Mengapa CPKB Wajib untuk Izin Edar Kosmetik BPOM? – Banyak pelaku usaha kosmetik bertanya, mengapa CPKB wajib untuk izin edar kosmetik BPOM? Jawabannya berkaitan dengan cara produk kosmetik dibuat, dikendalikan mutunya, serta bagaimana produsen memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu.
Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) bukan sekadar dokumen administratif. CPKB merupakan sistem yang mengatur bagaimana kegiatan produksi kosmetik dilakukan secara terkendali, mulai dari personel, bangunan, fasilitas, peralatan, sanitasi, proses produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, penyimpanan hingga penanganan keluhan dan penarikan produk.
Saat ini ketentuan sertifikasi CPKB mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. Peraturan ini berlaku sejak 29 April 2026 dan menggantikan PerBPOM No. 33 Tahun 2021.
Dengan demikian, pelaku usaha yang ingin menjalankan industri kosmetik perlu memahami bahwa proses menuju peredaran kosmetik secara legal tidak hanya berbicara mengenai produk dan formulanya, tetapi juga mengenai kesiapan sarana serta sistem produksi yang memenuhi ketentuan CPKB.
Apa Hubungan CPKB dengan Izin Edar Kosmetik BPOM?
CPKB dan izin edar atau notifikasi kosmetik memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam sistem pengawasan kosmetik.
CPKB berfokus pada bagaimana kosmetik diproduksi, sedangkan proses notifikasi berhubungan dengan produk kosmetik yang akan diedarkan.
Secara sederhana:
CPKB → memastikan proses produksi terkendali
Notifikasi kosmetik → menjadi bagian dari mekanisme legalitas peredaran produk kosmetik
Artinya, perusahaan tidak cukup hanya memiliki formula dan merek produk. Apabila produk dibuat sendiri, fasilitas produksi dan sistem pembuatannya juga harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan regulator.
BPOM menjelaskan bahwa PerBPOM No. 8 Tahun 2026 mengatur persyaratan dan tata cara sertifikasi CPKB, termasuk dokumen penerapan sistem mutu CPKB dan ketentuan sertifikat pemenuhan aspek CPKB. (POM RI)
Mengapa CPKB Menjadi Bagian Penting dalam Industri Kosmetik?
Ada alasan mendasar mengapa standar produksi tidak dapat dipisahkan dari pengawasan kosmetik.
Kosmetik digunakan langsung pada tubuh manusia. Karena itu, kualitas produk tidak boleh hanya dinilai berdasarkan tampilan kemasan atau klaim pemasaran.
Produk harus dibuat melalui proses yang dapat dikendalikan dan ditelusuri.
CPKB membantu memastikan perusahaan memiliki sistem untuk:
- menjaga konsistensi proses produksi;
- mengendalikan bahan baku dan bahan kemas;
- menjaga kebersihan fasilitas;
- memastikan peralatan sesuai penggunaannya;
- mengendalikan proses produksi;
- melakukan pengawasan mutu;
- menyimpan produk secara tepat;
- mendokumentasikan aktivitas produksi;
- menangani keluhan konsumen;
- melakukan penarikan produk apabila diperlukan.
Inilah alasan CPKB memiliki posisi penting dalam sistem pengawasan kosmetik.
BPOM juga menegaskan bahwa penyederhanaan proses sertifikasi melalui PerBPOM 8/2026 tidak berarti menurunkan standar keamanan dan mutu kosmetik.
Apa Saja yang Dinilai dalam Penerapan CPKB?
Untuk memahami mengapa CPKB penting, pelaku usaha perlu melihat cakupan sistemnya. Pada penerapan CPKB secara utuh, terdapat sejumlah aspek yang berkaitan langsung dengan operasional fasilitas produksi.
Beberapa aspek penting tersebut meliputi:
1. Sistem Manajemen Mutu
Perusahaan perlu mempunyai sistem yang memastikan mutu produk dikendalikan secara konsisten.
Sistem ini menjadi dasar agar kegiatan produksi tidak berjalan berdasarkan kebiasaan masing-masing pekerja, melainkan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
2. Personalia
Sumber daya manusia memiliki peran besar dalam penerapan CPKB.
Personel harus mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas serta memperoleh pelatihan sesuai pekerjaannya.
3. Bangunan dan Fasilitas
Kondisi bangunan dan fasilitas harus mendukung proses produksi kosmetik secara higienis dan terkendali.
Pengaturan area produksi, penyimpanan, alur kegiatan, kebersihan dan berbagai fasilitas pendukung perlu diperhatikan sejak awal.
4. Peralatan
Peralatan produksi harus sesuai dengan proses yang dilakukan dan dikelola dengan baik.
Pemeliharaan, kebersihan serta penggunaan peralatan menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi proses.
5. Sanitasi dan Higiene
Sanitasi dan higiene diperlukan untuk mengendalikan potensi kontaminasi selama kegiatan produksi.
Hal ini mencakup kebersihan fasilitas, personel, peralatan serta lingkungan kerja sesuai kebutuhan proses.
6. Produksi
Kegiatan produksi harus dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas.
Mulai dari penimbangan bahan, pengolahan, pengisian, pengemasan hingga tahapan terkait harus dapat dikendalikan dan ditelusuri.
7. Pengawasan Mutu
Pengawasan mutu berfungsi memastikan bahan maupun produk memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.
Bagian ini menjadi salah satu komponen penting untuk menjaga konsistensi mutu produk yang dihasilkan.
8. Dokumentasi
Dokumentasi memungkinkan setiap kegiatan penting dalam produksi memiliki bukti dan dapat ditelusuri.
Tanpa dokumentasi yang baik, perusahaan akan kesulitan menunjukkan bahwa proses benar-benar dilakukan sesuai prosedur.
9. Audit Internal
Audit internal digunakan untuk mengevaluasi penerapan sistem secara berkala.
Melalui audit, perusahaan dapat menemukan ketidaksesuaian sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
10. Penyimpanan
Bahan baku, bahan kemas dan produk jadi harus disimpan dengan pengaturan yang sesuai.
Pengendalian penyimpanan membantu menjaga kualitas sekaligus memudahkan identifikasi dan penelusuran produk.
11. Kontrak Produksi dan Pengujian
Apabila kegiatan tertentu dilakukan berdasarkan kontrak, pembagian tanggung jawab dan pengendaliannya harus jelas.
Hal ini penting agar aktivitas yang dialihkan kepada pihak lain tetap berada dalam sistem pengawasan mutu.
12. Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk
Perusahaan perlu memiliki mekanisme untuk menangani keluhan serta melakukan penarikan produk apabila terdapat kondisi yang mengharuskannya.
Dengan sistem tersebut, perusahaan tidak hanya memikirkan bagaimana produk dibuat, tetapi juga bagaimana menangani produk setelah berada di pasar.
BPOM mencantumkan aspek-aspek tersebut dalam cakupan penerapan CPKB untuk industri yang mengajukan sertifikasi sesuai lingkupnya.
CPKB Bukan Sekadar Sertifikat di Dinding
Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap CPKB hanya sebagai sertifikat yang harus diperoleh agar proses administrasi selesai.
Padahal, inti CPKB adalah penerapan sistem.
Perusahaan dapat memiliki dokumen SOP yang terlihat lengkap, tetapi apabila penerapannya tidak sesuai dengan kondisi lapangan, kesiapan CPKB tetap perlu dievaluasi.
Contohnya, perusahaan mungkin sudah mempunyai SOP pembersihan ruangan. Namun, jika pelaksanaan pembersihan tidak memiliki catatan yang sesuai, personel tidak memahami prosedur, atau kondisi fasilitas tidak mendukung, maka terdapat kesenjangan antara dokumen dan penerapan.
Karena itu, persiapan CPKB idealnya dilakukan dengan melihat dua hal sekaligus:
dokumen yang dipersyaratkan + penerapan nyata di fasilitas.
Apakah Semua Pelaku Usaha Kosmetik Membutuhkan Sertifikat CPKB yang Sama?
Tidak selalu.
PerBPOM No. 8 Tahun 2026 mengatur sertifikasi CPKB sekaligus sertifikat pemenuhan aspek CPKB dengan ruang lingkup yang berbeda. Regulasi terbaru tersebut juga memperbarui ketentuan mengenai industri kosmetik golongan A dan B.
Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa semua pelaku usaha harus mengikuti jalur sertifikasi yang identik.
Jenis kegiatan usaha, fasilitas, kapasitas, proses produksi dan tujuan sertifikasi perlu diperiksa terlebih dahulu untuk menentukan persyaratan yang relevan.
Hal ini juga penting bagi pelaku usaha yang menggunakan jasa maklon, karena posisi pemilik merek dan industri yang melakukan produksi dapat memiliki kewajiban yang berbeda.
Apa Risiko Jika Persiapan CPKB Tidak Dilakukan dengan Baik?
Persiapan yang tidak matang dapat menyebabkan berbagai kendala ketika perusahaan harus menunjukkan pemenuhan persyaratan.
Beberapa masalah yang umum perlu diantisipasi antara lain:
- SOP belum lengkap atau belum sesuai praktik;
- dokumen tidak konsisten dengan kondisi fasilitas;
- personel belum memahami tugasnya;
- catatan produksi tidak tertata;
- sistem sanitasi belum berjalan konsisten;
- pengawasan mutu belum terdokumentasi dengan baik;
- fasilitas belum mendukung alur produksi;
- belum ada mekanisme audit internal;
- pengelolaan keluhan belum jelas;
- tindakan perbaikan belum terdokumentasi.
Karena itu, perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi kesiapan sebelum masuk ke tahapan sertifikasi.
Bagaimana Cara Mempersiapkan CPKB untuk Industri Kosmetik?
Persiapan dapat dimulai sejak perusahaan menentukan fasilitas dan model bisnis yang akan digunakan.
Pertama, identifikasi jenis kegiatan dan lingkup produksi.
Kedua, petakan persyaratan CPKB yang relevan.
Ketiga, lakukan gap analysis untuk membandingkan kondisi aktual perusahaan dengan persyaratan yang harus dipenuhi.
Keempat, susun atau perbaiki SOP serta dokumen pendukung.
Kelima, lakukan pembenahan fasilitas, peralatan, sanitasi, dokumentasi dan sistem mutu sesuai hasil evaluasi.
Keenam, berikan pelatihan kepada personel.
Ketujuh, lakukan simulasi audit atau pemeriksaan internal untuk menemukan kekurangan yang masih tersisa.
Kedelapan, lakukan tindakan korektif dan evaluasi ulang sebelum mengajukan sertifikasi.
Pendekatan seperti ini membuat perusahaan tidak sekadar mengejar dokumen sertifikat, tetapi membangun sistem produksi yang memang siap diterapkan.
Bagaimana dengan Legalitas Perusahaan Kosmetik?
CPKB merupakan bagian dari kesiapan industri kosmetik, tetapi perusahaan juga perlu memperhatikan aspek usaha lainnya.
Bagi pelaku usaha yang sedang membangun perusahaan baru, struktur usaha dan perizinan dasar perlu disiapkan sejak awal. Informasi mengenai Jasa Pendirian PT dapat menjadi salah satu referensi bagi perusahaan yang ingin menyiapkan struktur badan usaha.
Selain itu, identitas komersial produk juga perlu diperhatikan. Perlindungan nama dan identitas bisnis dapat dipersiapkan melalui Pendaftaran Merek HAKI sesuai kebutuhan usaha.
Untuk produk kosmetik yang akan memenuhi ketentuan halal, perusahaan juga dapat mempersiapkan proses Sertifikasi Halal Kosmetik secara terpisah sesuai persyaratan yang berlaku.
Sedangkan bagi perusahaan yang membutuhkan pendampingan khusus terkait kesiapan sistem CPKB, informasi mengenai Jasa Sertifikasi CPKB dapat menjadi bahan pertimbangan.
Perubahan Penting dalam PerBPOM No. 8 Tahun 2026
Pelaku usaha perlu menggunakan regulasi terbaru ketika mempersiapkan sertifikasi.
PerBPOM No. 8 Tahun 2026 secara resmi menggantikan PerBPOM No. 33 Tahun 2021. Salah satu perubahan yang disampaikan BPOM adalah penghapusan persetujuan denah bangunan kosmetik serta penyederhanaan mekanisme perhitungan timeline layanan sertifikasi melalui mekanisme clock on dan clock off. (POM RI)
Regulasi baru juga memperjelas beberapa ketentuan mengenai golongan industri kosmetik dan menegaskan bahwa industri yang memperoleh Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB tidak boleh menerima kontrak produksi. (POM RI)
Artinya, artikel, SOP, checklist maupun persiapan internal yang masih mengacu sepenuhnya pada regulasi lama sebaiknya ditinjau kembali.
Mengapa Sebaiknya CPKB Dipersiapkan Sebelum Mengurus Peredaran Produk?
Karena pembenahan sistem produksi membutuhkan waktu.
Jika perusahaan baru mulai memikirkan CPKB ketika produk sudah siap dipasarkan, potensi masalah dapat muncul di tengah proses. Misalnya, fasilitas belum sesuai, dokumen belum tersedia, personel belum terlatih atau sistem mutu belum berjalan.
Sebaliknya, apabila CPKB dipersiapkan sejak awal, perusahaan dapat menyusun fasilitas, personel, SOP dan sistem dokumentasi secara lebih terarah.
Pendekatan tersebut juga membantu perusahaan memahami bahwa kepatuhan bukan hanya mengenai “mendapatkan sertifikat”, tetapi bagaimana mempertahankan penerapan standar dalam kegiatan produksi sehari-hari.
Kesimpulan: CPKB Menjadi Fondasi Produksi Kosmetik yang Terkendali
Jadi, mengapa CPKB wajib untuk izin edar kosmetik BPOM?
Karena pengawasan kosmetik tidak hanya berkaitan dengan produk yang akan dijual, tetapi juga dengan bagaimana produk tersebut dibuat. CPKB menyediakan kerangka untuk mengendalikan proses produksi, mutu, fasilitas, personel, dokumentasi, sanitasi hingga penanganan keluhan dan penarikan produk.
PerBPOM No. 8 Tahun 2026 saat ini menjadi dasar terbaru untuk sertifikasi CPKB dan telah menggantikan PerBPOM No. 33 Tahun 2021. Regulasi tersebut menyederhanakan sejumlah proses administratif, tetapi tetap mempertahankan tuntutan terhadap standar keamanan dan mutu kosmetik.
Bagi pelaku usaha yang sedang membangun industri kosmetik, langkah yang lebih aman adalah memetakan persyaratan sejak awal, melakukan gap analysis, membenahi fasilitas dan dokumentasi, melatih personel, kemudian mempersiapkan proses sertifikasi sesuai lingkup usaha.
Dengan persiapan yang terstruktur, perusahaan dapat lebih siap menghadapi proses sertifikasi dan membangun sistem produksi yang konsisten.
PERMATAMAS siap membantu pelaku usaha memahami tahapan persiapan CPKB, mengevaluasi kesiapan dokumen dan sistem, serta mendampingi proses sertifikasi sesuai kebutuhan usaha. Konsultasikan kebutuhan CPKB kosmetik Anda sejak awal agar proses persiapan lebih terarah.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
FAQ
1. Mengapa CPKB penting untuk industri kosmetik?
CPKB memastikan proses pembuatan kosmetik dilakukan melalui sistem yang terkendali sehingga aspek keamanan, mutu dan konsistensi produk dapat dijaga.
2. Apakah CPKB sama dengan izin edar kosmetik?
Tidak. CPKB berkaitan dengan pemenuhan standar proses produksi, sedangkan peredaran produk kosmetik memiliki mekanisme notifikasi sesuai ketentuan BPOM.
3. Apa dasar aturan CPKB yang berlaku saat ini?
Saat ini sertifikasi CPKB mengacu pada PerBPOM No. 8 Tahun 2026 yang berlaku sejak 29 April 2026 dan menggantikan PerBPOM No. 33 Tahun 2021.
4. Apa saja yang diperhatikan dalam penerapan CPKB?
Cakupannya antara lain sistem mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi dan pengujian, serta penanganan keluhan dan penarikan produk.
5. Apakah CPKB hanya berkaitan dengan dokumen?
Tidak. Dokumen harus menggambarkan sistem yang benar-benar diterapkan dalam operasional fasilitas produksi.
6. Mengapa gap analysis penting sebelum sertifikasi CPKB?
Gap analysis membantu perusahaan menemukan perbedaan antara kondisi aktual dengan persyaratan CPKB sehingga perbaikan dapat diprioritaskan sebelum proses sertifikasi.
7. Apakah PerBPOM No. 8 Tahun 2026 masih mewajibkan persetujuan denah bangunan kosmetik?
BPOM menyatakan bahwa salah satu penyederhanaan dalam PerBPOM No. 8 Tahun 2026 adalah penghapusan persetujuan denah bangunan kosmetik. (POM RI)
8. Apakah sertifikasi CPKB menjamin semua produk otomatis aman?
Sertifikasi CPKB menunjukkan pemenuhan standar pembuatan sesuai lingkup sertifikasi, tetapi perusahaan tetap harus menjalankan pengawasan mutu dan memenuhi ketentuan lain yang berlaku untuk produk kosmetik.
9. Apakah perusahaan baru dapat mempersiapkan CPKB sejak awal usaha?
Bisa. Bahkan persiapan sejak awal membantu perusahaan merancang fasilitas, personel, dokumentasi dan sistem mutu sesuai persyaratan yang relevan.
10. Apakah PERMATAMAS dapat membantu persiapan CPKB?
PERMATAMAS dapat membantu pendampingan persiapan CPKB, termasuk evaluasi kesiapan, dokumen, sistem dan tahapan sertifikasi sesuai kebutuhan serta lingkup usaha.
