izin PKRT Impor
Jasa Pengurusan Izin PKRT Impor

Syarat Pengurusan Izin PKRT Impor

Pengurusan izin PKRT impor membutuhkan beberapa dokumen penting. Persyaratan umum meliputi:
• Surat Permohonan Izin – Dokumen resmi yang diajukan kepada Kemenkes.
• Dokumen Perusahaan Importir – NPWP, NIB, dan dokumen legal lainnya.
• Dokumen Produk – Termasuk formula, komposisi, kemasan, dan sertifikat keamanan produk dari negara asal.
• Hasil Uji Laboratorium – Bukti bahwa produk tetap aman dan memenuhi standar kualitas Indonesia.
• Label dan Informasi Produk – Label harus memuat keterangan sesuai regulasi Kemenkes, termasuk komposisi, tanggal kadaluarsa, dan cara penggunaan.

Persiapan dokumen yang lengkap sangat menentukan kelancaran proses pengurusan izin PKRT impor.

Proses Pengurusan Izin PKRT Impor

Proses pengurusan izin PKRT impor biasanya meliputi beberapa tahap penting:
1. Pengumpulan Dokumen – Pastikan semua dokumen perusahaan dan produk lengkap dan valid.
2. Pengajuan Permohonan – Dokumen diajukan ke Kemenkes melalui sistem online atau kantor yang berwenang.
3. Verifikasi Dokumen – Kemenkes memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian produk dengan regulasi PKRT.
4. Evaluasi Produk – Produk dapat diuji kembali di laboratorium untuk memastikan keamanan dan kualitas.
5. Penerbitan Izin PKRT Impor – Setelah semua proses selesai, Kemenkes akan menerbitkan izin PKRT impor dengan masa berlaku tertentu.
Waktu proses ini bervariasi, biasanya berkisar antara 10 hari kerja, tergantung kelengkapan dokumen dan jenis produk.

Keuntungan Menggunakan Jasa Pengurusan Izin PKRT Impor

Mengurus izin PKRT impor sendiri kadang membingungkan dan memakan waktu. Menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS memiliki banyak keuntungan:
• Proses Lebih Cepat dan Efisien – Dokumen diperiksa terlebih dahulu agar tidak ada yang kurang saat diajukan.
• Pengalaman Profesional – Tim berpengalaman menangani berbagai jenis produk impor sehingga meminimalkan risiko penolakan.
• Pendampingan Lengkap – Mulai dari pengisian formulir, koordinasi dengan laboratorium, hingga penerbitan izin PKRT, semua diurus oleh jasa profesional.
• Meminimalkan Risiko Kesalahan – Dokumen yang salah atau kurang lengkap dapat menyebabkan penundaan atau penolakan. Dengan jasa profesional, hal ini dapat dihindari.
• Fokus pada Bisnis – Importir tetap bisa fokus pada produksi, distribusi, dan pemasaran tanpa terganggu proses administrasi izin.

Dengan bantuan jasa pengurusan izin PKRT impor, proses menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Izin edar produk tetap aktif, legal, dan sesuai regulasi Kemenkes.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Kami juga melayani : Jasa Pendirian PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pendirian Yayasan, Jasa Pendirian Koperasi, Jasa Pendaftaran Merek HKI, Jasa Sertifikasi Halal, Jasa Izin Kosmetik, Izin Edar PKRT,

 

Jasa Perpanjang Izin Edar PKRT Kemenkes

IZIN EDAR PKD·

Jasa Perpanjang Izin Edar PKRT Kemenkes – Memiliki izin edar PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) yang aktif dari Kemenkes adalah kewajiban bagi produsen produk kesehatan rumah tangga. Namun, banyak produsen yang bingung ketika izin edar mereka mendekati masa habis. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai perpanjangan izin edar PKRT Kemenkes, mulai dari pengertian hingga proses perpanjangan.

Apa Itu Izin Edar PKRT Kemenkes

Izin edar PKRT adalah izin resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memungkinkan suatu produk kesehatan rumah tangga diedarkan secara legal di Indonesia. PKRT meliputi produk seperti antiseptik, pembersih rumah tangga, sabun, dan produk kesehatan sejenis yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga.
Setiap produk yang ingin dijual secara legal harus memiliki izin edar PKRT, agar konsumen terlindungi dan produk memenuhi standar keamanan. Izin ini juga menunjukkan bahwa produk telah lolos uji keamanan dan kualitas dari Kemenkes.

Kenapa Harus Memperpanjang Izin Edar PKRT

Perpanjangan izin edar PKRT sangat penting karena izin edar memiliki masa berlaku tertentu. Jika izin ini habis, produsen tidak diperbolehkan lagi memasarkan produk mereka secara legal.

Ada beberapa alasan kenapa perpanjangan izin Edar PKRT:
• Legalitas Produk Tetap Terjaga: Produk tetap diakui resmi dan aman untuk diedarkan.
• Menghindari Sanksi Hukum: Menjual produk tanpa izin dapat dikenakan sanksi administratif atau denda.
• Kepercayaan Konsumen: Izin edar yang aktif meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk.
• Mempermudah Distribusi: Distributor dan retailer lebih mudah bekerja sama dengan produk yang memiliki izin edar resmi.
Dengan memperpanjang izin edar PKRT tepat waktu, bisnis Anda tetap berjalan lancar tanpa risiko hukum atau kehilangan pasar.

 

Jasa Perpanjang Izin Edar PKRT Kemenkes
Jasa Perpanjang Izin Edar PKRT Kemenkes

Syarat Perpanjangan Izin Edar PKRT

Sebelum mengurus perpanjangan, produsen harus menyiapkan beberapa dokumen penting. Persyaratan umum meliputi:
• Surat Permohonan Perpanjangan: Dokumen resmi yang menyatakan permohonan perpanjangan izin edar.
• Salinan Izin Edar Lama: Menunjukkan bukti bahwa produk sebelumnya telah mendapatkan izin.
• Dokumen Produk: Informasi lengkap tentang produk, termasuk formula, komposisi, dan kemasan.
• Hasil Uji Laboratorium: Bukti bahwa produk tetap memenuhi standar keamanan dan kualitas.
• Dokumen Perusahaan: NPWP dan NIB perusahaan produsen.
Dokumen-dokumen ini harus lengkap dan valid untuk memperlancar proses perpanjangan.

Proses Perpanjangan Izin Edar PKRT

Proses perpanjangan izin edar PKRT umumnya meliputi beberapa tahap:
1. Pengumpulan Dokumen: Siapkan semua dokumen yang dibutuhkan seperti syarat perpanjangan di atas.
2. Pengajuan Permohonan: Ajukan permohonan perpanjangan ke Kemenkes melalui sistem online atau kantor terkait.
3. Verifikasi Dokumen: Kemenkes akan memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian produk.
4. Evaluasi Produk: Produk dapat diuji ulang untuk memastikan masih memenuhi standar keamanan.
5. Penerbitan Izin Edar Baru: Jika semua proses selesai dan dokumen lengkap, Kemenkes akan menerbitkan izin edar PKRT yang baru dengan masa berlaku tertentu.

Proses ini biasanya membutuhkan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung kelengkapan dokumen dan jenis produk.

Biaya dan Waktu Proses Perpanjangan

Biaya perpanjangan izin edar PKRT bervariasi tergantung jenis produk dan jasa yang digunakan. Jika menggunakan jasa profesional, biaya akan mencakup pengurusan dokumen, konsultasi, dan koordinasi dengan Kemenkes.

Waktu proses perpanjangan umumnya berkisar 10 hari kerja, namun bisa lebih cepat jika dokumen lengkap dan tidak ada revisi. Menggunakan jasa perpanjangan izin edar PKRT dapat membantu menghemat waktu karena semua prosedur diurus oleh tenaga ahli yang berpengalaman.

PERMATAMAS Jasa Pengurusan Perpanjang Izin Edar PKRT

PERMATAMAS hadir sebagai solusi profesional bagi produsen yang ingin memperpanjang izin edar PKRT Kemenkes tanpa ribet. Dengan pengalaman dan tim ahli yang berkompeten, kami menangani seluruh proses mulai dari pengumpulan dokumen hingga koordinasi dengan Kemenkes, sehingga Anda bisa fokus pada produksi dan pemasaran produk.

Beberapa keunggulan menggunakan jasa PERMATAMAS:
• Proses Cepat dan Efisien: Dokumen diperiksa secara lengkap sebelum diajukan untuk menghindari penolakan.
• Pengalaman Profesional: Tim kami sudah berpengalaman menangani berbagai jenis produk PKRT dari berbagai produsen.
• Pendampingan Lengkap: Dari pengisian formulir, uji laboratorium, hingga penerbitan izin edar baru, semua diurus oleh PERMATAMAS.
• Garansi Kepastian Lolos: Kami memastikan dokumen sesuai persyaratan Kemenkes agar perpanjangan berjalan lancar.

Dengan PERMATAMAS, perpanjangan izin edar PKRT bukan lagi hal yang membingungkan atau memakan waktu lama. Kami membantu menjaga legalitas produk Anda tetap aktif dan terpercaya di mata konsumen dan regulator.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Kami juga melayani : Jasa Pendirian PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pendirian Yayasan, Jasa Pendirian Koperasi, Jasa Pendaftaran Merek HKI, Jasa Sertifikasi Halal, Jasa Izin Kosmetik, Izin Edar PKRT,

 

permatamas

Konsultasi Gratis Sekarang!

Jangan ragu untuk menghubungi kami dan dapatkan konsultasi gratis untuk kebutuhan izin usaha Anda. Permatamas Indonesia, solusi lengkap untuk perizinan dan sertifikasi usaha Anda!

Legalitas Usaha Kami
Akta Pendirian No.15
SK AHU-0032144-AH,01,15 Tahun 2021
NPWP : 76,011,954,5-427,000
SIUP : 510/PM277/DPMPTSP.PPJU
TDP : 102637007638
NIB : 0610210009793

Alamat Kantor Kami
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Ke. Pejuang,
Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
No Telp :  021-89253417
HP/WA : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
Website : www.permatamas.co.id

Copyright © 2011 PERMATAMAS INDONESIA – All Rights Reserved
a Support by Dokter Website Indonesia