Konsultan Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik Terpercaya – Banyak pelaku usaha kosmetik yang ingin produknya segera beredar di pasar, namun terhambat karena belum memiliki Sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik). Padahal, sertifikasi ini menjadi syarat utama sebelum produk kosmetik bisa mendapatkan izin edar dari BPOM. Tanpa CPKB, produk tidak akan bisa diproses lebih lanjut secara legal.
Masalahnya, proses pengurusan sertifikasi CPKB sering dianggap rumit karena melibatkan banyak aspek teknis, mulai dari fasilitas produksi, sistem manajemen mutu, hingga dokumentasi yang harus sesuai standar BPOM. Kesalahan kecil dalam persiapan dapat menyebabkan proses audit gagal atau tertunda, sehingga menghambat peluncuran produk ke pasar.
Di sinilah pentingnya menggunakan Jasa Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik yang berpengalaman. Dengan pendampingan yang tepat, proses dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan minim risiko penolakan. Tidak hanya membantu dari sisi dokumen, tetapi juga memastikan kesiapan fasilitas produksi sesuai standar yang berlaku.
Berikut manfaat memiliki Sertifikat CPKB untuk bisnis kosmetik:
Memenuhi persyaratan wajib BPOM
Menjamin kualitas dan keamanan produk
Meningkatkan kepercayaan konsumen
Mempermudah pengurusan izin edar kosmetik
Meningkatkan daya saing di pasar
PERMATAMAS hadir sebagai solusi bagi pelaku usaha kosmetik yang ingin mengurus sertifikasi CPKB dengan proses yang jelas, sistematis, dan didampingi oleh tim profesional berpengalaman.
Pentingnya Legalitas Usaha Sebelum Mengurus Sertifikasi CPKB
Sebelum mengajukan sertifikasi CPKB, hal pertama yang harus dipastikan adalah legalitas usaha. BPOM hanya akan memproses pengajuan dari badan usaha yang sah, seperti PT atau CV, dengan bidang usaha yang sesuai dengan produksi kosmetik.
Legalitas usaha menjadi dasar utama dalam seluruh proses perizinan. Tanpa adanya badan usaha yang jelas, proses pengajuan sertifikat CPKB tidak dapat dilanjutkan. Selain itu, legalitas juga menjadi indikator bahwa bisnis Anda siap untuk berkembang secara profesional dan berkelanjutan.
Bagi pelaku usaha yang belum memiliki badan usaha, solusi terbaik adalah menggunakan layanan Jasa Pendirian PT/CV agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Dengan badan usaha yang tepat, Anda akan lebih mudah mengurus berbagai izin lanjutan, termasuk sertifikasi CPKB dan izin edar kosmetik.
Selain itu, penting juga memastikan bahwa bidang usaha yang tercantum dalam akta dan OSS sudah sesuai dengan kegiatan produksi kosmetik. Hal ini sering menjadi kendala jika tidak diperhatikan sejak awal.
PERMATAMAS membantu memastikan seluruh aspek legalitas usaha Anda telah sesuai sebelum proses sertifikasi dimulai, sehingga meminimalkan risiko penolakan saat audit BPOM.
Proses Sertifikasi CPKB BPOM Kosmetik yang Perlu Dipahami
Proses sertifikasi CPKB tidak hanya sekadar pengajuan dokumen, tetapi juga melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas produksi, sistem mutu, dan standar operasional yang diterapkan oleh perusahaan.
Tahapan awal biasanya dimulai dari persiapan dokumen, termasuk standar operasional prosedur (SOP), spesifikasi bahan baku, hingga sistem pengendalian mutu. Setelah itu, akan dilakukan audit oleh BPOM untuk memastikan bahwa seluruh standar telah terpenuhi.
Selain sertifikasi CPKB, bagi produk tertentu terutama yang menyasar pasar luas, penting juga mempertimbangkan aspek tambahan seperti kehalalan produk. Oleh karena itu, kami juga menyediakan layanan Jasa Sertifikasi Halal untuk melengkapi kebutuhan legalitas dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
Berikut tahapan umum proses sertifikasi:
Persiapan dokumen teknis dan SOP
Penyesuaian fasilitas produksi
Pengajuan ke BPOM
Audit fasilitas dan sistem mutu
Penerbitan sertifikat CPKB
PERMATAMAS membantu Anda dalam setiap tahapan tersebut, mulai dari persiapan hingga pendampingan saat audit, sehingga proses berjalan lebih lancar dan efisien.
Pentingnya Merek dalam Bisnis Kosmetik yang Berkelanjutan
Selain memiliki sertifikasi CPKB, aspek penting lain dalam bisnis kosmetik adalah perlindungan merek. Merek menjadi identitas utama yang membedakan produk Anda dengan kompetitor di pasar.
Tanpa merek yang terdaftar, produk berisiko ditiru atau digunakan oleh pihak lain. Hal ini dapat merugikan bisnis Anda, terutama jika brand sudah mulai dikenal oleh konsumen.
Untuk itu, kami juga menyediakan layanan Jasa Daftar Merek HKI agar brand Anda mendapatkan perlindungan hukum yang kuat sejak awal. Dengan merek yang terdaftar, Anda memiliki hak eksklusif atas penggunaan nama tersebut dalam kegiatan bisnis.
Berikut manfaat mendaftarkan merek:
Melindungi brand dari peniruan
Memberikan hak eksklusif
Meningkatkan kepercayaan konsumen
Mempermudah ekspansi bisnis
Menjadi aset perusahaan
PERMATAMAS siap membantu Anda mengintegrasikan seluruh kebutuhan legalitas bisnis, mulai dari CPKB, merek, hingga izin edar, sehingga bisnis Anda siap bersaing secara profesional.
Sertifikat CPKB bukan hanya sekadar syarat administratif, tetapi merupakan fondasi utama dalam membangun bisnis kosmetik yang aman, berkualitas, dan terpercaya. Tanpa sertifikasi ini, produk Anda tidak akan bisa melangkah ke tahap izin edar BPOM.
PERMATAMAS telah berpengalaman sejak tahun 2011 dalam membantu pelaku usaha mengurus berbagai perizinan, termasuk sertifikasi CPKB kosmetik. Dengan sistem kerja yang terarah dan tim profesional, proses menjadi lebih cepat dan minim risiko.
Kami juga memberikan garansi 100% uang kembali apabila izin kosmetik tidak terbit karena kesalahan dari tim kami, sehingga Anda dapat lebih tenang dalam menggunakan layanan kami.
Jika Anda ingin memastikan produk kosmetik Anda siap bersaing di pasar dan memiliki legalitas lengkap, Anda dapat memulai dengan konsultasi terlebih dahulu. Dengan langkah yang tepat, bisnis Anda akan tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
FAQ
1. Berapa lama proses sertifikasi CPKB BPOM kosmetik?
Proses sertifikasi CPKB dapat berlangsung cepat jika semua dokumen dan fasilitas sudah sesuai standar, dan dengan pendampingan yang tepat dari tim profesional seperti kami, proses menjadi jauh lebih terarah dan minim kendala.
2. Apakah sertifikat CPKB wajib untuk produk kosmetik?
Sertifikat CPKB merupakan syarat utama sebelum produk kosmetik bisa mendapatkan izin edar BPOM, sehingga tanpa sertifikat ini produk tidak dapat dipasarkan secara legal.
3. Apa saja syarat untuk mengurus sertifikasi CPKB?
Syarat utama meliputi badan usaha resmi, fasilitas produksi yang sesuai standar, dokumen teknis, serta sistem manajemen mutu yang lengkap dan terstruktur.
4. Apakah bisa dibantu dari awal sampai lolos audit BPOM?
Tentu, kami mendampingi mulai dari persiapan dokumen, penyesuaian fasilitas, hingga proses audit sehingga peluang lolos menjadi jauh lebih besar.
5. Apakah ada garansi jika sertifikasi gagal?
Kami memberikan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal akibat kesalahan dari tim kami, sehingga Anda bisa merasa lebih aman dan percaya.
6. Kenapa harus menggunakan jasa pengurusan CPKB?
Karena prosesnya cukup kompleks dan teknis, menggunakan jasa profesional akan mempercepat proses, menghindari kesalahan, dan meningkatkan peluang lolos audit BPOM.
7. Apakah usaha kecil bisa mengurus sertifikasi CPKB?
Bisa, selama memenuhi persyaratan dasar dan siap mengikuti standar yang ditetapkan, kami siap membantu menyesuaikan kebutuhan usaha Anda.
8. Apakah bisa sekalian urus izin BPOM dan legalitas lainnya?
Bisa, kami juga membantu pengurusan izin edar BPOM, merek HKI, hingga sertifikasi halal agar bisnis Anda siap bersaing secara lengkap.
9. Berapa biaya jasa sertifikasi CPKB kosmetik?
Biaya sangat tergantung pada kondisi usaha dan kesiapan fasilitas, namun kami selalu memberikan penawaran terbaik dengan hasil maksimal dan transparan.
10. Kenapa harus pilih PERMATAMAS untuk sertifikasi CPKB?
Karena kami sudah berpengalaman sejak 2011, memiliki tim profesional, proses terarah, serta memberikan garansi sehingga Anda tidak perlu khawatir dalam setiap tahapan pengurusan.
Aspek CPKB Terbaru 2026: Standar, Persyaratan, dan Implementasi Lengkap untuk Industri – Industri kosmetik nasional menghadapi tuntutan standar mutu yang semakin ketat pada 2026. Aspek CPKB terbaru atau Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap produk yang beredar aman, bermutu, dan sesuai dengan klaimnya. Regulasi ini tidak hanya menyasar hasil akhir berupa produk jadi, tetapi juga mengawasi seluruh sistem produksi dari hulu hingga hilir. Mulai dari manajemen mutu, kebersihan fasilitas, hingga penanganan keluhan konsumen, semua diatur secara terstruktur.
Pembaruan kebijakan di tahun 2026 mempertegas pentingnya integrasi sistem mutu berbasis risiko dan peningkatan pengawasan internal perusahaan. Industri diwajibkan membangun sistem yang terdokumentasi, terukur, dan dapat ditelusuri setiap saat ketika dilakukan audit. Penekanan khusus diberikan pada pengendalian bahan baku, validasi proses produksi, serta penguatan kompetensi sumber daya manusia. Dengan penerapan standar yang konsisten, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun ekspor.
Secara garis besar, penerapan CPKB mencakup elemen penting berikut:
• Penerapan sistem manajemen mutu yang terdokumentasi dan terukur
• Pengendalian fasilitas dan lingkungan produksi untuk mencegah kontaminasi
• Standarisasi prosedur produksi dan pengemasan produk
• Pengawasan mutu bahan baku dan produk jadi secara berkala
• Mekanisme penarikan produk dan penanganan keluhan konsumen
PERMATAMAS memahami bahwa implementasi aspek CPKB terbaru bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan membangun sistem produksi yang berkelanjutan. Dengan pengalaman mendampingi berbagai industri kosmetik dalam persiapan sertifikasi dan audit, PERMATAMAS membantu perusahaan menyesuaikan standar operasionalnya agar sejalan dengan regulasi 2026 serta siap menghadapi inspeksi regulator secara profesional.
Dasar Hukum dan Kerangka Regulasi Aspek CPKB 2026
Aspek CPKB di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan terus diperbarui mengikuti dinamika industri. Regulasi utama yang menjadi pedoman adalah peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik. Aturan tersebut kemudian diperbarui untuk menyesuaikan kebutuhan pengawasan produksi serta peredaran kosmetika di pasar nasional.
Pembaruan regulasi terbaru mempertegas kewajiban pelaku usaha untuk menerapkan sistem produksi berbasis mutu dan keamanan. Selain aturan dari BPOM, terdapat pula ketentuan teknis terkait izin produksi serta persyaratan bahan kosmetika yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan. Seluruh regulasi ini saling terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam proses audit serta sertifikasi CPKB.
Beberapa regulasi yang menjadi landasan implementasi CPKB meliputi:
• Peraturan BPOM terbaru tentang pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
• Ketentuan pengawasan produksi dan distribusi kosmetika
• Regulasi teknis terkait standar bahan baku kosmetika
• Aturan mengenai izin produksi industri kosmetik
• Ketentuan pelaporan dan pengawasan berkala oleh otoritas
PERMATAMAS membantu industri memahami kerangka hukum tersebut secara komprehensif. Dengan pendampingan yang tepat, perusahaan dapat memastikan seluruh aspek regulasi telah dipenuhi sebelum proses inspeksi dilakukan, sehingga risiko temuan mayor saat audit dapat diminimalkan.
Dua Belas Elemen Wajib dalam Aspek CPKB Terbaru 2026
Dalam pembaruan standar 2026, aspek CPKB menekankan penerapan dua belas elemen utama yang menjadi pilar sistem mutu industri kosmetik. Elemen ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahapan produksi berjalan sesuai prosedur dan terdokumentasi dengan baik. Penerapan yang konsisten akan menghasilkan produk yang aman digunakan serta memiliki kualitas yang stabil.
Kedua belas elemen tersebut mencakup sistem manajemen mutu, kualifikasi personalia, desain fasilitas, peralatan produksi, sanitasi, proses produksi, hingga mekanisme penarikan produk. Seluruh komponen ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila salah satu aspek tidak berjalan optimal, maka sistem mutu secara keseluruhan dapat terganggu.
Elemen utama dalam implementasi CPKB meliputi:
• Sistem manajemen mutu dan pengendalian dokumen
• Kualifikasi serta pelatihan tenaga kerja
• Standar bangunan, fasilitas, dan peralatan produksi
• Prosedur produksi, pengawasan mutu, dan penyimpanan
• Audit internal serta penanganan keluhan dan penarikan produk
PERMATAMAS menyediakan jasa penyusunan dan penyesuaian sistem berbasis dua belas elemen CPKB tersebut. Dengan pendekatan terstruktur, setiap perusahaan akan dibantu menyesuaikan prosedur operasionalnya agar selaras dengan standar terbaru tanpa mengganggu kelancaran produksi.
Implementasi dan Strategi Lulus Audit Sertifikasi CPKB
Implementasi aspek CPKB terbaru tidak berhenti pada penyusunan dokumen semata. Industri harus memastikan bahwa seluruh prosedur benar-benar dijalankan di lapangan sesuai dengan standar tertulis. Konsistensi antara dokumen dan praktik menjadi perhatian utama saat auditor melakukan inspeksi.
Salah satu strategi penting dalam menghadapi audit adalah melakukan evaluasi internal secara berkala. Audit internal membantu perusahaan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian sebelum diperiksa oleh regulator. Selain itu, peningkatan kompetensi tim melalui pelatihan rutin menjadi investasi penting dalam menjaga standar mutu.
Langkah strategis agar lulus sertifikasi CPKB antara lain:
• Melakukan audit internal sebelum inspeksi resmi
• Memastikan seluruh SOP diterapkan secara konsisten
• Menyediakan bukti dokumentasi lengkap dan terarsip rapi
• Melakukan kalibrasi serta perawatan peralatan secara berkala
• Menyiapkan tim khusus untuk menghadapi proses audit
PERMATAMAS hadir sebagai mitra profesional dalam jasa pendampingan sertifikasi CPKB 2026. Mulai dari audit awal, penyusunan dokumen, pelatihan karyawan, hingga simulasi inspeksi, seluruh proses dilakukan secara sistematis agar perusahaan siap menghadapi audit dengan percaya diri dan meningkatkan peluang lulus tanpa temuan kritis.
Standar Bangunan, Fasilitas, dan Lingkungan Produksi Sesuai CPKB 2026
Dalam aspek CPKB terbaru 2026, bangunan dan fasilitas produksi menjadi salah satu titik krusial dalam penilaian audit. Desain area produksi harus mampu mencegah kontaminasi silang, memisahkan zona bersih dan zona kotor, serta memastikan alur kerja berjalan satu arah. Tata letak ruangan yang tidak sesuai dapat berisiko menimbulkan pencampuran bahan atau kesalahan produksi yang berdampak pada mutu produk akhir.
Regulasi terbaru juga menekankan pentingnya sistem ventilasi, pencahayaan, serta pengendalian suhu dan kelembapan ruangan. Setiap area harus dirancang agar mudah dibersihkan dan dirawat. Material lantai, dinding, dan plafon wajib menggunakan bahan yang tidak mudah terkelupas serta tahan terhadap bahan kimia pembersih.
Beberapa standar fasilitas yang wajib diperhatikan meliputi:
• Pemisahan area produksi, penyimpanan, dan pengemasan
• Sistem ventilasi dan sirkulasi udara yang terkontrol
• Permukaan bangunan yang mudah dibersihkan dan tidak menyerap bahan
• Jalur distribusi bahan baku dan produk jadi yang terpisah
• Area khusus untuk karantina bahan dan produk bermasalah
PERMATAMAS menyediakan jasa audit fasilitas dan perancangan tata letak produksi sesuai standar CPKB 2026. Dengan evaluasi menyeluruh sebelum inspeksi resmi, perusahaan dapat memastikan bahwa aspek bangunan dan lingkungan produksi telah memenuhi ketentuan regulator.
Aspek CPKB Terbaru 2026: Standar, Persyaratan, dan Implementasi Lengkap untuk Industri
Sistem Dokumentasi dan Pengendalian Dokumen Produksi
Dokumentasi menjadi tulang punggung implementasi CPKB. Dalam standar terbaru 2026, setiap aktivitas produksi harus memiliki bukti tertulis yang terdokumentasi dengan baik dan mudah ditelusuri. Ketidaksesuaian antara praktik lapangan dan dokumen sering kali menjadi temuan utama saat audit berlangsung.
Sistem dokumentasi mencakup pembuatan SOP (Standard Operating Procedure), instruksi kerja, catatan produksi, laporan pengujian mutu, hingga arsip pelatihan karyawan. Selain itu, perusahaan wajib menerapkan sistem pengendalian perubahan (change control) agar setiap revisi dokumen tercatat dan terkontrol.
Elemen penting dalam sistem dokumentasi antara lain:
• Penyusunan SOP yang sesuai dengan praktik aktual
• Pengarsipan batch record dan laporan produksi
• Sistem kontrol revisi dan distribusi dokumen
• Penyimpanan data uji mutu dan hasil inspeksi
• Prosedur penanganan deviasi dan tindakan korektif
PERMATAMAS membantu industri menyusun dan merapikan sistem dokumentasi agar selaras dengan standar CPKB terbaru. Melalui jasa pendampingan ini, perusahaan dapat menghindari risiko temuan administratif yang sering menjadi penghambat kelulusan sertifikasi.
Proses Produksi, Pengawasan Mutu, dan Validasi
Aspek CPKB 2026 menekankan bahwa setiap proses produksi harus tervalidasi dan mampu menghasilkan mutu yang konsisten. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa metode produksi yang digunakan benar-benar sesuai dengan spesifikasi dan tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan produk.
Pengawasan mutu dilakukan mulai dari pemeriksaan bahan baku, pengujian produk antara, hingga analisis produk jadi sebelum didistribusikan. Laboratorium pengujian harus memiliki prosedur baku yang jelas serta peralatan yang terkalibrasi secara berkala. Semua hasil pengujian wajib terdokumentasi dan dapat diverifikasi kapan saja.
Tahapan penting dalam pengendalian produksi meliputi:
• Pemeriksaan dan persetujuan bahan baku sebelum digunakan
• Pengawasan setiap tahapan proses pencampuran dan pengemasan
• Pengujian mutu produk jadi sebelum dirilis ke pasar
• Validasi metode produksi dan pembersihan peralatan
• Evaluasi berkala terhadap konsistensi hasil produksi
PERMATAMAS memberikan jasa pendampingan validasi proses dan sistem pengawasan mutu agar industri lebih siap menghadapi audit sertifikasi. Dengan pendekatan sistematis, perusahaan dapat memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai standar dan menghasilkan produk yang aman serta berkualitas tinggi.
Jasa Konsultasi dan Pendampingan Sertifikasi CPKB 2026
Menghadapi pembaruan aspek CPKB terbaru 2026, banyak industri memilih menggunakan jasa konsultasi untuk memastikan kesiapan sebelum audit resmi dilakukan. Pendampingan profesional membantu perusahaan memahami celah yang perlu diperbaiki tanpa mengganggu operasional produksi sehari-hari.
Jasa pendampingan biasanya mencakup audit awal (pre-audit), penyusunan dokumen mutu, pelatihan karyawan, simulasi inspeksi, hingga asistensi saat audit berlangsung. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meminimalkan temuan mayor yang berisiko menunda penerbitan sertifikat CPKB.
Manfaat menggunakan jasa pendampingan CPKB antara lain:
• Evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan fasilitas dan dokumen
• Penyusunan SOP dan manual mutu sesuai standar terbaru
• Pelatihan karyawan untuk meningkatkan pemahaman regulasi
• Simulasi audit untuk mengidentifikasi potensi temuan
• Pendampingan langsung saat inspeksi regulator
PERMATAMAS hadir sebagai mitra profesional dengan pengalaman luas dalam pendampingan sertifikasi CPKB. Mulai dari tahap persiapan hingga dinyatakan lulus audit, PERMATAMAS membantu industri membangun sistem produksi yang patuh regulasi, efisien, dan siap bersaing di pasar nasional maupun internasional.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
FAQ – Seputar Aspek CPKB Terbaru 2026
1. Apa itu aspek CPKB terbaru 2026?
Aspek CPKB terbaru 2026 adalah pembaruan standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang mengatur sistem mutu, fasilitas, produksi, hingga pengawasan untuk menjamin keamanan dan kualitas produk kosmetik.
2. Apa saja elemen penting dalam standar CPKB?
Standar CPKB mencakup manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi, serta penanganan keluhan dan penarikan produk.
3. Apakah sertifikasi CPKB wajib untuk industri kosmetik?
Ya. Industri kosmetik wajib memiliki sertifikasi CPKB sebagai syarat untuk mendapatkan izin edar dan memastikan produk dapat dipasarkan secara legal.
4. Berapa lama proses sertifikasi CPKB?
Durasi tergantung kesiapan fasilitas dan dokumen. Jika seluruh sistem sudah sesuai standar, proses audit hingga terbit sertifikat bisa berlangsung lebih cepat tanpa banyak revisi.
5. Apa penyebab perusahaan gagal dalam audit CPKB?
Penyebab umum meliputi ketidaksesuaian fasilitas, dokumentasi yang tidak lengkap, SOP tidak diterapkan secara konsisten, serta kurangnya bukti pelatihan karyawan.
6. Apakah perusahaan kecil bisa mendapatkan sertifikasi CPKB?
Bisa. Selama memenuhi persyaratan fasilitas, sistem mutu, dan dokumentasi sesuai regulasi, skala usaha tidak menjadi penghalang.
7. Apakah CPKB harus diperbarui secara berkala?
Sertifikasi memiliki masa berlaku dan dapat dievaluasi kembali melalui audit pengawasan. Perusahaan wajib menjaga konsistensi penerapan standar setiap saat.
8. Apakah audit CPKB dilakukan secara mendadak?
Audit biasanya terjadwal, namun perusahaan tetap harus siap setiap waktu karena pengawasan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebijakan regulator.
9. Apa manfaat menggunakan jasa konsultan CPKB?
Konsultan membantu melakukan audit awal, menyusun dokumen, memberikan pelatihan, serta mempersiapkan simulasi inspeksi sehingga risiko temuan mayor dapat diminimalkan.
10. Bagaimana cara memulai proses sertifikasi CPKB 2026?
Langkah awal adalah melakukan evaluasi internal terhadap fasilitas dan sistem mutu, melengkapi dokumen sesuai regulasi terbaru, lalu mengajukan permohonan sertifikasi melalui mekanisme yang berlaku.
12 Aspek CPKB BPOM Terbaru 2026 – Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) merupakan standar wajib yang ditetapkan oleh BPOM bagi seluruh pelaku usaha kosmetik di Indonesia. Memasuki tahun 2026, penerapan CPKB tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga indikator utama kelayakan industri kosmetik dalam menjamin mutu, keamanan, dan konsistensi produk. BPOM menegaskan bahwa pemenuhan seluruh aspek CPKB menjadi dasar dalam penerbitan izin edar serta Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB).
Dalam praktiknya, terdapat 12 aspek CPKB BPOM yang harus dipenuhi secara menyeluruh dan terdokumentasi. Aspek-aspek ini mencakup sistem manajemen hingga penanganan keluhan konsumen, yang semuanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kegagalan pada satu aspek saja dapat berdampak pada hasil audit dan status kepatuhan perusahaan.
Aspek CPKB BPOM terbaru meliputi:
1. Sistem Manajemen Mutu
2. Personalia yang kompeten
3. Bangunan dan fasilitas produksi
4. Peralatan produksi dan pengujian
5. Sanitasi dan higiene
6. Proses produksi
7. Pengawasan mutu (Quality Control)
8. Dokumentasi
9. Audit internal
10. Penyimpanan
11. Kontrak produksi dan pengujian
12. Penanganan keluhan dan penarikan produk
Melalui pemahaman yang tepat terhadap 12 aspek CPKB BPOM terbaru 2026, pelaku usaha dapat mempersiapkan diri secara lebih matang menghadapi audit BPOM. Kepatuhan terhadap standar ini tidak hanya meningkatkan peluang lolos sertifikasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk kosmetik yang dipasarkan.
1. Aspek Sistem Manajemen Mutu dalam CPKB BPOM
Sistem Manajemen Mutu merupakan fondasi utama dalam penerapan CPKB BPOM. Aspek ini mengatur bagaimana perusahaan merancang, menerapkan, memantau, dan meningkatkan seluruh proses yang berhubungan dengan mutu produk kosmetik. BPOM menilai apakah perusahaan memiliki kebijakan mutu yang jelas, struktur organisasi yang tertata, serta komitmen manajemen puncak dalam menjalankan CPKB secara konsisten.
Pada tahun 2026, BPOM semakin menekankan pendekatan berbasis risiko dalam sistem manajemen mutu. Artinya, perusahaan wajib mampu mengidentifikasi potensi risiko terhadap mutu produk, mulai dari bahan baku hingga distribusi. Sistem ini harus terdokumentasi dan diterapkan secara nyata, bukan sekadar formalitas dokumen.
Komponen penting dalam sistem manajemen mutu CPKB antara lain:
• Kebijakan mutu yang tertulis dan disosialisasikan
• Struktur organisasi dan tanggung jawab yang jelas
• Prosedur pengendalian perubahan
• Manajemen risiko mutu
• Evaluasi kinerja sistem mutu
• Tindakan korektif dan pencegahan (CAPA)
• Komitmen manajemen puncak
Penerapan sistem manajemen mutu yang efektif membantu perusahaan mencegah penyimpangan proses dan menjamin konsistensi produk. Dalam audit BPOM, aspek ini sering menjadi penilaian awal yang menentukan kelayakan aspek CPKB lainnya.
2. Aspek Personalia dalam Standar CPKB BPOM
Aspek personalia menitikberatkan pada kompetensi sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi kosmetik. BPOM mewajibkan setiap personel memiliki kualifikasi, pelatihan, dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugasnya. Tanpa SDM yang kompeten, penerapan CPKB tidak dapat berjalan optimal.
BPOM tahun 2026 menegaskan bahwa perusahaan harus memiliki penanggung jawab teknis yang memahami CPKB secara menyeluruh. Selain itu, pelatihan berkala menjadi kewajiban, bukan sekadar pelengkap. Setiap pelatihan harus terdokumentasi dan dapat ditunjukkan saat audit berlangsung.
Hal-hal yang menjadi perhatian dalam aspek personalia CPKB meliputi:
• Struktur organisasi dan uraian jabatan
• Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja
• Program pelatihan CPKB berkala
• Evaluasi efektivitas pelatihan
• Disiplin dan kepatuhan terhadap SOP
• Kesadaran higiene dan sanitasi
• Pengawasan kinerja personel
Dengan personalia yang kompeten dan terlatih, perusahaan dapat meminimalkan kesalahan manusia (human error) dalam proses produksi. Hal ini berperan besar dalam menjaga mutu dan keamanan kosmetik sesuai standar BPOM.
3. Aspek Bangunan dan Fasilitas Produksi CPKB BPOM
Bangunan dan fasilitas merupakan aspek fisik yang sangat krusial dalam penerapan CPKB BPOM. BPOM menilai apakah desain bangunan mendukung alur produksi yang higienis, mencegah kontaminasi silang, serta mudah dibersihkan dan dipelihara. Tata letak yang tidak sesuai dapat menjadi temuan serius dalam audit.
Pada standar CPKB BPOM 2026, fasilitas produksi harus dirancang sesuai jenis produk yang dihasilkan. Pemisahan area produksi, penyimpanan, dan pengujian menjadi syarat mutlak. Selain itu, sistem ventilasi, pencahayaan, dan pengendalian lingkungan juga menjadi fokus penilaian.
Persyaratan bangunan dan fasilitas CPKB antara lain:
• Tata letak sesuai alur proses produksi
• Pemisahan area bersih dan area kotor
• Material bangunan mudah dibersihkan
• Sistem ventilasi dan pencahayaan memadai
• Pengendalian hama yang efektif
• Area penyimpanan bahan dan produk jadi
• Fasilitas sanitasi yang memadai
Bangunan dan fasilitas yang memenuhi standar CPKB tidak hanya mendukung kelulusan audit BPOM, tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi dan keamanan produk kosmetik yang dihasilkan.
4. Aspek Peralatan dalam Penerapan CPKB BPOM
Aspek peralatan dalam CPKB BPOM berfokus pada jaminan bahwa seluruh peralatan yang digunakan dalam proses produksi kosmetik aman, sesuai fungsi, dan tidak menimbulkan risiko terhadap mutu produk. BPOM menilai mulai dari desain, material, hingga cara perawatan dan kalibrasi peralatan. Peralatan yang tidak memenuhi standar dapat menjadi sumber kontaminasi dan menyebabkan ketidaksesuaian serius saat audit.
Pada standar CPKB BPOM terbaru 2026, setiap peralatan wajib dirancang agar mudah dibersihkan, dirawat, dan tidak bereaksi dengan bahan kosmetik. Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa peralatan digunakan sesuai peruntukannya dan hanya oleh personel yang berwenang. Semua aktivitas perawatan dan kalibrasi harus dicatat secara sistematis.
Hal-hal penting yang dinilai CPKB BPOM dalam aspek peralatan antara lain:
• Desain peralatan sesuai fungsi produksi
• Material peralatan aman dan tidak reaktif
• Prosedur pembersihan dan sanitasi
• Jadwal perawatan berkala
• Program kalibrasi peralatan ukur
• Identifikasi status peralatan
• Dokumentasi penggunaan dan perawatan
Peralatan yang memenuhi standar CPKB membantu memastikan konsistensi hasil produksi dan akurasi pengujian. Dalam audit BPOM, ketertiban dokumentasi peralatan sering menjadi indikator kepatuhan perusahaan terhadap sistem mutu secara keseluruhan.
5. Aspek Sanitasi dan Higiene dalam Standar CPKB
Sanitasi dan higiene merupakan aspek krusial yang bertujuan mencegah kontaminasi fisik, kimia, maupun mikrobiologi pada produk kosmetik. BPOM menekankan bahwa kebersihan tidak hanya berlaku pada lingkungan produksi, tetapi juga pada personel dan seluruh fasilitas pendukung. Aspek ini dinilai secara menyeluruh selama inspeksi CPKB.
Pada tahun 2026, penerapan sanitasi dan higiene dalam CPKB harus berbasis prosedur tertulis dan konsisten dijalankan. Perusahaan wajib memiliki SOP sanitasi yang mencakup metode pembersihan, frekuensi, bahan pembersih, serta penanggung jawabnya. Pengawasan terhadap penerapan higiene personal juga menjadi perhatian utama BPOM.
Komponen sanitasi dan higiene yang wajib dipenuhi meliputi:
• Program pembersihan dan sanitasi area
• Kebersihan peralatan produksi
• Higiene personal karyawan
• Penggunaan pakaian kerja yang sesuai
• Fasilitas cuci tangan dan sanitasi
• Pengendalian hama dan lingkungan
• Dokumentasi kegiatan sanitasi
Penerapan sanitasi dan higiene yang baik tidak hanya meningkatkan peluang lolos audit CPKB, tetapi juga melindungi reputasi perusahaan dari risiko penarikan produk akibat masalah mutu dan keamanan.
12 Aspek CPKB BPOM Terbaru
6. Aspek Produksi sesuai Ketentuan CPKB BPOM
Aspek produksi dalam CPKB BPOM mengatur seluruh tahapan pembuatan kosmetik agar berjalan sesuai Prosedur Operasional Standar (SOP). BPOM menilai apakah setiap proses produksi dilakukan secara konsisten, terkendali, dan terdokumentasi. Tujuannya adalah memastikan setiap batch produk memiliki mutu yang seragam dan aman digunakan konsumen.
Dalam standar CPKB BPOM 2026, perusahaan diwajibkan memiliki SOP produksi tertulis untuk setiap jenis produk. Proses produksi harus mencakup pengendalian bahan baku, penimbangan, pencampuran, pengisian, hingga pengemasan. Setiap penyimpangan dari SOP harus dicatat dan ditindaklanjuti.
Poin utama yang diperiksa BPOM dalam aspek produksi antara lain:
• SOP produksi yang terdokumentasi
• Pengendalian bahan baku dan bahan kemas
• Penimbangan dan pencampuran terkontrol
• Identifikasi batch dan kode produksi
• Pengawasan selama proses produksi
• Penanganan produk tidak sesuai
• Pencatatan seluruh kegiatan produksi
Aspek produksi menjadi jantung penerapan CPKB. Kepatuhan pada aspek ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan produk kosmetik secara konsisten sesuai standar mutu yang ditetapkan BPOM.
Pengawasan Mutu atau Quality Control (QC) merupakan aspek yang memastikan setiap bahan dan produk memenuhi spesifikasi sebelum dilepas ke pasar. BPOM menilai apakah perusahaan memiliki sistem pengujian yang memadai, personel QC yang kompeten, serta metode uji yang tervalidasi sesuai standar.
Dalam penerapan CPKB BPOM terbaru 2026, fungsi QC harus independen dari bagian produksi. Setiap bahan baku, produk antara, dan produk jadi wajib melalui pengujian sebelum digunakan atau didistribusikan. Hasil pengujian harus terdokumentasi dan dapat ditelusuri kembali.
Ruang lingkup pengawasan mutu dalam CPKB meliputi:
• Pemeriksaan bahan baku dan bahan kemas
• Pengujian produk antara
• Pengujian produk jadi
• Spesifikasi dan metode uji tertulis
• Kualifikasi personel QC
• Penanganan hasil uji tidak memenuhi syarat
• Penyimpanan sampel pertinggal
Pengawasan mutu yang kuat menjadi bukti bahwa perusahaan berkomitmen terhadap keamanan dan kualitas kosmetik. Dalam audit BPOM, aspek QC sering menjadi penentu utama kelulusan SPA CPKB.
8. Aspek Dokumentasi dalam Standar CPKB BPOM
Aspek dokumentasi merupakan tulang punggung penerapan CPKB BPOM karena seluruh aktivitas produksi dan pengawasan mutu harus dapat dibuktikan secara tertulis. BPOM menilai dokumentasi sebagai alat utama untuk menelusuri proses, memastikan konsistensi, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan. Tanpa dokumentasi yang baik, penerapan CPKB dianggap tidak berjalan meskipun praktik di lapangan terlihat sesuai.
Pada standar CPKB BPOM terbaru 2026, setiap perusahaan kosmetik wajib memiliki sistem dokumentasi yang terstruktur, terkendali, dan mudah ditelusuri. Dokumen harus disusun dengan jelas, diperbarui secara berkala, serta disimpan dengan aman. Setiap perubahan dokumen juga harus melalui prosedur pengendalian perubahan agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian saat audit.
Jenis dokumentasi yang wajib tersedia dalam penerapan CPKB antara lain:
• Manual mutu CPKB
• Prosedur Operasional Standar (SOP)
• Instruksi kerja
• Catatan produksi (batch record)
• Catatan pengawasan mutu
• Catatan pelatihan personel
• Arsip audit dan tindak lanjut
Dokumentasi yang lengkap dan rapi memudahkan perusahaan dalam menghadapi inspeksi BPOM serta menjadi dasar evaluasi berkelanjutan. Dalam praktiknya, banyak temuan audit CPKB terjadi bukan karena proses yang salah, melainkan karena pencatatan yang tidak konsisten atau tidak tersedia.
9. Aspek Audit Internal sebagai Pengendalian Mutu Berkelanjutan
Audit internal dalam CPKB BPOM berfungsi sebagai alat evaluasi mandiri untuk memastikan seluruh sistem berjalan sesuai standar. BPOM menilai apakah perusahaan secara aktif melakukan pemeriksaan internal sebelum audit eksternal dilakukan. Audit internal yang efektif menunjukkan komitmen perusahaan terhadap perbaikan berkelanjutan dan kepatuhan regulasi.
Pada tahun 2026, audit internal CPKB wajib dilakukan secara berkala oleh tim yang kompeten dan independen dari area yang diaudit. Hasil audit harus didokumentasikan, dianalisis, serta ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan pencegahan. BPOM juga akan menilai konsistensi antara temuan audit internal dan kondisi aktual di lapangan.
Elemen penting dalam pelaksanaan audit internal CPKB meliputi:
• Jadwal audit internal berkala
• Auditor internal yang kompeten
• Ruang lingkup audit yang jelas
• Metode audit terdokumentasi
• Laporan hasil audit
• Tindakan korektif dan pencegahan
• Evaluasi efektivitas perbaikan
Audit internal bukan sekadar formalitas, melainkan sarana untuk mengidentifikasi risiko sejak dini. Perusahaan yang rutin melakukan audit internal umumnya lebih siap menghadapi inspeksi BPOM dan memiliki tingkat kepatuhan CPKB yang lebih stabil.
10. Aspek Penyimpanan dalam Penerapan CPKB BPOM
Aspek penyimpanan dalam CPKB BPOM bertujuan menjaga mutu bahan baku, bahan pengemas, dan produk jadi agar tetap sesuai spesifikasi. BPOM menilai apakah perusahaan memiliki sistem penyimpanan yang terkontrol, terpisah, dan terdokumentasi dengan baik. Penyimpanan yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerusakan produk dan menjadi temuan serius saat audit.
Dalam standar CPKB BPOM 2026, area penyimpanan harus dirancang untuk mencegah pencampuran, kontaminasi, serta kesalahan penggunaan bahan. Kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan kebersihan harus dikendalikan dan dipantau secara rutin. Selain itu, sistem identifikasi dan penandaan status bahan wajib diterapkan secara konsisten.
Ketentuan utama dalam aspek penyimpanan CPKB meliputi:
• Pemisahan bahan baku, bahan kemas, dan produk jadi
• Penandaan status bahan (lulus, karantina, ditolak)
• Pengendalian suhu dan kelembaban
• Sistem FIFO atau FEFO
• Kebersihan area penyimpanan
• Keamanan dan akses terbatas
• Pencatatan keluar masuk barang
Penyimpanan yang sesuai standar CPKB membantu menjaga stabilitas produk hingga ke tangan konsumen. Dalam audit BPOM, aspek ini sering menjadi indikator kedisiplinan perusahaan dalam menerapkan sistem mutu secara menyeluruh.
11. Aspek Kontrak Produksi dan Pengujian dalam CPKB BPOM
Aspek kontrak produksi dan pengujian menjadi perhatian khusus BPOM dalam penerapan CPKB, terutama bagi perusahaan kosmetik yang menggunakan jasa pihak ketiga atau maklon. BPOM menilai bahwa tanggung jawab mutu tetap berada pada pemilik merek, meskipun sebagian proses produksi atau pengujian dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, seluruh aktivitas alih daya harus diatur secara jelas, tertulis, dan terdokumentasi.
Pada standar CPKB BPOM terbaru 2026, perusahaan wajib memiliki perjanjian kontrak yang mengatur ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab mutu, serta mekanisme pengawasan. Kontrak ini harus memastikan bahwa pihak ketiga juga menerapkan standar CPKB yang setara dan siap diaudit apabila diperlukan. Tanpa kontrak yang sah dan terkontrol, BPOM dapat menilai sistem mutu perusahaan tidak memenuhi persyaratan.
Ketentuan utama dalam aspek kontrak produksi dan pengujian meliputi:
• Perjanjian tertulis antara pemberi dan penerima kontrak
• Penjelasan ruang lingkup produksi atau pengujian
• Penetapan tanggung jawab mutu
• Persyaratan kepatuhan CPKB pihak ketiga
• Mekanisme audit dan evaluasi
• Pengendalian perubahan kontrak
• Dokumentasi hasil produksi atau pengujian
Pengelolaan kontrak yang baik membantu perusahaan menjaga konsistensi mutu produk sekaligus meminimalkan risiko ketidaksesuaian saat inspeksi BPOM.
12. Aspek Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk CPKB
Penanganan keluhan dan penarikan produk merupakan aspek krusial dalam sistem CPKB BPOM karena berkaitan langsung dengan keselamatan konsumen. BPOM menilai kesiapan perusahaan dalam merespons keluhan pasar serta kemampuannya menarik produk bermasalah secara cepat dan terkontrol. Aspek ini mencerminkan tanggung jawab dan integritas perusahaan terhadap mutu produk.
Dalam penerapan CPKB BPOM 2026, perusahaan wajib memiliki prosedur tertulis untuk menerima, mencatat, mengevaluasi, dan menindaklanjuti setiap keluhan. Selain itu, sistem penarikan produk (recall) harus disiapkan meskipun belum pernah digunakan. BPOM akan mengevaluasi kesiapan ini melalui simulasi atau pemeriksaan dokumen saat audit.
Komponen penting dalam aspek penanganan keluhan dan penarikan produk meliputi:
• Prosedur penerimaan dan pencatatan keluhan
• Evaluasi dan investigasi keluhan
• Tindakan korektif dan pencegahan
• Sistem penelusuran produk (traceability)
• Prosedur penarikan produk
• Dokumentasi seluruh proses
• Pelaporan kepada pihak berwenang bila diperlukan
Sistem keluhan dan penarikan produk yang baik membantu perusahaan menjaga kepercayaan konsumen dan meminimalkan dampak risiko mutu di pasar.
Penerapan 12 Aspek CPKB BPOM Terbaru 2026 merupakan fondasi utama bagi industri kosmetik dalam memastikan produk yang aman, bermutu, dan sesuai regulasi. Setiap aspek, mulai dari sistem manajemen mutu hingga penanganan keluhan dan penarikan produk, saling terintegrasi dan tidak dapat diterapkan secara parsial. Kegagalan pada satu aspek dapat berdampak pada keseluruhan sistem dan berujung pada penolakan atau penundaan sertifikasi.
Bagi pelaku usaha, memahami CPKB secara menyeluruh bukan hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga sebagai strategi membangun kepercayaan pasar dan daya saing bisnis. Dengan sistem CPKB yang baik, perusahaan lebih siap menghadapi audit BPOM, mempercepat proses perizinan, dan menjaga keberlanjutan usaha.
PERMATAMAS Jasa Pengurusan SPA CPKB BPOM
PERMATAMAS hadir sebagai mitra profesional dalam jasa pengurusan SPA CPKB BPOM untuk industri kosmetik.
Didukung tim berpengalaman di bidang regulasi, mutu, dan hukum, PERMATAMAS membantu mulai dari:
• Analisis kesiapan CPKB
• Penyusunan dokumen dan SOP
• Pendampingan audit internal
• Persiapan inspeksi BPOM
• Pengurusan SPA CPKB hingga terbit
Konsultasi GRATIS
Proses terarah & sesuai regulasi terbaru
Pendampingan hingga lulus audit
Hubungi PERMATAMAS sekarang dan pastikan usaha kosmetik Anda siap memenuhi standar CPKB BPOM Terbaru 2026 secara profesional dan aman.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555
FAQ
1. Apa yang dimaksud dengan CPKB BPOM?
CPKB BPOM adalah Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, yaitu standar resmi dari BPOM untuk memastikan proses produksi kosmetik memenuhi aspek mutu, keamanan, dan konsistensi produk.
2. Berapa jumlah aspek dalam standar CPKB BPOM?
Terdapat 12 aspek CPKB BPOM yang wajib dipenuhi oleh industri kosmetik, mulai dari sistem manajemen mutu hingga penanganan keluhan dan penarikan produk.
3. Apakah semua perusahaan kosmetik wajib memiliki CPKB?
Ya, setiap pelaku usaha yang memproduksi kosmetik wajib menerapkan CPKB dan memiliki SPA CPKB sebagai syarat utama legalitas produksi.
4. Apa itu SPA CPKB?
SPA CPKB adalah Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang diterbitkan BPOM setelah perusahaan dinyatakan memenuhi seluruh aspek CPKB.
5. Berapa lama proses pengurusan SPA CPKB BPOM?
Durasi proses bergantung pada kesiapan dokumen dan fasilitas, umumnya memerlukan waktu beberapa bulan termasuk evaluasi dan inspeksi BPOM.
6. Apakah UMKM bisa mengurus SPA CPKB?
Bisa. UMKM kosmetik tetap dapat mengurus SPA CPKB selama memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan memiliki Penanggung Jawab Teknis (PJT).
7. Siapa yang wajib menjadi Penanggung Jawab Teknis (PJT)?
Untuk kosmetik, PJT harus memiliki latar belakang kefarmasian, seperti Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai klasifikasi fasilitas.
8. Apa risiko jika tidak menerapkan CPKB BPOM?
Risikonya antara lain penolakan izin edar, sanksi administratif, penghentian produksi, hingga penarikan produk dari pasar.
9. Apakah audit BPOM selalu dilakukan untuk SPA CPKB?
Ya, BPOM dapat melakukan evaluasi dokumen dan inspeksi lapangan untuk memastikan penerapan 12 aspek CPKB secara nyata.
10. Apakah PERMATAMAS dapat membantu pengurusan SPA CPKB?
Ya. PERMATAMAS menyediakan layanan pendampingan dan jasa pengurusan SPA CPKB BPOM secara profesional, mulai dari persiapan dokumen hingga lulus audit.
jasa pengurusan sertifikasi halal
Konsultasi Gratis Sekarang!
Jangan ragu untuk menghubungi kami dan dapatkan konsultasi gratis untuk kebutuhan izin usaha Anda. Permatamas Indonesia, solusi lengkap untuk perizinan dan sertifikasi usaha Anda!
Legalitas Usaha Kami Akta Pendirian No.15 SK AHU-0032144-AH,01,15 Tahun 2021 NPWP : 76,011,954,5-427,000 SIUP : 510/PM277/DPMPTSP.PPJU TDP : 102637007638 NIB : 0610210009793
Alamat Kantor Kami Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Ke. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat No Telp : 021-89253417 HP/WA : 085777630555 Email : maspermatha@gmail.com Website : www.permatamas.co.id
