Permatamas

Tag: permatamas

Apa itu Kemenkes RI PKD produk

IZIN EDAR PKD·

Apa itu Kemenkes RI PKD produk – Kemenkes RI PKD produk adalah izin edar resmi dari Kementerian Kesehatan untuk produk yang digunakan dalam rumah tangga, khususnya produk kebersihan dan kesehatan sehari-hari. Produk ini mencakup sabun cuci piring, disinfektan, pewangi ruangan, deterjen, dan berbagai perbekalan rumah tangga lainnya. Tujuan izin ini adalah memastikan setiap produk aman digunakan, memenuhi standar mutu, dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

Pengurusan izin PKD wajib dilakukan sebelum produk dipasarkan, baik secara offline maupun online. Sistem pengajuannya modern dan digital melalui e-Registration Kemenkes atau Regalkes bagi perusahaan berbadan hukum. Proses ini memudahkan produsen untuk mendaftarkan produk tanpa harus bolak-balik ke kantor Kemenkes, sambil tetap memastikan semua dokumen teknis dan administrasi lengkap.

Beberapa hal penting terkait Kemenkes RI PKD produk antara lain:
• Produk harus aman dan tidak mengandung bahan berbahaya
• Harus memiliki dokumen teknis lengkap seperti formulasi, hasil uji laboratorium, dan desain label
• Pengurusan izin wajib bagi produsen atau importir yang ingin produk diedarkan secara legal

Dengan memahami apa itu Kemenkes RI PKD, produsen dapat merencanakan pendaftaran produk dengan lebih matang, dan konsumen pun bisa yakin bahwa produk yang digunakan di rumah telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan pemerintah.

Kemenkes RI PKD itu singkatan dari apa?

Kemenkes RI PKD merupakan singkatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Perbekalan Kesehatan Dalam Rumah Tangga. Singkatan ini sering digunakan dalam regulasi dan dokumen resmi untuk mempermudah komunikasi terkait izin edar produk rumah tangga yang memengaruhi kesehatan.

PKD mencakup semua produk non-Alat Kesehatan (alkes) yang digunakan sehari-hari di rumah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Meskipun bukan obat atau alat kesehatan medis, produk PKD tetap memerlukan izin resmi karena berinteraksi langsung dengan manusia atau lingkungan rumah tangga.

Beberapa contoh yang masuk kategori PKD:
• Cairan pembersih lantai dan permukaan rumah
• Disinfektan dan antiseptik rumah tangga
• Pewangi ruangan dan produk perawatan kebersihan rumah

Dengan mengetahui arti singkatan ini, produsen dapat lebih mudah memahami regulasi dan persyaratan yang berlaku. Konsumen juga lebih paham kategori produk yang aman untuk digunakan di rumah dan wajib memiliki izin resmi dari Kemenkes.

Kenapa harus ada izin Kemenkes RI PKD?

Izin Kemenkes RI PKD tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga bagian dari tanggung jawab produsen untuk menjaga mutu dan keamanan produk. Produk yang beredar tanpa izin berisiko membahayakan konsumen dan bisa dikenai sanksi.

Alasan penting mengapa izin PKD wajib dimiliki:
1. Legalitas Produk – Produk bisa dipasarkan secara resmi di seluruh Indonesia, baik di toko fisik maupun marketplace.
2. Kepercayaan Konsumen – Sertifikat izin menjadi bukti mutu dan keamanan, meningkatkan reputasi dan nilai jual produk.
3. Kepatuhan Regulasi – Menghindari risiko sanksi, penarikan produk, atau masalah hukum akibat peredaran produk ilegal.

Memiliki izin PKD juga memudahkan produsen ketika ingin mengekspor produk atau bekerja sama dengan distributor besar, karena sertifikat ini menjadi standar minimal yang diakui secara resmi.

Peraturan Kemenkes RI PKD

Pengurusan PKD diatur oleh berbagai peraturan Kemenkes yang memastikan semua produk rumah tangga aman digunakan. Regulasi ini mencakup dokumen teknis, persyaratan sarana, serta standar distribusi produk.

Beberapa peraturan penting yang harus dipahami produsen:
1. Produk harus terdaftar sebelum diedarkan di pasar.
2. Formulasi, bahan baku, dan komposisi produk harus memenuhi standar keamanan.
3. Label produk wajib mencantumkan informasi lengkap sesuai regulasi.
4. Sarana produksi dan distribusi harus memenuhi persyaratan Kemenkes.
5. Perusahaan harus memiliki tenaga teknis kompeten yang bertanggung jawab atas keamanan produk.

Dengan mengikuti peraturan ini, produsen dapat memastikan produk PKD mereka legal, aman, dan diterima oleh konsumen. Regulasi ini juga melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat penggunaan produk rumah tangga yang tidak memenuhi standar.

Syarat izin Kemenkes RI PKD

Untuk mendapatkan izin Kemenkes RI PKD, produsen atau importir harus memenuhi beberapa syarat administratif dan teknis agar produk aman dipasarkan. Izin ini wajib dimiliki sebelum produk diedarkan di Indonesia, baik offline maupun online.

Persyaratan umum mencakup dokumen legalitas perusahaan, sarana produksi, tenaga teknis, serta data teknis produk. Semua syarat ini diverifikasi oleh Kemenkes untuk memastikan keamanan dan mutu produk rumah tangga.

Berikut syarat lengkap yang harus dipenuhi:
1. Badan usaha sah, misalnya PT atau CV, dengan domisili resmi
2. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya
3. Izin usaha dan NPWP perusahaan
4. Sarana produksi yang memadai, termasuk kantor dan gudang
5. Sistem distribusi produk sesuai standar Kemenkes
6. Tenaga teknis yang kompeten di bidangnya
7. Surat pernyataan tanggung jawab produk dari perusahaan
8. Formulasi lengkap produk dan bahan baku yang digunakan
9. Hasil uji laboratorium untuk memastikan keamanan
10. Desain label dan kemasan sesuai ketentuan regulasi

Dengan memahami dan menyiapkan semua syarat ini, produsen dapat mempercepat proses pengurusan izin PKD, meminimalkan risiko penolakan, dan memastikan produk legal serta aman digunakan konsumen.

Biaya izin Kemenkes RI PKD

Pengurusan izin Kemenkes RI PKD memiliki biaya resmi yang ditetapkan pemerintah berdasarkan kelas produk. Biaya ini penting untuk perencanaan anggaran produsen dan memastikan pengajuan izin berjalan lancar.

Biaya izin PKD mencakup pemeriksaan dokumen, verifikasi teknis, dan penerbitan sertifikat resmi. Dengan membayar biaya resmi, produsen mendapatkan kepastian legalitas dan sertifikat yang diakui pemerintah.

Besaran biaya izin PKD:
• Biaya Resmi Kelas 1: Rp 1.000.000
• Biaya Resmi Kelas 2: Rp 2.000.000
• Biaya Resmi Kelas 3: Rp 3.000.000

Selain biaya resmi, produsen bisa menggunakan jasa profesional untuk pendampingan dokumen dan proses pengajuan. Hal ini membantu mempercepat verifikasi dan meminimalkan risiko kesalahan administrasi. Mengurus izin PKD adalah investasi agar produk dapat diedarkan legal, diterima pasar, dan dipercaya konsumen.

Cara mengurus izin Kemenkes RI PKD

Proses pengurusan izin PKD dilakukan secara online melalui sistem e-Registration Kemenkes (Regalkes) bagi perusahaan berbadan hukum. Proses ini dirancang agar lebih mudah, cepat, dan transparan, namun tetap memerlukan persiapan dokumen lengkap.

Langkah-langkah pengurusan izin PKD:
1. Siapkan dokumen perusahaan, termasuk akta pendirian, izin usaha, dan NPWP
2. Siapkan dokumen sarana produksi dan distribusi sesuai standar Kemenkes
3. Lengkapi data teknis produk, formulasi, hasil uji lab, dan desain label
4. Masuk ke sistem e-Registration Kemenkes atau Regalkes untuk pendaftaran online
5. Tunggu proses verifikasi dokumen dan data teknis oleh Kemenkes
6. Setelah lolos verifikasi, sertifikat izin PKD diterbitkan dan siap digunakan untuk pemasaran produk

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, produsen dapat memastikan produk rumah tangga mereka legal, aman, dan dapat diedarkan secara luas di seluruh Indonesia. Proses yang tepat juga mengurangi risiko penolakan dan mempercepat waktu pemasaran.

Cara cek nomor Kemenkes RI PKD bagaimana

Setelah memperoleh izin PKD dari Kemenkes RI, produsen atau konsumen dapat melakukan pengecekan nomor izin untuk memastikan keaslian dan legalitas produk. Proses ini penting agar produk yang beredar aman dan terdaftar resmi.

Pengecekan dapat dilakukan secara online melalui situs resmi Kemenkes, seperti infoalkes.kemkes.go.id. Dengan memasukkan nama produk atau nomor izin PKD, sistem akan menampilkan status pendaftaran produk tersebut. Proses ini cepat dan transparan, membantu produsen maupun konsumen memastikan produk sah dan memenuhi standar.

Langkah-langkah mengecek nomor Kemenkes RI PKD:
1. Buka situs resmi Kemenkes atau portal infoalkes.kemkes.go.id
2. Pilih menu pencarian PKD atau produk rumah tangga
3. Masukkan nama produk atau nomor izin PKD yang tertera pada label
4. Klik tombol “Cari” atau “Verifikasi”
5. Periksa hasil verifikasi yang muncul, termasuk status legalitas dan tanggal berlaku

Melakukan pengecekan nomor PKD membantu konsumen memilih produk yang aman dan membantu produsen memantau distribusi produk mereka. Praktik ini juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap produk rumah tangga yang legal.

Jasa pengurusan izin PKD Kemenkes

Pengurusan izin PKD bisa menjadi proses yang panjang dan kompleks bagi produsen atau importir baru. Banyak pelaku usaha memilih menggunakan jasa profesional untuk memastikan semua dokumen lengkap dan proses berjalan cepat.

Jasa pengurusan izin PKD membantu produsen mulai dari pengecekan dokumen, pengisian formulir, hingga koordinasi dengan Kemenkes. Hal ini meminimalkan risiko penolakan karena kesalahan administrasi atau dokumen tidak lengkap.

Keuntungan menggunakan jasa profesional:
• Membantu menyiapkan dokumen teknis dan administrasi secara lengkap
• Memastikan persyaratan sarana, tenaga teknis, dan data produk sesuai regulasi
• Mempercepat proses verifikasi dan penerbitan sertifikat PKD

Dengan jasa berpengalaman, produsen dapat fokus pada produksi dan pemasaran, sementara seluruh urusan izin PKD ditangani oleh tenaga ahli. PERMATAMAS Indonesia, misalnya, menawarkan pendampingan profesional untuk pengurusan izin PKD agar produk legal, aman, dan siap diedarkan secara luas di seluruh Indonesia.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu Kemenkes RI PKD produk?
Kemenkes RI PKD adalah izin edar resmi untuk produk rumah tangga yang berhubungan dengan kebersihan dan kesehatan, seperti disinfektan, sabun cuci piring, dan pewangi ruangan.

2. Kemenkes RI PKD itu singkatan dari apa?
Singkatan PKD berarti Perbekalan Kesehatan Dalam Rumah Tangga, dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk produk non-Alat Kesehatan (alkes).

3. Kenapa harus ada izin Kemenkes RI PKD?
Izin PKD wajib agar:
1. Produk legal dipasarkan
2. Konsumen percaya produk aman
3. Memenuhi regulasi dan menghindari sanksi

4. Peraturan Kemenkes RI PKD apa saja?
Beberapa peraturan penting:
1. Produk harus terdaftar sebelum diedarkan
2. Formulasi dan bahan aman
3. Label sesuai standar
4. Sarana produksi sesuai regulasi
5. Tenaga teknis kompeten

5. Syarat izin Kemenkes RI PKD apa saja?
Syarat meliputi: legalitas perusahaan, dokumen sarana, tenaga teknis kompeten, formulasi produk, hasil uji lab, dan desain label lengkap.

6. Berapa biaya izin Kemenkes RI PKD?
Biaya resmi:
• Kelas 1: Rp 1.000.000
• Kelas 2: Rp 2.000.000
• Kelas 3: Rp 3.000.000

7. Bagaimana cara mengurus izin Kemenkes RI PKD?
Langkahnya: siapkan dokumen, lengkapi data teknis, daftar melalui e-Registration/Regalkes, verifikasi, dan tunggu sertifikat diterbitkan.

8. Bagaimana cara cek nomor Kemenkes RI PKD?
1. Kunjungi infoalkes.kemkes.go.id
2. Pilih menu pencarian PKD
3. Masukkan nama produk atau nomor izin
4. Klik verifikasi
5. Periksa hasil status legalitas

9. Siapa yang wajib mengurus izin PKD?
Produsen atau importir produk rumah tangga yang ingin diedarkan secara legal di Indonesia.

10. Apakah ada jasa pengurusan izin PKD?
Ya, jasa profesional seperti PERMATAMAS membantu menyiapkan dokumen, memastikan persyaratan terpenuhi, dan mempercepat proses penerbitan sertifikat PKD.

Syarat Mengurus Izin PKD Kemenkes RI

IZIN EDAR PKD·

Syarat Mengurus Izin PKD Kemenkes RI – Mengurus Izin PKD Kemenkes RI merupakan langkah penting bagi pelaku usaha yang ingin memproduksi atau mengedarkan Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) secara legal dan sesuai regulasi pemerintah. Izin ini berfungsi memastikan bahwa setiap produk yang beredar memiliki kualitas yang aman, tidak berbahaya, dan memenuhi standar kesehatan. Bagi produsen lokal maupun importir, izin PKD adalah fondasi utama sebelum produk dapat dipasarkan melalui retail, distributor, ataupun marketplace.

Proses pengurusan izin PKD tidak hanya membutuhkan dokumen administratif, tetapi juga data teknis yang harus disusun sesuai kaidah penilaian Kementerian Kesehatan. Mulai dari formulasi, proses pembuatan, hasil uji laboratorium, desain label, hingga kelengkapan administrasi perusahaan, semuanya harus lengkap dan bebas dari kesalahan untuk mempercepat proses verifikasi. Karena itu, memahami persyaratan secara detail menjadi kunci agar pengajuan tidak tertunda atau dikembalikan untuk revisi.

Dengan meningkatnya permintaan produk kebersihan, disinfektan, dan perlengkapan rumah tangga, kebutuhan akan izin PKD pun semakin tinggi. Pelaku usaha dituntut untuk lebih cermat dalam menyiapkan dokumen agar produk dapat bersaing di pasar secara resmi dan profesional. Artikel ini akan menjelaskan secara lengkap mengenai syarat, proses, hingga layanan profesional yang dapat membantu Anda mengurus izin PKD dengan lebih mudah.

Apa itu Izin PKD Kemenkes RI

Izin PKD Kemenkes RI adalah persetujuan resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memproduksi atau mengedarkan Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) atau Produk Kebersihan dan Desinfektan. Izin ini memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat, sehingga aman digunakan oleh masyarakat dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.

Dalam prosesnya, izin PKD tidak hanya menilai dokumen teknis, tetapi juga memastikan bahwa fasilitas produksi mematuhi kaidah industri yang ditetapkan pemerintah. Mulai dari formulasi bahan, proses pembuatan, hingga standar pengujian produk, seluruh tahapan harus dapat dibuktikan secara ilmiah dan administratif. Hal ini menjadi dasar bahwa izin PKD adalah bentuk pengawasan preventif agar produk layak sebelum berada di pasaran.

Bagi pelaku usaha, memiliki izin PKD berarti mendapatkan legalitas penuh untuk memasarkan produk secara nasional, termasuk ke marketplace, distributor, maupun modern retail. Selain itu, izin ini juga menjadi bukti profesionalitas perusahaan dalam mematuhi regulasi kesehatan. Tanpa izin resmi dari Kemenkes, produk dapat ditarik dari peredaran dan perusahaan berpotensi terkena sanksi administratif.

Syarat Izin Edar PKD Kemenkes RI Dalam Negeri

Untuk produsen lokal yang ingin mengajukan izin edar PKD/PKRT, terdapat serangkaian dokumen teknis dan administratif yang harus disiapkan. Seluruh persyaratan ini bertujuan memastikan keamanan, mutu, serta kelayakan produk sebelum dipasarkan.

1. Desain Label atau Kemasan
Dokumen berisi tampilan stiker/kemasan yang akan digunakan, disusun sesuai pedoman Kemenkes.
2. Formula Produk dan Penjelasan Fungsi Bahannya
Rincian komposisi serta fungsi masing-masing bahan yang terkandung dalam produk.
3. Proses Pembuatan (Flow Proses)
Gambaran alur produksi secara lengkap, mulai dari bahan baku hingga produk jadi.
4. CoA Seluruh Bahan Baku
Sertifikat hasil analisis untuk setiap bahan yang digunakan dalam formulasi.
5. Uji Stabilitas & Penentuan Masa Kedaluwarsa
Bukti bahwa produk stabil dan aman hingga batas waktu tertentu.
6. Hasil Pengujian Produk Jadi
Laporan uji mutu dan keamanan dari laboratorium yang berwenang.
7. Dokumen Pendaftaran Merek
Bukti permohonan atau sertifikat merek (opsional namun sangat dianjurkan).
8. Identitas Direktur dan PJT
KTP Direktur dan PJT yang memenuhi kualifikasi (minimal D3 Farmasi atau S1 Kimia).
9. Akses Akun OSS Badan Usaha
Username dan password OSS untuk memproses permohonan secara online.
10. Surat Pengajuan Izin Edar
Surat resmi dari perusahaan untuk mengajukan permohonan penerbitan izin.
11. Pernyataan Melepas Hak Keagenan/Merek
Dokumen yang menjamin tidak ada konflik atau sengketa terkait merek atau paten.
12. Pakta Integritas Perusahaan
Pernyataan komitmen terhadap integritas dalam seluruh proses perizinan.
13. Pernyataan Kesesuaian Data Notifikasi
Jaminan bahwa data yang diberikan benar dan siap untuk diverifikasi.
14. Surat Keaslian Dokumen
Pernyataan bahwa setiap dokumen yang diajukan adalah asli dan valid.

Syarat Mengurus Izin PKD Kemenkes RI

Syarat Mengurus Izin PKD Kemenkes RI

Syarat Izin Edar PKD Kemenkes untuk Produk Impor

Untuk produk PKRT yang berasal dari luar negeri, importir wajib menyiapkan dokumen tambahan dari negara asal sebagai bukti legalitas, keamanan, serta mutu produk. Berikut daftar persyaratan yang telah disusun ulang tanpa meniru kalimat asli:

1. Desain Label/Kemasan
Tampilan label harus mengikuti aturan Kemenkes dan memuat informasi dalam bahasa Indonesia.
2. Daftar Komposisi dan Fungsi Bahan
Memuat ingredients serta fungsinya, ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia.
3. Diagram Alur Produksi
Penjelasan tahapan pembuatan produk dari pabrik asal.
4. CoA Produk Jadi
Sertifikat hasil analisis untuk produk final.
5. CoA Bahan Baku
Sertifikat analisis untuk setiap bahan baku yang digunakan.
6. Uji Stabilitas Produk Jadi
Bukti bahwa produk tetap stabil selama masa simpan.
7. Hasil Pengujian Laboratorium
Laporan uji dari laboratorium resmi.
8. Informasi Masa Kedaluwarsa
Data mengenai umur simpan dan tanggal kedaluwarsa.
9. Sertifikat Merek
Dokumen pendukung kepemilikan atau penggunaan merek.
10. Certificate of Free Sale (CFS) – Apostille
Surat resmi dari negara asal bahwa produk telah legal dipasarkan.
11. Surat Kuasa dari Principal – Apostille
Otorisasi resmi dari pemilik merek kepada importir.
12. Sertifikat ISO
Bukti sistem manajemen mutu, misalnya ISO 9001:2015.
13. Spesifikasi Kemasan
Rincian bahan, tipe, dan karakteristik kemasan produk.
14. Identitas Direktur dan PJT
Termasuk kompetensi PJT (minimal D3 Farmasi atau S1 Kimia).
15. Akses Akun OSS
User dan password OSS badan usaha untuk proses pengajuan.
16. Surat Permohonan Izin Edar PKRT Impor
Surat resmi yang diajukan kepada Kemenkes.
17. Pernyataan Melepas Keagenan/Paten
Menjamin tidak ada sengketa hak atas merek atau paten.
18. Pakta Integritas
Dokumen integritas perusahaan importir.
19. Pernyataan Notifikasi Izin Edar
Kesediaan perusahaan bahwa data dapat diverifikasi.
20. Pernyataan Keaslian Dokumen
Komitmen bahwa semua dokumen yang disampaikan benar dan autentik.

Cara Mengurus Izin PKD Kemenkes RI Secara Online

Pengajuan Izin PKD kini dilakukan sepenuhnya melalui sistem OSS yang terhubung langsung dengan platform Regalkes milik Kemenkes. Prosesnya dimulai dari pendaftaran usaha hingga pengunggahan seluruh dokumen teknis produk.

Berikut panduan lengkap yang sudah disusun ulang agar tidak sama dengan materi manapun:
1. Masuk ke akun OSS di situs resmi.
2. Buka menu Perizinan Berusaha.
3. Masuk ke Kelola Usaha.
4. Pilih Permohonan UMKU.
5. Tambahkan KBLI 20231 sesuai bidang usahanya.
6. Lanjutkan ke tahap Proses Perizinan UMKU.
7. Klik Ajukan Perizinan.
8. Pilih jenis layanan Izin Edar PKRT Dalam Negeri.
9. Setujui pernyataan persetujuan data.
10. Tekan Lanjutkan.
11. Masuk ke menu Pemenuhan Persyaratan PB UMKU di Sistem K/L.
12. Sistem otomatis mengarahkan ke laman Regalkes.
13. Pilih fitur Notifikasi Izin Edar.
14. Masuk ke kategori PKRT.
15. Tekan tombol Baru.
16. Tentukan jenis pengajuan Dalam Negeri (Lokal).
17. Lengkapi seluruh informasi pada formulir permohonan.
18. Unggah surat permohonan berbentuk PDF.
19. Pastikan seluruh data administrasi terisi.
20. Unggah dokumen-dokumen berikut:
• Legalitas usaha (NIB atau sertifikat produksi)
• Pendaftaran atau sertifikat merek
• Surat pelepasan merek bila menggunakan merek lain
• Perjanjian maklon bila diproduksi pihak ketiga
• Surat pernyataan keaslian berkas
• Pakta integritas
• Surat pernyataan notifikasi izin edar
21. Masukkan formulasi dan unggah file formulasi.
22. Berikan ringkasan detail bahan baku.
23. Lampirkan spesifikasi bahan baku.
24. Unggah sertifikat hasil uji laboratorium.
25. Isi data kemasan dan ukuran produk.
26. Unggah spesifikasi kemasan.
27. Masukkan parameter uji dan data QC.
28. Unggah sertifikat analisis produk jadi.
29. Masukkan data stabilitas dan umur simpan produk.
30. Isi contoh kode produksi berikut penjelasannya.
31. Unggah desain label lengkap.
32. Sertakan dokumen pendukung teknis bila ada.
33. Simpan data hingga muncul SPB – Surat Perintah Bayar.
34. Lakukan pembayaran biaya resmi.
35. Unggah bukti pembayaran.
36. Sistem mulai melakukan penelaahan dokumen.
37. Setelah verifikasi selesai dan dinyatakan sesuai, izin dapat diunduh melalui OSS.

Berapa Lama Proses Mengurus Izin PKD Kemenkes

Proses penerbitan izin PKD Kemenkes RI pada umumnya membutuhkan waktu sekitar 10 hari kerja, dihitung sejak pelaku usaha mengunggah bukti pembayaran biaya resmi yang diterbitkan melalui SPB (Surat Perintah Bayar). Perhitungan waktu ini mencakup tahap verifikasi dokumen, pemeriksaan teknis, serta validasi data oleh tim Kemenkes. Jika seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, proses biasanya berjalan relatif cepat dan izin dapat segera terbit melalui sistem OSS dan Regalkes.

Namun, dalam beberapa kasus, durasi bisa lebih panjang apabila ditemukan ketidaksesuaian data, dokumen tidak lengkap, atau diperlukan klarifikasi tambahan. Kondisi seperti revisi formulasi, koreksi desain label, atau perbaikan dokumen teknis sering menjadi penyebab keterlambatan. Oleh karena itu, memastikan semua berkas sesuai standar sejak awal sangat berpengaruh terhadap kecepatan proses penerbitan izin.

Bagi perusahaan yang baru pertama mengurus izin PKD, pendampingan profesional sering menjadi solusi agar seluruh tahapan berjalan lancar.

Jasa Pengurusan Izin PKD Kemenkes RI Pengalaman

Mengurus izin PKD Kemenkes RI bukan hanya soal melengkapi dokumen, tetapi juga memahami struktur regulasi yang cukup teknis. Di sinilah pentingnya menggunakan jasa profesional yang berpengalaman agar proses berjalan lebih mudah dan tepat sasaran.

Dengan pendampingan yang tepat, pelaku usaha dapat fokus pada produksi dan pemasaran, sementara seluruh proses administratif dan teknis akan ditangani oleh pihak yang memahami aturan secara mendalam.
• Pendampingan penyusunan dokumen teknis
• Review formula, label, dan kelengkapan persyaratan
• Pengurusan hingga izin resmi diterbitkan

PERMATAMAS hadir sebagai konsultan berpengalaman yang telah menangani berbagai pengajuan izin PKD maupun izin edar lainnya dari seluruh Indonesia. Tim kami memahami kebutuhan industri, mengikuti perubahan regulasi terbaru, dan memastikan proses berjalan lebih cepat serta minim revisi.

Jika Anda ingin izin PKD selesai dengan aman, resmi, dan tanpa repot, hubungi PERMATAMAS untuk pendampingan profesional dari awal hingga izin terbit.

KONSULTASI GRATIS 

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu Izin PKD Kemenkes RI?
Izin PKD adalah izin edar untuk produk PKRT yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai bukti bahwa produk aman dan memenuhi standar mutu.

2. Produk apa saja yang wajib memiliki Izin PKD?
Contohnya pembersih rumah tangga, disinfektan, tisu basah, cairan pembersih kaca, dan produk sejenis lainnya.

3. Berapa lama proses penerbitan Izin PKD?
Rata-rata 10 hari kerja sejak bukti bayar diunggah dan dokumen dinyatakan lengkap.

4. Apakah merek wajib terdaftar untuk pengajuan PKD?
Tidak wajib, tetapi sangat disarankan untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

5. Apakah importir bisa mengajukan Izin PKD?
Ya, dengan melampirkan dokumen luar negeri seperti CFS, LOA legalisir apostille, dan CoA produk jadi.

6. Apakah PJT wajib lulusan farmasi?
Untuk produk PKRT, PJT minimal lulusan D3 Farmasi atau S1 Kimia sesuai ketentuan Kemenkes.

7. Bisakah izin PKD diajukan tanpa memiliki pabrik sendiri?
Bisa, dengan menggunakan jasa maklon yang memiliki fasilitas produksi sesuai standar.

8. Apa saja dokumen teknis yang harus disiapkan?
Formula, flow proses, CoA bahan baku, hasil uji lab, desain label, spesifikasi kemasan, dan uji stabilitas.

9. Apakah pengajuan izin PKD dilakukan secara online?
Ya, melalui OSS RBA dan sistem Regalkes Kemenkes.

10. Apakah PERMATAMAS bisa membantu pengurusan Izin PKD?
Ya, PERMATAMAS menyediakan layanan lengkap mulai dari penyusunan dokumen hingga izin terbit.

jasa pengurusan sertifikasi halal

Cara Mengurus Izin Edar Sabun Cuci Piring

IZIN EDAR PKD·

Cara Mengurus Izin Edar Sabun Cuci Piring – Mengurus izin edar untuk sabun cuci piring merupakan salah satu kewajiban utama bagi produsen yang ingin memasarkan produk PKRT secara legal di Indonesia. Izin ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi bentuk verifikasi bahwa sabun cuci piring yang diproduksi memenuhi standar keamanan, mutu, serta kelayakan penggunaan masyarakat. Prosesnya memang tidak singkat, namun seluruh tahap bisa diselesaikan secara online melalui OSS dan sistem Regalkes Kemenkes.

Dengan memahami alurnya sejak awal, produsen dapat mempersiapkan dokumen dengan lebih terstruktur sehingga meminimalkan revisi. Terlebih, pasar sabun cuci piring sangat kompetitif sehingga legalitas menjadi nilai penting untuk masuk retail, marketplace, dan jaringan distribusi besar. Artikel ini membahas syarat yang harus disiapkan, proses pengajuannya, serta poin teknis yang wajib dipenuhi agar permohonan Anda diterima. Proses Izin Edar Sabun Cuci Piring Sekarang

Ringkasan Utama:
• Izin Edar PKRT wajib untuk setiap produk sabun cuci piring yang beredar di Indonesia.
• Proses dilakukan online melalui OSS dan Regalkes Kemenkes.
• Produsen harus menyiapkan formula, uji lab, CoA bahan baku, desain label, dan dokumen legal perusahaan.
• Setelah verifikasi dan pembayaran SPB, izin edar diterbitkan dalam bentuk notifikasi resmi.

Persyaratan Mengurus Izin Edar Sabun Cuci Piring

Untuk mengajukan izin edar PKRT, produsen diwajibkan menyiapkan rangkaian dokumen teknis dan administratif yang akan menjadi dasar penilaian Kemenkes. Dokumen-dokumen ini bertujuan memastikan bahwa produk aman digunakan, diproduksi dengan standar yang benar, serta memiliki identitas yang jelas.

Persyaratan meliputi aspek mutu produk, kelayakan bahan baku, legalitas perusahaan, hingga komponen label yang akan tampil di kemasan. Berikut daftar lengkap persyaratan yang harus dipenuhi dan di-upload dalam format PDF saat pengajuan di sistem Regalkes.

Daftar Persyaratan Lengkap:
1. Desain Label/Kemasan — Menampilkan informasi wajib seperti komposisi, peringatan, cara pakai, dan identitas produsen.
2. Komposisi Serta Fungsinya— Memuat daftar bahan baku berikut fungsi masing-masing.
3. SOP Produksi / Flowchart — Menjelaskan langkah-langkah pembuatan sabun cuci piring.
4. Certificate of Analysis (CoA) setiap bahan baku.
5. Hasil Uji Stabilitas & Kesimpulan Masa Simpan.
6. Hasil Uji Laboratorium Produk Jadi.
7. Bukti Pendaftaran Merek atau Sertifikat Merek (opsional, sangat disarankan).
8. KTP Direktur & KTP Penanggung Jawab Teknis (PJT).
9. Akun OSS milik CV/PT.
10. Surat Permohonan Izin Edar PKRT.
11. Surat Pernyataan Melepas Keagenan / Paten Merek.
12. Pakta Integritas.
13. Surat Pernyataan Izin Edar Notifikasi.
14. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen.

 

Cara Mengurus Izin Edar Sabun Cuci Piring
Cara Mengurus Izin Edar Sabun Cuci Piring

Proses Pengajuan Izin Edar PKRT untuk Sabun Cuci Piring

Setelah seluruh dokumen lengkap, produsen bisa melanjutkan ke proses pengajuan. Semua tahapan dilakukan secara online mulai dari OSS sampai sistem Regalkes. Proses ini memerlukan ketelitian karena setiap form harus terisi lengkap—mulai data administrasi, bahan baku, formula, spesifikasi, hingga parameter uji.

Jika satu bagian tidak sesuai, permohonan bisa dikembalikan atau diminta revisi. Di bawah ini adalah alur lengkap yang harus dilakukan dari awal hingga izin terbit.

Langkah-langkah Pengajuan (Runut dan Lengkap):
1. Login ke OSS (www.oss.go.id).
2. Masuk menu Perizinan Berusaha.
3. Klik Kelola Usaha.
4. Pilih Permohonan UMKU.
5. Pilih KBLI 20231 (Industri Barang dari Bahan Kimia Untuk Rumah Tangga).
6. Klik Proses Perizinan Berusaha UMKU.
7. Ajukan Perizinan Berusaha UMKU.
8. Pilih Izin Edar PKRT Dalam Negeri.
9. Centang pernyataan kebenaran data, lalu klik Lanjut.
10. Pilih Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU di Sistem K/L.
11. Sistem otomatis masuk ke regalkes.kemkes.go.id.
12. Pilih menu Izin Edar Notifikasi.
13. Pilih kategori PKRT → klik Baru.
14. Pilih Dalam Negeri (Lokal).
15. Isi seluruh formulir permohonan.
16. Upload file permohonan (PDF).
17. Lengkapi data administrasi perusahaan.
18. Upload dokumen: NIB atau Sertifikat Produksi, Bukti Merek, Surat Pernyataan, Surat Maklon (jika ada), dll.
19. Isi formula produk & upload file pendukung.
20. Jelaskan spesifikasi masing-masing bahan baku.
21. Upload CoA bahan baku & uji laboratorium.
22. Isi bentuk kemasan, ukuran, dan material kemasan.
23. Upload spesifikasi kemasan.
24. Isi parameter uji, standar, hasil uji, dan nama PJT.
25. Upload Lampiran Sertifikat Analisis Produk Jadi.
26. Isi data stabilitas produk & hasil stabilitas.
27. Berikan artik kode produksi
28. Upload label/penandaan.
29. Upload data pendukung lain.
30. Klik Simpan, sistem menerbitkan SPB (Surat Perintah Bayar).
31. Lakukan pembayaran → upload bukti bayar.
32. Cek progres secara berkala hingga izin terbit.
33. Izin edar akan muncul di OSS dan bisa diunduh.

Dokumen Teknis yang Wajib Disiapkan oleh Pelaku Usaha

Dalam proses pengajuan izin edar sabun cuci piring, dokumen teknis memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar penilaian Kemenkes terhadap keamanan dan mutu produk. Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memahami proses produksi, memiliki izin usaha yang jelas, serta mampu membuktikan bahwa produk yang diajukan sudah melalui pengujian yang memadai.

Karena sifatnya yang sangat menentukan, setiap berkas harus dipersiapkan dengan cermat dan diformat sesuai ketentuan, terutama untuk dokumen yang berkaitan dengan bahan baku, hasil uji laboratorium, dan identitas perusahaan. Dengan menyiapkan dokumen teknis yang lengkap, revisi dapat diminimalkan dan proses verifikasi akan berlangsung lebih cepat.

Selain sebagai persyaratan administratif, dokumen teknis juga menjadi bukti bahwa pelaku usaha beroperasi secara legal sebagai produsen PKRT. Identitas perusahaan, klasifikasi usaha, hingga penunjukan Penanggung Jawab Teknis (PJT) adalah komponen yang tidak dapat diabaikan.

Tanpa pemenuhan elemen-elemen ini, sistem Regalkes tidak akan memproses permohonan. Pada akhirnya, dokumen teknis adalah pondasi utama dalam memastikan produk yang diajukan memenuhi standar nasional dan layak beredar untuk masyarakat luas.

Dokumen teknis wajib meliputi:
1. Badan usaha berbentuk PT atau CV — Pengajuan izin tidak dapat dilakukan atas nama perorangan.
2. KBLI 20231 wajib terdaftar di NIB — Ini menjadi bukti legalitas bahwa perusahaan bergerak di bidang produksi barang kimia rumah tangga.
3. Memiliki PJT lulusan minimal D3 Farmasi — Wajib untuk penjamin kualitas, keamanan, dan pengawasan teknis produk.
4. Hasil uji laboratorium produk — Mencakup parameter keamanan, efektivitas pembersihan, dan standar mutu lainnya.

Estimasi Waktu dan Biaya Izin Edar Sabun Cuci Piring

Proses penerbitan izin edar sabun cuci piring melalui sistem Regalkes dan OSS umumnya berjalan cukup cepat apabila seluruh dokumen sudah lengkap dan sesuai format yang dipersyaratkan. Dalam praktiknya, estimasi waktu sangat bergantung pada kelengkapan berkas dan keakuratan data teknis yang diunggah. Jika tidak ada revisi dari tim verifikator Kemenkes, proses dapat selesai dalam hitungan hari sejak bukti pembayaran diunggah ke sistem.

Namun, pengajuan yang tidak lengkap biasanya akan memerlukan waktu tambahan karena harus melalui tahapan perbaikan dan unggah ulang dokumen. Oleh karena itu, persiapan yang matang sebelum submit menjadi kunci percepatan.
Dalam konteks biaya, pelaku usaha wajib membayar Surat Perintah Bayar (SPB) yang diterbitkan sistem Regalkes setelah seluruh dokumen selesai diinput. Besaran biaya menyesuaikan peraturan PNBP Kemenkes yang berlaku.
Biaya tidak dapat diketahui sebelum SPB keluar, namun estimasinya relatif terjangkau untuk pelaku UMKM maupun industri skala menengah. Dengan waktu proses yang efisien dan biaya yang transparan, mekanisme izin edar PKRT menjadi lebih mudah diakses oleh berbagai perusahaan. Proses Izin Edar Sabun Cuci Piring Sekarang Juga

Rangkuman estimasi waktu & biaya:
• Estimasi waktu proses: ± 10 hari kerja setelah upload bukti bayar (jika dokumen lengkap).
• Estimasi biaya: Mengikuti nilai SPB yang diterbitkan sistem Regalkes Kemenkes.
• Faktor yang memengaruhi durasi: kelengkapan dokumen, ketepatan pengisian formulir, dan kebutuhan revisi.

Contoh Produk Sabun Cuci Piring yang Wajib Memiliki Izin Edar

Semua jenis sabun cuci piring yang beredar di Indonesia, baik yang diproduksi oleh skala industri besar maupun pelaku UMKM, wajib mengantongi izin edar PKRT dari Kementerian Kesehatan. Kewajiban ini berlaku karena sabun cuci piring termasuk produk yang bersentuhan langsung dengan perlengkapan makan, peralatan dapur, serta permukaan yang berkaitan dengan makanan.

Oleh karena itu, standar keamanan dan mutu harus dipastikan benar-benar memenuhi ketentuan agar tidak menimbulkan residu berbahaya maupun iritasi kulit. Setiap bahan baku dalam formula harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari surfaktan pembersih, pewangi, bahan penstabil, hingga pewarna yang digunakan.

Berbagai variasi bentuk, ukuran, dan jenis sabun cuci piring juga masuk dalam kategori wajib izin edar. Produk UMKM sering kali memproduksi sabun cuci piring dalam bentuk cair, gel, bahkan padat. Semua variasi tersebut tetap dianggap sebagai produk rumah tangga yang memerlukan penilaian teknis sebelum diedarkan.

Selain itu, produk repack, private label, dan maklon juga harus mengikuti aturan yang sama. Tanpa izin, produk tidak dapat masuk marketplace besar, tender institusi, restoran, hotel, maupun supermarket modern.

Contoh produk sabun cuci piring yang wajib izin edar PKRT:
1. Sabun cuci piring cair (liquid dishwashing).
2. Sabun cuci piring gel atau kental.
3. Sabun cuci piring padat atau sabun batangan untuk peralatan makan.
4. Produk repack yang dijual ulang dengan merek sendiri.
5. Produk maklon yang diproduksi oleh pihak ketiga.
6. Sabun cuci piring aroma tertentu, misalnya lemon, apel, jeruk, lavender.
7. Sabun cuci piring food grade claim atau yang ditujukan untuk restoran dan industri makanan.
8. Sabun cuci piring dalam kemasan besar (jerigen 5–20 liter) untuk hotel, kafe, dan catering.

Jasa Pengurusan Izin Edar PKRT Sabun Cuci Piring

Mengurus izin edar PKRT untuk sabun cuci piring membutuhkan ketelitian tinggi, terutama pada bagian formula, uji laboratorium, spesifikasi bahan baku, dan pengisian formulir teknis di sistem Regalkes. Tidak sedikit pelaku usaha yang mengalami revisi berulang karena kesalahan kecil seperti format dokumen, ketidaksesuaian CoA, atau formulasi yang belum memenuhi ketentuan.

Untuk UMKM, kesulitan biasanya muncul pada penyusunan dokumen teknis serta kelengkapan administrasi. Di sinilah pentingnya menggunakan layanan profesional agar proses berjalan lebih cepat dan efisien. Dengan bantuan konsultan berpengalaman, pelaku usaha bisa memastikan bahwa setiap dokumen tersusun sesuai standar Kemenkes.

PERMATAMAS hadir sebagai salah satu layanan profesional yang berfokus pada perizinan PKRT, termasuk izin edar sabun cuci piring. Dengan tim yang berpengalaman, proses penyusunan dokumen, koordinasi uji lab, hingga submit di OSS dan Regalkes dapat ditangani dari awal sampai izin diterbitkan. Layanan ini sangat membantu pelaku usaha yang ingin fokus pada produksi dan pengembangan brand, tanpa harus terhambat revisi berkali-kali.

Selain itu, PERMATAMAS juga memberikan pendampingan penuh hingga izin benar-benar muncul dan siap digunakan untuk keperluan distribusi, marketplace, hingga retail modern.

Mengapa Mengurus Izin Edar Melalui PERMATAMAS?
1. Tim spesialis PKRT dengan pengalaman nasional.
2. Pembuatan dokumen teknis lengkap sesuai ketentuan Kemenkes.
3. Pendampingan sampai izin resmi keluar tanpa ribet.
4. Cocok untuk UMKM, industri maklon, maupun perusahaan besar.
5. Layanan cepat, aman, dan transparan.

Ayo urus Izin Edar Sabun Cuci Piring Anda bersama PERMATAMAS — hubungi kami melalui WhatsApp 085777630555 untuk konsultasi gratis dan pendampingan penuh hingga izin terbit.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

FAQ

1. Apakah sabun cuci piring wajib memiliki izin edar PKRT?
Ya. Semua produk sabun cuci piring, baik cair, gel, maupun padat, wajib memiliki izin edar PKRT sebelum dijual bebas, termasuk produk UMKM, repack, dan maklon.

2. Berapa lama proses penerbitan izin edar sabun cuci piring?
Estimasi prosesnya sekitar 10 hari kerja setelah bukti bayar diunggah, dengan catatan dokumen lengkap dan tidak ada revisi dari Kemenkes.

3. Apa KBLI yang sesuai untuk produksi sabun cuci piring?
KBLI yang wajib digunakan adalah 20231 – Industri Barang dari Bahan Kimia untuk Keperluan Rumah Tangga.

4. Apakah perlu Penanggung Jawab Teknis (PJT)?
Ya. PJT wajib ada, dengan minimal pendidikan D3 Farmasi atau S1 Kimia. PJT bertanggung jawab terhadap aspek teknis dan mutu produk.

5. Apa saja dokumen teknis yang harus disiapkan?
Dokumen teknis meliputi formula lengkap, spesifikasi bahan baku, hasil uji lab, uji stabilitas, CoA, prosedur pembuatan, dan label produk.

6. Apakah merek harus didaftarkan sebelum mengurus izin PKRT?
Tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan. Merek yang tidak didaftarkan berisiko ditiru dan memicu revisi pada tahap penilaian label.

7. Bagaimana jika perusahaan belum memiliki NIB dengan KBLI 20231?
Anda wajib memperbarui NIB terlebih dahulu di OSS karena sistem tidak akan memproses pengajuan PKRT tanpa KBLI yang sesuai.

8. Apakah izin edar sabun cuci piring bisa digunakan untuk masuk marketplace?
Ya. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan supermarket modern mewajibkan produk PKRT memiliki izin edar resmi.

9. Berapa biaya resmi izin edar PKRT?
Biaya mengikuti Surat Perintah Bayar (SPB) yang diterbitkan sistem Regalkes. Jumlahnya berbeda untuk setiap produk dan sesuai ketentuan PNBP Kemenkes.

10. Apakah PERMATAMAS bisa membantu mengurus izin PKRT?
Ya. PERMATAMAS menyediakan layanan lengkap mulai dari penyusunan dokumen teknis, uji lab, hingga izin resmi terbit. Konsultasi gratis via WhatsApp 085777630555.

jasa pengurusan sertifikasi halal
jasa pengurusan sertifikasi halal

Jasa Pengurusan Sertifikasi CPPKRTB

IZIN EDAR PKD·

Jasa Pengurusan Sertifikasi CPPKRTB – Sertifikasi CPPKRTB merupakan salah satu persyaratan penting bagi produsen PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) di Indonesia. Proses pengurusan sertifikasi ini bisa menjadi tantangan bagi pelaku usaha, terutama bagi UMKM yang baru pertama kali menghadapi regulasi Kemenkes. Tanpa sertifikasi, produk PKRT tidak dapat diedarkan secara resmi, baik di pasar modern, marketplace, maupun untuk ekspor.

Mengurus sertifikasi memerlukan pemahaman tentang regulasi, kelengkapan dokumen, serta kesiapan fasilitas produksi. Banyak pelaku usaha yang mengalami hambatan karena dokumen tidak lengkap, tata letak produksi tidak sesuai standar, atau tenaga kerja belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pendampingan profesional melalui jasa pengurusan sertifikasi sangat dianjurkan.

Dengan menggunakan jasa pengurusan sertifikasi, perusahaan akan dibimbing mulai dari penyusunan dokumen, validasi sarana produksi, hingga pengajuan permohonan di sistem OSS RBA. Layanan ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi risiko revisi berulang, sehingga sertifikat dapat diterbitkan lebih cepat dan aman.

Apa Itu Sertifikasi CPPKRTB?

Sertifikasi CPPKRTB adalah persetujuan resmi dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa produsen PKRT telah memenuhi standar produksi yang aman, higienis, dan terkontrol mutunya. Produk yang telah tersertifikasi memiliki jaminan kualitas dan dapat diedarkan secara legal di Indonesia.

Sertifikasi ini menilai banyak aspek, termasuk sistem manajemen mutu, kompetensi personalia, fasilitas produksi, serta dokumentasi dan prosedur operasional. Proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan setiap elemen produksi sesuai standar.

Beberapa poin penting dalam sertifikasi CPPKRTB:
• Sarana Produksi: Tata letak, bangunan, dan fasilitas harus mendukung alur produksi higienis.
• Personalia: Tenaga kerja harus memiliki kompetensi sesuai bidang, termasuk Penanggung Jawab Teknis.
• Dokumentasi dan SOP: Standar operasional prosedur harus lengkap mulai dari produksi hingga pengendalian mutu.
• Pengendalian Mutu: Semua bahan baku, produk antara, dan produk jadi diuji sesuai standar.
• Audit Internal: Perusahaan melakukan evaluasi rutin agar penerapan CPPKRTB konsisten.

Dengan sertifikasi ini, produsen PKRT mendapatkan kredibilitas lebih tinggi, dapat masuk marketplace resmi, retail modern, dan memperluas peluang ekspor.

Syarat Sertifikasi CPPKRTB

Sebelum mengajukan sertifikasi CPPKRTB, perusahaan wajib menyiapkan persyaratan yang lengkap. Kesiapan dokumen dan sarana produksi menjadi kunci agar proses berjalan lancar dan tidak tertunda. Persyaratan ini meliputi legalitas perusahaan, fasilitas produksi, peralatan, serta kompetensi tenaga kerja.

Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi:
1. Legalitas Perusahaan: Memiliki badan hukum resmi seperti PT, CV, atau koperasi.
2. Sarana dan Fasilitas Produksi: Bangunan, layout, dan fasilitas harus sesuai standar CPPKRTB.
3. Peralatan Produksi: Semua peralatan harus bersih, valid, dan sesuai fungsi.
4. Personalia: Tenaga kerja memiliki kompetensi sesuai bidang, termasuk Penanggung Jawab Teknis.
5. Dokumentasi dan SOP: Standar operasional prosedur lengkap mulai dari produksi, sanitasi, hingga pengendalian mutu.
6. Pengendalian Mutu: Bahan baku, produk antara, dan produk jadi diuji dan memenuhi standar.
7. Audit Internal: Evaluasi rutin dilakukan terhadap penerapan CPPKRTB di seluruh fasilitas.

Memenuhi semua syarat ini tidak hanya mempercepat proses pengajuan, tetapi juga memastikan perusahaan siap diaudit dan produk layak diedarkan secara resmi.

Biaya Sertifikasi CPPKRTB

Biaya resmi untuk mengurus sertifikasi CPPKRTB telah ditetapkan oleh pemerintah. Biaya ini mencakup pengajuan izin melalui sistem OSS RBA dan evaluasi dokumen perusahaan. Untuk sertifikasi PKRT, biaya resmi yang berlaku adalah Rp 3.000.000. Biaya tersebut belum termasuk jasa pendampingan profesional atau pengujian laboratorium tambahan bila diperlukan.

Meskipun terlihat standar, total biaya bisa meningkat jika dokumen belum lengkap atau ada revisi yang harus dilakukan. Konsultan berpengalaman sering kali membantu perusahaan menyiapkan dokumen agar biaya tambahan dapat diminimalkan.

Beberapa poin terkait biaya sertifikasi:
• Biaya resmi Kemenkes: Rp 3.000.000
• Biaya jasa konsultan/pengurusan (jika menggunakan layanan pendampingan)

Dengan memahami struktur biaya ini sejak awal, pelaku usaha dapat merencanakan anggaran lebih efisien dan menghindari keterlambatan proses. Sertifikasi yang berhasil diterbitkan menjamin legalitas produk PKRT dan membuka peluang distribusi di pasar modern, marketplace, hingga ekspor.

 

Jasa Pengurusan Sertifikasi CPPKRTB
Jasa Pengurusan Sertifikasi CPPKRTB

Cara Mengurus Sertifikasi CPPKRTB

Mengurus sertifikasi CPPKRTB kini bisa dilakukan secara daring melalui sistem OSS RBA, namun tetap membutuhkan ketelitian dan pemahaman terhadap persyaratan yang berlaku. Proses yang benar memastikan sertifikat diterbitkan tanpa revisi berkali-kali, sehingga produk PKRT bisa diedarkan secara legal lebih cepat.

Langkah-langkah mengurus sertifikasi CPPKRTB:

1. Login ke Sistem OSS RBA
Akses situs resmi oss.go.id dan masuk menggunakan akun resmi perusahaan. Pastikan semua data perusahaan sudah valid dan diverifikasi.

2. Ajukan Permohonan Sertifikasi
Pilih menu PB UMKM atau Proses Perizinan Berusaha UMKM, kemudian pilih jenis perizinan sertifikasi produsen PKRT (CPPKRTB). Pemilihan kategori yang tepat meminimalkan risiko penolakan.

3. Isi Formulir dan Unggah Dokumen
Unduh formulir resmi dari menu Berita & Pengumuman OSS, isi seluruh data perusahaan, dan unggah dokumen pendukung seperti layout sarana produksi, SOP, serta bukti legalitas perusahaan.

4. Pantau Status Permohonan
Periksa secara berkala notifikasi di OSS. Jika ada dokumen yang perlu diperbaiki atau dilengkapi, segera lakukan perbaikan agar proses tidak tertunda.

5. Cetak Sertifikat Resmi
Setelah permohonan disetujui, cetak sertifikat melalui menu Cetak Perizinan Berusaha UMKM. Sertifikat ini menjadi bukti resmi bahwa produk telah lolos sertifikasi CPPKRTB.
Proses ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian, terutama bagi UMKM baru yang belum terbiasa dengan sistem OSS RBA. Dengan mengikuti langkah-langkah ini secara benar, risiko revisi berulang dapat diminimalkan.

Berapa Lama Proses Sertifikasi CPPKRTB

Proses sertifikasi CPPKRTB biasanya memerlukan waktu yang bervariasi tergantung kelengkapan dokumen dan kesiapan fasilitas produksi. Secara umum, estimasi waktu dari pengajuan hingga sertifikat diterbitkan dapat berlangsung antara 1 hingga 3 bulan. Penting bagi perusahaan untuk menyiapkan semua persyaratan agar tidak terjadi penundaan selama proses evaluasi.

Setelah berkas diajukan melalui sistem OSS RBA, petugas akan melakukan verifikasi awal terhadap dokumen yang diunggah. Pada tahap ini, pihak perusahaan perlu memastikan bahwa legalitas badan usaha, SOP, layout fasilitas produksi, dan dokumen pendukung lainnya sudah lengkap dan sesuai standar. Apabila ada kekurangan, notifikasi akan diberikan sehingga perusahaan dapat segera melengkapinya.

Tahap berikutnya adalah audit langsung oleh Kemenkes di fasilitas produksi. Audit ini bertujuan untuk memastikan sarana, peralatan, dan tenaga kerja sesuai dengan standar CPPKRTB. Penilai akan memeriksa alur produksi, kebersihan, pengendalian mutu, dan penerapan SOP secara menyeluruh. Hasil audit menentukan apakah sertifikat dapat diterbitkan atau perlu perbaikan tambahan.

Dengan memperhatikan estimasi waktu dan menyiapkan dokumen serta fasilitas dengan baik, proses sertifikasi CPPKRTB bisa lebih efisien. Menggunakan jasa pendampingan profesional, seperti PERMATAMAS, juga membantu perusahaan meminimalkan risiko revisi, mempercepat proses audit, dan memastikan sertifikat resmi dapat diterbitkan tepat waktu.

Kendala Mengurus Sertifikasi CPPKRTB

Meski proses pengurusan sertifikasi CPPKRTB dapat dilakukan secara online, banyak pelaku usaha mengalami hambatan yang memperlambat penerbitan sertifikat. Memahami kendala umum sejak awal membantu perusahaan mempersiapkan dokumen dan sarana produksi lebih matang.

Beberapa kendala yang sering terjadi:
1. Dokumen Tidak Lengkap atau Tidak Valid
Formulir atau bukti legalitas yang kurang lengkap menyebabkan permohonan tertunda.
2. Kesalahan Pengisian Data di OSS RBA
Salah input informasi perusahaan atau jenis produk bisa menyebabkan permohonan ditolak.
3. Fasilitas Produksi Tidak Sesuai Standar
Tata letak ruang produksi atau peralatan yang tidak memenuhi persyaratan CPPKRTB sering menjadi alasan revisi.
4. Kurangnya Kompetensi Personalia
Tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi sesuai bidang atau Penanggung Jawab Teknis belum memenuhi syarat.
5. Revisi Dokumen Berulang
Proses perbaikan dokumen yang terus-menerus menunda penerbitan sertifikat.
Dengan memahami kendala ini, perusahaan dapat mempersiapkan dokumen, sarana, dan SDM lebih matang sehingga proses sertifikasi berjalan lancar dan efisien.

Jasa Pengurusan Sertifikasi CPPKRTB Berpengalaman

Mengurus sertifikasi CPPKRTB bisa lebih mudah jika menggunakan layanan profesional. PERMATAMAS memiliki pengalaman dalam menangani sertifikasi PKRT, termasuk kategori tisu basah, sabun, alat kebersihan, dan produk rumah tangga lainnya. Dengan pendampingan dari awal hingga terbit sertifikat, risiko penolakan dapat diminimalkan.

Keunggulan menggunakan jasa PERMATAMAS:
• Pendampingan lengkap mulai persiapan dokumen hingga penerbitan sertifikat.
• Evaluasi fasilitas produksi untuk memastikan sesuai standar CPPKRTB.
• Konsultasi terkait SOP, dokumentasi, dan pengendalian mutu.
• Mempercepat proses pengajuan di OSS RBA tanpa revisi berkali-kali.
• Tim berpengalaman menangani berbagai jenis produk PKRT lokal maupun impor.

Dengan bantuan PERMATAMAS, perusahaan tidak hanya mendapatkan sertifikasi resmi, tetapi juga memastikan legalitas produk siap diedarkan di marketplace, retail modern, dan peluang ekspor. Proses yang rapi dan terstruktur membuat pelaku usaha fokus pada pengembangan produk tanpa terbebani prosedur birokrasi.

Mulai sekarang, percayakan pengurusan sertifikasi CPPKRTB Anda kepada PERMATAMAS dan rasakan proses yang cepat, aman, dan terpercaya.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

FAQ 10

1. Apa itu sertifikasi CPPKRTB?
Sertifikasi CPPKRTB adalah pengakuan resmi Kemenkes bahwa produsen PKRT telah memenuhi standar produksi, higiene, dan mutu sesuai regulasi.

2. Siapa yang wajib mengurus sertifikasi CPPKRTB?
Semua produsen PKRT, termasuk UMKM dan perusahaan skala besar, wajib memiliki sertifikasi sebelum produk diedarkan.

3. Bagaimana cara mengurus sertifikasi CPPKRTB?
Prosesnya dilakukan melalui sistem OSS RBA, mulai dari login, pengisian formulir, unggah dokumen, pantau permohonan, hingga cetak sertifikat.

4. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk sertifikasi CPPKRTB?
Beberapa dokumen penting meliputi legalitas perusahaan, SOP produksi, layout fasilitas, bukti kompetensi personel, dan dokumentasi pengendalian mutu.

5. Berapa lama proses sertifikasi CPPKRTB?
Proses resmi bisa memakan waktu beberapa minggu hingga bulan, tergantung kelengkapan dokumen dan kesiapan fasilitas produksi.

6. Berapa biaya resmi sertifikasi CPPKRTB?
Biaya resmi yang ditetapkan Kemenkes adalah Rp 3.000.000, belum termasuk jasa pendampingan atau biaya laboratorium tambahan.

7. Apa kendala umum dalam pengurusan CPPKRTB?
Kendala sering terjadi karena dokumen tidak lengkap, kesalahan input di OSS, fasilitas produksi tidak sesuai standar, atau SDM belum kompeten.

8. Apa keuntungan menggunakan jasa pengurusan CPPKRTB?
Jasa profesional membantu mempercepat proses, meminimalkan risiko revisi, memastikan dokumen lengkap, dan memandu audit internal hingga sertifikat diterbitkan.

9. Apakah sertifikasi CPPKRTB berlaku untuk semua produk PKRT?
Ya, semua produk rumah tangga dan kebersihan yang masuk kategori PKRT harus memenuhi standar CPPKRTB sebelum diedarkan.

10. Mengapa memilih PERMATAMAS untuk pengurusan CPPKRTB?
PERMATAMAS berpengalaman menangani berbagai produk PKRT, mendampingi dari persiapan dokumen hingga penerbitan sertifikat, sehingga proses cepat, aman, dan terpercaya.

Jasa Pengurusan Merek Kelas 35 untuk Syarat Shopee Mall

PERMATAMAS·

Jasa Pengurusan Merek Kelas 35 untuk Syarat Shopee Mall – Seller yang berencana upgrade ke Shopee Mall kini harus memenuhi salah satu persyaratan utama, yaitu memiliki bukti pendaftaran atau sertifikat merek HKI. Persyaratan ini diberlakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap identitas brand serta untuk memastikan bahwa penjual di Shopee Mall adalah pemilik sah merek yang dijual. Salah satu jenis klasifikasi yang dibutuhkan oleh seller agensi, reseller, distributor, hingga brand owner adalah merek kelas 35.

Bagi banyak pelaku bisnis online, proses pendaftaran merek terkadang dianggap rumit. Mulai dari kesulitan menentukan kelas yang tepat, prosedur yang cukup panjang, hingga kekhawatiran mengenai apakah nama merek berpotensi ditolak. Di sinilah layanan profesional pengurusan merek berperan, khususnya untuk memastikan persyaratan Shopee Mall dapat terpenuhi dengan benar dan tepat waktu.

Dengan adanya jasa pengurusan merek kelas 35, seller atau brand owner tidak perlu repot mengurus alur administrasi, pengecekan ketersediaan merek, hingga proses pengajuan ke DJKI. Bahkan, bukti pendaftaran (No. Permohonan) yang diterbitkan setelah pengajuan resmi dapat digunakan sebagai verifikasi untuk pengajuan Shopee Mall. Dengan demikian, seller dapat fokus pada pengembangan produk dan penjualan, sementara dokumen legalitas brand ditangani oleh tenaga profesional.

| Ingin daftar Shopee Mall tanpa ribet urus merek? Konsultasi gratis melalui WhatsApp

Apa Itu Merek Kelas 35 dalam HKI?

Merek kelas 35 adalah kategori yang digunakan dalam klasifikasi merek HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran, periklanan, manajemen bisnis, hingga layanan toko online atau marketplace. Di Indonesia, merek kelas 35 sangat sering digunakan untuk pelaku usaha yang bergerak dalam bidang distribusi barang, agensi, reseller besar, dan penyedia layanan toko online. Inilah alasan mengapa banyak seller marketplace membutuhkan kelas ini sebagai salah satu bentuk legalitas usaha.

Beberapa contoh layanan yang termasuk dalam kelas 35 antara lain:
• Layanan pemasaran dan promosi
• Manajemen bisnis dan administrasi
• Retail, toko online, dan marketplace
• Distributor atau agen penjualan

Merek kelas 35 berbeda dengan merek kelas produk (seperti kelas 3 untuk kosmetik atau kelas 30 untuk makanan). Jadi, meskipun suatu merek sudah terdaftar di kelas produk tertentu, seller masih perlu memastikan apakah bisnisnya membutuhkan kelas 35 untuk perlindungan layanan perdagangan atau toko online. Karena itu, memahami fungsi kelas ini sangat penting terutama bagi penjual di marketplace seperti Shopee Mall yang mengharuskan penjual memiliki perlindungan merek yang sesuai. Proses Daftar Merek Kelas 35

Jasa Pengurusan Merek Kelas 35 untuk Syarat Shopee Mall

Kenapa Shopee Mall Mewajibkan Merek Kelas 35?

Shopee Mall menerapkan standar verifikasi merek untuk memastikan bahwa penjual yang bergabung adalah pemilik sah dari brand yang dipasarkan. Kelas 35 menjadi salah satu jenis merek yang dianggap relevan karena kelas ini berhubungan langsung dengan aktivitas perdagangan dan penyediaan platform penjualan. Merek ini menjadi bukti legal bahwa seller secara sah menjalankan toko atau layanan pemasaran merek yang terdaftar.

Ada beberapa alasan utama mengapa Shopee Mall mewajibkan merek kelas 35:
1. Melindungi identitas brand dari pemalsuan
2. Mengurangi penjualan produk tiruan atau plagiasi
3. Menjamin profesionalitas seller dan keaslian brand

Selain itu, Shopee juga ingin memastikan konsumen mendapatkan pengalaman belanja yang aman dan terpercaya. Dengan adanya kewajiban ini, seller yang serius mengembangkan brand akan lebih mudah bersaing dan mendapatkan branding yang lebih kredibel. Bukti pendaftaran atau sertifikat merek kelas 35 kini menjadi salah satu poin penting dalam proses seleksi Shopee Mall.

Syarat dan Dokumen untuk Daftar Merek Kelas 35

Mendaftar merek kelas 35 tidak bisa dilakukan tanpa persiapan dokumen yang benar. Tujuannya agar proses pengajuan berjalan lancar dan tidak terkena penolakan administratif. Setiap pemilik merek wajib memastikan bahwa nama merek belum dipakai atau berpotensi menimbulkan persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Proses pengecekan merek terlebih dahulu sangat dianjurkan.

Dokumen yang umumnya dibutuhkan untuk daftar merek kelas 35 antara lain:
1. KTP pemilik atau legalitas badan usaha (PT/CV)
2. Contoh logo atau nama merek
3. No HP dan Alamat Email Aktif
4. Contoh Tanda Tangan

Setelah dokumen siap, proses pendaftaran dilakukan melalui sistem DJKI online. Setelah berhasil diajukan, pemohon akan mendapatkan nomor permohonan resmi yang bisa digunakan untuk verifikasi Shopee Mall. Sertifikat merek akan diterbitkan rata-rata dalam waktu 8–12 bulan tergantung proses pemeriksaan substantif dan keberatan publik. Dengan pemahaman yang tepat dan dukungan layanan profesional, proses ini dapat berjalan lebih mudah dan efisien. Ajukan Merek Kelas 35 Sekarang

Berapa Lama Proses dan Biaya Pendaftaran Merek Kelas 35?

Bagi seller yang ingin mendaftar Shopee Mall, waktu pengurusan merek sering menjadi pertimbangan penting. Secara resmi, proses pendaftaran merek kelas 35 melalui DJKI membutuhkan waktu sekitar 8–12 bulan hingga sertifikat terbit, tergantung status pemeriksaan dan apakah ada keberatan dari pihak lain.

Meski demikian, setelah pengajuan resmi berhasil, pemilik merek langsung mendapatkan bukti pendaftaran (No. Permohonan) dalam waktu 1 hari kerja. Bukti ini sudah dapat digunakan untuk pengajuan verifikasi Shopee Mall, sehingga seller tidak perlu menunggu sertifikat resmi selesai.

Untuk biaya, pendaftaran merek kelas 35 memiliki tarif resmi pemerintah. Biaya ini berbeda tergantung apakah merek didaftarkan atas nama perorangan atau badan usaha, serta apakah melakukan pendaftaran sendiri atau melalui layanan profesional.

Adapun biaya resmi DJKI adalah sebagai berikut:
• Biaya Resmi DJKI: Rp 1.800.000
• Belum termasuk biaya jasa pendampingan, pengajuan, dan analisis merek

Dengan memahami detail biaya dan waktu proses, seller dapat merencanakan pengajuan Shopee Mall tanpa menghambat operasional atau penjualan. Pendaftaran sejak awal juga lebih menguntungkan, karena semakin cepat mengajukan, semakin cepat bentuk perlindungan hukum melekat pada nama atau logo brand. Selain itu, seller tidak perlu khawatir dengan potensi sengketa merek di kemudian hari karena brand telah memiliki legalitas yang jelas. Mohon Merek Kelas 35 Sekarang Juga

Jasa Pengurusan Merek Kelas 35 untuk Verifikasi Shopee Mall

Mengurus pendaftaran merek kelas 35 dapat menjadi langkah teknis yang membutuhkan ketelitian dalam pemilihan kelas, pengecekan merek pembanding, hingga penyusunan dokumen yang sesuai dengan ketentuan DJKI. Banyak seller Shopee—terutama brand owner dan distributor—lebih memilih menggunakan jasa pengurusan merek agar prosesnya lebih cepat, akurat, dan tidak berisiko salah langkah. Hal ini penting karena kesalahan kecil dalam pemilihan kelas atau pengisian data dapat berdampak pada penolakan merek.

PERMATAMAS hadir sebagai solusi bagi seller yang membutuhkan layanan pengurusan merek kelas 35 secara profesional untuk memenuhi persyaratan Shopee Mall. Dengan pengalaman menangani berbagai pendaftaran merek, termasuk kategori perdagangan dan retail online, PERMATAMAS memahami alur, prosedur, hingga langkah mitigasi risiko agar merek lebih aman dan tepat sasaran.

Selain itu, seller akan dibantu mulai dari pengecekan merek, penyusunan dokumen, pengajuan resmi, hingga update status proses. Bagi seller yang ingin naik level ke Shopee Mall tanpa ribet urusan legalitas, menggunakan layanan pengurusan profesional adalah pilihan yang tepat. Dengan dukungan tim ahli, proses menjadi lebih mudah dan peluang diterima menjadi lebih besar.

Jika Anda sedang mempersiapkan persyaratan Shopee Mall dan membutuhkan merek kelas 35, PERMATAMAS siap membantu dari awal hingga selesai, termasuk konsultasi gratis untuk memastikan merek Anda layak dan aman untuk diajukan.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

FAQ

1. Apa itu merek kelas 35?
Merek kelas 35 adalah kategori HKI untuk layanan perdagangan, pemasaran, promosi, toko online, distributor, dan marketplace.

2. Apakah Shopee Mall wajib memiliki merek kelas 35?
Ya, Shopee Mall mewajibkan kepemilikan merek yang relevan dengan aktivitas penjualan dan retail online sebagai syarat verifikasi.

3. Berapa biaya resmi pendaftaran merek kelas 35?
Biaya resmi DJKI adalah Rp 1.800.000 untuk satu kelas, belum termasuk biaya konsultasi atau jasa pengurusan.

4. Berapa lama waktu proses hingga sertifikat terbit?
Estimasi waktu terbit sertifikat sekitar 8–12 bulan, namun bukti pendaftaran keluar dalam 1 hari dan dapat digunakan untuk Shopee Mall.

5. Apakah saya bisa pakai logo dan nama sekaligus?
Ya, namun keduanya dihitung sebagai satu permohonan jika diterapkan dalam satu label desain.

6. Bagaimana jika nama merek saya mirip dengan yang sudah terdaftar?
Ada risiko penolakan. Sebaiknya lakukan pengecekan merek terlebih dahulu untuk mengetahui peluang diterima.

7. Apakah perorangan boleh daftar merek kelas 35?
Boleh. Merek dapat didaftarkan atas nama perorangan maupun badan usaha seperti PT atau CV.

8. Apakah nomor permohonan sudah bisa digunakan untuk daftar Shopee Mall?
Ya, nomor permohonan resmi dari DJKI bisa digunakan sebagai dokumen verifikasi Shopee Mall.

9. Apakah bisa daftar lebih dari satu kelas merek?
Bisa. Banyak brand mendaftarkan kelas 35 untuk toko dan kelas lain untuk produk.

10. Apakah PERMATAMAS melayani konsultasi sebelum mendaftar?
Ya, konsultasi tersedia secara gratis untuk analisa nama merek dan rekomendasi kelas yang tepat.

 

Ketegori Produk PKRT Menurut Kemenkes

IZIN EDAR PKD·

Ketegori Produk PKRT Menurut Kemenkes – Produk PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait kebersihan, kesehatan, dan keamanan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menetapkan klasifikasi kategori PKRT berdasarkan tingkat risiko dan kegunaannya agar proses registrasi dan pengawasan dapat dilakukan secara tepat.

Bagi pelaku usaha yang ingin mengedarkan produk PKRT secara legal di Indonesia, memahami kategori dan subkategori produk ini adalah langkah awal yang wajib dikuasai. Dengan mengetahui klasifikasinya, pemilik usaha dapat memahami apakah produknya masuk kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi, serta mengetahui persyaratan izin edar yang sesuai. Proses Izin Edar PKRT Sekarang

PKRT terbagi menjadi tiga kelas berdasarkan tingkat risiko penggunaannya, yaitu:

• Kelas I → Risiko rendah
Produk ini tidak menimbulkan efek serius seperti iritasi, korosif, atau risiko karsinogenik.

• Kelas II → Risiko sedang
Produk memiliki potensi menyebabkan iritasi atau korosif, dan wajib melalui tahapan uji laboratorium sebelum izin edar diterbitkan.

• Kelas III → Risiko tinggi
Kelompok ini mencakup produk yang mengandung pestisida rumah tangga dan pengajuannya memerlukan persetujuan khusus termasuk uji laboratorium sesuai ketentuan dan evaluasi oleh Komisi Pestisida.

Untuk mempermudah pemahaman, artikel ini akan merinci kategori produk PKRT sesuai fungsinya hingga contoh produknya.

PKRT untuk Keperluan Rumah Tangga Sehari-Hari

Kategori ini termasuk dalam kelas risiko terendah (Kelas I) dan umumnya digunakan dalam aktivitas domestik sehari-hari.
Produk pada kategori ini tidak menimbulkan dampak berbahaya, sehingga proses izin edarnya relatif lebih mudah dan cepat dibanding kategori lainnya.

Beberapa contoh subkategori dalam kelompok ini yaitu:
Tisu dan Kapas
o Kapas kecantikan
o Facial tissue
o Toilet tissue
o Tissue basah
o Tissue makan
o Cotton bud
o Paper towel
o Jenis tissue dan kapas lainnya
Fungsi utama dari kelompok ini adalah membantu kebersihan personal maupun penggunaan umum dalam rumah tangga. Proses Izin Edar PKRT Kelas I

PKRT untuk Pembersihan dan Perawatan Lingkungan

Kategori ini mencakup berbagai produk pembersih permukaan, peralatan rumah tangga, serta bahan untuk mencuci. Produk ini umumnya berada di tingkat risiko sedang (Kelas II) karena mungkin menimbulkan iritasi ringan maupun korosif bila digunakan tidak sesuai petunjuk.

Beberapa contoh dalam kelompok ini antara lain:

Sediaan untuk mencuci
o Sabun cuci
o Deterjen
o Pelembut cucian
o Pemutih
o Enzim pencuci pakaian
o Pewangi pakaian
o Sabun cuci tangan
o Produk pencuci lainnya

Pembersih Lingkungan
o Pembersih peralatan dapur
o Pembersih kaca
o Pembersih lantai
o Pembersih porselen
o Pembersih kloset
o Pembersih mebel
o Pembersih karpet
o Pembersih mobil
o Pembersih sepatu
o Penjernih air
o Produk pembersih lainnya

Produk pada kategori ini wajib melakukan uji laboratorium sebelum pengajuan izin edar PKRT.

Ketegori Produk PKRT Menurut Kemenkes
Ketegori Produk PKRT Menurut Kemenkes

PKRT untuk Kebersihan dan Perawatan Diri

Meskipun tidak termasuk produk kosmetik, kategori ini mencakup produk yang menunjang kebersihan personal, terutama bayi dan orang dengan sensitivitas tertentu.

Beberapa contohnya adalah:
• Dot dan aksesorinya
• Popok bayi
• Botol susu
• Peralatan perawatan bayi lainnya

Produk-produk ini wajib memiliki izin edar resmi agar dapat diedarkan dan digunakan secara aman di masyarakat. Ajukan Izin Edar PKRT

PKRT untuk Keperluan Sanitasi dan Disinfeksi

Kelompok ini termasuk kategori yang membutuhkan perhatian lebih karena memiliki sifat kimia aktif yang bertugas membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme.
Produk dalam kategori ini umumnya masuk Kelas II hingga Kelas III.

Contoh produk yang termasuk kategori ini adalah:
• Antiseptik
• Disinfektan
• Kombinasi antiseptik dan disinfektan lainnya

Karena berisiko terhadap kesehatan pengguna apabila tidak digunakan dengan benar, produk ini membutuhkan uji laboratorium dan persetujuan regulasi sebelum diedarkan. Proses Uji Lab dan Izin Edar PKRT

PKRT untuk Keperluan Peralatan Rumah Tangga dan Industri Kecil

Kategori ini mencakup produk yang digunakan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari gangguan hewan pengganggu, bakteri, hingga serangga pembawa penyakit.
Produk ini termasuk Kelas III (Risiko Tinggi) karena mengandung bahan aktif pestisida.

Contoh produk meliputi:
• Pengendali serangga
• Pencegah serangga
• Pengendali kutu rambut
• Anti kutu hewan peliharaan (non-ternak)
• Obat pembasmi tikus rumah
• Produk pestisida rumah tangga lainnya

Kategori ini memerlukan:
✔ Uji lab
✔ Evaluasi Komisi Pestisida
✔ Persetujuan Kemenkes sebelum izin edar terbit

Jasa Pengurusan Izin Edar PKRT Semua Kategori

Mengurus izin edar PKRT dapat menjadi proses yang kompleks, terutama bagi pelaku usaha baru yang belum familiar dengan OSS RBA, dokumen teknis, hingga uji laboratorium.
Untuk mempermudah proses ini, Anda dapat menggunakan layanan konsultan PKRT profesional seperti PERMATAMAS.

Dengan pendampingan ahli, Anda akan mendapatkan:
• Pemeriksaan kategori produk sesuai regulasi
• Penyusunan dokumen teknis
• Pendampingan audit dan verifikasi
• Proses pengajuan hingga izin edar resmi terbit

Layanan ini sangat membantu pelaku usaha agar tidak salah langkah dan dapat masuk pasar lebih cepat.

Pentingnya Mengetahui Kategori Produk PKRT

Pemahaman kategori PKRT sangat penting agar pelaku usaha dapat menyiapkan dokumen, formulasi, uji laboratorium, dan strategi pemasaran sesuai ketentuan pemerintah. Semakin tepat kategorinya, semakin mudah proses registrasi izin edarnya.

Dengan dukungan profesional seperti PERMATAMAS, proses perizinan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan sesuai regulasi sehingga produk dapat segera dipasarkan secara legal.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

FAQ

1. Apa itu PKRT menurut Kemenkes?
PKRT atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga adalah produk yang digunakan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan lingkungan rumah tangga, termasuk pembersih, disinfektan, tisu, kapas, dan pestisida rumah tangga. Produk ini wajib memiliki izin edar sebelum dipasarkan.

2. Berapa kategori risiko produk PKRT?
PKRT dibagi menjadi tiga kategori risiko:

  • Kelas I → Risiko rendah

  • Kelas II → Risiko sedang

  • Kelas III → Risiko tinggi (khusus pestisida rumah tangga)

3. Apakah semua produk PKRT harus diuji di laboratorium?
Tidak semua. Produk PKRT kelas I tidak wajib uji lab, sedangkan PKRT kelas II dan III wajib melampirkan hasil uji laboratorium sebelum izin edar terbit.

4. Berapa lama proses izin edar PKRT biasanya?
Estimasi waktu sekitar 1–3 bulan tergantung kategori, kelengkapan dokumen, serta hasil verifikasi Kemenkes. Produk pestisida rumah tangga (kelas III) umumnya membutuhkan waktu lebih panjang.

5. Apakah usaha perorangan bisa mendaftar izin edar PKRT?
Ya, selama memiliki badan usaha legal seperti PT, CV, atau PT Perorangan, serta memenuhi persyaratan teknis lain seperti fasilitas produksi dan penanggung jawab teknis.

6. Apakah izin edar PKRT berlaku selamanya?
Tidak. Masa berlaku izin edar PKRT mengikuti ketentuan regulasi dan dapat diperbarui (renewal). Beberapa sertifikasi PKRT memiliki masa berlaku tertentu tergantung subkategori dan regulasi yang berjalan.

7. Apakah PERMATAMAS menyediakan layanan pengurusan izin PKRT semua kategori?
Ya. PERMATAMAS menyediakan layanan pendampingan penuh untuk registrasi izin edar PKRT kategori kelas I, II, maupun III termasuk penyusunan dokumen teknis, uji laboratorium, hingga pendampingan verifikasi.

Cara Notifikasi Izin Edar PKRT Kemenkes

IZIN EDAR PKD·

Cara Notifikasi Izin Edar PKRT Kemenkes – Memiliki produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) berarti Anda wajib memenuhi ketentuan legal yang berlaku, termasuk memiliki izin edar resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tanpa izin tersebut, produk tidak dapat dipasarkan di Indonesia, baik secara offline maupun online seperti marketplace, ritel modern, distributor, atau ekspor.

Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai cara notifikasi izin edar PKRT Kemenkes, mulai dari pengertian, manfaat, persyaratan, langkah proses, biaya resmi, hingga tips agar proses cepat disetujui dan tidak gagal.

Apa Itu Notifikasi Izin Edar PKRT Kemenkes?

Notifikasi izin edar PKRT adalah proses legal yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian Kesehatan agar produk PKRT dapat dipasarkan secara sah di wilayah Indonesia.

Produk yang termasuk kategori PKRT antara lain:
• Cairan pembersih lantai
• Produk disinfectant dan sanitizer
• Sabun pembersih peralatan rumah tangga
• Penyegar ruangan
• Deterjen cair atau bubuk
• Pembersih kaca
• Alat kebersihan non-medis
• Pengharum helm, mobil, dan ruangan
Tanpa izin edar, produk tersebut dianggap belum memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Kenapa Izin Edar PKRT Kemenkes Itu Penting?

Ada beberapa alasan krusial mengapa izin edar PKRT wajib dimiliki:
• Agar produk legal dipasarkan di Indonesia
• Membangun kepercayaan konsumen
• Menjadi syarat masuk marketplace besar
• Persyaratan untuk masuk ritel modern atau supermarket
• Menghindari penarikan barang, sanksi, hingga denda
• Memperkuat branding dan kredibilitas produk

Banyak pelaku usaha yang awalnya meremehkan izin ini — namun akhirnya menyesal ketika mendapat teguran, pembatasan penjualan, atau tidak bisa mendaftar ke marketplace karena belum memiliki izin edar.

Jenis Produk PKRT yang Wajib Notifikasi

Tidak semua produk dapat dikategorikan sebagai alat kesehatan atau kosmetik. Beberapa termasuk PKRT Wajib Notifikasi. Contohnya:
• Pembersih rumah tangga (lantai, dapur, toilet)
• Scented candle dan reed diffuser
• Produk pengharum mobil atau helm
• Pembersih kaca, logam, stainless, atau perabot
• Deterjen dan sabun non-kosmetik
• Produk spray disinfectant

Jika Anda masih bingung kategori produk Anda termasuk PKRT atau bukan — jangan khawatir.
👉 Anda bisa konsultasi gratis: https://wa.me/6285777630555

Syarat Notifikasi Izin Edar PKRT Kemenkes

Sebelum mengajukan izin, pastikan Anda sudah menyiapkan persyaratan berikut:
• Legalitas perusahaan (NIB dan perizinan usaha sesuai KBLI 20231)
• Label dan desain kemasan sesuai ketentuan
• Spesifikasi bahan dan formulasi produk
• Hasil uji laboratorium (jika dibutuhkan)
• Foto produk fisik lengkap
• Memiliki Penanggugjawab Teknis/PJT Lulusan minimal D3 Farmasi
• Sebagian pelaku usaha sering gagal karena dokumen tidak sesuai format atau kurang lengkap.

Cara Notifikasi Izin Edar PKRT Kemenkes
Cara Notifikasi Izin Edar PKRT Kemenkes

Langkah-Langkah Mengajukan Notifikasi Izin Edar PKRT Kemenkes

Berikut panduan proses pengajuan izin edar PKRT melalui sistem OSS dan Regalkes Kemenkes dengan wording yang telah diperbarui:
1. Masuk atau login ke akun OSS di laman www.oss.go.id
2. Pilih menu Perizinan Berusaha
3. Klik bagian Kelola Usaha
4. Lanjutkan dengan memilih Permohonan UMKU
5. Tentukan kode usaha yang sesuai, yaitu KBLI 20231
6. Klik tombol untuk melanjutkan proses perizinan UMKU
7. Tekan opsi Ajukan Perizinan Berusaha UMKU
8. Pilih jenis izin: Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri
9. Centang pernyataan persetujuan yang terletak di bagian kiri bawah halaman
(isi kurang lebih: pernyataan bahwa informasi yang diberikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan)
10. Klik tombol lanjut
11. Pilih opsi Pemenuhan Persyaratan PB UMKU di Sistem Kementerian/Lembaga
12. Sistem akan otomatis dialihkan menuju portal regalkes.kemkes.go.id
13. Pada halaman baru, pilih menu Izin Edar Notifikasi
14. Setelah halaman registrasi terbuka, pilih kategori PKRT melalui ikon panah ke bawah
15. Klik Buat Baru atau New Application
16. Pilih jenis produk: Dalam Negeri (Lokal)
17. Isi semua formulir permohonan secara lengkap dan sesuai ketentuan
18. Unggah dokumen utama permohonan dalam format PDF
19. Lengkapi seluruh informasi administrasi sesuai form yang tersedia
20. Unggah seluruh dokumen pendukung seperti:
• NIB atau Sertifikat Produksi
• Bukti Permohonan Merek / Sertifikat Merek
• Surat Pelepasan Merek (jika menggunakan merek pihak lain)
• Surat Perjanjian Maklon (jika produk diproduksi oleh pihak lain)
• Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
• Surat Pakta Integritas
• Surat Pernyataan Izin Edar Notifikasi
(Pastikan semua berformat PDF)
21. Isi formulir komposisi produk dan unggah file formula beserta prosedur pembuatannya
22. Jelaskan ringkasan fungsi dan identifikasi setiap bahan baku yang digunakan
23. Unggah dokumen spesifikasi masing-masing bahan baku
24. Unggah hasil uji lab bahan dan sertifikat bahan baku yang digunakan
25. Isi data terkait jenis kemasan, volume/size, serta material bahan kemasan
26. Unggah file spesifikasi kemasan primer dan tutupnya
27. Isi form parameter pengujian, standar rujukan, hasil uji, serta nama dan tanda tangan Penanggung Jawab Teknis/PIC QC
28. Unggah dokumen Sertifikat Analisis Produk Jadi
29. Isi informasi stabilitas produk dan masa kedaluwarsa, termasuk metode uji serta hasil pengujian stabilitas
30. Isi contoh format nomor batch/kode produksi dan jelaskan makna setiap karakter huruf/angka
31. Unggah desain label/penandaan kemasan produk
32. Upload dokumen tambahan atau data pendukung lainnya
33. Klik tombol Simpan, lalu sistem akan menerbitkan SPB (Surat Perintah Bayar)
34. Lakukan pembayaran sesuai nominal, lalu unggah bukti pembayaran
35. Pantau status permohonan secara berkala melalui sistem
36. Jika sudah disetujui dan izin edar PKRT diterbitkan, silakan unduh file resminya melalui akun OSS

Berapa Lama Proses Notifikasi PKRT Kemenkes?

Berapa lama proses notifikasi PKRT adalah salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pelaku usaha. Pada dasarnya, durasi proses sangat bergantung pada kelengkapan dokumen, akurasi data teknis, dan jenis produk yang diajukan. Jika seluruh syarat sudah lengkap dan tidak ada revisi dari pihak evaluator, rata-rata waktu penyelesaian izin notifikasi PKRT adalah sekitar ± 10 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Namun, jika terdapat koreksi pada dokumen, formula produk, label, hasil uji, atau dokumen pendukung lainnya, maka proses dapat memakan waktu lebih panjang. Revisi berulang kali atau dokumen yang tidak sesuai format sering menjadi penyebab keterlambatan. Karena itu, sangat penting memastikan semua persyaratan sudah benar sejak awal untuk menghindari perpanjangan waktu proses. Semakin rapi dan lengkap pengajuan yang dilakukan, semakin cepat izin edar notifikasi PKRT bisa diterbitkan.

Biaya Resmi Notifikasi Izin Edar PKRT Kemenkes

Besaran biaya notifikasi izin edar PKRT sudah diatur melalui ketentuan resmi PNBP Kementerian Kesehatan. Tarif ini bersifat tetap, transparan, dan wajib dibayarkan oleh pemohon sesuai kategori produknya.

Berikut kisaran biaya yang berlaku:
• Kategori Kelas 1: Rp 500.000
• Kategori Kelas 2: Rp 2.000.000
• Kategori Kelas 3: Rp 3.000.000

Perlu diperhatikan bahwa tarif tersebut dapat diperbaharui sesuai kebijakan terbaru regulasi pemerintah. Karena itu, selalu pastikan informasi biaya yang digunakan adalah versi paling mutakhir.
Jika Anda ingin mengetahui simulasi biaya sesuai jenis produk, kelas risiko, jumlah SKU, atau status maklon/non-maklon, Anda dapat menghubungi tim kami agar proses perhitungan menjadi lebih jelas dan akurat.
👉 Klik untuk konsultasi gratis via WhatsApp:
https://wa.me/6285777630555

Tips Agar Proses Tidak Ditolak

Untuk mempercepat dan menghindari revisi berulang, perhatikan poin berikut:
• Gunakan formulasi yang sesuai standar PKRT
• Label harus mencantumkan:
• Nama produk
• Registrasi kelas produk
• Nama dan alamat produsen
• Kandungan bahan
• Cara penggunaan
• Peringatan keselamatan
• Siapkan dokumen legalitas perusahaan yang valid
• Pastikan foto produk jelas dan bukan mockup digital
• Periksa kembali format dokumen sebelum unggah
Kesalahan umum yang sering terjadi yaitu: nama produk tidak sesuai kategori PKRT, dokumen tidak diverifikasi, atau label tidak memenuhi unsur wajib.

Apakah Bisa Mengurus Notifikasi PKRT Kemenkes Tanpa Perusahaan?

Banyak calon pelaku usaha bertanya apakah bisa mengurus notifikasi izin edar PKRT tanpa legalitas perusahaan. Jawabannya: tidak bisa. Proses notifikasi PKRT di Kemenkes hanya dapat diajukan oleh badan usaha berbadan hukum atau legal entity, seperti PT, CV, atau PT Perorangan. Hal ini karena izin edar PKRT berkaitan dengan keamanan produk, tanggung jawab produsen, serta aspek legal distribusi. Dengan kata lain, perorangan atau usaha tanpa badan hukum belum memenuhi syarat pengajuan izin ini.

Jika saat ini Anda masih dalam tahap perencanaan usaha atau belum memiliki legalitas, tidak perlu khawatir. Banyak pelaku usaha memulai dari tahap ini dan kemudian melengkapi perizinan secara bertahap. Kami dapat membantu memberikan arahan mengenai jenis badan usaha yang tepat, langkah pendaftaran legalitas, hingga persiapan dokumen sebelum masuk ke tahap notifikasi. Dengan pendampingan yang benar sejak awal, proses izin edar akan lebih cepat, tertata, dan minim revisi.

Jasa Pengurusan Notifikasi Izin Edar PKRT Kemenkes

Jika Anda merasa proses pengajuan notifikasi izin edar PKRT Kemenkes terlihat rumit, memakan waktu, atau sering terkendala revisi, Anda tidak perlu melaluinya sendirian. PERMATAMAS hadir sebagai pendamping profesional yang membantu pelaku usaha dari tahap awal hingga izin resmi terbit dengan lebih cepat, terarah, dan sesuai regulasi.

Dengan menggunakan layanan dari PERMATAMAS, Anda akan mendapatkan manfaat berikut:
• Konsultasi kategori dan jenis produk sesuai regulasi
• Review formulasi, klaim manfaat, dan nama produk agar tidak melanggar ketentuan
• Pendampingan dalam pendaftaran akun dan pengisian sistem OSS serta regalkes.kemkes.go.id
• Pengecekan dan penyesuaian desain label agar sesuai standar Kemenkes
• Monitoring hingga izin edar PKRT terbit tanpa perlu bolak-balik revisi

Jika Anda ingin proses berjalan lebih aman dan minim kendala, langkah terbaik adalah konsultasi terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan.
📌 Konsultasi Gratis Nasional:
👉 https://wa.me/6285777630555

Hubungi Kami Sekarang

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

jasa pengurusan sertifikasi halal

Biaya Resmi Daftar Merek DJKI: Panduan Lengkap untuk Pelaku Usaha

PERMATAMAS·

Biaya Resmi Daftar Merek DJKI: Panduan Lengkap untuk Pelaku Usaha – Bagi pelaku usaha, memiliki merek terdaftar bukan hanya soal identitas, tetapi juga bentuk perlindungan hukum atas nama dan reputasi bisnis. Sayangnya, masih banyak yang belum memahami berapa sebenarnya biaya resmi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk pendaftaran merek. Padahal, mengetahui rincian biaya ini penting agar pelaku usaha dapat mempersiapkan anggaran sejak awal dan terhindar dari praktik jasa tidak resmi yang mematok tarif di luar ketentuan pemerintah.

Melalui panduan ini, Anda akan memahami secara lengkap besaran biaya resmi daftar merek DJKI, termasuk perbedaan tarif antara pendaftaran secara online dan offline, serta antara perorangan dan badan hukum. Informasi ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha membuat keputusan yang tepat dalam mengurus pendaftaran merek secara mandiri atau melalui konsultan resmi. Dengan memahami biaya dan prosesnya, Anda bisa melindungi merek bisnis dengan cara yang legal, efisien, dan transparan.

Pentingnya Mengetahui Biaya Daftar Merek DJKI

Bagi pelaku usaha, merek bukan sekadar nama dagang, tetapi identitas yang membedakan produk atau jasa dari pesaing di pasar. Mendaftarkan merek secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah langkah penting agar merek Anda memiliki perlindungan hukum. Namun, sebelum melakukan pendaftaran, pemilik usaha perlu memahami biaya daftar merek DJKI yang berlaku agar tidak salah langkah dalam proses administrasi.

Bagi Anda yang ingin prosesnya lebih mudah dan efisien, menggunakan layanan jasa daftar merek atau jasa pendaftaran merek profesional bisa menjadi solusi tepat. Dengan bantuan konsultan berpengalaman, Anda tidak hanya mendapatkan panduan dalam menyiapkan dokumen, tetapi juga memastikan setiap tahapan pendaftaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku di DJKI.

Seringkali, banyak pelaku usaha yang menunda pendaftaran merek karena menganggap biayanya tinggi atau prosesnya rumit. Padahal, biaya resmi daftar merek di DJKI telah diatur secara transparan oleh pemerintah dan disesuaikan dengan skala usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan memahami besaran biaya dan mekanisme pembayarannya, Anda dapat merencanakan pendaftaran dengan lebih efisien dan sesuai peraturan yang berlaku.

Apa Itu Biaya Daftar Merek DJKI dan Mengapa Penting Diketahui

Biaya daftar merek DJKI adalah tarif resmi yang dikenakan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk proses permohonan pendaftaran merek. Biaya ini mencakup tahapan pemeriksaan administratif, substantif, serta pengumuman publik yang menjadi bagian dari prosedur legal sebelum merek disetujui dan diterbitkan sertifikatnya.

Jika Anda belum familiar dengan prosedurnya, layanan profesional seperti jasa daftar merek dapat membantu memastikan seluruh proses berjalan lancar tanpa kesalahan administratif yang dapat memperlambat pengajuan. Selain itu, konsultan merek juga dapat memberikan saran strategis agar nama dan logo yang diajukan tidak berpotensi ditolak DJKI.

Penting untuk diketahui bahwa seluruh biaya pendaftaran merek sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, tidak ada biaya tambahan atau pungutan di luar ketentuan tersebut jika Anda melakukan pendaftaran secara resmi.

Mengetahui biaya ini membantu pelaku usaha menghindari risiko penipuan atau jasa tidak resmi yang mengatasnamakan DJKI. Selain itu, pemahaman biaya juga penting agar Anda dapat mempersiapkan anggaran pendaftaran merek dengan tepat tanpa menghambat proses legalisasi bisnis.

Rincian Biaya Resmi Daftar Merek DJKI Terbaru

Berdasarkan ketentuan DJKI, biaya pendaftaran merek dibedakan berdasarkan kategori pemohon, yaitu UMKM dan non-UMKM. Berikut penjelasannya:

1. Biaya Daftar Merek untuk UMKM
Pemohon yang terdaftar sebagai pelaku UMKM hanya dikenakan biaya Rp500.000 per kelas jika melakukan pendaftaran secara online. Tarif ini sudah mencakup seluruh tahapan pemeriksaan hingga pengumuman merek.

2. Biaya Daftar Merek untuk Non-UMKM
Bagi perusahaan skala besar atau non-UMKM, tarif pendaftaran secara online adalah Rp1.800.000 per kelas, sementara untuk pendaftaran manual (melalui berkas fisik) biayanya sedikit lebih tinggi.

Biaya ini berlaku untuk satu kelas barang atau jasa. Artinya, jika Anda ingin melindungi merek yang digunakan di lebih dari satu kategori produk, maka biaya akan dikalikan sesuai jumlah kelas yang diajukan.

Perbedaan Biaya Daftar Merek DJKI untuk UMKM dan Non-UMKM

Pemerintah memberikan kebijakan khusus berupa diskon biaya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tujuannya adalah agar para pelaku usaha kecil tetap memiliki kesempatan melindungi mereknya dengan biaya yang lebih terjangkau. Bagi pelaku UMKM yang ingin menghemat waktu dan memastikan kelengkapan dokumen, menggunakan layanan jasa daftar merek bisa menjadi pilihan yang praktis dan efisien.

Perbedaan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah melalui DJKI menyadari bahwa sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Dengan biaya pendaftaran yang lebih rendah, pelaku UMKM diharapkan lebih sadar akan pentingnya perlindungan hukum atas merek yang mereka ciptakan. Untuk membantu prosesnya, banyak pelaku usaha juga memanfaatkan jasa pendaftaran merek yang berpengalaman dalam mengurus segala persyaratan hingga merek resmi terdaftar.

Untuk dapat menikmati tarif UMKM, pemohon harus melampirkan Surat Keterangan UMKM atau NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau lembaga berwenang. Jika dokumen ini tidak dilampirkan, maka pendaftaran otomatis akan dikenakan tarif non-UMKM.

Cara Mengecek Biaya Daftar Merek DJKI Secara Online

Kini, semua informasi mengenai biaya daftar merek DJKI dapat dicek langsung melalui situs resmi DJKI di alamat https://www.dgip.go.id/. Melalui situs ini, Anda bisa mengetahui jenis layanan, besaran tarif, hingga status pembayaran secara real time.

Langkah-langkah untuk mengecek biaya pendaftaran merek secara online antara lain:
1. Kunjungi laman resmi DJKI.
2. Pilih menu Layanan Kekayaan Intelektual → Merek.
3. Buka sub-menu Pendaftaran Merek dan klik Cek Tarif PNBP.
4. Sistem akan menampilkan daftar biaya terbaru sesuai peraturan yang berlaku.

BIAYA RESMI DAFTAR MEREK DJKI
BIAYA RESMI DAFTAR MEREK DJKI

Panduan Pembayaran Biaya Daftar Merek DJKI yang Benar

Pembayaran biaya daftar merek DJKI dilakukan melalui sistem elektronik Simpaki (Sistem Informasi PNBP Online) yang terintegrasi dengan situs DJKI. Setelah melakukan pendaftaran, Anda akan menerima kode billing PNBP yang harus dibayarkan melalui bank yang ditunjuk pemerintah, seperti BNI, BRI, atau Mandiri.

Berikut langkah-langkah pembayarannya:
1. Login ke akun DJKI Anda dan pilih menu Permohonan Merek.
2. Lengkapi data merek dan dokumen pendukung.
3. Setelah pengajuan disetujui, sistem akan mengeluarkan kode billing pembayaran.
4. Lakukan pembayaran sesuai nominal yang tertera pada kode billing.
5. Simpan bukti bayar, karena akan menjadi bagian dari dokumen verifikasi.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Membayar Biaya Daftar Merek DJKI

Meskipun proses pendaftaran kini sudah berbasis online, masih banyak pemohon yang melakukan kesalahan saat membayar biaya daftar merek DJKI. Kesalahan umum yang sering terjadi antara lain:
– Menggunakan kode billing yang sudah kadaluarsa.
– Melakukan pembayaran tidak sesuai nominal.
– Salah memasukkan nomor permohonan merek.
– Tidak mengunggah bukti pembayaran ke sistem DJKI.

Mengapa Harus Daftar Merek di DJKI?

Pendaftaran merek bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap aset bisnis Anda. Merek yang sudah terdaftar di DJKI memiliki hak eksklusif, artinya tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan merek yang sama atau mirip di kelas barang/jasa yang sama tanpa izin.

Selain itu, merek terdaftar memberikan:
– Perlindungan hukum dari tindakan penjiplakan atau penggunaan tanpa izin.
– Nilai tambah bisnis, karena merek terdaftar dapat dijadikan aset kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
– Kepercayaan konsumen, karena produk dengan merek terdaftar dianggap lebih profesional dan legal.
– Kemudahan ekspansi, terutama jika ingin memperluas bisnis ke luar negeri melalui Madrid Protocol.

Gunakan Jasa Daftar Merek DJKI Resmi untuk Proses Lebih Mudah

Mengurus pendaftaran merek sendiri memang memungkinkan, namun bagi banyak pelaku usaha yang sibuk menjalankan bisnis, proses administratif DJKI bisa terasa rumit. Oleh karena itu, menggunakan layanan profesional seperti jasa daftar merek resmi menjadi pilihan yang cerdas.

Layanan profesional ini akan membantu mulai dari:
– Mengecek ketersediaan merek (search merek).
– Menyiapkan seluruh dokumen pendaftaran.
– Mengurus pembayaran biaya resmi DJKI.
– Memantau status pengajuan hingga sertifikat merek terbit.

 Langkah Tepat Lindungi Merek DJKI Anda Sekarang

Jangan menunggu sampai merek Anda digunakan pihak lain baru mengurus pendaftaran. Setiap hari ribuan merek baru didaftarkan di DJKI, dan bisa jadi nama yang Anda gunakan sudah dimiliki pihak lain. Daftarkan merek Anda segera melalui layanan resmi atau melalui jasa daftar merek terpercaya di agar bisnis Anda memiliki perlindungan hukum yang kuat.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

Apa Itu Izin Edar PKRT

PERMATAMAS·

Apa Itu Izin Edar PKRT – Dalam dunia kesehatan dan kebersihan, berbagai produk rumah tangga memiliki standar yang wajib dipenuhi sebelum beredar di pasaran. Produk-produk seperti cairan pembersih, pengharum ruangan, dan alat kebersihan lainnya termasuk dalam kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Agar produk tersebut dapat dipasarkan secara legal di Indonesia, produsen atau importir wajib memiliki izin edar PKRT yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Izin edar PKRT berfungsi sebagai bukti bahwa produk telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses perizinan ini bertujuan melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh produk yang tidak layak atau tidak aman. Selain itu, izin edar juga menjadi jaminan bahwa produk tersebut diproduksi oleh fasilitas yang memenuhi persyaratan Cara Produksi yang Baik untuk PKRT.

Dengan memiliki izin edar PKRT, pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas jangkauan pemasaran produk secara legal di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai apa itu izin edar PKRT, dasar hukum, syarat, dan cara pengurusannya menjadi hal penting bagi setiap produsen maupun importir yang bergerak di sektor produk rumah tangga.

Pengertian Izin Edar PKRT

Izin Edar PKRT adalah izin resmi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) kepada perusahaan atau individu yang memproduksi, mengimpor, atau mendistribusikan produk perbekalan kesehatan rumah tangga. Produk yang dimaksud meliputi barang-barang yang digunakan untuk membersihkan, memelihara, atau menjaga kebersihan lingkungan rumah tangga dan fasilitas umum.

Dengan adanya izin edar, berarti produk telah melalui proses penilaian teknis dan administratif yang memastikan bahwa bahan yang digunakan aman, cara produksinya sesuai standar, serta label atau kemasannya memuat informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Izin edar juga mencakup kewajiban pelaku usaha untuk menjaga mutu produk secara konsisten selama masa berlaku izin.

Kemenkes mengeluarkan izin edar PKRT sebagai bentuk pengawasan dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari produk yang dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha wajib memahami bahwa izin edar bukan hanya formalitas, melainkan bagian dari komitmen terhadap keamanan dan kualitas produk.

Dasar Hukum Izin Edar PKRT

Penerbitan izin edar PKRT didasarkan pada beberapa regulasi pemerintah yang mengatur keamanan dan mutu produk kesehatan rumah tangga. Dasar hukum ini menjadi landasan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran, produksi, maupun distribusi produk PKRT di Indonesia.

Berikut beberapa dasar hukum utama yang mengatur perizinan PKRT:
• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan – Mengatur kewajiban setiap produk kesehatan untuk memenuhi standar keamanan dan mutu.
• Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan – Menjadi payung hukum bagi produk PKRT sebagai salah satu jenis alat kesehatan sederhana.
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT – Mengatur tata cara pendaftaran dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga – Menyempurnakan ketentuan sebelumnya agar sesuai dengan perkembangan industri dan teknologi.

Dasar hukum tersebut menjadi pedoman resmi dalam setiap tahapan pengurusan izin edar PKRT, mulai dari pengajuan hingga verifikasi oleh Kementerian Kesehatan.

Contoh Produk PKRT

Produk PKRT mencakup berbagai jenis barang yang digunakan untuk membersihkan, menjaga kebersihan, atau mengurangi risiko penyakit di lingkungan rumah tangga. Produk ini umumnya mudah ditemukan dan digunakan sehari-hari oleh masyarakat.

Beberapa contoh produk yang termasuk kategori PKRT antara lain:
• Cairan pembersih lantai, kaca, dan perabot rumah tangga.
• Deterjen cair, bubuk, dan sabun pencuci piring.
• Pengharum ruangan dan pewangi kain.
• Cairan pembasmi serangga dan desinfektan.
• Tisu basah antiseptik dan pembersih tangan non-alkohol.

Produk-produk tersebut wajib memiliki izin edar PKRT sebelum dipasarkan agar aman digunakan serta tidak mengandung bahan kimia berbahaya bagi manusia dan lingkungan.

Syarat Izin Edar PKRT

Untuk memperoleh izin edar PKRT dari Kementerian Kesehatan, pelaku usaha harus menyiapkan sejumlah dokumen administratif dan teknis sesuai ketentuan.

Berikut persyaratan umum yang wajib dipenuhi:
1. Memiliki badan usaha berbentuk CV, PT, atau PT Perorangan yang sah secara hukum.
2. Merek produk telah terdaftar atau dalam proses pendaftaran di DJKI.
3. Menyertakan hasil uji laboratorium dan uji stabilitas produk dari lembaga terakreditasi.
4. Melampirkan desain label, formula produk, dan surat pernyataan keaslian dokumen.
5. Menunjuk Penanggung Jawab Teknis (PJT) dengan latar belakang minimal D3 Farmasi atau bidang relevan.

Berapa Biaya Resmi Izin Edar PKRT?

Biaya pengurusan izin edar PKRT ditetapkan berdasarkan kelas risiko produk yang dinilai oleh Kementerian Kesehatan. Semakin tinggi tingkat risiko produk, maka semakin besar pula biaya pengujian dan evaluasinya.

Berikut rincian biaya resmi izin edar PKRT berdasarkan kelas risikonya:
• Kelas 1 (Risiko Rendah): Rp. 1.000.000,-
• Kelas 2 (Risiko Menengah): Rp. 2.000.000,-
• Kelas 3 (Risiko Tinggi): Rp. 3.000.000,-

Biaya tersebut merupakan tarif resmi pemerintah yang dibayarkan melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sistem Kementerian Kesehatan. Selain biaya tersebut, pelaku usaha juga perlu memperhitungkan biaya uji laboratorium, konsultasi teknis, dan penyiapan dokumen yang bersifat opsional tergantung jenis produk.

Apa Itu Izin Edar PKRT
Apa Itu Izin Edar PKRT

Cara Mengurus Izin Edar PKRT

Proses pengurusan izin edar PKRT dilakukan secara online melalui sistem e-Registrasi Kemenkes RI. Pelaku usaha wajib menyiapkan dokumen dan data teknis yang lengkap sebelum melakukan pendaftaran.

Berikut langkah-langkah umumnya:
• Persiapan Dokumen: Lengkapi dokumen legalitas perusahaan, hasil uji laboratorium, serta label dan formula produk.
• Registrasi Online: Buat akun di sistem e-Registrasi Kemenkes dan unggah seluruh dokumen yang disyaratkan.
• Verifikasi Administratif: Tim Kemenkes akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen.
• Evaluasi Teknis: Produk akan dinilai oleh tenaga ahli untuk memastikan keamanan dan kualitasnya.
• Penerbitan Izin Edar: Setelah dinyatakan memenuhi syarat, Kemenkes akan menerbitkan nomor izin edar PKRT yang berlaku selama 5 tahun.

Dengan mengikuti seluruh tahapan di atas secara benar dan lengkap, pelaku usaha dapat memperoleh izin edar PKRT secara legal dan memperkuat posisi produknya di pasar nasional.

Berapa Lama Proses Izin Edar PKRT

Proses pengurusan izin edar PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) pada dasarnya memerlukan waktu yang bervariasi, tergantung pada kelengkapan dokumen dan jenis produk yang diajukan. Secara umum, estimasi waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 10 hari kerja sejak seluruh dokumen persyaratan diterima dengan lengkap oleh Kementerian Kesehatan. Dalam tahapan ini, sistem akan melakukan verifikasi administratif, pemeriksaan formula produk, serta evaluasi label dan dokumen pendukung lainnya.

Apabila terdapat kekurangan data atau kesalahan input, maka waktu proses bisa menjadi lebih lama karena pemohon perlu melakukan perbaikan terlebih dahulu. Namun, jika seluruh berkas dan data sudah sesuai dengan ketentuan, maka izin edar dapat diterbitkan lebih cepat dari estimasi waktu tersebut. Oleh sebab itu, kelengkapan dan ketelitian dokumen menjadi faktor utama dalam mempercepat proses penerbitan izin PKRT.

Dalam praktiknya, PERMATAMAS membantu memastikan bahwa seluruh dokumen klien disusun sesuai standar Kemenkes, termasuk penyusunan surat pernyataan, format label, hingga kelengkapan uji laboratorium. Dengan demikian, proses pengajuan izin dapat berjalan lebih efisien tanpa adanya revisi berulang yang menghambat waktu.

Masa Berlaku Izin Edar PKRT

Izin edar PKRT memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Setelah masa berlaku tersebut habis, perusahaan wajib melakukan perpanjangan izin dengan melampirkan dokumen pembaruan yang diminta. Hal ini bertujuan agar produk tetap memiliki legalitas resmi dan dapat terus beredar di pasar.

Masa berlaku lima tahun ini juga memberikan jaminan perlindungan hukum serta kepercayaan bagi konsumen terhadap produk yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan. Oleh karena itu, penting bagi pemilik produk untuk mencatat masa kadaluarsa izin dan mengurus perpanjangan sebelum masa berlaku berakhir.

Kendala Mengurus Izin Edar PKRT

Dalam proses pengajuan izin edar PKRT, banyak pelaku usaha yang menemui beberapa kendala administratif maupun teknis. Salah satu kendala umum adalah dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan atau kurang lengkap, sehingga proses verifikasi menjadi tertunda.

Beberapa kendala yang sering terjadi antara lain:
1. Pemohonnya bukan atas nama PT atau CV yang sah secara hukum.
2. Formula produk tidak 100% tercantum dengan benar.
3. Tidak menggunakan materai pada surat pernyataan.
4. Kesalahan input data pada sistem OSS atau e-Registration.
5. NIB tidak sesuai dengan bidang usaha terkait PKRT.

Dengan memahami kendala tersebut sejak awal, pelaku usaha dapat mempersiapkan dokumen dengan lebih cermat agar proses pengajuan berjalan lancar.

Jasa Pengurusan Izin Edar PKRT

Mengurus izin edar PKRT bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pelaku usaha yang baru pertama kali berhadapan dengan sistem perizinan Kementerian Kesehatan. Untuk memastikan setiap tahap dijalankan dengan benar dan sesuai regulasi, PERMATAMAS hadir sebagai mitra profesional dalam pengurusan izin edar PKRT.

Tim ahli kami berpengalaman dalam menyiapkan seluruh dokumen, melakukan verifikasi teknis, hingga mendampingi proses pendaftaran hingga izin resmi diterbitkan. Jika Anda ingin mengurus izin edar PKRT dengan cepat, tepat, dan legal, segera hubungi PERMATAMAS. Dengan layanan kami, Anda dapat fokus mengembangkan bisnis sementara urusan perizinan kami tangani dengan profesional.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

Apa Itu Merek dan Bagaimana Cara Mendaftarkannya

PERMATAMAS·

Apa Itu Merek dan Bagaimana Cara Mendaftarkannya – Dalam dunia bisnis modern, merek bukan sekadar nama atau logo di kemasan produk. Merek adalah identitas dan nilai kepercayaan yang melekat pada sebuah usaha. Ia mencerminkan reputasi, kualitas, dan pengalaman yang dirasakan konsumen setiap kali berinteraksi dengan produk atau jasa tersebut. Karena itu, merek memiliki peran besar dalam membangun citra positif dan membedakan bisnis Anda dari pesaing di pasar.

Ketika konsumen memilih satu produk dibandingkan produk lainnya, sering kali keputusan itu bukan semata karena harga atau isi produknya, melainkan karena kepercayaan terhadap merek. Sebuah merek yang kuat mampu menciptakan rasa aman, kebanggaan, dan loyalitas. Bahkan, dalam banyak kasus, merek yang dipercaya bisa menaikkan nilai jual produk tanpa perlu bersaing harga.

Untuk itu, penting bagi setiap pelaku usaha memahami bagaimana membangun dan melindungi merek secara hukum. Artikel ini akan membahas secara tuntas tentang apa itu merek, fungsi dan manfaatnya, serta cara, syarat, biaya, dan waktu pengurusannya agar bisnis Anda memiliki perlindungan dan nilai lebih di mata konsumen maupun pemerintah.

Apa Fungsi Merek dalam Dunia Usaha

Fungsi utama merek adalah pembeda dan pengenal identitas produk. Dengan merek, konsumen bisa mengenali asal, reputasi, serta jaminan mutu dari sebuah barang atau jasa.
Tapi fungsi merek nggak cuma itu, bro. Ada beberapa fungsi penting lain yang bikin merek sangat vital dalam bisnis:

1.Sebagai alat identifikasi produk.
Merek membantu pelanggan membedakan produk lo dari kompetitor. Misalnya, sabun dengan nama “Gemilang” punya identitas yang berbeda dengan sabun lain di pasaran.

2. Sebagai alat promosi dan pemasaran.
Semakin kuat merek lo di mata konsumen, semakin mudah produk diterima pasar tanpa perlu promosi besar-besaran.

3. Sebagai jaminan kualitas.
Produk bermerek menunjukkan adanya tanggung jawab produsen terhadap mutu. Konsumen percaya karena ada nama yang dipertaruhkan.

4. Sebagai aset hukum dan ekonomi.
Merek yang sudah terdaftar bisa jadi aset tidak berwujud (intangible asset) — bisa dijual, dilisensikan, atau diwariskan.

5. Sebagai alat perlindungan hukum.
Dengan pendaftaran resmi di DJKI, lo punya hak eksklusif atas merek tersebut. Siapa pun yang meniru bisa lo gugat secara hukum.

Apa Manfaat Merek Bagi Produk dan Perusahaan

Setelah tahu fungsinya, sekarang kita bahas manfaat langsung dari pendaftaran merek bagi bisnis lo.

1. Melindungi identitas bisnis dari penjiplakan.
Tanpa pendaftaran, merek bisa direbut atau ditiru pihak lain. Banyak kasus merek sukses tapi kalah karena belum resmi terdaftar.

2. Meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra usaha.
Merek terdaftar menandakan bahwa bisnis lo serius dan legal di mata hukum. Ini penting banget buat kerja sama, tender, atau distribusi besar.

3. Menambah nilai jual bisnis.
Kalau suatu hari lo mau jual usaha atau cari investor, merek terdaftar punya nilai ekonomi tinggi karena dianggap sebagai aset yang sah.

4. Mendukung ekspansi ke luar negeri.
Merek yang sudah punya sertifikat DJKI lebih mudah didaftarkan ke negara lain melalui sistem Madrid Protocol.

5. Menjadi dasar perlindungan digital.
Di era e-commerce dan media sosial, kepemilikan merek resmi memudahkan lo melaporkan peniru di marketplace, website, atau media digital lainnya.

Cara Mengurus Pendaftaran Merek di DJKI

Mengurus merek di DJKI bisa dilakukan secara online melalui situs resmi https://merek.dgip.go.id/.
Namun, sebelum masuk ke tahap pengajuan, ada beberapa langkah penting yang wajib lo pahami biar nggak salah urus.

1. Cek Ketersediaan Merek
Langkah awal yang paling krusial: pastikan merek lo belum digunakan atau didaftarkan orang lain.
Caranya gampang — buka situs cek merek DJKI, lalu ketik nama merek yang ingin didaftarkan.
Kalau muncul hasil serupa, lo perlu ubah sedikit nama atau tampilannya biar tetap unik.

2. Siapkan Dokumen Persyaratan
Sebelum daftar, siapkan:
• KTP pemohon (perorangan) atau akta pendirian & NPWP (badan usaha).
• Label atau logo merek.
• Daftar barang/jasa sesuai kelas yang dipilih.
• Surat pernyataan kepemilikan merek.
• Bukti pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

3. Buat Akun di DJKI Online
Daftar akun resmi di https://merek.dgip.go.id/, lalu login untuk mulai pengajuan.

4. Isi Formulir Permohonan
Isi data lengkap: nama pemohon, alamat, deskripsi merek, kelas produk, dan lampirkan dokumen yang sudah disiapkan.

5. Lakukan Pembayaran Resmi
Setelah submit, sistem akan menampilkan kode billing untuk pembayaran biaya pendaftaran.
Pastikan pembayaran dilakukan sesuai jumlah yang ditentukan agar permohonan bisa diproses.

6. Tunggu Pemeriksaan Formalitas dan Substantif
Proses pemeriksaan ini dilakukan dalam dua tahap:
• Formalitas: memeriksa kelengkapan dokumen.
• Substantif: menilai apakah merek memenuhi ketentuan hukum dan tidak sama dengan merek lain.

Kalau lolos, merek lo akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM) selama 2 bulan untuk memberi kesempatan keberatan dari pihak ketiga.

Apa Itu Merek dan Bagaimana Cara Mendaftarkannya
Apa Itu Merek dan Bagaimana Cara Mendaftarkannya

Syarat Mendaftar Merek Dagang di Indonesia

Biar permohonan lo nggak ditolak, pastikan semua syarat pendaftaran merek ini sudah dipenuhi:
1. Nama atau logo merek tidak boleh sama atau mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar.
2. Tidak mengandung unsur menyesatkan tentang asal, kualitas, atau jenis barang/jasa.
3. Tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan moralitas, agama, atau kesusilaan.
4. Tidak menyerupai lambang negara, organisasi, atau lembaga resmi.
5. Punya niat baik dan digunakan untuk kegiatan usaha yang sah.
6. Menentukan kelas merek sesuai produk atau jasa (berdasarkan Klasifikasi Nice).

Kalau semua syarat ini terpenuhi, kemungkinan besar merek lo bakal diterima tanpa revisi dari DJKI.

Biaya Resmi Daftar Merek di DJKI

Biaya resmi pendaftaran merek diatur oleh PP Nomor 28 Tahun 2019 tentang PNBP Kemenkumham.
Berikut kisarannya:
• Pendaftaran secara online untuk regular per kelas : Rp 1.800.000
• Pendaftaran secara offline untuk UMKM : Rp 500.000

Catatan penting:

Biaya di atas hanya mencakup biaya resmi pemerintah, belum termasuk jasa pendampingan bila menggunakan konsultan merek.

Tapi tenang, lewat PERMATAMAS, lo bisa dapetin layanan all-in-one dari pengecekan, penyusunan dokumen, hingga pengajuan ke DJKI tanpa tambahan biaya tersembunyi.

Berapa Lama Proses Pendaftaran Merek Hingga Terbit Sertifikat

Secara umum, waktu pengurusan merek dari awal sampai sertifikat terbit adalah 8–12 bulan, tergantung hasil pemeriksaan.

Berikut tahapannya:
1. Pemeriksaan formalitas (1–2 bulan).
DJKI memeriksa kelengkapan dokumen.
2. Pengumuman Berita Resmi Merek (2 bulan).
Selama periode ini, pihak lain bisa mengajukan keberatan.
3. Pemeriksaan substantif (6–8 bulan).
Jika tidak ada keberatan, merek masuk tahap evaluasi substansi oleh tim DJKI.
4. Penerbitan Sertifikat Merek.
Setelah disetujui, sertifikat merek akan dikirim secara elektronik (e-sertifikat).

Proses ini bisa jadi lebih cepat kalau semua dokumen lengkap, tidak ada kemiripan merek, dan ditangani oleh tim yang berpengalaman.

Jasa Pendaftaran Merek Proses Cepat dan Resmi

Banyak pelaku usaha gagal mendaftarkan mereknya karena kurang paham proses dan format hukum DJKI. Akibatnya, permohonan sering direvisi, bahkan ditolak setelah berbulan-bulan.
Di sinilah PERMATAMAS Indonesia hadir sebagai solusi.

Kami adalah tim spesialis pendaftaran merek dan HKI yang berpengalaman menangani berbagai merek dagang dari seluruh Indonesia.

Dengan tim berlatar belakang hukum dan magister hukum, kami membantu klien mulai dari tahap pemeriksaan merek, penyusunan dokumen, pengajuan, sampai sertifikat terbit.

Keunggulan PERMATAMAS:
• Proses cepat dan transparan.
• Garansi uang kembali 100% jika ditolak karena kesalahan kami.
• Biaya tetap dan tanpa tambahan tersembunyi.
• Konsultasi gratis sebelum daftar merek.

Kami percaya, setiap bisnis layak punya perlindungan hukum atas identitas mereknya.

Karena itu, PERMATAMAS hadir bukan hanya sebagai biro jasa, tapi partner hukum yang bantu bisnis lo berkembang dengan aman dan resmi.

Ingin Mendaftarkan Merek Sekarang?

Hubungi PERMATAMAS Indonesia hari ini untuk konsultasi gratis dan dapatkan panduan lengkap pengurusan merek dari tim profesional kami.

Jangan tunggu sampai merek lo dipakai orang lain — daftarkan sekarang dan lindungi identitas bisnismu secara resmi di DJKI.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat: Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
Telp Kantor: 021-89253417
WhatsApp: 0857-7763-0555

permatamas

Konsultasi Gratis Sekarang!

Jangan ragu untuk menghubungi kami dan dapatkan konsultasi gratis untuk kebutuhan izin usaha Anda. Permatamas Indonesia, solusi lengkap untuk perizinan dan sertifikasi usaha Anda!

Legalitas Usaha Kami
Akta Pendirian No.15
SK AHU-0032144-AH,01,15 Tahun 2021
NPWP : 76,011,954,5-427,000
SIUP : 510/PM277/DPMPTSP.PPJU
TDP : 102637007638
NIB : 0610210009793

Alamat Kantor Kami
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Ke. Pejuang,
Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
No Telp :  021-89253417
HP/WA : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
Website : www.permatamas.co.id

Copyright © 2011 PERMATAMAS INDONESIA – All Rights Reserved
a Support by Dokter Website Indonesia