Permatamas

Tag: produk rumah tangga

Apa itu Kemenkes RI PKD produk

IZIN EDAR PKD·

Apa itu Kemenkes RI PKD produk – Kemenkes RI PKD produk adalah izin edar resmi dari Kementerian Kesehatan untuk produk yang digunakan dalam rumah tangga, khususnya produk kebersihan dan kesehatan sehari-hari. Produk ini mencakup sabun cuci piring, disinfektan, pewangi ruangan, deterjen, dan berbagai perbekalan rumah tangga lainnya. Tujuan izin ini adalah memastikan setiap produk aman digunakan, memenuhi standar mutu, dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

Pengurusan izin PKD wajib dilakukan sebelum produk dipasarkan, baik secara offline maupun online. Sistem pengajuannya modern dan digital melalui e-Registration Kemenkes atau Regalkes bagi perusahaan berbadan hukum. Proses ini memudahkan produsen untuk mendaftarkan produk tanpa harus bolak-balik ke kantor Kemenkes, sambil tetap memastikan semua dokumen teknis dan administrasi lengkap.

Beberapa hal penting terkait Kemenkes RI PKD produk antara lain:
• Produk harus aman dan tidak mengandung bahan berbahaya
• Harus memiliki dokumen teknis lengkap seperti formulasi, hasil uji laboratorium, dan desain label
• Pengurusan izin wajib bagi produsen atau importir yang ingin produk diedarkan secara legal

Dengan memahami apa itu Kemenkes RI PKD, produsen dapat merencanakan pendaftaran produk dengan lebih matang, dan konsumen pun bisa yakin bahwa produk yang digunakan di rumah telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan pemerintah.

Kemenkes RI PKD itu singkatan dari apa?

Kemenkes RI PKD merupakan singkatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Perbekalan Kesehatan Dalam Rumah Tangga. Singkatan ini sering digunakan dalam regulasi dan dokumen resmi untuk mempermudah komunikasi terkait izin edar produk rumah tangga yang memengaruhi kesehatan.

PKD mencakup semua produk non-Alat Kesehatan (alkes) yang digunakan sehari-hari di rumah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Meskipun bukan obat atau alat kesehatan medis, produk PKD tetap memerlukan izin resmi karena berinteraksi langsung dengan manusia atau lingkungan rumah tangga.

Beberapa contoh yang masuk kategori PKD:
• Cairan pembersih lantai dan permukaan rumah
• Disinfektan dan antiseptik rumah tangga
• Pewangi ruangan dan produk perawatan kebersihan rumah

Dengan mengetahui arti singkatan ini, produsen dapat lebih mudah memahami regulasi dan persyaratan yang berlaku. Konsumen juga lebih paham kategori produk yang aman untuk digunakan di rumah dan wajib memiliki izin resmi dari Kemenkes.

Kenapa harus ada izin Kemenkes RI PKD?

Izin Kemenkes RI PKD tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga bagian dari tanggung jawab produsen untuk menjaga mutu dan keamanan produk. Produk yang beredar tanpa izin berisiko membahayakan konsumen dan bisa dikenai sanksi.

Alasan penting mengapa izin PKD wajib dimiliki:
1. Legalitas Produk – Produk bisa dipasarkan secara resmi di seluruh Indonesia, baik di toko fisik maupun marketplace.
2. Kepercayaan Konsumen – Sertifikat izin menjadi bukti mutu dan keamanan, meningkatkan reputasi dan nilai jual produk.
3. Kepatuhan Regulasi – Menghindari risiko sanksi, penarikan produk, atau masalah hukum akibat peredaran produk ilegal.

Memiliki izin PKD juga memudahkan produsen ketika ingin mengekspor produk atau bekerja sama dengan distributor besar, karena sertifikat ini menjadi standar minimal yang diakui secara resmi.

Peraturan Kemenkes RI PKD

Pengurusan PKD diatur oleh berbagai peraturan Kemenkes yang memastikan semua produk rumah tangga aman digunakan. Regulasi ini mencakup dokumen teknis, persyaratan sarana, serta standar distribusi produk.

Beberapa peraturan penting yang harus dipahami produsen:
1. Produk harus terdaftar sebelum diedarkan di pasar.
2. Formulasi, bahan baku, dan komposisi produk harus memenuhi standar keamanan.
3. Label produk wajib mencantumkan informasi lengkap sesuai regulasi.
4. Sarana produksi dan distribusi harus memenuhi persyaratan Kemenkes.
5. Perusahaan harus memiliki tenaga teknis kompeten yang bertanggung jawab atas keamanan produk.

Dengan mengikuti peraturan ini, produsen dapat memastikan produk PKD mereka legal, aman, dan diterima oleh konsumen. Regulasi ini juga melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat penggunaan produk rumah tangga yang tidak memenuhi standar.

Syarat izin Kemenkes RI PKD

Untuk mendapatkan izin Kemenkes RI PKD, produsen atau importir harus memenuhi beberapa syarat administratif dan teknis agar produk aman dipasarkan. Izin ini wajib dimiliki sebelum produk diedarkan di Indonesia, baik offline maupun online.

Persyaratan umum mencakup dokumen legalitas perusahaan, sarana produksi, tenaga teknis, serta data teknis produk. Semua syarat ini diverifikasi oleh Kemenkes untuk memastikan keamanan dan mutu produk rumah tangga.

Berikut syarat lengkap yang harus dipenuhi:
1. Badan usaha sah, misalnya PT atau CV, dengan domisili resmi
2. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya
3. Izin usaha dan NPWP perusahaan
4. Sarana produksi yang memadai, termasuk kantor dan gudang
5. Sistem distribusi produk sesuai standar Kemenkes
6. Tenaga teknis yang kompeten di bidangnya
7. Surat pernyataan tanggung jawab produk dari perusahaan
8. Formulasi lengkap produk dan bahan baku yang digunakan
9. Hasil uji laboratorium untuk memastikan keamanan
10. Desain label dan kemasan sesuai ketentuan regulasi

Dengan memahami dan menyiapkan semua syarat ini, produsen dapat mempercepat proses pengurusan izin PKD, meminimalkan risiko penolakan, dan memastikan produk legal serta aman digunakan konsumen.

Biaya izin Kemenkes RI PKD

Pengurusan izin Kemenkes RI PKD memiliki biaya resmi yang ditetapkan pemerintah berdasarkan kelas produk. Biaya ini penting untuk perencanaan anggaran produsen dan memastikan pengajuan izin berjalan lancar.

Biaya izin PKD mencakup pemeriksaan dokumen, verifikasi teknis, dan penerbitan sertifikat resmi. Dengan membayar biaya resmi, produsen mendapatkan kepastian legalitas dan sertifikat yang diakui pemerintah.

Besaran biaya izin PKD:
• Biaya Resmi Kelas 1: Rp 1.000.000
• Biaya Resmi Kelas 2: Rp 2.000.000
• Biaya Resmi Kelas 3: Rp 3.000.000

Selain biaya resmi, produsen bisa menggunakan jasa profesional untuk pendampingan dokumen dan proses pengajuan. Hal ini membantu mempercepat verifikasi dan meminimalkan risiko kesalahan administrasi. Mengurus izin PKD adalah investasi agar produk dapat diedarkan legal, diterima pasar, dan dipercaya konsumen.

Cara mengurus izin Kemenkes RI PKD

Proses pengurusan izin PKD dilakukan secara online melalui sistem e-Registration Kemenkes (Regalkes) bagi perusahaan berbadan hukum. Proses ini dirancang agar lebih mudah, cepat, dan transparan, namun tetap memerlukan persiapan dokumen lengkap.

Langkah-langkah pengurusan izin PKD:
1. Siapkan dokumen perusahaan, termasuk akta pendirian, izin usaha, dan NPWP
2. Siapkan dokumen sarana produksi dan distribusi sesuai standar Kemenkes
3. Lengkapi data teknis produk, formulasi, hasil uji lab, dan desain label
4. Masuk ke sistem e-Registration Kemenkes atau Regalkes untuk pendaftaran online
5. Tunggu proses verifikasi dokumen dan data teknis oleh Kemenkes
6. Setelah lolos verifikasi, sertifikat izin PKD diterbitkan dan siap digunakan untuk pemasaran produk

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, produsen dapat memastikan produk rumah tangga mereka legal, aman, dan dapat diedarkan secara luas di seluruh Indonesia. Proses yang tepat juga mengurangi risiko penolakan dan mempercepat waktu pemasaran.

Cara cek nomor Kemenkes RI PKD bagaimana

Setelah memperoleh izin PKD dari Kemenkes RI, produsen atau konsumen dapat melakukan pengecekan nomor izin untuk memastikan keaslian dan legalitas produk. Proses ini penting agar produk yang beredar aman dan terdaftar resmi.

Pengecekan dapat dilakukan secara online melalui situs resmi Kemenkes, seperti infoalkes.kemkes.go.id. Dengan memasukkan nama produk atau nomor izin PKD, sistem akan menampilkan status pendaftaran produk tersebut. Proses ini cepat dan transparan, membantu produsen maupun konsumen memastikan produk sah dan memenuhi standar.

Langkah-langkah mengecek nomor Kemenkes RI PKD:
1. Buka situs resmi Kemenkes atau portal infoalkes.kemkes.go.id
2. Pilih menu pencarian PKD atau produk rumah tangga
3. Masukkan nama produk atau nomor izin PKD yang tertera pada label
4. Klik tombol “Cari” atau “Verifikasi”
5. Periksa hasil verifikasi yang muncul, termasuk status legalitas dan tanggal berlaku

Melakukan pengecekan nomor PKD membantu konsumen memilih produk yang aman dan membantu produsen memantau distribusi produk mereka. Praktik ini juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap produk rumah tangga yang legal.

Jasa pengurusan izin PKD Kemenkes

Pengurusan izin PKD bisa menjadi proses yang panjang dan kompleks bagi produsen atau importir baru. Banyak pelaku usaha memilih menggunakan jasa profesional untuk memastikan semua dokumen lengkap dan proses berjalan cepat.

Jasa pengurusan izin PKD membantu produsen mulai dari pengecekan dokumen, pengisian formulir, hingga koordinasi dengan Kemenkes. Hal ini meminimalkan risiko penolakan karena kesalahan administrasi atau dokumen tidak lengkap.

Keuntungan menggunakan jasa profesional:
• Membantu menyiapkan dokumen teknis dan administrasi secara lengkap
• Memastikan persyaratan sarana, tenaga teknis, dan data produk sesuai regulasi
• Mempercepat proses verifikasi dan penerbitan sertifikat PKD

Dengan jasa berpengalaman, produsen dapat fokus pada produksi dan pemasaran, sementara seluruh urusan izin PKD ditangani oleh tenaga ahli. PERMATAMAS Indonesia, misalnya, menawarkan pendampingan profesional untuk pengurusan izin PKD agar produk legal, aman, dan siap diedarkan secara luas di seluruh Indonesia.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu Kemenkes RI PKD produk?
Kemenkes RI PKD adalah izin edar resmi untuk produk rumah tangga yang berhubungan dengan kebersihan dan kesehatan, seperti disinfektan, sabun cuci piring, dan pewangi ruangan.

2. Kemenkes RI PKD itu singkatan dari apa?
Singkatan PKD berarti Perbekalan Kesehatan Dalam Rumah Tangga, dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk produk non-Alat Kesehatan (alkes).

3. Kenapa harus ada izin Kemenkes RI PKD?
Izin PKD wajib agar:
1. Produk legal dipasarkan
2. Konsumen percaya produk aman
3. Memenuhi regulasi dan menghindari sanksi

4. Peraturan Kemenkes RI PKD apa saja?
Beberapa peraturan penting:
1. Produk harus terdaftar sebelum diedarkan
2. Formulasi dan bahan aman
3. Label sesuai standar
4. Sarana produksi sesuai regulasi
5. Tenaga teknis kompeten

5. Syarat izin Kemenkes RI PKD apa saja?
Syarat meliputi: legalitas perusahaan, dokumen sarana, tenaga teknis kompeten, formulasi produk, hasil uji lab, dan desain label lengkap.

6. Berapa biaya izin Kemenkes RI PKD?
Biaya resmi:
• Kelas 1: Rp 1.000.000
• Kelas 2: Rp 2.000.000
• Kelas 3: Rp 3.000.000

7. Bagaimana cara mengurus izin Kemenkes RI PKD?
Langkahnya: siapkan dokumen, lengkapi data teknis, daftar melalui e-Registration/Regalkes, verifikasi, dan tunggu sertifikat diterbitkan.

8. Bagaimana cara cek nomor Kemenkes RI PKD?
1. Kunjungi infoalkes.kemkes.go.id
2. Pilih menu pencarian PKD
3. Masukkan nama produk atau nomor izin
4. Klik verifikasi
5. Periksa hasil status legalitas

9. Siapa yang wajib mengurus izin PKD?
Produsen atau importir produk rumah tangga yang ingin diedarkan secara legal di Indonesia.

10. Apakah ada jasa pengurusan izin PKD?
Ya, jasa profesional seperti PERMATAMAS membantu menyiapkan dokumen, memastikan persyaratan terpenuhi, dan mempercepat proses penerbitan sertifikat PKD.

Ketegori Produk PKRT Menurut Kemenkes

IZIN EDAR PKD·

Ketegori Produk PKRT Menurut Kemenkes – Produk PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait kebersihan, kesehatan, dan keamanan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menetapkan klasifikasi kategori PKRT berdasarkan tingkat risiko dan kegunaannya agar proses registrasi dan pengawasan dapat dilakukan secara tepat.

Bagi pelaku usaha yang ingin mengedarkan produk PKRT secara legal di Indonesia, memahami kategori dan subkategori produk ini adalah langkah awal yang wajib dikuasai. Dengan mengetahui klasifikasinya, pemilik usaha dapat memahami apakah produknya masuk kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi, serta mengetahui persyaratan izin edar yang sesuai. Proses Izin Edar PKRT Sekarang

PKRT terbagi menjadi tiga kelas berdasarkan tingkat risiko penggunaannya, yaitu:

• Kelas I → Risiko rendah
Produk ini tidak menimbulkan efek serius seperti iritasi, korosif, atau risiko karsinogenik.

• Kelas II → Risiko sedang
Produk memiliki potensi menyebabkan iritasi atau korosif, dan wajib melalui tahapan uji laboratorium sebelum izin edar diterbitkan.

• Kelas III → Risiko tinggi
Kelompok ini mencakup produk yang mengandung pestisida rumah tangga dan pengajuannya memerlukan persetujuan khusus termasuk uji laboratorium sesuai ketentuan dan evaluasi oleh Komisi Pestisida.

Untuk mempermudah pemahaman, artikel ini akan merinci kategori produk PKRT sesuai fungsinya hingga contoh produknya.

PKRT untuk Keperluan Rumah Tangga Sehari-Hari

Kategori ini termasuk dalam kelas risiko terendah (Kelas I) dan umumnya digunakan dalam aktivitas domestik sehari-hari.
Produk pada kategori ini tidak menimbulkan dampak berbahaya, sehingga proses izin edarnya relatif lebih mudah dan cepat dibanding kategori lainnya.

Beberapa contoh subkategori dalam kelompok ini yaitu:
Tisu dan Kapas
o Kapas kecantikan
o Facial tissue
o Toilet tissue
o Tissue basah
o Tissue makan
o Cotton bud
o Paper towel
o Jenis tissue dan kapas lainnya
Fungsi utama dari kelompok ini adalah membantu kebersihan personal maupun penggunaan umum dalam rumah tangga. Proses Izin Edar PKRT Kelas I

PKRT untuk Pembersihan dan Perawatan Lingkungan

Kategori ini mencakup berbagai produk pembersih permukaan, peralatan rumah tangga, serta bahan untuk mencuci. Produk ini umumnya berada di tingkat risiko sedang (Kelas II) karena mungkin menimbulkan iritasi ringan maupun korosif bila digunakan tidak sesuai petunjuk.

Beberapa contoh dalam kelompok ini antara lain:

Sediaan untuk mencuci
o Sabun cuci
o Deterjen
o Pelembut cucian
o Pemutih
o Enzim pencuci pakaian
o Pewangi pakaian
o Sabun cuci tangan
o Produk pencuci lainnya

Pembersih Lingkungan
o Pembersih peralatan dapur
o Pembersih kaca
o Pembersih lantai
o Pembersih porselen
o Pembersih kloset
o Pembersih mebel
o Pembersih karpet
o Pembersih mobil
o Pembersih sepatu
o Penjernih air
o Produk pembersih lainnya

Produk pada kategori ini wajib melakukan uji laboratorium sebelum pengajuan izin edar PKRT.

Ketegori Produk PKRT Menurut Kemenkes
Ketegori Produk PKRT Menurut Kemenkes

PKRT untuk Kebersihan dan Perawatan Diri

Meskipun tidak termasuk produk kosmetik, kategori ini mencakup produk yang menunjang kebersihan personal, terutama bayi dan orang dengan sensitivitas tertentu.

Beberapa contohnya adalah:
• Dot dan aksesorinya
• Popok bayi
• Botol susu
• Peralatan perawatan bayi lainnya

Produk-produk ini wajib memiliki izin edar resmi agar dapat diedarkan dan digunakan secara aman di masyarakat. Ajukan Izin Edar PKRT

PKRT untuk Keperluan Sanitasi dan Disinfeksi

Kelompok ini termasuk kategori yang membutuhkan perhatian lebih karena memiliki sifat kimia aktif yang bertugas membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme.
Produk dalam kategori ini umumnya masuk Kelas II hingga Kelas III.

Contoh produk yang termasuk kategori ini adalah:
• Antiseptik
• Disinfektan
• Kombinasi antiseptik dan disinfektan lainnya

Karena berisiko terhadap kesehatan pengguna apabila tidak digunakan dengan benar, produk ini membutuhkan uji laboratorium dan persetujuan regulasi sebelum diedarkan. Proses Uji Lab dan Izin Edar PKRT

PKRT untuk Keperluan Peralatan Rumah Tangga dan Industri Kecil

Kategori ini mencakup produk yang digunakan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari gangguan hewan pengganggu, bakteri, hingga serangga pembawa penyakit.
Produk ini termasuk Kelas III (Risiko Tinggi) karena mengandung bahan aktif pestisida.

Contoh produk meliputi:
• Pengendali serangga
• Pencegah serangga
• Pengendali kutu rambut
• Anti kutu hewan peliharaan (non-ternak)
• Obat pembasmi tikus rumah
• Produk pestisida rumah tangga lainnya

Kategori ini memerlukan:
✔ Uji lab
✔ Evaluasi Komisi Pestisida
✔ Persetujuan Kemenkes sebelum izin edar terbit

Jasa Pengurusan Izin Edar PKRT Semua Kategori

Mengurus izin edar PKRT dapat menjadi proses yang kompleks, terutama bagi pelaku usaha baru yang belum familiar dengan OSS RBA, dokumen teknis, hingga uji laboratorium.
Untuk mempermudah proses ini, Anda dapat menggunakan layanan konsultan PKRT profesional seperti PERMATAMAS.

Dengan pendampingan ahli, Anda akan mendapatkan:
• Pemeriksaan kategori produk sesuai regulasi
• Penyusunan dokumen teknis
• Pendampingan audit dan verifikasi
• Proses pengajuan hingga izin edar resmi terbit

Layanan ini sangat membantu pelaku usaha agar tidak salah langkah dan dapat masuk pasar lebih cepat.

Pentingnya Mengetahui Kategori Produk PKRT

Pemahaman kategori PKRT sangat penting agar pelaku usaha dapat menyiapkan dokumen, formulasi, uji laboratorium, dan strategi pemasaran sesuai ketentuan pemerintah. Semakin tepat kategorinya, semakin mudah proses registrasi izin edarnya.

Dengan dukungan profesional seperti PERMATAMAS, proses perizinan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan sesuai regulasi sehingga produk dapat segera dipasarkan secara legal.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

FAQ

1. Apa itu PKRT menurut Kemenkes?
PKRT atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga adalah produk yang digunakan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan lingkungan rumah tangga, termasuk pembersih, disinfektan, tisu, kapas, dan pestisida rumah tangga. Produk ini wajib memiliki izin edar sebelum dipasarkan.

2. Berapa kategori risiko produk PKRT?
PKRT dibagi menjadi tiga kategori risiko:

  • Kelas I → Risiko rendah

  • Kelas II → Risiko sedang

  • Kelas III → Risiko tinggi (khusus pestisida rumah tangga)

3. Apakah semua produk PKRT harus diuji di laboratorium?
Tidak semua. Produk PKRT kelas I tidak wajib uji lab, sedangkan PKRT kelas II dan III wajib melampirkan hasil uji laboratorium sebelum izin edar terbit.

4. Berapa lama proses izin edar PKRT biasanya?
Estimasi waktu sekitar 1–3 bulan tergantung kategori, kelengkapan dokumen, serta hasil verifikasi Kemenkes. Produk pestisida rumah tangga (kelas III) umumnya membutuhkan waktu lebih panjang.

5. Apakah usaha perorangan bisa mendaftar izin edar PKRT?
Ya, selama memiliki badan usaha legal seperti PT, CV, atau PT Perorangan, serta memenuhi persyaratan teknis lain seperti fasilitas produksi dan penanggung jawab teknis.

6. Apakah izin edar PKRT berlaku selamanya?
Tidak. Masa berlaku izin edar PKRT mengikuti ketentuan regulasi dan dapat diperbarui (renewal). Beberapa sertifikasi PKRT memiliki masa berlaku tertentu tergantung subkategori dan regulasi yang berjalan.

7. Apakah PERMATAMAS menyediakan layanan pengurusan izin PKRT semua kategori?
Ya. PERMATAMAS menyediakan layanan pendampingan penuh untuk registrasi izin edar PKRT kategori kelas I, II, maupun III termasuk penyusunan dokumen teknis, uji laboratorium, hingga pendampingan verifikasi.

Apa Perbedaan PKRT dan PIRT

PERMATAMAS·

Apa Perbedaan PKRT dan PIRT – Bagi pelaku usaha produk rumah tangga, istilah PKRT dan PIRT sering terdengar mirip. Padahal, keduanya memiliki arti dan fungsi yang sangat berbeda. Banyak pelaku UMKM keliru menentukan izin yang seharusnya diurus, hingga berdampak pada penolakan produk di pasaran atau tidak dapat dipasarkan secara legal.

Memahami perbedaan antara PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) dan PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga) menjadi langkah penting agar produk Anda sesuai regulasi, aman digunakan, dan bisa dipasarkan secara luas, baik di toko konvensional maupun e-commerce.

Pengertian PKRT dan PIRT

PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) adalah produk non-pangan yang berfungsi untuk membersihkan, mensterilkan, atau memelihara kebersihan lingkungan rumah tangga. Produk-produk seperti sabun cuci piring, cairan pembersih lantai, tisu basah antiseptik, disinfektan, hingga semir ban mobil termasuk dalam kategori PKRT.

Sementara itu, PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga) adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang memproduksi produk pangan olahan dalam skala rumah tangga. Contohnya seperti keripik, sambal, sirup, minuman herbal, dan kue kering.

Perbedaan mendasar terletak pada jenis produknya. PKRT mengatur produk non-pangan dengan risiko kesehatan ringan sampai sedang, sedangkan PIRT hanya berlaku untuk produk makanan dan minuman olahan. Dengan kata lain, jika produk yang Anda buat digunakan untuk kebersihan rumah tangga, maka Anda wajib mengurus izin PKRT di Kementerian Kesehatan.

Lembaga yang Menerbitkan Izin PKRT dan PIRT

Setiap jenis izin memiliki lembaga pengawas yang berbeda.
• PKRT diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) melalui Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Farmalkes).
• PIRT diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setelah pelaku usaha mengikuti pelatihan keamanan pangan dan mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Perbedaan lembaga ini penting karena menyangkut prosedur dan dokumen yang dibutuhkan. Pengajuan izin PKRT umumnya dilakukan melalui sistem OSS-RBA (Online Single Submission) dan portal PKRT Kemenkes, sedangkan izin PIRT cukup diajukan melalui Dinas Kesehatan setempat.

Bagi pelaku usaha yang ingin memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional bahkan ekspor, izin PKRT lebih kuat secara legalitas karena dikeluarkan langsung oleh Kemenkes.

Jenis Produk yang Diatur dalam PKRT dan PIRT

Jenis produk yang termasuk PKRT meliputi:
• Cairan pembersih lantai, kaca, keramik, dan logam.
• Sabun cuci piring, sabun tangan, dan pembersih kamar mandi.
• Tisu antiseptik, tisu basah, dan kapas pembersih.
• Karbol, disinfektan, dan pewangi ruangan.
• Pestisida rumah tangga seperti pengusir nyamuk dan lem tikus.

Sedangkan PIRT mencakup produk pangan olahan seperti:
• Makanan ringan (keripik, rempeyek, kue kering).
• Minuman olahan (sirup, teh herbal, minuman serbuk).
• Produk olahan basah (sambal, bumbu siap saji, lauk kering).

Dengan mengenali karakteristik produk, pelaku usaha dapat menentukan izin yang sesuai. Produk cairan pembersih tidak bisa didaftarkan sebagai PIRT karena termasuk kategori kimia rumah tangga yang diawasi Kemenkes.

Tujuan dan Fungsi Perizinan PKRT dan PIRT

Tujuan utama kedua izin ini sama, yaitu memastikan produk aman, bermutu, dan layak edar. Namun, fokusnya berbeda:
• PKRT bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko paparan bahan kimia yang dapat membahayakan kulit, pernapasan, atau lingkungan.
• PIRT bertujuan menjamin keamanan pangan dari kontaminasi mikroba, bahan tambahan berlebih, atau proses produksi yang tidak higienis.

Dengan izin yang sah, pelaku usaha dapat memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Di era digital, banyak marketplace yang mensyaratkan nomor izin edar PKRT atau PIRT sebagai bukti legalitas sebelum produk bisa dijual secara online.

Dasar Hukum PKRT dan PIRT

Dasar hukum PKRT diatur dalam:
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar PKRT.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Sedangkan dasar hukum PIRT diatur dalam:
1. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
3. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dengan memahami dasar hukum tersebut, pelaku usaha dapat menentukan izin mana yang wajib dimiliki agar tidak salah arah dalam pengurusan perizinan.

Apa Perbedaan PKRT dan PIRT

Persyaratan Mengurus Izin PKRT dan PIRT

Berikut perbandingan umum syarat perizinan PKRT dan PIRT:
Syarat PKRT:
• Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha).
• Surat keterangan domisili usaha.
• Data produk dan komposisi bahan.
• Hasil uji laboratorium produk.
• Desain label dan kemasan produk.
• Formulir permohonan izin edar.

Syarat PIRT:
• Fotokopi KTP pemilik usaha.
• NPWP dan NIB.
• Hasil pelatihan keamanan pangan.
• Denah lokasi produksi.
• Label produk dan foto kemasan.

Kelengkapan dokumen menjadi faktor utama dalam kelancaran proses pengajuan izin. Data yang tidak sesuai atau tidak lengkap dapat menyebabkan penolakan oleh pihak instansi terkait.

Perbandingan PKRT dan PIRT

Aspek 1 – Lembaga Penerbit:
Izin PKRT diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Sedangkan izin PIRT diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota tempat usaha beroperasi.

Aspek 2 – Jenis Produk:
PKRT mencakup produk non-pangan seperti cairan pembersih, antiseptik, pestisida rumah tangga, dan produk kebersihan lainnya.
PIRT berlaku untuk produk pangan olahan skala rumah tangga, seperti makanan ringan, minuman, atau sambal kemasan.

Aspek 3 – Tujuan Izin:
Tujuan izin PKRT adalah memastikan keamanan produk rumah tangga yang mengandung bahan kimia agar aman digunakan.
Tujuan izin PIRT adalah menjamin keamanan pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga agar layak konsumsi.

Aspek 4 – Proses Pengajuan:
Izin PKRT diajukan melalui portal OSS dan sistem PKRT Kemenkes.
Sedangkan izin PIRT diajukan melalui Dinas Kesehatan setempat setelah pelaku usaha mengikuti pelatihan keamanan pangan.

Aspek 5 – Hasil Akhir:
Produk yang lolos uji dan memenuhi persyaratan akan mendapatkan Nomor Izin Edar Kemenkes (untuk PKRT) atau Nomor PIRT (untuk produk pangan olahan).

Aspek 6 – Masa Berlaku:
Baik izin PKRT maupun PIRT memiliki masa berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlaku habis.

Apakah mau saya bantu ubah versi ini jadi format artikel HTML siap tempel ke WordPress biar tampilannya tetap rapi di halaman web izinpkrt.com?

Pentingnya Memilih Jenis Izin yang Tepat

Banyak pelaku usaha kecil menengah menganggap semua izin sama. Padahal, salah mengurus izin bisa berdampak serius, seperti produk tidak bisa dijual di marketplace, tidak diterima di toko modern, bahkan bisa ditarik dari peredaran jika ditemukan ketidaksesuaian.

Dengan memahami kategori produk sejak awal, Anda dapat menentukan jalur izin yang benar, apakah melalui Kemenkes (PKRT) atau Dinas Kesehatan (PIRT).
Selain itu, memiliki izin resmi juga mempermudah produk Anda masuk ke pasar nasional dan mengikuti tender atau kemitraan dengan instansi pemerintah.

Tantangan dan Kesalahan Umum Pelaku Usaha

Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi antara lain:
• Mendaftarkan produk non-pangan menggunakan izin PIRT.
• Tidak mencantumkan komposisi bahan secara lengkap pada label.
• Menggunakan bahan kimia tanpa hasil uji laboratorium.
• Menganggap izin cukup dengan NIB saja tanpa izin edar.

Kesalahan tersebut sering menyebabkan penolakan izin dan produk tidak bisa diedarkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami setiap prosedur dan kategori izin sebelum mengajukan perizinan.

Manfaat Izin PKRT dan PIRT bagi Pelaku Usaha

Manfaatnya tidak hanya sebatas kepatuhan hukum, tetapi juga mencakup nilai bisnis jangka panjang, antara lain:
• Meningkatkan kepercayaan konsumen dan brand value.
• Dapat menjangkau pasar modern dan e-commerce besar.
• Menjadi bukti produk aman dan legal.
• Dapat digunakan sebagai syarat kemitraan B2B dan ekspor.

Jasa Pengurusan Izin PKRT dan PIRT

Bagi Anda yang ingin mengurus izin tanpa repot dan ingin hasil pasti, PERMATAMAS Indonesia siap membantu proses pengajuan izin PKRT maupun PIRT dari awal hingga terbit resmi.

✅ Pendampingan lengkap dari tim ahli berpengalaman.
✅ Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan label.
✅ Proses cepat, efisien, dan sesuai regulasi Kemenkes.
✅ Konsultasi gratis sebelum pengajuan.

Dengan dukungan tim profesional, Anda bisa fokus pada pengembangan produk, sementara urusan izin kami yang tangani.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat: Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
Telp Kantor: 021-89253417
WhatsApp: 0857-7763-0555

permatamas

Konsultasi Gratis Sekarang!

Jangan ragu untuk menghubungi kami dan dapatkan konsultasi gratis untuk kebutuhan izin usaha Anda. Permatamas Indonesia, solusi lengkap untuk perizinan dan sertifikasi usaha Anda!

Legalitas Usaha Kami
Akta Pendirian No.15
SK AHU-0032144-AH,01,15 Tahun 2021
NPWP : 76,011,954,5-427,000
SIUP : 510/PM277/DPMPTSP.PPJU
TDP : 102637007638
NIB : 0610210009793

Alamat Kantor Kami
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Ke. Pejuang,
Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
No Telp :  021-89253417
HP/WA : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com
Website : www.permatamas.co.id

Copyright © 2011 PERMATAMAS INDONESIA – All Rights Reserved
a Support by Dokter Website Indonesia